cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
didin@untag-sby.ac.id
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
prajajurnal@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No.11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik
Published by Community of Research Laboratory
ISSN : -     EISSN : 27970469     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 ini diterbitkan oleh Departemen Aksiologi, Community of Research Laboratory Surabaya, Indonesia sebagai media komunikasi dan diseminasi hasil penelitian dan karya ilmiah di bidang Administrasi Publik; Manajemen Publik; Pelayanan Publik; Kebijakan Publik; Governance; Local Government; Lembaga Internasional; dan Pembangunan. Redaksi PRAJA observer sangat terbuka menerima artikel dan resensi buku terkait ruang lingkup kami di bidang administrasi publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 437 Documents
 40   41   42   43   44 
STRATEGI DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA PANTAI HONDUE DI DESA KOLLO SOHA KABUPATEN WAKATOBI: STRATEGI DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA PANTAI HONDUE DI DESA KOLLO SOHA KABUPATEN WAKATOBI Fandi, La Ode; Soesiantoro, Adi
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i06.1822

Abstract

Wakatobi merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berbeda dengan kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara lainnya, kabupaten ini memiliki karakter utama  sebagai  daerah  wisata. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional, ditetapkan Wakatobi sebagai sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas. Pada   tahun 2016. Melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 selanjutnya Wakatobi ditetapkan    sebagai 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Tujuan dari program   tersebut untuk meningkatkan devisa negara dan meningkatkan pendapatan serta pemberdayaan masyarakat. Kabupaten Wakatobi merupakan daerah berkepulauan dikenal dengan akronim tempat pulau utama yaitu Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko yang hamper seluruh areanya merupakan wilayah taman nasional (Nasional Part of Wakaktobi). Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Wakatobi merupakan salah satu kawasan strategis prioritas nasional bidang pariwisata Keberadaan kawasan tersebut memberikan potensi lebih terhadap pariwisata berupa wisata alam maupun wisata buatan. Potensi Pantai dapat dilihat dengan memanfaatkan letak geografis pantai seperti pasir pantai, pemandangan, hamparan pantai dan perairan pantainya.
IMPLEMENTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM BANGGA KENCANA SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR Rachmawati, Nadila Rizki Tri; Hartono, Supri; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i06.1823

Abstract

Implementasi program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur merupakan salah satu wujud nyata collaborative governance dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Secara praktis dan teoritis implementasi collaborative governance dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo telah mencapai kata sukses sesuai dengan teori delapan indikator keberhasilan collaborative governance yang dikemukakan oleh Edward DeSeve. Keberhasilan implementasi collaborative governance dalam program Bangga Kencana di Kabupaten Sidoarjo juga dibuktikan dengan penurunan angka stunting yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir, meski dalam proses pelaksanaannya masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan demikian diharapkan para pemangku kepentingan dapat terus mengevaluasi program baik ini hingga di tahun-tahun berikutnya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN PULAU TALIABU Rikardo Dagasou, Riki
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i06.1825

Abstract

Taliabu Regency has several potential or tourist destinations that can be developed and later become superior, starting from the beauty of its beaches with white sand, coral reefs which are often found in the waters, to forests that are still natural and have not even been touched by humans. This research aims to determine the implementation of tourism policy in Taliabu Regency using Edward III's analysis which includes: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The research method is descriptive qualitative. The research results show that the Taliabu Tourism Service, in communicating, especially with policy target objects, consistently uses the communication channel of invitation letters whose material is socialization and discussion. The Taliabu Tourism Office is aware of the limited regional budget for tourism. These limitations then encourage the tourism department to collaborate with the community and other parties to implement policies. The attitude of policy implementers in the field is also emphasized by the Taliabu service because it is very influential in the success of policy implementation.  The research findings show that the department distributes responsibility or authority both within the Tourism Department in implementing policies and coordinating between departments related to policy implementation. This cooperation and delegation of authority aims to make policy implementation successful.
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2017 DALAM PENGENDALIAN LUMPUR LAPINDO SIDOARJO Bening, Bening; Radjikan; Basyar, Muhammad Roisul
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i06.1826

Abstract

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Lumpur Sidoarjo, dengan fokus pada pengendalian dampak bencana yang diakibatkan oleh luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian lumpur, berperan penting dalam menjalankan berbagai program dan langkah mitigasi yang diatur dalam Perpres. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017 dalam pengendalian lumpur Lapindo yang dilakukan oleh PPLS. Penelitiann ini menggunakan kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres Nomor 21 Tahun 2017 oleh PPLS telah menghasilkan sejumlah capaian positif. Namun, meskipun beberapa capaian positif dapat diidentifikasi, penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan tantangan dalam anggaran, koordinasi, dan partisipasi masyarakat masih perlu mendapatkan perhatian khusus guna meningkatkan efektivitas kebijakan ini.
KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN MELALUI APLIKASI SURABAYA SINGLE WINDOW (SSW ALFA) PADA MENU LAYANAN KELURAHAN: Studi di Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya Mastur, Muhammad Multazam
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i06.1973

Abstract

Pemerintah adalah penyelenggara pelayanan publik yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena pemerintah memiliki ruang lingkup pelayanan yang sangat luas yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Fungsi dasar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya adalah untuk menyediakan pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tugas utama pemerintah adalah menyediakan layanan publik. Memahami unsur-unsur yang mempengaruhi mutu pelayanan perizinan pemerintah desa sangat penting untuk segera memenuhi tuntutan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, seringkali terdapat kendala dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah kelurahan, seperti proses yang lambat, birokrasi yang rumit, dan kurangnya transparansi. Kelurahan, seperti lembaga negara lainnya, harus memiliki standar pelayanan. Pelayanan publik dapat difokuskan pada pelanggan dengan menyediakan layanan yang memenuhi dan memuaskan masyarakat atau pelanggan. Sebagai bagian dari pemerintahan, pemerintah kelurahan tidak luput dari gagasan bahwa pelayanan aparatur daerah perlu terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya agar mampu menjawab tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Selain meningkatkan sumber daya manusianya, Aparat kelurahan harus terus meningkatkan layanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Untuk alasan ini, pengaruh kualitas layanan harus diteliti. Kelurahan adalah lembaga pemerintah yang paling dekat dengan orang-orang, terutama di tingkat RT dan RW, dan mereka sangat terlibat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah mereka dan berfungsi sebagai pengantar ke lembaga pemerintahan yang lebih tinggi. Pemerintah Kota Surabaya khususnya di Kecamatan Gunung Anyar Kelurahan Gunung Anyar, Program pemerintah daerah secara konsisten meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Membangun sistem pelayanan, seperti layanan administrasi terpadu, yang memungkinkan layanan diberikan dengan cepat dan mudah tanpa memerlukan prosedur yang bertele-tele adalah salah satu cara pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan masyarakat.
EVALUASI PROGRAM SEKOLAH ORANG TUA HEBAT DI KELURAHAN SIDOTOPO KECAMATAN SEMMAPIR KOTA SURABAYA JAWA TIMUR Tri Wahyuni, Aprilia; Hariyoko, Yusuf; Murti, Indah
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i04.2283

Abstract

Program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Kota Surabaya dalam menanggulangi permasalahan stunting yang masih menjadi isu kesehatan masyarakat prioritas. Program ini dirancang sebagai bentuk intervensi edukatif berbasis keluarga dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas orang tua, khususnya ibu, dalam hal pengasuhan anak balita secara holistik dan berbasis pada prinsip-prinsip tumbuh kembang anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program SOTH di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya, dengan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik berdasarkan enam indikator dari William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap sejumlah informan dari berbagai elemen pelaksana dan peserta program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas merupakan indikator yang paling dominan, tercermin dari peningkatan pengetahuan orang tua mengenai gizi anak, pola asuh yang sehat, pentingnya stimulasi dini, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih ditemukan dalam pelaksanaan program, di antaranya keterbatasan jumlah fasilitator, kurang meratanya penyebaran informasi, serta ketidaktepatan sasaran peserta. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi komunikasi publik, penyempurnaan kurikulum pelatihan, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi partisipatif. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan pelaksana program dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program SOTH di masa depan.
EVALUASI PROGRAM GENERASI BERENCANA (GENRE) DALAM MENEKAN KASUS PERNIKAHAN DINI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) KABUPATEN SIDOARJO Agustin, Hera Putri; Novaria, Rachmawati; Rahmadanik, Dida
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i04.2285

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Generasi Berencana (GenRe) dalam menekan kasus pernikahan dini di Kabupaten Sidoarjo. Program ini dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan pendekatan edukatif yang menyasar remaja melalui pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), pelatihan fasilitator, dan kegiatan sosialisasi di sekolah serta komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) oleh Stufflebeam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan permasalahan remaja saat ini, namun menghadapi kendala dalam keterbatasan anggaran, distribusi materi edukatif, serta partisipasi remaja yang masih rendah. Meski demikian, hasil program mulai menunjukkan dampak positif berupa peningkatan pengetahuan remaja terkait kesehatan reproduksi dan penurunan kecenderungan pernikahan dini. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan media digital sebagai strategi pengembangan ke depan.
INOVASI DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK: STUDI KASUS PENGURUSAN SKCK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) SIDOARJO Pangaribuan, Robi Binsar Hamonangan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i04.2287

Abstract

Inovasi digital merupakan bentuk transformasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Polresta Sidoarjo mengembangkan layanan SKCK online sebagai bentuk pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Melalui sistem ini, masyarakat dapat melakukan pendaftaran, pengunggahan dokumen, dan pelacakan proses secara daring tanpa harus hadir secara langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan SKCK telah memberikan dampak positif, namun masih ditemukan kendala pada aksesibilitas teknologi dan literasi digital sebagian masyarakat.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN NON-ALAM: Studi Kasus Penanggulangan Bencana Banjir Oleh BPBD Kabupaten Lamongan Ardiansyah, Jibran; Rochim, Achluddin Ibnu; Radjikan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i04.2289

Abstract

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana banjir, terutama karena faktor geografis dan aliran sungai Bengawan Solo yang melintasi beberapa kecamatan. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam sebagai dasar hukum dalam pengelolaan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan dalam konteks penanggulangan bencana banjir. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Komunikasi internal BPBD telah berjalan baik, tetapi penyampaian informasi kepada masyarakat masih terbatas. Keterbatasan sumber daya, terutama personel dan anggaran, menjadi hambatan utama. Meskipun demikian, disposisi atau sikap pelaksana tergolong sangat baik, karena adanya komitmen dan kepedulian tinggi dari petugas. Struktur birokrasi telah memiliki SOP, namun pelaksanaannya di lapangan masih memerlukan penyesuaian dengan kondisi darurat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kelembagaan, serta sosialisasi yang lebih merata kepada masyarakat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah.
ANALISIS STANDAR PELAYANAN PENGADUAN PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA Ramadhani, Diva Zahira; Hariyoko, Yusuf; Murti, Indah
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i04.2290

Abstract

Pelayanan publik merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Layanan air minum merupakan salah satu bagian penting dari infrastruktur pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan air bersih yang layak konsumsi bagi masyarakat. PDAM Surya Sembada Surabaya yang juga sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan distribusi air yang merata dan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Standar Pelayanan Pengaduan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDAM Surya Sembada Kota Surabaya telah menyusun dan menerapkan standar pelayanan pengaduan pelanggan dengan cukup baik, mencakup aspek ketepatan waktu, kemudahan akses, perbaikan, permintaan maaf, kredibilitas, dan perhatian. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal keterlambatan penanganan dan perlunya pendekatan yang lebih inklusif terhadap kebutuhan pelanggan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan pengaduan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya serta informasi mengenai standar pelayanan yang diterapkan, dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan layanan kepada pelanggan.

Page 42 of 44 | Total Record : 437

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 01 (2026): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 05 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 02 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 06 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 03 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION Vol. 3 No. 02 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 02 (2023): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 3 No. 01 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 01 (2023): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 06 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 05 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 03 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 03 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 02 (2022): PUBLIC ADMINISTRATION Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 04 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 03 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 01 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 2 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK More Issue