cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
didin@untag-sby.ac.id
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
prajajurnal@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No.11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik
Published by Community of Research Laboratory
ISSN : -     EISSN : 27970469     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, e- ISSN: 2797-0469 ini diterbitkan oleh Departemen Aksiologi, Community of Research Laboratory Surabaya, Indonesia sebagai media komunikasi dan diseminasi hasil penelitian dan karya ilmiah di bidang Administrasi Publik; Manajemen Publik; Pelayanan Publik; Kebijakan Publik; Governance; Local Government; Lembaga Internasional; dan Pembangunan. Redaksi PRAJA observer sangat terbuka menerima artikel dan resensi buku terkait ruang lingkup kami di bidang administrasi publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 429 Documents
 39   40   41   42   43 
EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENURUNAN KEMISKINAN KELURAHAN SIDOTOPO KOTA SURABAYA Yunisar, Devani Marlia; Murti, Indah; Hartono, Supri
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i04.2291

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan terus menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional. Sebagai kondisi di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak, kemiskinan mencerminkan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih belum teratasi sepenuhnya. Dalam konteks Indonesia, kesejahteraan sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program sosial. Undang-undang ini menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya Pemerintah secara aktif merancang berbagai program dan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan, seperti bantuan sosial, Namun, implementasi program-program tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan anggaran, serta efektivitas yang masih perlu ditingkatkan. Kemiskinan memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah layanan Kesehatan. Dimana setiap individu sebenarnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Prinsip kesetaraan dalam pelayanan kesehatan menegaskan bahwa seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi, berhak mendapatkan perawatan medis yang layak dan berkualitas.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DI DESA KANOREJO KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN Raharjo, Rindang
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i04.2295

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan distribusi pupuk bersubsidi di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, namun permasalahan distribusi pupuk bersubsidi, termasuk kelangkaan dan harga yang tidak sesuai HET, masih menjadi kendala utama bagi petani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran kepada kelompok tani, namun kebutuhan petani belum sepenuhnya terpenuhi karena kuota yang kurang dari kebutuhan sebenarnya. Selain itu, masalah teknis dalam pelaksanaan kebijakan masih muncul akibat kurangnya koordinasi dan kerjasama antaraktor terkait (petani, pengecer, distributor, produsen, dan pemerintah). Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem distribusi, peningkatan ketepatan sasaran, dan penguatan koordinasi antaraktor untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi yang efektif dan efisien.
ANALISIS KERENTANAN DAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA BANJIR MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KABUPATEN GRESIK Jauhari, Hamdan Mukhlis; Murti, Indah; Hartono, Supri
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i04.2296

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di Kabupaten Gresik dengan menekankan peran partisipasi masyarakat. Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang rawan terhadap banjir tahunan, khususnya akibat meluapnya Sungai Kali Lamong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap masyarakat terdampak serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya kerentanan masyarakat disebabkan oleh buruknya sistem drainase, penggunaan lahan yang tidak terkendali, serta minimnya kesadaran lingkungan. Di sisi lain, kapasitas masyarakat untuk bertahan dan pulih dari bencana masih terbatas, namun menunjukkan potensi penguatan melalui partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program mitigasi. Partisipasi masyarakat terbukti berkontribusi dalam mengurangi risiko dan memperkuat ketangguhan komunitas lokal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan strategi pemberdayaan berbasis partisipasi, perbaikan infrastruktur, dan penguatan koordinasi antar lembaga sebagai langkah mitigatif yang berkelanjutan.
IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI PADA PAD KABUPATEN SIDOARJO URUSAN PBG Putra, Muhamad Bimantoko Mahendra; Hariyoko, Yusuf; Murti, Indah
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 05 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i05.2467

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, khususnya pada urusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo. Perubahan regulasi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi PBG membawa implikasi baru terhadap mekanisme pelayanan publik, potensi penerimaan retribusi, serta kontribusinya terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perumahan, permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat, kesiapan sistem administrasi, dan koordinasi antar-perangkat daerah. Meskipun demikian, kebijakan ini berpotensi meningkatkan kontribusi PAD apabila didukung dengan optimalisasi pelayanan digital, peningkatan transparansi, serta penguatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak dan retribusi.
PEMBERDAYAAN UMKM UNTUK MENUMBUHKAN DAN MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN TUBAN Sulistyowati, Vivin; Susiantoro, Adi; Ilman, Ghulam Maulana
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2519

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomianIndonesia karena jumlahnya yang besar dan kontribusinya terhadap PDB serta penyerapantenaga kerja. Meski demikian, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan sepertiketerbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, minimnya legalitas usaha, serta rendahnyakemampuan digital. Pemerintah Kabupaten Tuban telah menjalankan berbagai program sepertipelatihan manajerial, pelatihan digital, serta fasilitas pembiayaan untuk meningkatkankapasitas UMKM, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh rendahnya akses teknologi,kemampuan inovasi, dan kesiapan pelaku usaha. Penelitian ini menyoroti kondisi UMKM diTuban serta bentuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, dengan tujuan memberikangambaran mengenai hambatan, peluang, dan kebutuhan pengembangan UMKM agar mamputumbuh dan berdaya saing
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NO. 61 TAHUN 2024 TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN KLA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI SURABAYA: STUDI KASUS KELURAHAN GUNUNGSARI Sofiana; Soesiantoro, Adi
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2524

Abstract

Pemerintah Indonesia dalam menjaga komitmennya untuk memenuhi setiap hak anak di Indonesia bekerjasama UNICEF menerapkan sebuah Konsep Kota Layak Anak sebagai strategi untuk mewujudkan perlindungan Hak Anak secara menyeluruh di tingkat daerah. Untuk itu dalam memperkuat sistem KLA yang ada, Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Walikota Surabaya No. 61 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai implementasi Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2024 di Kelurahan Gunungsari serta faktor pendorong dan penghambat implementasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan Teori George Edward III (komunikasi, smber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Hasil penelitian ini adalah implementasi Peraturan Walikota No. 61 Tahun 2024 berhasil dikarenakan penilaian keempat indikator George Edward III berhasil dilaksanakan semua, serta faktor pendorong tersebut berasal dari dukungan moril Lembaga dan masyarakat, serta masyarakat yang rela berkontribusi untuk program sedangkan faktor penghambat terletak pada tidak meratanya sosialisasi program di tiap rumah.
ANALISIS INOVASI ADMINISTRASI PAK MO GERCEP (PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MOJOKERTO ONLINE GRATIS DAN CEPAT) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO Nugrahani, Windy Permata; Rochim, Achluddin Ibnu; Hidayat, Wahid
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2526

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi inovasi Pak Mo Gercep (Pelayanan Administrasi Kependudukan Mojokerto Online Gratis dan Cepat) sebagai upaya digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan di Kota Mojokerto. Layanan ini dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pak Mo Gercep berjalan efektif dengan adanya penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan responsivitas aparatur, serta tersedianya sistem pelayanan berbasis website yang mudah diakses masyarakat. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pimpinan, kesiapan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerimaan masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, belum optimalnya sinkronisasi data antarinstansi, serta perlunya sosialisasi yang lebih merata. Secara keseluruhan, inovasi Pak Mo Gercep memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan menjadi model transformasi digital yang dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah lainnya.
EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING MELALUI PROGRAM KELAS CALON PENGANTIN DI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA KECAMATAN BUBUTAN Afiyah; Hartono, Supri; Widiyanto, M. Kendry
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2533

Abstract

Stunting merupakan prioritas nasional yang direspons Pemerintah Kota Surabaya melalui Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 tentang Program Kelas Calon Pengantin (Catin). Penelitian ini mengevaluasi kinerja kebijakan tersebut di PUSPAGA Kecamatan Bubutan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan enam kriteria evaluasi William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan pada aspek efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan, yang dibuktikan dengan penurunan prevalensi stunting sebesar 68,75% (2022-2024) serta efisiensi birokrasi melalui digitalisasi. Namun, aspek kecukupan dan pemerataan dinilai belum optimal karena durasi intervensi satu kali yang kurang memadai untuk perubahan perilaku mendalam dan adanya kesenjangan akses digital bagi kelompok rentan teknologi. Secara keseluruhan, kebijakan ini berhasil secara sistemik sebagai gerbang administrasi pencegahan, namun memiliki celah substantif dalam pelaksanaannya. Peneliti merekomendasikan pengembangan materi suplemen berbasis micro-learning dan penyediaan layanan bantuan pendaftaran manual di kelurahan untuk meningkatkan inklusivitas dan dampak program.
IMPLEMENTASI PROGRAM SDANGGAR KEGIATAN BELAJAR DALAM MENGURANGI ANGKA PUTUS SEKOLAH MELALUI PENDIDIKAN NONFORMAL DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Henriquez, Ferdinand Daniel; Widyanto, Kendry; Ismail, Hasan
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2540

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Pendidikan Nonformal pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Sikka dalam menekan angka putus sekolah, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle sebagai landasan analisis. Teori Grindle digunakan untuk mengkaji dua komponen utama implementasi kebijakan, yaitu Content of Policy (isi kebijakan) dan Context of Implementation (konteks pelaksanaan). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi Content of Policy, Program Pendidikan Kesetaraan SKB Sikka telah memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang tepat yaitu anak putus sekolah, serta memberikan manfaat nyata berupa peningkatan motivasi, disiplin belajar, dan kemampuan akademik peserta. Program juga menunjukkan fleksibilitas pengambilan keputusan tingkat lembaga serta pelaksana program (tutor dan pamong belajar) yang memiliki komitmen tinggi meskipun jumlahnya terbatas. Sumber daya pendukung tersedia namun belum memadai, terutama sarana pembelajaran dan fasilitas teknologi. Dari sisi Context of Implementation, efektivitas pelaksanaan dipengaruhi oleh komitmen pelaksana, struktur organisasi SKB yang jelas, dan dukungan administratif dari Dinas Pendidikan. Namun, terdapat hambatan signifikan berupa kondisi ekonomi peserta yang rendah, kurangnya dukungan keluarga, tuntutan pekerjaan, serta keterbatasan fasilitas. Meskipun demikian, responsivitas tutor yang tinggi melalui pendekatan personal dan penyesuaian jadwal mampu menjaga keberlangsungan pembelajaran. Secara keseluruhan, analisis menggunakan teori Grindle menunjukkan bahwa implementasi Program SKB Sikka sudah berjalan cukup efektif dalam menurunkan angka putus sekolah, meskipun efektivitas tersebut masih dapat ditingkatkan melalui penguatan sumber daya, peningkatan dukungan keluarga, dan kebijakan pendukung dari pemerintah daerah.

Page 43 of 43 | Total Record : 429

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 05 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 5 No. 04 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 06 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 05 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 04 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 02 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 4 No. 01 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 06 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 05 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 04 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 03 (2023): PUBLIC ADMINISTRATION Vol. 3 No. 02 (2023): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 3 No. 02 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 3 No. 01 (2023): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 3 No. 01 (2023): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 06 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 05 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 03 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 02 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 2 No. 03 (2022): MANAJEMEN PUBLIK Vol. 2 No. 02 (2022): PUBLIC ADMINISTRATION Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 04 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 03 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 01 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 1 No. 2 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK More Issue