cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 868 Documents
 1   2   3   4   5 
DAMPAK BEKERJA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG Dwikornida Dwikornida; Boiziardi AS
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.43

Abstract

Menjalani aktivitas kuliah dibarengi dengan bekerja bukan merupakan hal yang mudah untuk dijalani. Kuliah sambil bekerja tidak hanya dilakukan mahasiswa yang lemah dalam ekonomi, karena pada kenyataannya biaya hidup sehari-hari sering sekali tidak sebanding dengan uang saku yang diberikan oleh orang tua. Fenomena ini sangat menarik, apalagi ditambah adanya peluang kerja bagi mahasiswa. Namun kuliah sambil kerja memilki pengaruh positif dan negatif. Pengaruh baik dan buruk tersebut dihadapkan pada prestasi kuliah. Yang pada akhirnya timbul pertanyaan, apakah mahasiswa yang kuliah denganyang bekerja sambilan mampu mengikuti kegiatan kuliah dengan baik atau malah kuliahnya terabaikan? Diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang matang ketika mahasiswa memutuskan mengambil kuliah sambil bekerja, namun di sisi lain kuliah sambil kerja memiliki keuntungan bagi mahasiswa yang mempunyai masalah finansial, dengan bekerja akan memberikan tambahan biaya untuk kuliah. Bekerja sambil kuliah juga dapat dijadikan curi star (mendahului) / menambah pengalaman, sehingga ketika lulus kuliah tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga mendapatkan pengalaman kerja serta relasi yang biasanyadijadikan persyaratan untuk melamar disuatu tempat pekerjaan. Hasil penelitian terdapat dampak yang posisitif terhadap Indek Prestasi IP/IPK mahasiswa yang kuliah sambil bekerja mulai dari 3.00 - 3.50 ke atas dengan persentase 70 % dan memiliki nilai di bawah rata-rata berjumlah 9 orang yang dipersentasekan berjumlah 30 %. Terdapat dampak yang positif terhadap organisasi yang dijalani mahasiswa tersebut dapat dibuktikan 30 orang yang bekerja sambil kuliah 18 orang mahasiswa aktif berorganisasi. Oleh karena itu meskipun mahasiswa tersebut kuliah sambil bekerja, mereka mampu untuk tetap mengikuti organisasi kampus dan memiliki dampak yang negatif terhadap bukti penulisan karya ilmiah, dilihat dari 30 orang mahasiswa yang bekerja sambil kuliah terdapat 2orang yang menghasilkan karya ilmiah, namun hanya karya non ilmiah (fiksi). Jadi dari sisi penulisan karya ilmiah mahasiswa kurang aktif untuk diterbitkan. Alasan yang menyebabkan kurang dalam penulisan karya ilmiah dikarenakan sulitnya mahasiswa membagi waktu antara bekerja dengan menulis karya ilmiah.
KAJIAN FUTURISTIK TERHADAP PENGATURAN BENTUK DAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Ferdianto Purna; Otong Rosadi; Iyah Faniyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.187

Abstract

Tindak pidana korupsi dalam Rancangan KUHP (RKUHP) yang terdapat dalam Buku II Rancangan KUHP (RKUHP) diatur pada delik khusus yang salah satunya adalah korupsi. Ada lima pasal kejahatan inti (core crime) yang diadopsi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tindak Pidana Korupsi). Dari lima pasal yang diadopsi, tiga di antaranya diancam pidana penjara dan denda yang lebih ringan. Penurunan jumlah pelanggaran juga terjadi dalam pengaturan korupsi, dari 7 bentuk korupsi yang diatur dalam undang-undang korupsi saat ini menjadi hanya 5 (lima) bentuk korupsi. Implikasi yuridis pengaturan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan RUU KUHP 2019 antara lain mengurangi bentuk-bentuk korupsi yang menjadi delik korupsi dan ancaman pidana yang dianggap lebih rendah.
UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PENGEMUDI MOBIL DALAM PENGGUNAAN SAFETY BELT Donny Putra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The duty for used safety belt for drivers and passangers sit beside that of car in the road for safety that drivers and passangers how to managed in the section 106 article (6) ordinance number 22 year 2009 about traffic and street transportation. Duty for used safety belt how to used that, in fact in the field the people still do not care with that, that meaning was consciousness people’s law (driver) for used safety belt still down, Infraction of duty for who do not used this safety belt for does may to punishment with punish during 1 month caged or too much Rp.250.000,- fine appropriate with section 289 ordinance number 22 year 2009 about traffic and street transportation. Based on the regearch method have a quality analysis of descriptive with approachment juridical normative as approachment prime and approachment juridical empirical as proponent prime approachment, that support material and primary data and secondary along with data analysis according to qualitative, writer will search the answers of problem’s law, level of conscionsness car drivers used or do not used safety belt, and effort by unit police traffic at padang city in the cope with infraction of this traffic. The result did this reserach refer to level law conscionsness car drivers was law for used safety belt at the driver in the road, this background situation there are some factors like factor consciousness driver law, law maintenance, background of padang city, how that situation this cars, and sosialiszation traffic ordinance. The effort already that doing by padang’s police in the cope with this traffic infraction was with some approachment there are : preemptive approachment, preventive approachment and repressive approachment.
PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI Devi Rianti Effendi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The court without trying to resolve it first at the nagari level through the Adat NagariKerapatan Institute (KAN). In addition to the problem of lack of trust in customary institutions, filing a case directly with the Court is considered to have a value of prestige and self-esteem in this case which makes it difficult for the Judge to attempt to reconcile parties who litigate in addition to the absence of strict regulations regarding peace efforts in the Court. Based on the description of the background above, the writer wants to conduct research and realize in a scientific work in the form of a thesis entitled "Mediator Role in Settling Civil Cases in the District Court". Regarding the background of the problem the authors mentioned above, the problems to be addressed are as follows, First, How is the Role of the Mediator in Settling Civil Cases in the District Court, Secondly, What are the factors that influence the Mediator's Role in resolving the Civil Code Case, Third, how is the power of law against the decision of peace in civil cases in the District Court. The mediator in resolving disputes in the court should prioritize the principles of an independent mediator, even though later the mediator is chosen by the parties as mediators from the judge, but also prioritized to provide opportunities for professional mediators not judges. The important role of a mediator in resolving disputes is very important and must be active in encouraging the parties to reconcile in resolving the dispute. The mediator should not get caught up in things that will cancel the peace, for example pressing one party to accept an offer from the other party. Because the results implemented do not get the meaning of the peace, and may even get new problems later. And this is where the important role of a mediator is to carry out its function to reconcile the parties. And if necessary to approach persuasively to each party separately to find a midpoint in the peace of the parties. The legal strength of the peaceful determination issued by the mediator is a decision that has binding and final legal force, and / or in other words has been inclined and there is no more legal effort taken from each party. And if there should be a new dispute related to the same object, then the Court must institutionally reject the dispute.
EFEKTIVITAS PENGAMANAN KAWASAN WISATA PANTAI KOTA PADANG TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN: (Studi Pada Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumbar) Agung Nova Kamiza
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.153

Abstract

Tindak pidana pencurian di tempat wisata pantai yang ada di Kota Padang menyebabkan masyarakat resah dan takut. Khusus dalam pengamanan tempat wisata pantai di Kota Padang masih dinilai kurang maksimal, hal ini dapat dilihat masih banyaknya tindak pidana pencurian yang terjadi dan belum ada pengamanan khusus dari pihak pengamanan objek vital di tempat wisata tersebut. Pengamanan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Kawasan Wisata Pantai Di Kota Padang Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumbar dilakukan dengan cara yaitu; memberikan rambu-rambu dan papan informasi di tempat yang rawan gangguan keamanan, melengkapi sarana prasarana alat komunikasi juga dapat menjadi pendukung keamanan di suatu obyek wisata. Mengalang kerjasama dan kemitraan antara berbagai pihak, yaitu dengan tokoh adat setempat. Efektifitas Pengamanan Yang Dilakukan Oleh Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumbar Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pada Kawasan Wisata Pantai Di Kota Padang dapat dilihat dengan berdasarkan data tingkat tindak pidana pencurian yang meningkat. Data statistik kriminal tersebut menunjukan ke tidak efektivan pengamanan yang dilakukan Satuan Pam wisata Ditpamobvit Polda Sumbar
KEDUDUKAN HUKUM NOTA KESEPAKATAN TENTANG KLAUSULA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MENURUT HUKUM PERJANJIAN Studi Kasus Putusan No. 02/PDT.G/2014 /PN.PSB Tentang Kesepakatan Pemasangan Jaringan Indosat Conectivity Solution Antara Pemerintahan Daerah Pasaman B Maityus Fajri; Ferdi Ferdi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.33

Abstract

Berdasarkan penelitian awal terhadap Putusan No. 02/PDT.G/2014 /PN.PSB Tentang Kesepakatan Pemasangan Jaringan Indosat Conectivity Solution sebagaiakibat sengketa antara Pemerintahan Daerah Pasaman Barat dengan CV. Citra Sahabat. Bagi pihak Pemerintahan Daerah Pasaman Barat, Nota Kesepakatan yang ditanda tangani belumlah bisa disebut sebagai sebuah perjanjian, hingga membawa akibat hukum yang tidak mengikat. Sementara pihak CV. Citra Sahabat menganggap Nota Kesepahaman tersebut sebagai awal perjanjian.
UPAYA NON PENAL BHABINKAMTIBMAS POLSEK PARIAMAN TIMUR DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA Afdhal Bustami; Otong Rosadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021)
Publisher : Programa Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i1.192

Abstract

Non-Penal Efforts by Bhabinkamtibmas of the East Pariaman Police in Preventing Corruption Crime Funds are to supervise the use of village funds in their respective regions. Bhabinkamtibmas supervises and monitors village funds using a direct supervision approach by assisting, monitoring and supervising the implementation of village development activities. The effort made is by delivering it at the mosque. Bhabinkamtibmas conveyed about village funds, namely about their use and forms of corruption that can occur in the management of village funds. Carry out activities of the residents' sambang and activities of using village funds. Legal Counseling at Village Offices/Community Figures Houses. This effort takes the form of face-to-face coordination with village fund management officers directly. Constraints faced include the low understanding of the duties and responsibilities of Bhabinkamtibmas members in carrying out tasks in the field, especially in understanding the implementation of tasks in building partnerships (Patnership Building) through a formality Polmas approach without any feedback from the community.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK ATAS MEREK PELUMAS KENDARAAN BERMOTOR OLEH PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA BARAT: (Analisis Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR) Yudha Legowo; Fahmiron Fahmiron; Iyah Faniyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i2.212

Abstract

Merek memiliki daya jual tinggi bagi pelaku usaha sehingga mendatangkan keuntungan. Terhadap penggunaan merek tanpa hak telah diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tindak pidana dibidang Merek terjadi di Kota Padang Pariaman dan ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar, sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR. Disamping melanggar hak kekayaan intelektual, tindakan tersebut juga berakibat pada konsumen sebagai pengguna dari suatu produk. Maka diperlukan penegakan hukum terhadap bentuk tindak pidana dibidang merek, guna wujud penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Penegakan hukum terhadap tindak pidana hak atas merek pelumas kendaraan bermotor oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR diawali adanya laporan dari kuasa hukum PT. Federal Karyatama, kemudian dilakukan penyelidikan, penyidikan, hingga perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan Putusan Nomor:226/ Pid.Sus/2018/PN.Pmn terhadap Masri Pgl Mas divonis bersalah dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Kedua, Kendala yang dihadapi Penyidik yaitu pertama kendala faktor hukum dimana tindak pidana hak atas merek bersifat delik aduan, sehingga kepolisian hanya dapat bertindak setelah adanya laporan dari pemegang hak atas merek yang dirugikan. Kedua kendala faktor penegak hukum yaitu masih terbatasnya pelaksanaan pendidikan kejuruan bagi personil Subdit I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat sehingga berpengaruh pada keoptimalan dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana hak atas merek. Ketiga faktor masyarakat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana hak atas merek.
DI UNIT PPA SAT RESKRIM DALAM KEBERHASILAN DIVERSI PADA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ( Studi wilayah hukum Polda Sumatera Barat ) Ridho Oktoviama Amran; Philips A. Khana; Fitriati Fitriati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article 7 of Law Number 11 Year 2012 on the Child Criminal Justice System Requires that the realization of Justice Restorative Justice by Diversi Process shall be pursued at the level of investigation, prosecution or in court. At the level of investigation in the police effort to realize the Diversi is not separated from the role of an investigator who will be a Mediator in Diversi. The purpose of this writing is to analyze the success rate of female investigators in realizing Diversi. Based on the research result, it can be concluded that female investigators are more effective in realizing the Diversity process in the children's case and prioritizing Justice Restorative Justice, so according to the data obtained in the field the success rate of female investigators is higher than the male investigators in realizing the settlement of the children's case against the law and the Third , in the Diversity Process on solving a child's case a female investigator is a good mediator, meaning that the female investigator as a mediator is not decided but merely as a liaison for more targeted communication and mitigate the negative impacts that occur to focus on the form of a solution that benefits both parties, because female investigators are more patient in understanding the characteristics of the two disputants, understanding the importance of all important parties to realize the full extent possible of Justice's restorative settlement.
PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP BARANG JAMINAN YANG TIDAK MEMILIKI AKTA FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN NO. REG. 81/Pdt.G/2018.PN.Pdg Dora Tiara; Naldi Gantika
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.140

Abstract

Financial institutions and banks provide financing for consumers, leasing, factoring. They generally use the procedure of the agreement which includes a fiduciary guarantee for fiduciary security objects. In practice, financial institutions provide movable goods requested by consumers. Consequently the debtor surrenders to the creditor in a fiduciary manner. Implementation of the executorial title by PT. Mandiri Tunas Finance is not through a court decision or fiduciary guarantee certificate, but only based on a power of attorney and agreement made by the collector . The sale of fiduciary collateral objects carried out by PT. Mandiri Tunas Finance does not go through public auctions but through separate sales; and Underhanded sales are not based on the agreement of both parties, the agreement is only based on PT. Mandiri Tunas Finance so that it harms the consumer. Actions taken by PT. Mandiri Tunas Finance does not provide legal certainty to both parties. The act of execution was carried out solely to safeguard assets regardless of legal certainty of the rights of consumers / debtors contained in fiduciary security objects in the form of car vehicles. Legal constraints of not registering the agreement are that execution cannot be carried out, based on Article 3 of the Minister of Finance Regulation No. 130 / PMK.010 / 2012 stating that finance companies are prohibited from withdrawing fiduciary objects in the form of motorized vehicles if the Fiduciary Registration Office has not issued a guarantee certificate fiduciary and hand it over to the finance company. With these provisions, PT. Mandiri Tunas Finance cannot execute if it does not register fiduciary collateral objects because without the registration of fiduciary collateral objects the fiduciary guarantee certificate cannot be issued.

Page 3 of 87 | Total Record : 868

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue