cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 897 Documents
 48   49   50   51   52 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PADA PT. SUMATERA MAKMUR LESTARI PEKANBARU Widiawati, Widiawati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 3 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (October 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i3.165

Abstract

Dalam menjalankan kegiatan produksinya PT. Sumatera Makmur Lestari telah menggunakan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 116 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembuatan Peraturan Kerja Bersama yang dibuat antara pekerja dengan PT. Sumatera Makmur Lestari secara keseluruhan telah mengatur bagaimana hubungan antara pekerja dengan PT. Sumatera Makmur Lestari. Baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun dalam kenyataannya, PT. Sumatera Makmur Lestari melalui manager dan accounting officer masih melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerj Bersama yang telah disepakati. Pelanggaran tersebut berbentuk Pemutuhan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PUK SPPP-SPSI PT Arvena Sepakat & PT. Sumatera Makmur Lestari dengan Management PT. Arvena Sepakat & PT. Sumatera Makmur Lestari, Sei Pejangki Batang Cenaku Indragiri Hulu, Provinsi Riau secara umum telah dilaksanakan melalui: Perlindungan Jamsostek yang diberikan dalam bentuk, yakni: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua, pemeliharaan kesehatan, dana pension, pembinaan rohani, dan fasilitas kesejahteraan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang diimplementasikan dengan penyediaan alat-alat keselamatan kerja dan pemeliharaan kesehatan melalui bantuan pemeriksaan, pemeliharaan kesehatan bagi seluruh pekerjanya dengan cara didaftarkan pada BPJS kesehatan. Perlindungan upah diberikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, yakni Upahm Minimum Provinsi Riau, yang dibagi ke dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: Upah bagi pekerja harian, Upah bagi pekerja baru selama masa percobaan, dan Upah selama masa cuti. Selain itu karyawan juga mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL PADA SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR PASAMAN BARAT Gunawan, Ghanda Novidiningrat
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 3 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (October 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i3.166

Abstract

Salah satu upaya penerapan keadilan restoratif yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas adalah menggunakan mekanisme mediasi penal sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Penggunaan mediasi penal dimungkinkan pada kecelakaan lalu lintas dimana korban hanya menderita kerugian secara materiil, dengan cara pelaku mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula sehingga dapat memenuhi rasa keadilan korban, sebagaimana yang diterapkan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Pasaman Barat.
PERMOHONAN PIDANA TERHADAP PNS YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA NARKOBA: (Nomor Studi Kasus : 109/109/Pid.Sus/2016/PN. Pmn dan Nomor Kasus : 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn) Harto, Edi; Rosadi, Otong; Fahmiron, Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 3 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (October 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i3.167

Abstract

The abuse ofnarcoticsinPariamancityisnotonlydoneby publicbutalsoby civil servant.The narcoticscrime are done by civilservantinPariamancityisabuse of narcotics Part Ifor theirselves asmentionedin theLaw Number 35Year 2009 about Narcotics.Forthis action,thePariamanCourtgivespunishmentnamelyasprisoner forone yeartotheaccuses.The problemsinthisstudyare:First,howaboutthe implementationofcriminalsanctionto civilservantwhodoesthenarcoticcriminal law in the cases 109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn and the cases number:104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn?Second,howthejudge’sconsiderationinapplyingthecriminalsanctiontothecivilservantwhodoesthenarcoticcriminallawinthecases109/Pid.Sus/2016/PN.Pmn the cases number: 104/Pid.Sus/2018/PN.Pmn?This research is legal research with analytical descriptive specifications. The approachusedisanormativejuridicalapproachandsupportedbyanempirical juridicalapproach.Thedatasourcesusedaresecondarydatawithdatacollection techniquesintheformof documentstudiesandfieldstudiesthrough interviews.Then the data is analyzed qualitatively and described indescriptiveanalytical form. Keyword : Criminal, Civil Servant, Narcotics
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMAN PADA PEMBELIAAN TERSELUBUNG DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA: Studi Pada DitresnarkobaKepolisian Daerah Sumatera Barat Elvi, Elvi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 3 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (October 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i3.168

Abstract

Informan yang menjalankan teknik undercover buyadalah dari personil kepolisian yang menjalankan tugas sebagai penyidik dalam proses penyelidikandan apabila dibutuhkan sekali menggunakan petugas yang di tunjuk berdasarkan pemilihan perekrutan sebagai berikut: 1) Perekrutan informan siapa dan ciri-cirinya dirahasikan oleh pihak kepolisian;2) Tidak dalam perkara atau telah dijatuhi vonis kasus tindak pidana oleh Pengadilan;3) Sudah dewasa;4) Menyetujui dan bersedia tidak dengan paksa, mentaati kode etik. Sedangkanperaturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidikdalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No.Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000,“tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana”.Kendala–kendala yang di temui dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi informan pada teknik pembelian terselubung,justru bersal dari faktor kurang nya kualitas(tidak menguasai teknik penggunaan alat dalam mengungkap kasus, kesulitan dalam berkomunikasi jika menghadapi pelaku yang berkewarganegaraan asing) dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum(polisi), seringna terjadi penggantian anggota I reserse narkotika, keterbatasan sarana dan prasarana dalam menjaring pelaku yakni dalam penyediaan perangkat teknologi dan dana operasional, faktor masyarakat yakni paradigm masyarakat yang justru menjadikan peredaran narkotika sebagai bisnis yang menguntungkan serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa melalui pariwisata dimana kebiasaan menggunakan narkotika di Negara mereka tidak dilarang.Kata
PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG DALAM PERIKATAN OLEH PENYIDIK PADA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMBAR Gusman, Fenni
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 3 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (October 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i3.169

Abstract

The investigation by the West Sumatra Regional Police's Ditreskrimum wascarried out by a contractor who purchased building materials at several shopsand did not pay any payment for the purchase of building materials, thus causingthe loss of building materials shop owners. The application of the elements of thecriminal act of fraudulent acts in the engagement by investigators at the WestSumatra Regional Police's Ditreskrimum consists of subjective and objectiveelements. Subjective elements are people who can be held accountable for theiractions. The presence of "Intent" is an element of error. While the ObjectiveElements. Is an act of buying.Elements as livelihood (beroep) or habit(gewoonte). This means that a livelihood is done only once, but from other thingshe does, it can be concluded that he will do it again and the elements of habit,done more than once. Based on these elements, the main evidence that must beavailable is evidence stating that the act was repeated and there were many ormore than one victim.
PERAN BIDANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SUMBAR DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT-SURAT KENDARAAN BERMOTOR Putra, Jhoni Ahdi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 3 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (October 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i3.170

Abstract

Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik. Salah satu kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Hendri Agustian yangmana tersangka melakukan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor dengan mengedit surat-surat pada dokumen tersebut.Penelitian ini dilakukan di Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar. Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan sekaligus melakukan analisis mengenai upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatanutama. Pendekatan yuridis normatif yang dilakukan menitiberatkan pada data kepustakaan dengan menginventarisasikan bahan-bahan kepustakaan mengenai upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotorBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan; Pertama, Peran efektifitas Bidang Registrasi dan Identifikasi dalam upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, antara lain: (1) Membuat perencanaan serta melaksanakannya dengan semua pihak; (2) Melakukan koordinasi dengan menjalin kerjasama dengan beberapa bank swasta (3)Melakukan pembinaan kepada para pegawai ataupun kepada masyarakat; (4) Pengendalian tugas pelayanan dengan melakukan monitoring dalam kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor.Kedua, Kendala yang dialami oleh Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar dalam upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, yaitu: Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.
PERAN PANITERA PENGGANTI DALAM PELAKSANAAN ASAS PERADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA BIAYA RINGAN: Studi di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Yetti, Arni
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 1 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (April 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.172

Abstract

The role of the substitute clerk in the implementation of the judicial principle that is fast, simple and inexpensive, as referred to in Article 45 of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 7 of 2015 concerning the Organization and Work Procedure of the Registrar and Secretariat of the Court. The role of the criminal justice bureaucracy in the courts is very important to realize substantial justice because the Criminal Procedure Code adheres to a service model in the administration of criminal justice. The Substitute Registrar in the implementation of fast, simple, low-cost judicial principles at the Padang Class IA District Court is very decisive in the trial process to produce a quality decision to fulfill a sense of justice for the parties involved. The principle of a simple, fast and low-cost judicial system is one of the principles in the justice system in Indonesia as regulated in Article 4 Paragraph (2) of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Authority which reads "The court helps justice seekers and tries to overcome all obstacles and obstacles to achieve justice. simple, fast, and low-cost justice can be achieved". The role of the substitute clerk in the implementation of fast, simple, low-cost judicial principles at the Padang Class IA District Court is in charge of preparing the trial before the trial, during the trial and or the trial is in progress and after the trial and post-trial, such as assisting the judge in the trial, recording the course of the trial. then put it in the minutes of the trial. The obstacles encountered by the substitute clerk in the implementation of the principle of justice are fast, simple, low cost at the Padang Class IA District Court, both internally and externally. Internal factors, namely: a) The large number of incoming cases, making it difficult to determine the day of the trial; b) The existence of one of the Panel of Judges who handles criminal cases who are sick, on leave or are carrying out other tasks outside the city, thus causing disruption of the trial agenda that has been previously determined. External factors, namely: a) The presence of witnesses who are not on time from the trial agenda that has been set; b) The condition of the defendant who is sick, which is confirmed by a doctor's statement; c) The Public Prosecutor cannot present witnesses for several trials; e) The defendant or victim is unable to present a witness, because the witness is domiciled outside the city of Padang.
PENGARUH KELEBIHAN KAPASITAS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG Sutrisno, Budi; Kana, Philips A.
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 4 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang yang mengalami kelebihan kapasitas sebesar 111%. Kondisi ini berpengaruh terhadap pembinaan warga binaaan.Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Kelebihan Kapasitas mempengaruhi 3 hal utama di lapas kelas IIA Padang yakni dalam hal pembinaan, dalam hal pengamanan, dan dalam hal perawatan.kelebihan Kapasitasberdampak pada pembinaan kemandirian. Dampak yang ditimbulkan yakni kekurangan tempat untuk melaksanakan pembinaan dan kekurangan jumlah petugas yang berperan sebagai instsruktur pembinaan.Kelebihan Kapasitaspada Lapas Kelas IIA Padang mengakibatkan jumlah warga binaan melebihi jumlah petugas lapas baik yang bertugas dalam pengamanan dan pengawasan maupun dalam pembinaan.
IMPLEMENTATION OF COMMUNITY REPRESENTATIVE SUPERVISORY FUNCTION PERIOD 2014-2019 IN DEVELOPMENT OF MENTAWAI ISLAND DISTRICT Jamar, Ikhral; Roza, Darmini; Kana, Philips A.
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 4 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DPRD is a regional house of representatives that is domiciled as an element of government administration which has three functions. One of the functions of the DPRD is to supervise the use of the APBD. In the implementation of supervision, there are lacks of effective supervision of the regional assembly by Kabupaten Kepulauan Mentawai that it cause local government budget deficit due to the use of the relevant agencies. This resulted in a lot of development not proceeding as it should be. Based on the results, there are three main points are; first, the implementation of supervision carried out by regional assembly of Kabupaten Kepulauan Mentawai has been running effectively. The supervision of the 2014-2019 regional budget is carried out through three stages, including: the planning stage, the implementation stage, and the evaluation stage. The regional assembly of Kabupaten Kepulauan Mentawai supervises all activities of the regional government apparatus and related parties in implementing the APBD. Second, the concrete obstacles encountered in the implementation of the DPRD's oversight function include: Internal barriers: (a) the background of the suitability of education and tasks is relatively inadequate, (b) Lack of communication between DPRD members and the community, (c) Management and work relationship relationships that are not effective and efficient, (d) The monitoring agenda has not yet been prepared and (e) Lack of standards, systems and procedures for parliamentary supervision (2) External obstacles: (a) Lack of community participation in the implementation of supervision, (b) Government intervention (executive ) is still dominant in the legislative function, and (c) The public is not yet politically aware. Third, efforts made by the government of the Kabupaten Kepulauan Mentawai: Preparing political cadres who are well educated and experienced (2) The system and procedures of the DPRD supervision standards, (3) Making the community information submission container as one of the monitoring tools, (4) Determining the agenda supervision, (5) Establishing related networks / agencies and strategic alliances, (6) Establishing personnel based on competencies and interests.
JUDGMENT CONSIDERATIONS ON THE DECISION AGAINST THE INDICT ABUSES OF NARCOTIC DRUGS WHICH HAVE BEEN RUNNING REHABILITATION IN THE STAGE OF THE INVESTIGATION Putra, Ilham Gunawan; ., Fitriati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 4 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rehabilitation for narcotics abusers is regulated in Article 54 of the Republic of Indonesia Law No. 35/2009 concerning Narcotics. This research is a legal research with Normative Juridical approach. With respect to the defendant being rehabilitated at the investigation stage, the Judge considered cutting off the rehabilitation period that had been carried out. Whereas in another decision at the investigation stage the defendant had undergone medical rehabilitation. In consideration of Decision Number 7 / Pid.Sus / 2018 / PN / Pmn it can be seen that the Judge did not consider the rehabilitation period that had been served by the defendant. It is different from Decision Number 24 / Pid.Sus / 2016 / PN / Pmn which considers the rehabilitation period that has been lived by the defendant. In the decision No. 7 / Pid.Sus / 2018 / PN / Pmn the defendant is no longer subject to the rehabilitation period only having to undergo a prison sentence imposed by the Judge on him.

Page 50 of 90 | Total Record : 897

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue