UNES Journal of Swara Justisia
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Articles
902 Documents
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KEPULAUAN MENTAWAI ]]>
<![CDATA[Arma, Dedy]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 4 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan lalu lintas yang seringkali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, di antaranya banyaknya pelanggaran yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, mengatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai sepanjang tahun 2016 telah terjadi 488 kasus pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan roda dua, tahun 2017, ada 558 kasus pelanggaran lalu lintas lantas, sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 780 kasus.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF LICENSE TO ESTABLISH BUILDING (IMB) IN SOLOK CITY ]]>
<![CDATA[Yusyaf, Noviandi]]>;
<![CDATA[Faniyah, Iyah]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 4 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Building is one of the needs for the community. With the increasing number of population and the increasingly narrow land, the need for control by the local government of the building. Solok City Regional Regulation No. 12 of 2003 concerning Building Permits confirms that a building permit is a permit to construct a building which includes building layout and design research activities, supervision of the construction. The approach that will be used in this research is a normative juridical approach and supported by empirical juridical. The data used are secondary data supported by primary data collected through library studies and field studies. The data was analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form. Based on the results of research and analysis it can be seen that: 1) the implementation of the granting of building permits in the City of Solok must go through procedures established by the government, which are required to attach documents and requirements relating to the management of building permits (IMB) which are then carried out by the relevant agencies RT / RW, Kelurahan, Camat and the One-Stop Integrated Investment and Services Office (DPMPTSP) 2) supervision of the city of Solok government in granting permits to build buildings is through administrative supervision and field supervision namely the survey of the location of building construction 3) constraints faced in granting permits constructing buildings is the lack of public understanding of IMB procedures and timeframe and there are still third party claims, and erecting buildings on public facilities.]]>
<![CDATA[PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PASAMAN BARAT: Studi tentang Koordinasi Fungsional Antara Kejaksaan Dengan Inspektorat Pada Pemerintah Daerah ]]>
<![CDATA[Finisa, Wendry]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 4 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri karena banyak pegawai negeri telah dijatuhi hukuman oleh Hakim karena melakukan tindak pidana korupsi tetapi masih menerima gaji dari negara, yang seharusnya berdasarkan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diberhentikan tidak dengan hormat. Kejaksaan dan Inspektorat Daerah selalu berkoordinasi dalam merumuskan tindakan seorang pegawai negeri yang berpotensi korupsi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mencegah dan terhadap tindak pidana korupsi, termasuk hal-hal penghitungan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana bentuk Koordinasi Fungsional antara Kejaksaan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Pegawai Negeri Sipil? dan kedua, Apa Kendala Koordinasi Fungsional Antara Kejaksaan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Pegawai Negeri Sipil dengan pendekatan secara yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa bentuk Koordinasi Fungsional antara Kejaksaan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam Penanganan Korupsi oleh Pegawai Negeri Sipil adalah Koordinasi yang bersifat preventif dan represif. Adapun hambatan dalam koordinasi fungsional antara Kantor Kejaksaan dan Inspektorat adalah adanya iklim budaya seolah-olah pengawasan dan kerja sama dengan penegak hukum hanya semata-mata mencari kesalahan, Keterbatasan Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan bersama antara Kejaksaan dan Inspektorat Daerah dan keberadaan ego sektoral - masing-masing lembaga dalam melakukan pengawasan dan kerja sama.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KEPOLISIAN SEKTOR GUNUNG TALANG DALAM PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[., Yuhandre]]>;
<![CDATA[Wibowo, Adhi]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 4 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keadaan tindak pidana secara umum di wilayah hukum Kepolisian Sektor Gunung Talang setiap tahunnya selalu menjadi persoalan kamtibmas di nagari. Adanya berbagai problema kejahatan yang terjadi di masyarakat tentunya harus dilakukan upaya-upaya untuk menekan angka tindak pidana bahkan meniadakannya. Perlunya eksistensi Bhabinkamtibmas dalam mengemban tugas sebagai pengemban fungsi Polmas memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan dengan masyarakat, sehingga secara bersamaan mampu mendeteksi gejala-gejala yang dapat menimbulkan problema dalam masyarakat terutama dalam pencegahan terjadinya tindak pidana. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di masyarakat masih ditemui berbagai faktor hambatan dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana baik hambatan yang berasal dari Bhabinkamtibmas itu sendiri maupun dari masyarakat. Eksistensi Bhabinkamtibmas di nagari sudah eksis tapi belum maksimal. Terbukti dengan berkurangnya laporan kasus tindak pidana setiap tahunnya di wilayah hukum Polsek Gunung Talang dapat disimpulkan bahwa eksistensi Bhabinkamtibmas di nagari binaan dapat menekan angka kejadian tindak pidana, namun dikatakan belum maksimal ke semua Bhabinkamtibmas karena masih ada bhabin yang bertempat tinggal jauh dari nagari binaannya, dan karena jumlah masyarakat yang terlalu banyak jadi Bhabinkamtibmas tidak bisa menyambangi satu persatu.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI NILAI KEBANGSAAN BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Steviani, Desirizta Sari]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 3 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (October 2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v4i3.180
<![CDATA[Nilai-nilai kebangsaan adalah nilai-nilai yang melekat pada bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada empat nilai-nilaikebangsaan yang dijadikan sebagai konsensus hidup berbangsa yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sensanti Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelayanan publik merupakan bahagian dari pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dimana dalam melakukan pemberian pelayanan publik hendaknya menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nilai-nilai kebangsaan mempunyai makna nilai yang terkandung. Nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika mempunyai tiga nilai yaitu nilai toleransi, nilai keadilan dan nilai gontong royong. Ketiga nilai ini jika diimplementasikan dapat meningkatkan pelayanan publik.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN MALPRAKTEK OLEH TENAGA MEDIS PADA RUMAH SAKIT IBNU SINA DAN ACHMAD MOCHTAR KOTA BUKITTINGGI ]]>
<![CDATA[Jonaidi, Jonaidi]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 3 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (October 2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v4i3.181
<![CDATA[Pelaksanaan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam kedokteran di dalamnya yaitu KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam praktiknya masih banyak terjadi penyimpangan dari korban malpraktik pidana. Masalah yang dikaji adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana malpraktik di RSUD Kota Bukittinggi dan bagaimana prospek perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana malpraktik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: Pertama, Pelaksanaan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana malpraktik di RSUD Kota Bukittinggi belum terlaksana dengan baik, karena perlindungan hukum yang diberikan hanya berupa mediasi dan korban hanya diberikan perlindungan hukum. kompensasi. Kedua, kendala yang dihadapi korban malpraktik dalam memperoleh perlindungan hukum dalam perundang-undangan pidana terkait masalah medis dan kesehatan yang berlaku saat ini masih lemah, sehingga dalam praktik penegakan hukum pidana kesehatan dan kedokteran tindak pidana di bidang medis seolah-olah mengalami kekebalan. Kendala ini juga semakin dipertegas dengan tidak adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kedokteran, kesehatan dan praktek kedokteran dengan baik, karena tidak adanya pola yang seragam dan konsisten dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, perlu adanya perumusan kembali ketentuan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang seragam dan berorientasi pada korban kejahatan medis.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL TANPA IZIN DI NAGARI SURANTIH KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN ]]>
<![CDATA[Oka Masri, Fajar Adil]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 3 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (October 2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.183
<![CDATA[Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas pengaturan dan juga mengandung sifat-sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen dapat didefinisikan sebagai keseluruhan asas dan aturan yang mengatur hubungan dan masalah dengan penyediaan dan penggunaan barang dan/atau jasa antara penyedia dan pengguna dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dengan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Perlindungan hukum bagi konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan diharapkan dapat digunakan sebagai benteng untuk menghilangkan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha saja. demi perlindungan konsumen. Kewenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. perlindungan konsumen belum dilakukan oleh pelaku usaha dengan baik, tidak memiliki izin dari dinas kesehatan dan tidak memiliki standar pengobatan yang baik. 2) Pengawasan Pemerintah Nagari Surantih terhadap perlindungan obat tradisional dilakukan dengan melakukan pemantauan dan pengawasan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pelayanan pengobatan tradisional. Namun, kelemahan pemerintah tidak menutupinya dan memaksa para praktisi pengobatan tradisional untuk segera mendapatkan izin agar pengobatan tersebut memiliki standar pengobatan yang benar dari dinas kesehatan setempat. 3) Obat tradisional sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dengan adanya obat tradisional masyarakat dapat berobat dengan biaya yang sangat murah dan sudah terbukti pengobatannya manjur dan bahan yang digunakan sangat aman, namun dampaknya juga ada. seperti kasus yang dijelaskan diatas dimana pasien/penderita merasa pengobatan yang dilakukan membuat penyakitnya berkembang bahkan merasakan penyakit lainnya juga.]]>
<![CDATA[FUNGSI CRIME INDEX BAGI POLRES SOLOK KOTA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Aksalmadi, Aksalmadi]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.184
<![CDATA[Metode penyusunan Indeks Kejahatan oleh Polres Solok Kota adalah dengan menyusun indikator-indikator tingkat kejahatan yang telah terjadi, seperti total angka kejahatan, angka kejahatan, dan jam kejahatan. Apakah berdasarkan bentuk kejahatan yang sering terjadi, atau berdasarkan fluktuasi jumlah kejahatan setiap bulannya. Fungsi Indeks Kejahatan Dalam Penanganan Tindak Pidana oleh Polres Solok Kota adalah melakukan berbagai kegiatan untuk menekan tingginya angka kejahatan yang terjadi dengan melihat dan menggunakan statistik kriminal dan indeks kriminal yang dibuat. Dengan menggunakan indeks kriminal dapat diketahui bahwa tingkat kriminalitas tertinggi di wilayah hukum Polres Solok Kota adalah tindak pidana pencurian dengan bobot disusul pencurian kendaraan bermotor. Berbagai bentuk operasi terus dilakukan kepolisian, salah satunya operasi pengejaran Singgalang/Jaran Singgalang. Selain melakukan Operasi Jaran Singgalang, Operasi Terpusat juga dilakukan dengan sasaran perjudian. Operasi Sikat dengan target pencurian berat dan pencurian dengan kekerasan dan Operasi Tumpas Bandar dengan target penyelundupan narkotika.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN TIM PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN KEAGAMAAN (PAKEM) TERHADAP ORGANISASI KEAGAMAAN DI KOTA PADANG ]]>
<![CDATA[Bur, Alfian]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.185
<![CDATA[Peran Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) terhadap Organisasi Keagamaan di Kota Padang adalah melakukan upaya penanggulangan secara preventif dan represif, upaya preventif melakukan kegiatan seperti rapat koordinasi, melakukan pengawasan dan melakukan dialog kepada organisasi keagamaan, penerangan hukum dan kerjasama dengan instansi- instansi/pejabat pemerintah tergabung dalam PAKEM dan upaya represif seperti pemidanan jika ditemukan indikasi pada penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama di kota padang. Kendala-kendala Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) dalam melakukan pengawasan terhadap Organisasi Keagamaan di Kota Padang adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) PAKEM, belum adanya aturan yg spesifik mengatur mengenai pelaksanaan PAKEM di lapangan, minimnya jumlah personil Intelijen Kejaksaan yang merupakan garda utama PAKEM, minimnya jumlah kendaraan operasional, terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan Tim PAKEM di Kota Padang. Optimalisasi Peran Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) terhadap Organisasi Keagamaan di Kota Padang adalah Agar segera dirancang Standar Operasional Prosedur (SOP) PAKEM, agar diadakannya pelatihan pada untuk personil PAKEM khususnya untuk personil Kejaksaan, agar adanya pengadaan Sarana Prasarana, agar diadakannya kegiatan sosialisasi (penyuluhan) secara rutin dan menyeluruh di Kota Padang mengenai keberadaan dan Eksistensi Tim PAKEM Kota Padang.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rahman, Daeng]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.186
<![CDATA[Kebijakan pidana saat ini dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagian besar sanksi pidana dalam UU Narkotika dirumuskan secara kumulatif. Pencantuman ancaman pidana minimal. Peraturan yang tidak jelas mengenai tindak pidana korporasi. Perspektif Kebijakan Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan konsep dasar kriminalisasi. Perkembangan ketentuan pidana narkotika dapat ditemukan dalam Rancangan KUHP dengan gagasan rekodifikasi. Penyusunan RKUHP seharusnya dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan undang-undang yang telah dilakukan selama ini. Namun pada kenyataannya ketentuan mengenai tindak pidana narkotika dalam Bab “Tindak Pidana Khusus†hanya dilakukan dengan menyalin dan menempelkan rumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika (UU Narkotika). RKUHP tidak mengatur secara jelas aspek administrasi yang menjadi inti dari UU Narkotika, seperti jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkoba. Akomodasi kejahatan narkotika dalam RKUHP menekankan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Negara dalam menangani masalah narkotika adalah pendekatan pidana bukan pendekatan kesehatan masyarakat.]]>
