cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 897 Documents
 47   48   49   50   51 
PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN FREKUENSI RADIO: Studi Putusan Nomor: 91/Pid.B/2013/PN.Sal dan Putusan Nomor: 559/Pid.Sus/2018/PN Dps Pratama, David Indra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 3 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (October 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i3.154

Abstract

Penggunaan frekuensi radio yang di perdagangkan, dirakit dan digunakan di wilayah Republik Indonesia perlu melalui persyaratan teknis atau perizinan yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, namun sekarang ini di Indonesia sering terjadi pencurian Spektrum Frekuensi Radio digunakan untuk kepentingan pribadi dalam meraup keuntungan dengan merugikan negara, sehingga tindak pidana pencurian Frekuensi Radio tersebut harus ditindak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Hermansyah, Hermansyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 2 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.155

Abstract

Pembuktian tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi Pasal 37 Ayat (1) “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal Pasal 37A ayat (1)”Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA: Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dan 9/Pid.B/2016/PN.Slk Irfan, Muhammad; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 2 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.156

Abstract

Alat bukti petunjuk diatur dalam 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk memegang peranan penting dalam pembuktian kasus-kasus pembunuhan dan membantu hakim dalam pengambilan putusan di persidangan. Alat atau benda yang digunakan si pelaku untuk membunuh si korban dalam tindak pidana pembunuhan dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, penerapan alat bukti. Petunjuk oleh hakim di pengadilan dapat dilihat pada contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dan nomor 09/Pid.Um/2016/PN.Slk. Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa: Pertama, kekuatan alat bukti petunjuk yang sangat mengikat, karena bukti yang di hadirkan oleh JPU dalam berupa rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai perluasan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai “Barang Bukti” yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana yang dijadikan Majelis Hakim sebagai PETUNJUK untuk memastikan peristiwa pidana. dengan adanya alat bukti petunjuk berupa CCTV sangat memberikan pengaruh yang berbeda untuk menjadi pertimbangan hakim dan sebagai dasar atas penetapan bersalahnya terdakwa dan alat bukti petunjuk dalam hal ini mempengaruhi hakim memberikan putusan akhir. Dalam Perkara Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Slk hakim tidak mempertimbangkan alat bukti Petunjuk karena 2 (dua) alat bukti yang sah sudah di penuhi, sebagaimana pasal 183 KUHP, bukti yang di pertimbangakan hakim berupa Keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa sebagai dasar hakim memutus perkara. Kedua, dalam kedua kasus ini majelis hakim pertama menilai setelah terpenuhi 2 (alat bukti ) yang sah, hakim memperhatikan dalam fakta persidangan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai dasar bagi hakim memberikan pidana bagi terdakwa pembunuhan berencana.
IDENTIFIKASI KEPRIBADIAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK: (Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polres Pariaman) Dinata, Richie Viata
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 2 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.157

Abstract

At the Pariaman District Police Criminal Investigation Unit there are many criminal cases involving minors as perpetrators of criminal investigations. Therefore an investigation is needed to identify the Personality of Children of Criminal Actors by the Pariaman District Police Chief of Criminal Investigation. Identification of criminal investigations by children is carried out with several techniques, including some by interviewing children who are indicated as perpetrators of crime and also by reporting from the public. Crimes involving children as perpetrators of crime are not only caused by genetic factors but also due to lack of supervision from parents and the influence of the social environment and place of residence, therefore the role of parents and us together is expected to be more active in supervising children
IMPLIKASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP SWADAYA EKONOMI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL: Studi Pada Kelompok Tani Nagari Latang Kab. Sijunjung Sami, Rima Gulam
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 2 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.158

Abstract

Pengelolaan hutan, industri kehutanan yang ekstraktif dan pencurian kayu ilegal yang berlangsung di akhir 1990-an telah mengurangi luas hutan Indonesia dari 162 juta hektar menjadi 98 juta hektar. Dari 70 ribu desa di Indonesia, 30 ribuan desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, di mana 70% penduduknya menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Banyak komunitas lokal di lingkungan kawasan hutan yang tidak memiliki akses legal terhadap sumber daya hutan yang ada di sekitar mereka, dan hingga saat ini hanya terdapat kurang dari 1 juta hektar lahan di kawasan hutan yang secara legal telah dikelola oleh komunitas lokal dan diberikan ijin pengelolaan hutannya oleh negara. Untuk mengani hal tersebut, Pada tahun 2002, Menteri Kehutanan pernah mengeluarkan pernyataan bahwa perhutanan sosial akan menjadi payung bagi lima kebijakan prioritas Departemen Kehutanan. Kemudian pada tahun 2016 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri No 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial yang di dalamnya terdapat tata c ara untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di bidang Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Pertama: Bagaimana implikasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial terhadap swadaya ekonomi masyarakat dalam program Perhutanan Sosial Pada Kelompok Tani Nagari Latang Kab. Sijunjung? Kedua: Bagaimana efektivitas program perhutanan sosial terhadap peningkatan perekonomian kelompok tani Nagari Latang Kab. Sijunjung? Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Implikasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial secara nyata telah memberikan dampak positif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat di Nagari Latang. Program Perhutanan Sosial telah menumbuhkambangkan usaha-usaha baru di Nagari Latang seperti pengelolaan madu, pengelolaan teh asam gelugur, teh asam kandi, dan kopi asam gelugur. Sementara efektivitas program perhutanan sosial terhadap peningkatan perekonomian masyarakat terlihat dari indicator: Efisiensi hutan kemasyarakatan sudah berjalan dengan baik dan masyarakat sudah dapat merasakan manfaat berupa tambahan penghasilan dari hasil pengelolaan lahan HKm. Adil, dalam artian pengelolaan lahan HKm yang dilakukan oleh masyarakat tidak merusak alam. Moral, dalam artian penggarapan lahan HKm tidak mengubah status dan fungsi hutan, karena status HKm tetap sebagai hutan lindung.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG JAMINAN (Studi Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Ulak Karang Kota Padang) Diya, Harisa
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 2 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.160

Abstract

Based on Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN),PT. Pegadaian (Persero) is a body or organization that is engaged in lending money services by mortgaging an item as collateral. As a non-bank financial institution in providing loans to the public, PT. Pegadaian (Persero) Padang City Ulak Karang Branch uses an agreement to borrow money as outlined in the form of a Pawn Certificate (SBG). Meanwhile, in handling collateral goods belonging to the customer is not always protected from damage or loss. PT. Pegadaian (Persero) The Ulak Karang Branch of Padang City has the obligation to supervise and maintain the collateral, so that the collateral does not suffer damage or loss that can harm the customer.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAYAR UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM: Studi Putusan No.1661/Pid.B/2015/PN. Lubuk Pakam Hendri., Hendri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 2 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.161

Abstract

Upah minimum merupakan standar minimal pengupahan oleh pengusaha kepada seluruh pekerja/buruh berdasarkan pada ketetapan di suatu daerah tertentu, upah minimum yang dimaksud memiliki wujud kesesuaian antara kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan kebutuhan ekonomi sesuai dengan Pasal 43 PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Terhadap penetapan upah minimum, kemampuan pemerintah dalam mengkalkulasi secara efektif dan efeisien mengenai jumlan dan angka besaran upah minimum regional secara netral dengan mempertimbangkan ada atau tidak kerugian antara salah satu pihak dalam hal ini pengusaha dan pekerja. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan keseharusan penetapan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan kebutuhan ekonomi namun faktanya tidak demikian. DirekturUtama PT. Karunia Makmur selaku pimpinan perusahaan (Badan Hukum atau Korporasi) didalam Pasal 1 Angka 5 huruf b Undang-Undang.
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS OLEH MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS (MKN) DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS PADA TINGKAT PENYIDIKAN Martalena, Martalena
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 2 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.162

Abstract

Notary public is a public official who has the duty and obligation to provide legal services and consultation to the public need. Legal assistance that can be given from a notary isin the form of making an authentic deed or other authority as referred to in Act Number 30 of 2004 concerning Notary Position (Notary Position Law). According to Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, the criminal law policy regarding the limitation of authority in the investigation of a Notary Public is at the stage of legal formulation governing the authority of the Notary Honorary Council in the process trial of a notary in the case of providing recommendations of approval or rejecting requests from investigators, public prosecutors, or judges to take photocopies of the Minutes of Deed and / or documents attached to the Minutes of Deed or Notary Protocol in Notary Storage.Based on the discussion and analysis, it can be concluded that: 1. Notary Honor Advisory Considerations in providing recommendations to the Police Investigator regarding alleged criminal acts committed by the Notary, in the event that the Notary Honorary Council does not give permission to the police investigator because the consideration of the Notary Honorary Council is not sufficient reason for examine and take the minutes of the deed to the Notary Public, in the event that the Notary Honorary Council gives permission to the police investigator because there is sufficient evidence of a criminal act committed by the Notary Public. 2. Legal protection of the Notary Public on the recommendation of the Notary Honorary Council (MKN) to investigators regarding the alleged criminal act, the position of the Notary Public through the MKN can be carried out repressively because it is related to the application of Article 66 paragraph (1) of the UUJN, namely in giving approval or rejecting requests the investigator who wishes to summon a Notary in the trial process of the existence of the Notary Honorary Council as a legal protection institution for the position of a Notary Public. The legal protection given to a Notary aims to avoid the arbitrary actions of the investigator who wishes to summon a Notary in court.
TANGGUNGJAWAB LIKUIDATOR KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM LIKUIDASI PERSEROAN PT. RAHMAN TAMIN: (Studi Tentang Penetapan Penggantian Likuidator PT. Rahman Tamin Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2660 K/Pdt/2014 Juncto Penetapan No. 110/Pdt.P/2014/Pn.Jkt.Bar) Rosadi, Martry Gilang
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 2 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.163

Abstract

At the time of PT.Rahman tamin dissolved and appointed liquidator to clinch wealth the company had not yet there is a duty and responsibility that conducted by a liquidator tothe new liquidator by decisions of the supreme court to the court appointing him, Thus causing shareholders suffer losses.The research is normative. legal researchThe data used is the primary law, secondary and tertiary.PT. Rahman Tamin in likuidatioan namely by making it in the form of cash or liquid in order to be distributed to shareholders, a team of the liquidator Pt.Rahman tamin is in liquidation discharge of obligations in accordance with the provisionsact of limited company. Responsibility liquidator appointed the team liquidator in liquidation have carried out in accordance withact. But the fact that is found in the trial based on considerations judge through west jakarta district court decision number110/PDT.P/2014/PN.Jkt.BarStated that withto misuse the authority conducted by among the very cause of the liquidator before the turn of the liquidator is in liquidation PT .Rahman Tamin.The liquidator PT .Rahman Tamin formerly wo not submit the funds that have been given by a prospective buyersby reason of these is direct to the court .
KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI: Analisis Putusan Nomor 03/Pts/Bpsk-Pdg-Sbr/Ii/2019 Dan Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-Bpsk/2019/Pn Pdg Suhendriyatno, Suhendriyatno
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 2 (2020): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.164

Abstract

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga penunjang dalam bidang quasi peradilan. Oleh karenanya, keputusan BPSK bersifat final dan mengikat. Artinya putusan tersebut tidak mungkin lagi untuk dilakukan upaya hukum, dinyatakan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum. Putusan BPSK mestinya harus dipandang sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Namun, apabila dibandingkan prinsip (res judicata pro vitatate habetur) tersebut dengan Pasal 56 Ayat (2) UUPK, ternyata para pihak masih bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Kejadian tersebut disebabkan karena lemahnya kedudukan dan kewenangan yang diberikan oleh UUPK terhadap BPSK terutama menyangkut putusan yang bersifat final dan mengikat.Berdasarkan jumlah kasus yang telah diselesaikan oleh BPSK Kota Padang dan jumlah kasus yang diputus BPSK Kota Padang berlanjut ke PN Padang Kelas IA terhitung dari tahun 2016 sebanyak 15 kasus, tahun 2017 sebanyak 26 kasus, kemudian tahun 2018 sebanyak 61 kasus. Timbul permasalahan bagaimanakah kekuatan mengikat putusan BPSK dihubungkan dengan putusan PN Padang Kelas IA dalam perkara Nomor:03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/2019 dan Perkara Nomor:29/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN PDG? Kedua, dan bagaimana putusan PN Padang Kelas IA terhadap sengketa konsumen dalam perkara Nomor:03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/2019 yang telah diputus oleh BPSK sebelumnya. Penelitian ini adalah merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa: Pertama, putusan BPSK dalam perkara sengketa konsumen memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan putusan PN No:03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/2019 dan Perkara No:29/ PDT.SUS-BPSK/2019/PN PDG, sepanjang tidak ada keberatan dari para pihak dan dimintakan penetapan eksekusi ke PN meskipun putusan BPSK tidak menggunakan irah-irah title eksekutorial. Penyelesaian sengketa melalui BPSK merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa dan sebagai konsekuensi dari kesepakatan pihak yang bersengketa tersebut, maka penyelesaiannya akan lebih bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak. Kedua, putusan PN Pdg Kelas IA terhadap sengketa konsumen No:03/PTS/BPSK-PDG-SBR/II/2019 yang telah diputus oleh BPSK sebelumnya merupakan keberatan terhadap putusan arbitrase yang masuk di PN Pdg Kelas IA merupakan keberatan atas upaya hukum yang ditempuh khusus untuk keberatan terhadap putusan BPSK. Dimana inti dari upaya hukum keberatan itu sendiri terletak pada sejauh mana konsumen dapat membuktikan bahwa badan penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah menerapkan dan memberikan pertimbangan hukum yang cukup serta menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Page 49 of 90 | Total Record : 897

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue