cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 897 Documents
 50   51   52   53   54 
KAJIAN FUTURISTIK TERHADAP PENGATURAN BENTUK DAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Purna, Ferdianto; Rosadi, Otong; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.187

Abstract

Tindak pidana korupsi dalam Rancangan KUHP (RKUHP) yang terdapat dalam Buku II Rancangan KUHP (RKUHP) diatur pada delik khusus yang salah satunya adalah korupsi. Ada lima pasal kejahatan inti (core crime) yang diadopsi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tindak Pidana Korupsi). Dari lima pasal yang diadopsi, tiga di antaranya diancam pidana penjara dan denda yang lebih ringan. Penurunan jumlah pelanggaran juga terjadi dalam pengaturan korupsi, dari 7 bentuk korupsi yang diatur dalam undang-undang korupsi saat ini menjadi hanya 5 (lima) bentuk korupsi. Implikasi yuridis pengaturan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan RUU KUHP 2019 antara lain mengurangi bentuk-bentuk korupsi yang menjadi delik korupsi dan ancaman pidana yang dianggap lebih rendah.
PENGARUH PENERAPAN SANKSI BAGI SISWA PENDIDIKAN BINTARA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERHADAP KINERJA BINTARA REMAJA DI POLDA SUMBAR Kurniawan, Hanif; Fitriati, Fitriati; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.188

Abstract

Dalam Pasal 15 Ayat (5) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Diklat Polri, yang mengatur bahwa seorang bintara yang masih menempuh pendidikan di Kepolisian Negara Sekolah tidak boleh melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran kode etik Polri, tidak menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai kearifan lokal, dan norma hukum. Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh mahasiswa Diktukba Polri SPN Padang Besi Polda Sumatera Barat antara lain berkelahi, mencuri, melakukan perbuatan asusila dan memalsukan identitas. Pelaksanaan sanksi bagi mahasiswa Diktukba Polri yang melakukan tindak pidana berupa pemberian helm merah, pengurangan nilai mental kepribadian, pembentukan mental dan budi pekerti serta dikeluarkan dari pendidikan. Kewenangan untuk memberikan hukuman berada pada Kepala Lembaga Pendidikan. Pengaruh sanksi bagi mahasiswa Diktukba Polri yang melakukan tindak pidana terhadap kinerja saat menjadi bintara adalah tidak ada pengaruh sanksi bagi mahasiswa diktator Polri yang melakukan tindak pidana terhadap kinerja apabila bintara tersebut remaja dilihat dari sikap dan perilaku saat melaksanakan tugas, hal ini ditunjukkan dengan sanksi yang diberikan dan penghargaan yang diterima saat menjadi bintara kepemudaan dari data 408 orang, jumlah siswa angkatan 2017 dan 2018 terkena sanksi sebanyak 127 orang dan yang mendapatkan reward sebanyak 18 orang, sedangkan berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden disebutkan bahwa terdapat pengaruh penting sanksi yang diberikan kepada mahasiswa Diktukba Polri yang melakukan tindak pidana yaitu memberikan efek jera, membentuk mental kepribadian, psikologi dan watak mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan juga sesama mahasiswa lainnya sehingga pada saat; y menjadi pemuda binaan mereka tidak melanggar kode etik kepolisian.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMANFAATAN RUANG LAUT SECARA MENETAP TANPA IZIN OLEH DITPOLAIRUD POLDA SUMBAR Idham, Irwandi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.189

Abstract

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemanfaatan Tetap Ruang Laut Tanpa Izin oleh Direktorat Polairud Polda Sumbar adalah dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga melanggar ketentuan Pasal 49 dan Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun Tahun 2014 tentang Kelautan, yaitu pemanfaatan ruang laut secara tetap tanpa izin. Peraturan di Sumatera Barat ini didukung oleh Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 51 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir. Objek di sini adalah Pulau Sirandah yang terletak di kota Padang. Pengelolaan Pulau Sirandah tanpa izin resmi dari pemerintah setempat merupakan kejahatan maritim. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemanfaatan Ruang Laut Tanpa Izin oleh Ditpolairud Polda Sumbar adalah permasalahan objek penegakan hukum yang sulit ditembus hukum. Koordinasi yang lemah antar penegak hukum dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penuntutan tindak pidana pemanfaatan ruang laut secara permanen tanpa izin.
PENGGUNAAN SOFTWARE ANALYST’S NOTEBOOK DALAM UPAYA MENGUNGKAP JARINGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PADA SAT RESNARKOBA POLRES AGAM) Reza, Muhammad
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.190

Abstract

Penggunaan aplikasi notebook analis perangkat lunak dalam mengungkap perkembangan tindak pidana narkotika, mengacu pada perkembangan makna Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) mengakui alat bukti yang sah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dengan menggunakan software aplikasi notebook analis, Sat Res Narkoba Polres Agam telah mengungkap 13 kasus sepanjang tahun 2016 hingga 2018, terkait kasus tindak pidana narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa: Pertama, penggunaan software analyst notebook dalam upaya mengungkap jaringan tindak pidana narkotika di Polres Agam sudah berjalan dengan baik, terbukti dari tahun 2016 hingga 2018 telah terjadi 13 kasus. kasus menggunakan aplikasi ini untuk mengungkap jaringan kriminal lebih besar narkotika di wilayah Polres Agam. Aplikasi tersebut mampu memetakan jaringan komunikasi berbagai kasus pengungkapan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Agam, khususnya di daerah yang modus operandi pemasaran narkotikanya dilakukan dengan sistem jaringan terputus. Penguraian jaringan komunikasi dapat menghubungkan mata rantai yang putus dalam pengungkapan tindak pidana narkotika, misalnya Laporan Polisi No. LP/25/III/2019/Res.Agam tanggal 15 Maret 2019. Kendala dan upaya yang dihadapi dalam menggunakan software notebook analyst dalam upaya mengungkap jaringan tindak pidana Narkotika di Polres Agam di Polres Agam terdiri dari: sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya personel penyidik ​​narkotika, interkoneksi masing-masing pelaku dan perubahan teknik peredaran narkotika. Upaya yang telah dilakukan antara lain: penanganan jaringan, melakukan pelatihan dan pendidikan bagi anggota Satres Narkoba Polres Agam, memaksimalkan SDM yang ada, razia, dan monitoring mantan pecandu narkotika.
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 Fathonah, Rini; Alexander, Niko; Rosidah, Nikmah; Anwar, Mashuril
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 1 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (April 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i1.191

Abstract

Based on humanitarian considerations and human rights enforcement, the Indonesian government through the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has issued a policy to protect children in prisons during the Covid-19 pandemic. This policy is not far from the pros and cons of various circles. On the one hand, the policy is welcomed to reduce the spread of Covid-19, on the other hand, the policy is considered to disturb public security. Therefore, the policies of the Ministry of Law and Human Rights, especially those related to child protection during the Covid-19 pandemic, are important to be further reviewed in this article. This research is normative legal research / doctrinal research. The approach used in this research is the statutory approach (statute approach), analytical approach (analytical approach), conceptual approach (conceptual approach), and the case approach (case approach). The increasingly massive spread of Covid-19 poses its challenges in protecting children as a vulnerable group. Responding to this condition, the central government issued several policies to protect children during a pandemic. These policies include Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning Terms of Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Combating the Spread of Covid-19, as well as Decree of the Ministry of Law and Human Rights Number M.HH-19. .PK / 01.04.04 concerning the Release and Release of Prisoners and Children through Assimilation and Integration in the Context of Preventing and Combating the Spread of Covid-19. Keywords: Covid-19, Child Protection, Policy
UPAYA NON PENAL BHABINKAMTIBMAS POLSEK PARIAMAN TIMUR DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA Bustami, Afdhal; Rosadi, Otong
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 1 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (April 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i1.192

Abstract

Non-Penal Efforts by Bhabinkamtibmas of the East Pariaman Police in Preventing Corruption Crime Funds are to supervise the use of village funds in their respective regions. Bhabinkamtibmas supervises and monitors village funds using a direct supervision approach by assisting, monitoring and supervising the implementation of village development activities. The effort made is by delivering it at the mosque. Bhabinkamtibmas conveyed about village funds, namely about their use and forms of corruption that can occur in the management of village funds. Carry out activities of the residents' sambang and activities of using village funds. Legal Counseling at Village Offices/Community Figures Houses. This effort takes the form of face-to-face coordination with village fund management officers directly. Constraints faced include the low understanding of the duties and responsibilities of Bhabinkamtibmas members in carrying out tasks in the field, especially in understanding the implementation of tasks in building partnerships (Patnership Building) through a formality Polmas approach without any feedback from the community.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR WILAYAH ATR/BPN PROVINSI SUMATERA BARAT Daltim, Aridal Nova
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 1 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (April 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i1.193

Abstract

Civil servants have an important role to play in carrying out development tasks and services to the community, this is stated in Law No. 5 of 2014 concerning ASN. In carrying out its duties, a Civil Servant (PNS) cannot be separated from the shortcomings and strengths that he does, one example of violations committed by the State Civil Apparatus of the Agam National Land Agency with alleged cases of corruption and misuse of certificates of shop houses (shophouses), kiosks in Lubuk Basung Old Market. The formulation of the problem in this research is, First, what is the legal protection for the State Civil Apparatus in providing services to the public at the ATR / BPN office of West Sumatra Province? Second, How is the effectiveness of the work of the State Civil Apparatus in public services at the West Sumatra Province ATR / BPN office? The specification of this research is descriptive analysis. The method used in this thesis research is to use a normative juridical approach which is supported by an empirical juridical approach, namely research in addition to looking at normative law also looks at the Legal Protection of State Civil Servants for public services in ATR / BPN West Sumatra Province. Based on the results of the research, it shows that (1) Legal protection for the State Civil Apparatus in providing services to the public at the ATR / BPN office of West Sumatra Province is in fact still not optimal because reforming the bureaucracy aimed at increasing the efficiency and effectiveness of the bureaucracy has not been carried out properly and obligations the government provides protection has not been realized and protection has not been issued. So that in case of negligence or mistakes made by ASN, the government only orders the Government Inspectorate to make efforts to resolve the problem. (2) The effectiveness of the work of the State Civil Apparatus in public services at the ATR / BPN office of West Sumatra Province is still not effective at this time. This is because there are several problems that have occurred and have not been resolved properly. For example, this happened when an ASN was sentenced because of an error in the HGB Management Rights service and the ASN did not get legal assistance, the government only made efforts to resolve the Building Use Rights case.
PELAKSANAAN SERTIFIKASI BAGI DOSEN DALAM RANGKA MEN1NGKATKAN K1NERJA DOSEN (Studi Pada Universitas Ekasakti) Nugraha, Hary Ardya
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 1 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (April 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i1.194

Abstract

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah peningkatan kualitas dosen melalui sertifikasi dosen. Melalui program sertifikasi dosen, akan terbentuk dosen profesional, yaitu dosen yang minimal telah memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi. Demikian halnya di Universitas Ekasakti, pelaksanaan program sertifikasi Dosen juga sudah berjalan yang dibagi dalam beberapa tahap, yaitu D1, D2, D3, D4 dan D5 Penelitian ini mG l‹kberatkan kepada tiga pokok permasalahar: Pertcma, Bagaimana pelaksanaan sertifikasi dosen di Universitas Ekasakti (UNES)? Kedua, Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi Dosen di Universitas Ekasakti (UNES) dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan sertilikasi Dosen di Universitas Ekasakti (UNES)? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif didukung yuridis empiri..«. Teknik pengum.pu1an data yang digunakan a.dalah studi lapangan melalui wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk mencari data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif analisis. Berdasarkan hasii penelitian diperoieh beberapa kesimpulan : Pertama, pelaksanaan sertifikasi dosen di Universitas Ekasakti (UNES) sudah beijalan dengan baik melalui tahap, yaitu DI, D2, D3, D4 dan D5. kedun, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi di Universitas Ekasakti (UNES) adalah minimnya sarana dan prasarana serta manajerial bidang pendidikan yang belum maksimal, faktor kemampuan personal Dosen yang relatif rendah, kurang mahir menggunakan dan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang setiap saat makin berkembang, ciiharapkan untuk meningkatKan kemampuan di bidang teknologi, karena ke depan urusan apapun akan di program secara online.
KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA PADA PERKARA PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Leriwahyuli, Imra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 1 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (April 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i1.195

Abstract

The Evidence Power of Crown Witnesses in Decision Number 400/Pid Sus/2019/PN.Pdg With 401/Pid Sus/2019/PN.Pdg And Decision Number 09/Pid Sus/2019/Pn.Pdg With 10/Pid Sus/2019/PN .Pdg is the same as other witnesses if they have met the requirements as witnesses. The crown witness in the narcotics crime case is the main witness to reveal the crime. The use of crown witnesses is very important because in this criminal act it is very difficult to find witnesses who can explain the chronology of a case because there are no victims and more than one perpetrator. The application of the Penalty in the Decision is a violation of Article 114 of the Narcotics Law. both defendants were guilty of violating Article 114 paragraph (1) of Law Jo, Article 132 paragraph (1) of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge handed down the same sentence.
PENERAPAN KRIMINOLOGI SEBAGAI ILMU BANTU DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES AGAM Hendriko, Jukfa; Fitriati, Fitriati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 1 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (April 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i1.196

Abstract

The application of criminology in the investigation of criminal acts committed by children by investigators at the PPA Unit of the Satreskrim Polres Agam is used to make decisions for the settlement of crimes committed by children based on examinations of the children's motivation and reasons for committing crimes. The use of criminology in investigations shows several factors that cause children to commit crimes, namely because of the influence of friends or play groups such as in the crime of motorbike theft committed by children. Another cause is the negative influence of cellphones. For example, one case of intercourse with a child by a child in Agam District, the cause is because the child often watches pornographic videos. Constraints in the application of criminology in the investigation of criminal acts committed by children by investigators at the PPA Unit of the Criminal Investigation Unit of the Agam Police are the capabilities and methods of child assistant investigators / investigators in every process of investigating child criminal acts when it is related to the various kinds of education they get as well as with facilities and infrastructure and minimal funds.

Page 52 of 90 | Total Record : 897

 50   51   52   53   54 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue