UNES Journal of Swara Justisia
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Articles
897 Documents
<![CDATA[STRATEGI PENENTUAN LOCUS DELICTI TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON TANPA IZIN DI KAWASAN CAGAR ALAM MANINJAU PADA TINGKAT PENYIDIKAN ]]>
<![CDATA[Finot, Pifzen]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 1 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (April 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i1.197
<![CDATA[Efforts to Determine Locus Delicti The crime of cutting down trees without permission in the Maninjau Nature Reserve at the Investigation Stage by the Agam Police Unit is to fulfill the material elements of the criminal law regulations that are violated, namely the prohibited act is logging in the prohibited area as contained in Article 82 paragraph (1) letters b and c. In West Sumatra there is a customary community unit that has power over land known as ulayat land. The location where the felled timber is known as the determination of Locus Delicti in forestry crimes. Constraints in Determining Locus Delicti Timber Theft in the Maninjau Nature Reserve at the Investigation Stage by the Criminal Investigation Unit of the Religious Police is a legal factor in which the Criminal Procedure Code (KUHAP) does not regulate with certainty and clearly the method or theory used to determine locus delicti. a criminal act. Another internal factor is the human factor (law enforcement officers), in this case the Police investigator who does not have special expertise in determining the location of the crime of illegal logging, so it requires expert information. Community members are reluctant to be witnesses.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI TRUCK TRADO OVERLOADYANG MENGAKIBATKANBANYAKNYA KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Padang Pariaman) ]]>
<![CDATA[Permana, Randhi]]>;
<![CDATA[Fahmiron, Fahmiron]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 1 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (April 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i1.198
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimaksudkan untuk terwujudnya keamanan dan keselamatan serta ketertiban dalam berlalu lintas seharusnya dapat membawa perubahan penting dalam tata kehidupan berlalu lintas jalan raya di Indonesia. Namun pada kenyataannya berdasarkan fakta Empiris menunjukan bahwa ketaatan hukum dalam masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya semakin berkurang. Para penguna jalan banyak yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menyangkut muatan kelebihan beban (over load) oleh kendaraan truk-truk barang yang beraviliasi terhadap kebutuhan-kebutuhan kegiatan berlalu lintas khususnya pada jalur lintas padang pariaman yang menghubungkan jalan antar Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Dampak buruk yang timbul adalah berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal bagi pengendara lainnya mengingat dimensi dan beban kendaraan yang cukup lebar apalagi secara teknis kendaraan truck tidak sesuai dengan prosedur pengangkutan. Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa:PertamaPenegakan hukum Terhadap Pengemudi Truck Trado Overload Yang Mengakibatkan banyaknya korban kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Padang Pariaman seperti mana yang ditentukan sesuai dengan prosedur dimulai dengan adanya laporan kepada piket. kemudian menolong korban mengamankan TKP mengamankan tersangka kemudian masuk terhadap penyidikan pemeriksaan saksi, tersangka penyitaan barang bukti kemudian pemberkasan dikirimkan ke JPU.KeduaKendala-kendala dalam penegakan hukum Terhadap Pengemudi Truck Trado Overload Yang Mengakibatkan banyaknya korban kecelakaan lalu lintas pada wilayah hukum Polres Padang Pariaman yaitu kendala internal berupa keterbatasan dana, keterbatasan sarana dan prasarana. keterbatasan jumlah personil polisi lalu lintas dibandingkan wilayah hukum yang cukup besar dan kendala eksternal berupa belum membudayanya masyarakatuntuk memberikan keterangan sebagai saksi terhadap apa yang di saksikanuntuk kepentingan penyidikan dikarenakan masyarkat malas meluangkan waktu dan meninggalkan perkerjaan rutinitas nya.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN UNIT IDENTIFIKASI FORENSIK SATRESKRIM POLRESTA PADANG DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ]]>
<![CDATA[Putra, Reza Marthadinata]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 1 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (April 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i1.199
<![CDATA[Hasil kegiatan Unit Identifikasi merupakan modal dalam pengungkapan tindak pidana. Dalam pengusutan kasus pembunuhan, Pihak Kepolisian selain mencari jejak tersangka juga memfokuskan penyidikan kepada Korban hal ini dengan harapan jika jati diri korban dapat diketahui maka pelaksanaan penyidikan dapat dilakukan dengan lebih terarah oleh karena pada umumnya ada hubungan antara pelaku dan korbannya sehingga penyidik dapat lebih mudah membuat daftar orang-orang yang dapat dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Kendala Peran Unit Identifikasi Forensik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Pada LP 310/A/VIII/2020/Sektor Dan LP 128-B/V/2020/LUBEG adalah faktor Kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi, proses pengolahan pada tempat kejadian kurang teliti, mengabaikan ataupun menghiraukan sesuatu tandatanda, benda benda, jejak-jejak dan sebagainya. Kurangnya kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat. Optimalisasi Peran Unit Identifikasi Forensik Pada Satreskrim Polresta Padang Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan adalah mengusulkan secara berjenjang untuk mengikutsertakan personel unit identifikasi pada pendidikan khusus bidang identifikasi tindak pidana.]]>
<![CDATA[PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA MASA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019 OLEH PENYIDIK SATRESKRIM POLRES SOLOK KOTA ]]>
<![CDATA[Febriandi, Rizky Mahesa]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i1.201
<![CDATA[Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Pada Masa Kampanye Pemilu 2019 Oleh Penyidik ​​Satreskrim Polres Solok Kota diawali dengan kegiatan Penyidik ​​mendampingi Bawaslu untuk menerima temuan/laporan dugaan tindak pidana Pemilu, selanjutnya paling lambat 14 (empat belas) hari penyidik ​​akan mendampingi Bawaslu dalam melakukan klarifikasi dan penelitian, setelah disimpulkan bahwa temuan/laporan tersebut merupakan tindak pidana pemilu, maka laporan tersebut diteruskan kepada Kepolisian dengan membuat Laporan Polisi, selanjutnya paling lambat 14 (empat belas) hari Penyidik ​​akan melaksanakannya. penyidikan dan paling lambat 14 (empat belas) hari berkas perkara hasil penyidikan tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum. Umum. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas perkara, penyidik ​​melimpahkan tanggung jawab perkara tersebut kepada penuntut umum tanpa atau setelah melalui proses pengembalian berkas perkara. Kendala yang dihadapi Penyidik ​​Satreskrim Polres Solok Kota dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemilu pada Masa Kampanye Pemilu 2019 antara lain, kendala eksternal yaitu a) penanganan laporan tindak pidana pemilu tidak dapat ditindaklanjuti jika salah satu unsur Gakkumdu (Bawaslu, penyidik, jaksa) tidak setuju untuk menindaklanjuti alasan normatif mereka sendiri; (b) pembatasan jangka waktu penanganan tindak pidana pemilu tidak diikuti dengan akibat hukum yang akan terjadi apabila penanganan tindak pidana yang dilakukan melebihi jangka waktu yang telah ditentukan; (c) keterbatasan waktu penanganan tindak pidana Pemilu sangat menghambat Penyidik ​​untuk bekerja maksimal dalam mengumpulkan bukti. kendala internal yaitu a) terbatasnya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kegiatan penyidikan dan penyidikan; b) Penyidik ​​Tindak Pidana Pemilu masih lemah dalam penguasaan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu 2019.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN PERWAKILAN SUMATERA BARATDALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN PERUSAHAANPEMBIAYAAN ]]>
<![CDATA[Ridwan, Ridwan]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.202
<![CDATA[Dalam pertumbuhan ekonomi dan teknologi saat ini, masyarakat dituntut cepat dan produktif untuk memenuhi kebutuhan (needs) dan keinginannya (wants) seperti moda transportasi yakni motor dan mobil. Atas dasar itu akhir-akhir ini perusahaan pembiayaan menjamur untuk memberikan jasa dibidang pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mengontrol dan mengawasi perusahaan pembiayaan dalam menjalankan usahanya, OJK berperan dalam memberikan perlindungan hukum agar konsumen-konsumen perusahaan pembiayaan agar senantiasa tidak merugikan konsumen dalam menjalankan usahanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitan pembahasan diatas dapat dijelaskan bahwa: Peran Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan perusahaan pembiayaan di Kota Padang adalah sebagai fasilitator untuk menerima pengaduan dan meneruskan penyelesaian sengketanya melalui LAPS, peran Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan perusaan pembiayaan di Kota Padang adalah sebagai gerbang terakhir dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dibidang pembiayaan konsumen dan kendala Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan perusaan pembiayaan di Kota Padang yakni adanya tumpang tindih norma sehingga OJK Perwakilan Sumbar kebingungan dalam mengambil kebijakan, kurangnya sosialisasi dan informasi terkait aturan-aturan yang memberikan perlindungan bagi konsumen pengguna jasa perusahaan pembiayaan, keberadaan dan kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen (LAPS) yang berada dibawah naungan OJK hanya di Jakarta, sehingga penyelesaian sengketa melalui OJK Perwakilan Sumbar menjadi tidak efektif dari segi biaya dan waktu.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DITINJAU DARI PASAL 56 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Laksono, Alam Suryo]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 1 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (April 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i1.203
<![CDATA[Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa advokat adalah penegak hukum. Namun prakteknya, sebatas dipergunakannya hak oleh tersangka dan diberikan oleh penyidik manakala terdapat peristiwa pidana yang diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini menjadikan limitasi atas profesi advokat yang merupakan salah satu pintu dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat khususnya dalam proses peradilan pidana. pembahasan dan analisis maka disimpulkan, pertama Eksistensi advokat sebagai penegak hukum dalam proses peradilan pidana ditinjau dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terbatas pada ancaman pidana dalam suatu tindak pidana dan tergantung pada pemahaman hukum yang dimiliki penyidik dalam memberikan hak seutuhnya kepada tersangka sejak awal dimulainya proses pemeriksaan. Sehingga eksistensi advokat sebagai penegak hukum akan berpengaruh dalam proses peradilan yang dibatasi oleh bentuk tindak pidana dan ancaman pidana serta subjek pada setiap tingkatan pemeriksaan. Kedua, Implikasi Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap eksistensi advokat sebagai penegak hukum dalam proses peradilan pidana adalah terbatasinya peran advokat dalam proses peradilan, sehingga tidak dapat hadir pada setiap perkara pidana dan peran advokat tidak dilibatkan sejak awal dimulainya proses peradilan sehingga mengakibatkan tumbuhnya praktek bina jaringan guna mendapatkan peran dalam suatu proses peradilan pidana yang dapat mencederai makna officium nobile yang melekat pada diri seorang advokat.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN (Analisis Putusan No.43/G/2019/PTUN.PDG dan Putusan No.44/G/2019/PTUN.PLG) ]]>
<![CDATA[Asmar, Almardian]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 2 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i2.204
<![CDATA[Land has a dual function, namely as a social asset and a capital asset. The function of land as a social asset is a means of binding social unity among the community and the function of land as a capital asset because land has grown as a very important economic object. recorded in the land book. However, the certificate can be canceled at any time and the cancellation of the certificate of land rights will have a further impact on the process of guaranteeing the inherent Mortgage. The formulation of the problem in this research is, First, what is the consideration of the Judge of the State Administrative Court in canceling the certificate of ownership rights over land that is encumbered with mortgage rights? Second, What are the legal consequences of Certificate Cancellation based on a State Administrative Court Decision which has permanent legal force? The specification of this research is descriptive analysis. The approach used in this research is a normative juridical approach. It is called this because this research is a library research or document study which is carried out aimed only at written regulations or other legal materials. Based on the results of the research, it shows that (1) Consideration of State Administrative Court Judges in Cancellation of Certificate of Ownership of Land Burdened with Mortgage Rights (Case Analysis of Decision No. 43 / G / 2019 / PTUN.PDG) is to consider all evidence submitted by the parties to make a decision by describing the evidence relevant to the case and the judge's consideration is also based on the prevailing laws and regulations. (2) The legal consequence of the cancellation of a certificate based on the decision of the State Administrative Court which has permanent legal force is to cancel a decision, so that the result of the issuance of the cancellation decision is seen from the verdict of the court that has obtained permanent legal force (inkracht). If the Court Decision declares a certificate of ownership rights over land cancellation, then this will cause the land that has been issued a certificate of ownership rights on it to return to its original status, namely State land.]]>
<![CDATA[TAKTIK PENYIDIK DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR DALAM MENGUNGKAP MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH TRAVEL BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMROH ]]>
<![CDATA[Taufik, Firdaus]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 2 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i2.205
<![CDATA[Taktik Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar Dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Biro Perjalanan Haji Dan Umroh pada Laporan Polisi Nomor LP/50/II/2019/ SPKT-Sbr, tanggal 21 Februari 2019 adalah dengan cara melakukan penyamaran seolah olah menjadi konsumen dari biro perjalanan haji dan umroh tersebut. Pada Laporan Polisi Nomor: LP/154/IV/2018/SPKT-Sbr, tanggal 4 April 2018 taktik penyidik adalahdengan cara melakukan penyamaran (undercover), wawancara/interogasi (interview) terhadap korban maupun saksi yang terkait, serta melakukan penelitian dan analisis dokumen yang terkait, apakah Biro Perjalanan Haji dan Umroh tersebut memiliki izin dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh (PPIU), yang mana dengan melakukan wawancara secara tersamar atau diam diam kepada saksi saksi sebelum secara resmi mereka dipanggil sebagai saksi. Kendala Yang Ditemui Penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar Dalam Melaksanakan Taktik Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Oleh Travel Biro Perjalanan Haji Dan Umroh adalah kesulitan dalam Mencari Pelaku yang Melarikan Diri dan Ditreskrimum tidak memiliki alat pelacak Direction Finder (DF). Kesulitan menemukan barang bukti yaitu tanda transaksi pihak korban kepada pelaku penipuan. Upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dan menggunakan alat pelacak Direction Finder (DF) serta Kepolisian melakukaan kerjasama dengan dinas terkait seperti kantor imigrasi untuk mengetahui informasi paspor dan keabsahan biro perjalanan para calon jamaah umroh.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM PENINGKATAN STATUS HAK ATAS TANAH YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DARI HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Solok) ]]>
<![CDATA[Putra, Haraif Yudha]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 2 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i2.206
<![CDATA[Land is a very important need because all human activities take place on the ground. Provisions on land rights are regulated in Law no. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. Among the land rights there are Building Use Rights and Property Rights. And for this reason, it is necessary to register and upgrade from Hak Guna Bangunan to Hak Milik. Building use rights have a limited period of time and need to be upgraded to property rights in order to have legal certainty for the rights holders. The increase in HGB to become property rights must be registered at the Land Office where the object is located. The formulation of the problem in this study is, First, how is the implementation of increasing the status of land from building use rights to property rights at the Solok City Land Office? Second, what are the obstacles that occur in the implementation of increasing land status from building use rights to property rights at the Solok City Land Office? The specification of this research is descriptive analysis. The approach used in this study is a normative juridical approach Based on the results of the study, it was shown that (1) the implementation of the improvement of land status from building use rights to ownership rights at the Solok City Land Office was carried out based on sample certificates, namely increasing building use rights to property rights on house building land, in addition, in the process of increasing land rights from the use of the building becomes property rights by fulfilling the conditions specified in the laws and regulations and other regulations. (2) Obstacles that occur in the implementation of improving the status of land from building use rights to property rights at the Solok City Land Office due to the increase in rights caused by the lack of public knowledge regarding the increase in rights, such as in terms of costs, conditions, uses or benefits. of the increase in rights. In addition, an increase in the right to use a building that is encumbered with a mortgage can be carried out, but with the approval of the creditor and accompanied by the submission of a certificate of mortgage held by the creditor to the debtor.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ALIH DAYA DALAM SISTEM PENGUPAHAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (Studi Kasus RSUD dr. M. Zein Painan) ]]>
<![CDATA[Fitri, Idul]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 2 (2021): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v5i2.207
<![CDATA[Sistem pengupahan tenaga kerja alih daya yang ada di RSUD M. Zein Painan harus dilindungi sesuai dengan hukum di Indonesia, yaitu Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Masalah yang muncul pada tenaga kerja alih daya di RSUD dr. M. Zen Painan diantaranya pembayaran upah gaji yang tidak sesuai, tidak adanya tunjangan-tunjangan (kesehatan, masa kerja), kontrak yang tidak diperpanjang karena perusahaan tidak memenangkan tender pada tahun berikutnya. Permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini meliputi, pertama, Bagaimanakah pelaksanaan sistem pengupahan tenaga kerja alih daya pada RSUD dr. M. Zein Painan? Kedua, Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja alih daya dalam sistem pengupahan pada RSUD dr. M. Zein Painan? dan Ketiga Apakah kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja alih daya dalam sistem pengupahan pada RSUD dr. M. Zein Painan? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Analisis dan pembahasan hasil didapatkan sebagai berikut: (a) Pelaksanaan sistem pengupahan tenaga kerja alih daya pada RSUD dr. M. Zein Painan yaitu diberikan upah pokok yang jumlahnya sama, tunjangan, upah diberikan tanggal 30 setiap bulan langsung kepada tenaga kerja. Upah diberikan sesuai dengan UMR yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat, (b) Pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja alih daya dalam sistem pengupahan pada RSUD dr. M. Zein Painan yaitu surat perjanjian antara perusahaan dengan tenaga kerja alih daya. Didalam perjanjian, pihak perusahaan akan tetap memberikan upah jika tenaga kerja jika tidak masuk kerja sesuai dengan Undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan melakukan pemotongan upah tenaga kerja jika tidak masuk kerja. Hal ini menunjukkan perlindungan hukum sistem pengupahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dijalankan oleh perusahaan dan (3) Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kerja alih daya dalam sistem pengupahan pada RSUD dr. M. Zein Painan adalah kurangnya pengawasan dari pihak yang berkompoeten. Tenaga kerja tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak mereka terhadap upah, karena belum ada pihak yang dapat menengahi.]]>
