cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mu'tashim Billah
Contact Email
mutashim1992@gmail.com
Phone
+6281213101465
Journal Mail Official
mutashim1992@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia. Kode Pos 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 23027355     EISSN : 28091019     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Social Sciences
Al-Mazaahib adalah jurnal pemikiran hukum milik Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Al-Mazaahib merupakan jurnal yang berisi atau memuat karya-karya ilmiah yang terkait dengan pemikiran-pemikiran di bidang hukum, baik hukum umum (positif) maupun hukum Islam. Keberadaan Jurnal Al-Mazaahib ini tentu sangat penting dalam menggali, memperkaya, dan mengembangkan pemikiran dan teori-teori hukum. Dengan demikian, Jurnal Al-Mazaahib ini akan memberikan kontribusi positif dalam memperkaya khazanah pemikiran di bidang hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 11 No. 2 (2023): Al-Mazaahib" : 5 Documents clear
Agus Moh. Najib’s Project and Ushul Fiqh Redesign: Interlinking of Islamic Law and Legal Sciece Karimullah, Suud Sarim
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 11 No. 2 (2023): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v11i2.3151

Abstract

This study devels into the transformational efforts of Agus Moh Najib, a prolific Muslim intellectual and professor of ushul fiqh at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, in revitalizing and reforming the conceptual framework of ushul fiqh, which is the cornerstone of Islamic law in response to the complex challenges of modernity. The research conducted is a type of qualitative research with a descriptive-analytical review of various sources of literature that is equipped with a philosophical study through the data analysis method used is content analysis. The findings of this study highlight the ongoing process of redesigning ushul fiqh initiated by Agus Moh Najib is directed to bring closer and interconnect between Islamic law and legal science in general. He also sits the position of Islamic law in proportion between the sacred dimension and the profane dimension. Redesign of ushul fiqh as the foundation for jurisprudence and Islamic law is an urgent step to be done because the changing conditions and situations, time and place as a result of these factors, have invited a variety of serious problems related to jurisprudence and Islamic law. In contrast, the method of ijtihad developed by reformers of legal thinkers in answering various issues of modern times has not been satisfactory.[Penelitian ini mengupas upaya transformasional Agus Moh Najib, seorang intelektual muslim yang produktif dan guru besar ushul fiqh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam merevitalisasi dan mereformasi kerangka konseptual ushul fiqh, yang merupakan landasan hukum dalam Islam guna menjawab berbagai tantangan modernitas yang begitu kompleks. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif dengan tinjauan deskriptif analitik terhadap berbagai sumber pustaka yang dilengkapi dengan kajian filosofis melalui metode analisis data yang digunakan adalah content analysis. Temuan penelitian ini menyoroti proses konsep redesain ushul fiqh yang digagas oleh Agus Moh Najib diarahkan untuk mendekatkan dan menginterkoneksikan antara hukum Islam dan keilmuan hukum pada umumnya. Dia juga mendudukkan posisi hukum Islam secara proporsional antara dimensi sakral dan dimensi profan. Redesain ushul fiqh sebagai fondasi bagi fiqh dan hukum Islam merupakan langkah yang urgen untuk dilakukan sebab terjadinya perubahan kondisi dan situasi, waktu dan tempat sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut, telah mengundang berbagai masalah serius berkaitan dengan fiqh dan hukum Islam. Sedangkan metode ijtihad yang dikembangkan para pembaharu pemikir hukum dalam menjawab berbagai problematika zaman modern saat ini belum juga memuaskan.]
The Formalist vs Realist Constructs on Marriage Registration in Indonesia: A Study of the Perspectives of Kyai from Nahdlatul Ulama in Rembang Rozak, Abdul; Akbar, Hasan
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 11 No. 2 (2023): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v11i2.3187

Abstract

Marriage registration plays an important role in safeguarding the rights of a marriage. However, it is often overlooked for various reasons. The validity of unregistered marriages has been a topic of debate until now. This research aims to answer the problems: 1) What is the social construction of the NU Rembang elite regarding marriage registration in the Islamic Law Compilation? and 2) What is the view of the NU Rembang elite regarding marriages that are not registered?. To answer these two problems, in this research the author chose to use qualitative research with Peter L. Berger's social construction theory approach. Data obtainded by in depth interview to the NU Rembang elite selected who were active and involved in legal matters from both structural and non-structural circles, totaling four people, including: KH. Chazim Mabrur, KH Syarofuddin Ismail Qoimaz, KH Chamid Mabrur, and KH Ahmad Sunarto. Research findings show that based on social construction theory, the NU Rembang elite is divided into two groups, namely formalists and realists. The thoughts of the NU Rembang elite regarding marriages that are not registered based on this typology are as follows: for the formalist group, marriages that are not registered are still valid. Meanwhile, for the realistic group, marriages that are not registered are invalid. The implication of this research is that it highlights the differences in views between two groups of NU Rembang elites regarding marriage registration in the Compilation of Islamic Law. However, it should be noted that the researched issues related to marriage registration are only a small part of the legal issues of marriage in Indonesia. Therefore, further research is needed to explore other untouched issues, which can then be developed by future researchers.[Pencatatan perkawinan berperan penting dalam menjaga hak-hak dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi, perkara ini sering kali diabaikan karena berbagai sebab. Keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan telah menjadi tema perdebatan hingga kini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: 1) Bagaimana konstruksi sosial elit NU Rembang tentang pencatatan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam? dan 2) Bagaimana pandangan elit NU Rembang tentang perkawinan yang tidak dicatatkan? Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Data diperoleh melalui interview mendalam kepada Elit NU Rembang yang aktif dan terlibat dalam masalah hukum baik dari kalangan struktural maupun non struktural yang berjumlah empat orang, antara lain: KH. Chazim Mabrur, KH Syarofuddin Ismail Qoimaz, KH Chamid Mabrur, dan KH Ahmad Sunarto. Temuan penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori konstruksi sosial, elit NU Rembang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu formalis dan realis. Pemikiran elit NU Rembang tentang pernikahan yang tidak dicatatkan berdasarkan tipologi tersebut adalah sebagai berikut: bagi kelompok formalis, pernikahan yang tidak dicatatkan tetap sah. Sedangkan bagi kelompok realis, pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah. Implikasi dari penelitian ini adalah menyoroti perbedaan pandangan antara dua kelompok elit NU Rembang terkait registrasi pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, perlu dicatat bahwa permasalahan yang diteliti terkait registrasi pernikahan hanya merupakan sebagian kecil dari permasalahan hukum pernikahan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi isu-isu lain yang belum tersentuh, yang kemudian dapat dikembangkan oleh peneliti di masa depan.]
Seeking Harmony over Punishment: Restorative Justice Approaches to Domestic Violence in Islamic and Indonesian Legal Frameworks Fauzi, Inna; Ismayawati, Any; Hanani, Azka
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 11 No. 2 (2023): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v11i2.3192

Abstract

Domestic violence in its various forms occured, yet often victims of violence are reluctant to separate from their perpetrators. Reasons such as social, economic, and religious considerations to maintain the household make some victims of domestic violence withdraw their reports and forgive the perpetrators for the sake of household continuity. This research aims to answer what is the perspective of restorarive jastice in Islam and Indonesian national law in domestic violence cases? This research was conducted using a literature research method that explores relevant data in relation to this topic. This research used juridical-normative approach, which then analyzes the data using the concept of restorative justice in Islam and Indonesian national law.The results show that based on the restorative justice system, both in Islam and Indonesian national law, both provide opportunities for perpetrators and victims to restore conflict. The difference is that the concept of restorative justice in Islam emphasizes God's rights and human rights.So that the output can be in the form of victim forgiveness, as well as diyat (fine) sanctions for the perpetrator. Meanwhile, in the restorative justice system of Indonesian state law, it no longer focuses on the concept of imprisonment. Furthermore, this regulation aims for preventive, protective, repressive, and consolidative efforts. This article is limited to an overview of the comparison of restorative justice systems in Islam and Indonesian national law in handling domestic violence cases theoretically.[Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam berbagai bentuknya sering terjadi, namun seringkali korban kekerasan enggan untuk berpisah dengan pelaku. Alasan seperti kebutuhan sosial, ekonomi, dan pertimbangan agama untuk mempertahankan rumah tangga membuat beberapa korban KDRT mencabut laporan mereka dan memaafkan pelaku demi kelangsungan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana perspektif restorarive jastice dalam Islam dan hukum nasional Indonesia dalam kasus kekerasan domestik?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian pustaka yang menggali data relevan sehubungan dengan topik ini. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-normatif secara umum, yang kemudian menganalisis data dengan menggunakan konsep restorative justice dalam Islam dan hukum nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan sistem restorative justice, baik dalam Islam dan hukum nasional Indonesia, sama-sama memberikan kesempatan bagi pelaku dan korban untuk memulihkan konflik. Bedanya, dalam konsep restorative justice Islam lebih menekankan pada hak Tuhan dan Hak manusia. Sehingga outputnya dapat berupa pemaafan korban, maupun sanksi diyat (denda) bagi pelaku. Sedangkan dalam sistem restorative justice hukum negara Indonesia, tidak lagi fokus pada konsep pemenjaraan. Lebih jauh, peraturan ini bertujuan untuk upaya prefentif, protektif, represif, dan konsolidatif. Artikel ini terbatas pada gambaran mengenai perbandingan restorative justice sistem dalam Islam dan hukum nasional Indonesia dalam menangani perkara kekerasan domestik secara teoretis.]
Adopting Comparative Fiqh Methodology in Islamic Jurisprudence: Facing Contemporary Challenges with Ethical Considerations Osman, Affa Mohammed Saeed
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 11 No. 2 (2023): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v11i2.3203

Abstract

The challenges faced by contemporary Muslim communities are increasingly complex and multifaceted. To address these challenges effectively, there is a growing recognition of the necessity of adopting a comparative methodology within Islamic jurisprudence. The objective of this study is to underscore the importance of incorporating a comparative methodology in Islamic jurisprudence to navigate the diverse and evolving challenges in the modern world. The research employs a multidisciplinary approach, using a qualitative research methods. This study found that the impact of incorporating comparative methodology in Islamic jurisprudence is profound. It promotes relevance, harmony, ethical guidance, and adaptability while fostering consensus, community empowerment, and interdisciplinary engagement. The comparative methodology within Islamic jurisprudence is an indispensable tool for addressing contemporary challenges. It fosters a deeper understanding of diverse perspectives and promotes harmonious coexistence among different schools of thought. By embracing a dynamic and adaptable approach, Islamic law can effectively respond to the multifaceted issues of the modern world while preserving its core values and principles. This research provides practical recommendations for scholars, jurists, and policymakers on how to incorporate comparative methodology in addressing contemporary challenges within the framework of Islamic jurisprudence.[Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim kontemporer semakin kompleks dan beragam. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif, ada pengakuan yang semakin besar akan perlunya mengadopsi metodologi komparatif dalam fikih Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggarisbawahi pentingnya menggabungkan metodologi perbandingan dalam yurisprudensi Islam untuk menavigasi tantangan yang beragam dan terus berkembang di dunia modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner, menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dampak dari penggabungan metodologi komparatif dalam yurisprudensi Islam sangat besar. Metode ini mendorong relevansi, harmoni, panduan etika, dan kemampuan beradaptasi sambil mendorong konsensus, pemberdayaan masyarakat, dan keterlibatan interdisipliner. Metodologi komparatif dalam fikih Islam adalah alat yang sangat diperlukan untuk menjawab tantangan kontemporer. Metodologi ini menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang perspektif yang beragam dan mendorong koeksistensi yang harmonis di antara berbagai mazhab. Dengan merangkul pendekatan yang dinamis dan mudah beradaptasi, hukum Islam dapat secara efektif merespons berbagai isu dunia modern sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip utamanya. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi para cendekiawan, ahli hukum, dan pembuat kebijakan tentang bagaimana menggabungkan metodologi komparatif dalam menjawab tantangan kontemporer dalam kerangka yurisprudensi Islam.]
Gray Divorce at Palembang Religious Court 2022: Factors Associated with Old Age Divorce Putri, Ellis Lindini; Dewi, Rusmala; Azhari, Ari
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 11 No. 2 (2023): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v11i2.3231

Abstract

Divorce is a phenomenon that is experienced in various age ranges, including among the elderly showing an increasing trend. Previous studies emphasize the negative impact of divorce in old age. This study aims to identify the factors that lead to divorce among the elderly, particularly in the Palembang Religious Court, as well as understand the judges' views on this phenomenon. This field research used a qualitative approach, involving interviews with four judges and analyzing 56 divorce decisions among the elderly. The findings show that elderly couples tend to delay divorce in order to sustain the household, especially for the sake of their children. The decision to divorce is made when they feel unable to endure further problems, considering the greater impact. Thirteen main factors were cited as reasons why elderly couples decided to divorce. While judges attempted mediation, they did not have the authority to force a settlement. The results of this study are expected to provide valuable guidance for legal practitioners and policy makers in designing programs to prevent divorce at an elderly age. The limitation of this study lies in its focus only on the views of judges and decisions in religious courts. Examining the opinions of older people who have divorced directly has not been done, an aspect that needs further research.[Perceraian merupakan fenomena yang terjadi di berbagai rentang usia, termasuk di kalangan lansia yang menunjukkan peningkatan tren. Kajian sebelumnya menegaskan dampak negatif dari perceraian di usia lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu perceraian di kalangan lansia, khususnya di Pengadilan Agama Palembang, serta memahami pandangan hakim terhadap fenomena ini. Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dengan empat hakim dan menganalisis 56 putusan perceraian di kalangan lansia. Temuan menunjukkan bahwa pasangan lanjut usia cenderung menunda perceraian demi mempertahankan rumah tangga, terutama demi anak-anak mereka. Keputusan bercerai diambil ketika mereka merasa tak mampu lagi menahan permasalahan lebih lanjut, dengan pertimbangan dampak yang lebih besar. Terdapat tiga belas faktor utama yang menjadi alasan pasangan lanjut usia dalam memutuskan perceraian. Meskipun hakim berupaya melakukan mediasi, namun mereka tidak memiliki kewenangan untuk memaksa perdamaian. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan panduan berharga bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam merancang program pencegahan perceraian di usia lanjut. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang hanya pada pandangan hakim dan putusan di pengadilan agama. Menguji pendapat lansia yang telah bercerai secara langsung belum dilakukan, menjadi aspek yang perlu diteliti lebih lanjut.]

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Al-Mazaahib Vol. 13 No. 1 (2025): Al-Mazaahib Vol. 12 No. 2 (2024): Al-Mazaahib Vol. 12 No. 1 (2024): Al-Mazaahib Vol. 11 No. 2 (2023): Al-Mazaahib Vol. 11 No. 1 (2023): Al-Mazaahib Vol. 10 No. 2 (2022): Al-Mazaahib Vol. 10 No. 1 (2022): Al-Mazaahib Vol. 9 No. 2 (2021): Al-Mazaahib Vol. 9 No. 1 (2021): Al-Mazaahib Vol. 8 No. 2 (2020): Al-Mazaahib Vol. 8 No. 1 (2020): Al-Mazaahib Vol. 7 No. 2 (2019): Al-Mazaahib Vol. 7 No. 1 (2019): Al-Mazaahib Vol. 6 No. 2 (2018): Al-Mazaahib Vol. 6 No. 1 (2018): Al-Mazaahib Vol. 5 No. 2 (2017): Al-Mazaahib Vol. 5 No. 1 (2017): Al-Mazaahib Vol. 4 No. 1 (2016): Al-Mazaahib Vol. 3 No. 2 (2015): Al-Mazaahib Vol. 3 No. 1 (2015): Al-Mazaahib Vol 3, No 1 (2015): Al-Mazaahib Vol. 2 No. 2 (2014): Al-Mazaahib Vol. 2 No. 1 (2014): Al-Mazaahib Vol. 1 No. 2 (2012): Al-Mazaahib Vol. 1 No. 1 (2012): Al-Mazaahib More Issue