Garuda - Garba Rujukan Digital

KONSISTENSI PASAL 284 KUHP TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Ismayawati, Any
Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Vol 24, No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Adultery issue has been regulated in Article 284 of the Indonesian Criminal Code. However, in its implementation, vigilantism is more widely used by the community in response to the suit. In short it can be said that Article 284 of the Criminal Code is not effective in combating the crime of adultery. Article 284 of the Criminal Code, both legally and philosophically opposed to the values contained in Article 29 Paragraph (1) of Indonesian Constitution. In juridical, adultery prohibition in the norms of religion in Indonesia not only in people who already tied a marital relationship. In philosophy, the prohibition of adultery in the norms of religion in Indonesia is not only to provide protection to the institution of marriage, but also protect the sanctity of sexual relations, nasab, individual honour and even social honour. It can be said that the prohibition of adultery in religious norms is a form of protection against social honor as well as protection against "social values of sexual morality".

Urgensi Nilai-nilai Religius dalam Pembaharuan Konsep Penanggulangan Pelacuran Ismayawati, Any
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 5 No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Pelacuran merupakan gejala sosial yang sangat memprihatinkan. Di Indonesia pelacuran berkembang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut merupakan suatu ironi di negara Indonesia yang religius, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama.Pada saat ini belum ada payung hukum (undang-undang) yang melarang pelacuran. Penanggulangan pelacuran menjadi semakin sulit dengan pola pikir aparat penegak hukum Indonesia yang berdasar pada paham legalistik formal dan paham positivistik. Akibatnya pelacuran dibiarkan tumbuh, bahkan di beberapa daerah pelacuran diberi tempat tertentu atau dilokalisir. Dianutnya paham tersebut juga mengakibatkan hukum tidak memiliki kemampuan untuk merespon perkembangan masyarakat, termasuk kemajuan IPTEK.Hukum merupakan refleksi dari nilai-nilai moral yang ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai religius lebih diyakini kebenarannya oleh masyarakat dan lebih mengikat masyarakat untuk ditaati. Oleh sebab itu seharusnya hukum dibangun berdasarkan pada nilai-nilai religius dalam masyarakat.Konsep penanggulangan pelacuran perlu diperbaharui karena selama ini penanggulangan pelacuran hanya menitikberatkan pada upaya menciptakan ketertiban umum, bukan pada pelarangan inti perbuatan pelacuran (zina). Pelacuran bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan nilai moral bangsa Indonesia, sedangkan peraturan yang digunakan untuk menanggulangi pelacuran tidak berdasar pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia.Bentuk aplikasi dari nilai-nilai religius dalam pembaharuan konsep penanggulangn pelacuran adalah dengan menjadikan nilai-nilai religius sebagai dasar dalam menjadikan pelacuran sebagi suatu tindak pidana/delik. Dalam nilai-nilai religius terkandung asas keseimbangan, oleh sebab itu dalam memfomulasikan tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu mengenai perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana dan pidana harus mencerminkan asas keseimbangan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia) Any Ismayawati
PRANATA HUKUM Vol 6 No 1 (2011): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v6i1.97

The developmental of legal culture of Indonesia experienced a shift away fromnature, personality and identity of the Indonesian nation,.Legal cultural development of Indonesia at this time was very down. Shifting of the Indonesian legal culture is influenced by internal and external factors. Internal factors related to the morals understanding of Indonesia, while the external factors associated with the development of technologies and ideas or thoughts from a foreign culture. The condition of the legal culture is one factor that resulted in his chaos of law in Indonesia because the legal culture is one of the most influential law component, both in the establishment of law and in law enforcement. The establishment of law and law enforcement is a form of legal development, it can be said with the collapsed culture of law it will have a negative impact on the development of the law.

KONSISTENSI PASAL 284 KUHP TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Any Ismayawati
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 24 No. 1 (2016): Maret
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Adultery issue has been regulated in Article 284 of the Indonesian Criminal Code. However, in its implementation, vigilantism is more widely used by the community in response to the suit. In short it can be said that Article 284 of the Criminal Code is not effective in combating the crime of adultery. Article 284 of the Criminal Code, both legally and philosophically opposed to the values contained in Article 29 Paragraph (1) of Indonesian Constitution. In juridical, adultery prohibition in the norms of religion in Indonesia not only in people who already tied a marital relationship. In philosophy, the prohibition of adultery in the norms of religion in Indonesia is not only to provide protection to the institution of marriage, but also protect the sanctity of sexual relations, nasab, individual honour and even social honour. It can be said that the prohibition of adultery in religious norms is a form of protection against social honor as well as protection against "social values of sexual morality".

CRIMINAL POLICIES BASED ON RELIGIOUS VALUES IN TACKLING CYBER ADULTERY Any Ismayawati
UNTAG Law Review Vol 2, No 1 (2018): UNTAG LAW REVIEW (ULREV)
Publisher : Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Research on crime-based policies of religious values in tackling cyber adultery aims to determine whether cyber adultery can be used as criminal tyindak as well as to know what basis can be used to criminalize cyber adultery. For this research to achieve the desired result, this research uses qualitative research tradition, with constructivism paradigm, with socio legal approach and data analysis using hermeneutic approach method, phenomenology, comparison and policy. The results show that cyber adultery has become a very disturbing problem for society, because the impact of adultery causes disharmony of household, divorce and even moral degradation of the nation. Cyber adultery poses various problems in society, but there is no rule / law that specifically prohibits cyber adultery so difficult to overcome. Based on the results of the research can be concluded that cyber adultery can be made criminal act because it is not in accordance with the collective values embraced by the Indonesian nation and Causes losses matriil and morale for the nation of Indonesia. The foundation that can be used to make cyber adultery as a crime is the religious values that exist in Indonesia

Pendekatan dan Politik Hukum dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia Any Ismayawati
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 12, No 1 (2021): YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v12i1.11011

The construction of the law is a sustainable development, because the formation of the law was never completed. This is because the law develops as the community develops. In carrying out legal development there must be a determinant of the direction, the direction of legal development, as well as the development of criminal law in Indonesia. Based on this, it will be examined how the politics of criminal law development law in Indonesia, as well as how the approach used in order to create substantive justice. To achieve this goal is used qualitative research type with normative juridical approach. To obtain the data used historical, philosophical and hermeneutic approach. The results of this study show that the politics of law that is the direction of criminal law development in order to create substantive justice is the politics of law based on Pancasila, while the approach used is a religious approach, scientific approach, policy approach and humanist approach.Pembangunan hukum merupakan pembangunan yang berkelanjutan, karena pembentukan hukum itu tidak pernah selesai. Hal tersebut dikarenakan hukum berkembang seiring perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Dalam melakukan pembangunan hukum harus ada penentu arah, ke mana arah pembangunan hukum, demikian juga halnya dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan bertujuan untuk mengkaji bagaimana politik hukum pembangunan hukum pidana di Indonesia, serta bagaimana pendekatan yang digunakan agar dapat menciptakan keadilan substantif. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Untuk mendapatkan data digunakan pendekatan historis, filosofis dan hermeneutik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum yang menjadi arah pembangunan hukum pidana agar tercipta keadilan substantif adalah politik hukum berdasarkan Pancasila. Sedangkan pendekatan yang digunakan agar dapat terwujud keadilan substantif dalam pembangunan hukum adalah pendekatan religius, pendekatan keilmuan, pendekatan kebijakan dan pendekatan humanis.

Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia Any Ismayawati
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 8, No 1 (2017): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v8i1.3231

This paper aims to examine the urgency of Pancasila in the National Law Development Therefore, why Pancasila should be guided in every formation of law in Indonesia. How does the philosophical foundation of Pancasila use as a guide in the development of national law and what its juridical basis.Pancasila is the ideology of the Indonesian nation, is a crystallization of the noble values of the Indonesian nation derived from religious values and customary values, believed to be true, and became the basis and guidance of the behavior of the Indonesian nation in the life, nation and state. Based on that, Pancasila becomes the philosophical foundation of the development of national law because the law can be enforced and effective if the law is based on religious values, customs values and state law. In addition, the foundation of the Pancasila state is the source of all sources of law in Indonesia so that it becomes the necessity of Pancasila as the philosophical foundation in the development of law in Indonesia.the legal basis for the use of Pancasila as the foundation / guideline in the development of national law is included in Law Number 10 of 2004 on the Establishment of Legislation which is later enhanced by Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of Laws and Regulations. In Article 2 of Law Number 12 of 2011 explicitly stated that Pancasila is the source of all sources of law. the contents of Article 2 implies that in the formation of any legislation should not conflict with the values contained in the principles of Pancasila

Implementasi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Model Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Jepara Perspektif Islam Terapan Aristoni Aristoni; Any Ismayawati
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 11, No 1 (2020): Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v11i1.7538

The implementation of the Village Information System is essentially a manifestation of the District / City Government in implementing the mandate of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, namely developing a village information system and developing rural areas in order to facilitate and encourage the Village Government to improve and provide public services by utilizing technology Village-based Information and Communication (ICT) based on developments in the digital era, so that it can be accessed quickly and easily by the community and all stakeholders. The application of the Village Information System is expected to have positive implications and at the same time guarantee the implementation of village government to be more effective and efficient, transparent and accountable. The obligation to develop the village information system is attached to the Regency / City, not to the Central Government. During this time, the legal basis used in the development of public information systems based on the Village Information System refers to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information , and Governor Regulation of Central Java Province Number 47 of 2016 concerning Guidelines for the Development of Village Information Systems in Central Java Province.Abstrak Pelaksanaan Sistem Informasi Desa hakikatnya merupakan perwujudan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengamalkan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu melakukan pengembangan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan guna menfasilitasi serta mendorong Pemerintah Desa untuk meningkatkan dan memberikan kemudahan pelayanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis website Desa seiring perkembangan di era digital, sehingga dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Penerapan Sistem Informasi Desa diharapkan dapat memberikan implikasi positif dan sekaligus menjamin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar lebih efektif dan efisien, transparan dan akuntabilitas. Kewajiban pengembangan Sistem Informasi Desa tersebut melekat pada Kabupaten/Kota, bukan pada Pemerintah Pusat. Selama ini, landasan hukum yang digunakan dalam pengembangan pelayanan publik berbasis Sistem Informasi Desa yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah.

The Criminal Law & Muamalah Studies on the Affiliator Role of Binary Option Transaction Any Ismayawati; Inna Fauziatal
Jurnal Akta Vol 9, No 2 (2022): June 2022
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v9i2.22366

The development of the digital world today has not been fully followed by the development of human capabilities in the digital field. This is what gives rise to various problems, especially in facing the trend of digital transactions, such as Binary Option. The most obvious impact in digital transactions is the emergence of affiliates who take huge profits on the losses of their transaction partners. Regarding to above statement, this study aims to explore the role of trading affiliater in digital transactions, the performative function of criminal law, and the perspective of sharia contracts in muamalah about Binary Option. The method of this research is normative research using a statutory approach in criminal law and sharia contracts in muamalah. The results showed that the role of affiliates in Binary Option is to influence business people to enter the circle of online type transactions, by promoting that Binary Option are fast, easy and very profitable transactions. In the perspective of criminal law shows that those committed by affiliates in Binary Option are included in the criminal act of fraud. Likewise in muamalah, digital transactions such as Binary Option are classified as prohibited transaction because it contains elements of Gharar and it is not called selling in Islam.

The Urgence of Reconstruction the Offense of Adultery in Indonesia: A Form of Protection Against Legal Marriage and Sexual Morals Muslim Society Any Ismayawati
Ijtimā`iyya: Journal of Muslim Society Research Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Postgraduate Program, State Institute on Islamic Studies Purwokerto

The aim of this study is to find exact formulation of the offense of adultery. Problems in the research: 1) how Indonesian muslim society understand and act toward adultery, 2) why muslimsociety solve adultery without taking 284 Criminal Code, 3) why reconstruction of adultery law is needed, The research designs are qualitative tradition, constructivism paradigm, socio legal methodology, while its approaches are hermeneutics, philosophy and phenomenological approach. Its analyzing data technique are inductive analysis through data reduction and triangulation.The results show that Indonesian muslimsociety in sanctioning toward people committing intercourse without any legal marriage. In sanctioning is based on local custom and Islamreligion believed by major local community, with its priority on justification principle, between human as individual and as social creatures, and its justification between the victimâ€™s need and the actorâ€™s importance.The conclusion is that adultery criteria based on society is every intercourse without legal marriage, in accordance of religion and state, both is done by heterogeneous gender or homogenous gender. The value on 284 Criminal Code clause does not suit on the believed value by society since it only protects marriage institution. Meanwhile, in the values of Islamreligion, ones whom are protected is not only marriage institution but also the values of sexual moral society, so muslimsociety does not use 284 Criminal Code clause to take an action toward adultery actor.In progressive law, if law has problem therefore it needs to be reconstructed, and it is not the people to be insisted in adopting toward the law, then 284 Criminal Code clause must be reconstructed, because it is not effective and cannot create proper justice for Indonesian society. In the concept of Legal Pluralism, to reconstruct the clause must based on religious law, local custom and state Law, to create perfect justice.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search