cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1, No 2: November 2017" : 20 Documents clear
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN PADA USAHA SWALAYAN DI KABUPATEN ACEH BESAR Dian Anda Yani; Efendi Efendi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 1 PerPres Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. pengawasan dan pemeriksaan dilakukan untuk mengawasi kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial. Namun, berdasarkan penelitian awal belum ada pengawasan dan pemeriksaan terhadap peserta ketenagakerjaan pada usaha swalayan di kabupaten Aceh Besar. Oleh karnanya, tidak terpenuhi jaminan kerja atas tenagakerja di kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan terhadap peserta BPJS usaha swalayan di Kabupaten Aceh Besar, kendala BPJS ketika melakukan pengawasan terhadap peserta BPJS usaha swalayan serta upaya BPJS mengatasi kendala dalam melakukan penjaminan terhadap usaha swalayan yang berada di kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, tinjauan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk  memperoleh data skunder, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan meliputi standar upah, kecelakaan kerja dan jaminan lain sesuai kesepakatan antara BPJS ketenagakerjaan dan pemberi kerja. Namun, pada prakteknya dilapangan didapati BPJS ketenagakerjaan hanya melakukan pengawasan pada perusahaan-perusahaan besar sedangkan terhadap usaha mikro kecil tidak melakukan pengawasan seperti yang terjadi di swalayan lambaro. Kendala yang dihadapi seperti kurangnya kuantitas dan kualitas personil pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan keterbatasan biaya untuk melakukan Pengawasan Ketenagakerjaan. Upaya yang dilakukan oleh BPJS yakni melakukan koordinasi dengan pemerintah, upaya prefentif edukatif, membuat pelatihan pegawai BPJS, upaya represif non pro justitia dan upaya represif pro justitia. Disarankan BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yang memuat aturan teknis pelaksanaan Pengawasan, pendanaan data operasional yang memadai dan penambahan jumlah anggota pegawai pembinaan dan menambah jumlah pegawai-pegawai pengawasan.
MEKANISME PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN HAK UJI MATERIIL DI MAHKAMAH AGUNG Herlinda Tiara; M. Zuhri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang, untuk melaksanakan kewenangan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkmah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, peraturan tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme beracara dalam persidangan hak uji materiil, dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung menggelar pemeriksaan persidangan hak uji materiil secara tertutup, tanpa menghadirkan para pemohon maupun termohon. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pemeriksaan dalam persidangan hak uji materiil di Mahkamah Agung dan kesesuaian prosedur pemeriksaan dalam persidangan hak uji materiil tersebut dengan prinsip negara hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam melakukan mekanisme pemeriksaan dalam persidangan hak uji materiil dilaksanakan secara tertutup, Hal ini  bertentangan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “asas keterbukaan dalam sidang”. Dan juga tidak sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia, dimana seharusnya berpegang pada konstitusi. Sedangkan mekanisme beracara hak uji materiil yang dilaksanakan secara tertutup bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), yang menyediakan instrumen hukum berupa pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Disarankan agar Mahkamah Agung mengatur secara jelas dan rinci tentang mekanisme beracara hak uji materiil, dan mekanisme beracara tersebut terbuka untuk umum dengan meghadirkan para pihak yang terkait agar dapat di dengar keterangan kedua belah pihak tersebut oleh hakim, sehingga hakim dalam memutuskan perkara tersebut mempetimbangkan juga keterangan para pihak.
SISTEM PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA Rahmat Rinaldi; Eddy Purnama
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan sistem pemungutan suara dalam pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Syiah Kuala apakah sudah sesuai dengan prinsip demokrasi dan untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi dari adanya hak suara 35% dari Rektor dalam sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan data kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem pemungutan suara dalam pemilihan Dekan di Universitas Syiah Kuala tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Implikasi-implikasi yang timbul dari lahirnya Peraturan Rektor No. 1403 tahun 2015 yaitu, lahirnya peraturan tersebut telah mencederai demokrasi di lingkungan Unsyiah dan menimbulkan rasa pesimistis dari para dosen yang ingin mencalonkan diri sebagai Dekan, karena kemungkinan untuk menang sangatlah kecil. Disarankan untuk dilakukan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi. Sehingga apabila Peraturan Menteri tersebut terbukti tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, maka peraturan menteri tersebut dapat dibatalkan dan secara otomatis peraturan rektor juga ikut batal.
PERBANDINGAN PROSEDUR LEGISLASI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Wahyu Tio Ramadhan; Eddy Purnama
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang prosedur legislasi di Indonesia dan Amerika Serikat dan fungsi Lembaga Eksekutif Negara Indonesia dan Amerika Serikat terhadap legislasi di masing-masing negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan beberapa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian disajikan menggunakan pendekatan komparatif (perbandingan). Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa hak legislasi Indonesia ada pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, dan hak legislasi Amerika Serikat ada pada Congress, yang terdiri atas Senate dan House of Representtaive. Kemudian kekuasaan utama untuk membentuk undang-undang Indonesia berada di tangan DPR, dan kekuasaan membentuk undang-undang di Amerika Serikat berada ditangan Congress. Eksekutif Indonesia dan Amerika dapat mengajukan usulan rancangan undang-undang kepada Legislatif, namun di Indonesia ketika dalam proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut ditulis atas inisiatif Presiden, di Amerika Serikat tidak lagi ditulis atas usulan Presiden, rancangan tersebut menjadi milik Senate atau House of Representative  Serta adanya veto yang dimiliki Presiden Amerika Serikat untuk menolak RUU yang diajukan kepadanya, sedangkan Presiden Indonesia tidak memiliki hal itu. Disarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengamandemen UUD 1945 untuk memberikan kebebasan kepada DPD RI untuk mengajukan dan Membahas RUU sama seperti DPR RI supaya memperjelas tugas utama dari DPD RI sebagai bagian dari badan legislatif yang mempunyai fungsi legislasi. Supaya mempunyai peran seperti Senate Amerika Serikat dalam mengajukan dan membahas RUU mempunyai kewenangan yang sama dengan House of Representative Amerika Serikat.
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PIMPINAN ATAU PENANGGUNGJAWAB KAWASAN TANPA ROKOK PADA RUMAH SAKIT KOTA LANGSA Reza Eko Saputra; Ria Fitri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 10 ayat (1) huruf a Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menetapkan salah satu KTR adalah kawasan Pelayanan Kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 10, 11 dan 12 ditentukan bahwa pimpinan atau penanggungjawab KTR bertanggungjawab atas seluruh kegiatan rokok dan menyediakan tempat khusus merokok serta memasang tanda larangan merokok di kawasan tersebut. Apabila penerapan tersebut tidak dilakukan penanggungjawab KTR maka dikenakan sanksi administratif dari Walikota Langsa sesuai Pasal 24 Qanun tersebut. Namun di Rumah Sakit Kota Langsa masih dijumpai para pelanggar KTR, hal ini terjadi karena pimpinan atau penanggungjawab KTR tidak melaksanakan ketentuan Qanun KTR Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penjatuhan sanksi administratif terhadap penanggungjawab KTR, dan untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat dalam menjalankan ketentuan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2015 tentang KTR, serta upaya yang dilakukan penanggungjawab KTR dalam pemberian sanksi bagi pelanggar KTR di Rumah Sakit Kota Langsa. Dalam penulisan artikel ini, dilakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian sebelum dan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penjatuhan sanksi administratif terhadap pimpinan atau penanggungjawab KTR di Rumah Sakit Kota Langsa belum dilaksanakan  sesuai ketentuan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2015. Tidak adanya aturan teknis yang jelas terkait pelaksanaan Qanun menjadikan penghambat utama belum dilaksanakannya Qanun KTR Kota Langsa, serta dengan tidak tersedianya tempat khusus merokok di Rumah Sakit berakibat pada ketidakpatuhan pengunjung Rumah Sakit Kota Langsa terhadap ketetapan aturan larangan merokok di Rumah Sakit Kota Langsa. Terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat pelaksanaan Qanun KTR di Rumah Sakit Kota Langsa di antaranya, faktor internal: a. Belum adanya aturan teknis Qanun, b. Belum maksimalnya pelaksanaan sosialisasi Qanun, c. Belum adanya fasilitas khusus rokok (smoking area), faktor eksternal: a. Kurangnya kepatuhan masyarakat akan larangan merokok, b. Tidak adanya satuan tugas (SATGAS) khusus untuk mengawasi KTR dan jumlah pengawas yang terbatas. Namun penanggungjawab KTR di Rumah Sakit telah melakukan upaya pembinaan dan pengawasan kepada setiap orang yang merokok di kawasan tanpa rokok Rumah Sakit Kota Langsa. Disarankan kepada Pemerintah Kota Langsa untuk membentuk aturan teknis pelaksana Qanun KTR Kota Langsa, dan SATGAS khusus untuk mengawasi KTR di Kota Langsa, sehingga penjatuhan sanksi kepada pimpinan atau penanggungjawab KTR khususnya di Rumah Sakit Kota Langsa dapat diterapkan sesuai ketentuan Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2015 tantang KTR. Selanjutnya pimpinan Rumah Sakit Kota Langsa harus menyediakan tempat khusus merokok bagi para perokok, sehingga diharapkan akan dapat menciptakan penerapan kebijakan KTR secara efektif dan efisien.
PERAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KOTA LANGSA DALAM MENGAWASI PENERAPAN UPAH LEMBUR DAN WAKTU CUTI MINGGUAN PADA PERUSAHAAN PERSEORANGAN WARUNG KOPI DI KOTA LANGSA Faisal Adami; Suhaimi Suhaimi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan terhadap upah lembur dan waktu cuti mingguan di Kota Langsa, dan kendala dalam melakukan pengawasan, serta upaya Dinas sosial tenaga kerja dan mobilitas penduduk Kota Langsa dalam merealisasi penerapan upah lembur dan waktu cuti mingguan pada perusahaan perseorangan warung kopi di Kota Langsa. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh dengan dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca perundang–undangan, buku, doktrin dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dan kuisoner tertutup dengan responden dan informan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa instansi terkait melakukan pengawasan terhadap upah lembur dan waktu cuti mingguan di beberapa perusahaan Kota Langsa, tetapi pengawasan tidak dilakukan secara maksimal, dan kendala dalam melakukan pengawasan disebabkan karena minimnya anggaran, kurang personil, serta hanya terfokus pada perusahaan yang menyediakan karyawan relatif banyak. Upaya instansi terkait dalam merealisasi penerapan upah lembur dan waktu cuti mingguan yaitu melalui proses penyuluhan perundang-undangan, melakukan pengawasan, serta dilanjutkan dengan tindakan represif berupa pemberhentian kegiatan usaha kepada pengusaha yang melanggar kewajibannya berdasarkan hasil evaluasi dari kegiatan  pengawasan. Disarankan untuk menambah personil agar mudah melaksanaan pengawasan serta menerapkan hukuman tegas berupa pemberhentian izin usaha apabila terjadi pelanggaran norma kerja dari hasil pengawasan pada perusahaan persorangan warung kopi Kota Langsa.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL PARTAI Haris Aulia; Zainal Abidin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Pasal 32 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai. Akan tetapi sering sekali putusan Mahkamah Partai dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, partai menguji lagi kepengadilan konvensional.Tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses pelaksanaan penyelesaian konflik internal partai politik.Metode yang digunakan dalam artikel ini metode penelitian Yuridis Empiris, Pendekatan Yuridis adalah hukum dilihat sebagai norma atau Das Sollen, sehingga dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sedangkan pendekatan empiris adalah hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau Das sein, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa setiap konflik yang terjadi didalam internal partai politik seharusnya diselesaikan oleh Mahkamah Partai tersebut, namun dalam kenyataannya para pihak yang bersengketa tetap mengajukannya lagi upaya hukum kepengadilan, padahal perkara tersebut sudah diputuskan oleh internal partai, dimana putusan mahkamah partai yang berkaitan dengan kepengurusan adalah final dan mengikat.Dalam rangka penguatan kewenangan Mahkamah Partai Politik terkait dengan penyelesaian konflik internal partai politik maka disarankan agar kewenangan Mahkamah Partai lebih diperkuat dengan dasar hukum yang lebih tinggi seperti Undang-Undang sehingga setiap putusan Mahkamah Partai yang berkaitan dengan kepengurusan tidak lagi diajukan kepengadilan melainkan putusan harus final di internal partai itu sendiri.
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN ACEH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH Sayed Mahathir; Zainal Abidin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pembentukan Panwaslih Aceh yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan hambatan yang dialami oleh DPRA dalam pembentukan aturan sebagai dasar pembentukan Panwaslih Aceh, serta upaya penyelesaian yang ditempuh DPRA dalam mengatasi hambatan yang dimaksud. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan data kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembentukan Panwaslih Aceh tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hambatan yang dihadapi oleh DPRA dalam pembentukan aturan sebagai dasar pembentukan Panwaslih yaitu disebabkan oleh polemik kewenangan antara Pusat dan Aceh dalam pembentukan Panwaslih, tidak ada yang mengusulkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh untuk dilakukan perubahan, dan akibat tafsir undang-undang berbasis kepentingan. Sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan adalah Qanun Nomor 7 Tahun 2007 akan dilakukan perubahan, segera dibentuk Qanun baru tentang penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Qanun baru akan memisahkan rezim Pemilu dan Pilkada, dan telah dilakukan pertemuan diantara instansi terkait untuk mencari solusi terkait persoalan ini. Disarankan kepada DPRA agar segera dapat membentuk aturan sebagai dasar pembentukan Panwaslih. Kemudian DPRA dan Pemerintah Aceh agar dalam pembentukan aturan sebagai dasar pembentukan Panwaslih nantinya selalu berpedoman dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh UUPA. Serta dalam perubahan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 nantinya dilibatkan semua unsur terkait
LEGAL ANALYSIS OF RECOGNITION FOR THE STATE UNDER INTERNATIONAL LAW (CASE STUDY ON GENERAL ASSEMBLY OF UNITED NATION RESOLUTION NUMBER 2758 (XXVI) ABOUT RESTORATION OF THE LAWFUL RIGHT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA IN UNITED NATION) Aditya Gunawan; Nellyana Roesa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In modern law, the problems related to status and recognition of statehood is still debatable in international community. The creation of states is still questionable by the way of new entity became a new state as part of international community, the problem causing it is, there’s no such international regulation about the creation of state and about the state that lost their legal personality (such as Taiwan which not consider as a state by majority of international community) the only international legal instrument that mention about the creation of new state is Montevideo Convention 1933 about the rights and duties of state. The purpose of this research article is to analyze the problem of the creation of state and the requirement which have to fulfill by an entity to become a new state, and also to analyze the problem of the state what lost their statehood in international law case study on UN General Assembly resolution number 2578.The method that used in this research is normative research. The data collected in this research is a library research, by collecting, reading, studying and understanding convention, laws and regulation, textbook, journals, and literature as well as data obtained from the internet that relevant to the issues discussed.The result of this research is that the status of an entity which only receives the limited recognition (De Facto) by other state on international community is not consider as a state because they not fully fulfill the requirements to became a new state, also the legal status of Republic of China (Taiwan) as a state or just part of People’s Republic of China (Mainland) because the impact of the resolution of General Assembly of United Nation number 2758 (XXVI) which restore all they rights as a state in UN and other organization related to it.In the order of achieve the understanding the creation of state. The entity has to get the recognition by other state in order to receive the legal personalities and became part of international communities. And also Republic of China (Taiwan) is no longer consider as a state which gain the sovereignty by majority of other state in international community, but they just part of People’s Republic of China (Mainland) and known as special administrative province of People’s republic of China and other state must respect POC rights as mainland of One China state that own international legal personality as state.
TANGGUNG JAWAB PESERTA TEMPUR DALAM MELINDUNGI BENDA CAGAR BUDAYA DALAM SUATU KONFLIK BERSENJATA Jufrian Murzal; Sophia Listriani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 1, No 2: November 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penggunaan The Blue Shield Emblem yang di atur di dalam The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Two (1954 and 1999) Protocols, terhadap benda cagar budaya untuk memberikan perlindungan benda cagar budaya pada saat konflik bersenjata. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari serta menganalisa konvensi, peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang relevan dengan artikel ini. Hasil penelitian dari penulisan artikel ini menunjukkan bahwa walaupun Indonesia sudah memiliki Hukum Nasional tentang Benda Budaya, akan tetapi Indonesia belum bisa melaksanakan kewajiban untuk melindungi benda cagar budaya yang ada di Indonesia pada saat konflik bersenjata karena tidak adanya peraturan penggunaan lambang perisai biru. Sehubungan dengan hal tersebut langkah-langkah yang seharusnya Pemerintah Indonesia tempuh adalah mencantumkan perlindungan benda cagar budaya pada saat konflik bersenjata yang sesuai dengan The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its Two (1954 and 1999) Protocols pada Regulasi Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Disarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk memasukkan pedoman penggunaan The Blue Shield Emblem kedalam suatu regulasi hukum yang ada di Indonesia. Perlunya implementasi penggunaan lambang perisai biru (The Blue Shield Emblem) untuk melakukan perlindungan dan penghormatan kepada benda cagar budaya. Kemudian Pemerintah Indonesia harus memberikan edukasi terhadap masyarakat Indonesia mengenai penggunaan lambang perisai biru, kewajiban dan hak yang akan melekat terhadap benda budaya yang menggunakan lambang perisai biru tersebut.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue