Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 2: Mei 2018"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Pencalonan Kepala Daerah Yang Memiliki Hutang Pada Negara ]]>
<![CDATA[Wawan Sahanda]]>;
<![CDATA[Zainal Abidin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 67 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 33 Qanun Aceh 12 Tahun 2016 bahwa calon Gubernur/WakilGubernur, bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tidak memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara. Akan tetapi dalam praktik Pilkada Serentak Aceh Tahun 2017 terdapat pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur dan calon Bupati/Wakil Bupati yang memiliki hutang pada negara dapat mencalonkan diri sebagai pasangan calon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencalonan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati yang memilki hutang pada negara dan kedudukan mereka yang memiliki hutang pada negara tersebut dalam Pilkada Serentak Aceh Tahun 2017. Data yang diperoleh dalam penulisan artikel ini berupa data penelitian kepustakaan,dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca berbagai buku-buku, majalah dan peraturan perundang-undangan. Penelitian lapangan untu memperoleh data sekunder dengan cara mewawancarai para informan dan responden penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencalonan Gbernur/Wakil Gubernur, Bupati/wakil Bupati yang memiliki hutang pada negara diloloskan oleh KIP dalam proses penelitian administrasi dan faktual. Meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat merupakan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan. Kedudukan bagi pasangan calon yang memiliki hutang pada negara pada Pillkada serentak Aceh 2017 adalah mereka tidak sah, karena pencalonan mereka tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Disarankan kepada KIP dan Panwaslih agar melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat melahirkan ketertiban dalam pelaksanaan Pilkada ke depan. Komisi Independen Pemilihan baik di level provinsi maupun kabupaten/kota yang melakukan pelanggaranhukumagar ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Implementasi United Nations Convention On Biological Diversity Sebagai Upaya Pelestarian Taman Nasional Gunung Leuser ]]>
<![CDATA[Lidya Aulia A]]>;
<![CDATA[Muazzin Muazzin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Indonesia mengimplementasi ketentuan United Nations Convention On Biological Diversity (UN-CBD) dalam upaya pelestarian Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) serta hambatan dalam upaya pelestarian kawasan TNGL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data primer, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan implementasi UN-CBD dalam pelestarian TNGL melalui pembentukan Perundang-undangan nasional tentang kehutanan, penataan ruang dan dukungan undang-undang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya serta meratifikasi Cartagena Protocol dan Nagoya Protocol untuk membantu mencapai tujuan UN-CBD, namun tujuan tersebut belum didapat dengan maksimal karena Indonesia belum menjalankan ketentuan yang diatur untuk pembentukan Balai Kliring dan lemahnya pengawasan atas pemanfaatan sumber daya genetik. Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam pelestarian TNGL dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang masih menghambat pelestarian TNGL, lemahnya pengawasan di kawasan TNGL, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membentuk Balai Kliring, meningkatkan pengawasan hasil penelitian dan pengembangan sumber daya genetik dan bagi pengembangan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) diharapkan mengoptimalkan kerjasama dengan penegak hukum, membangun dan memperkuat kerjasama dengan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pemberhentian Keuchik Menurut Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Gampong ]]>
<![CDATA[Ayunda Dzikrillah]]>;
<![CDATA[Ria Fitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan apakah prosedur pemberhentian Keuchik telah sesuai dengan aturan perundang-undangan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadi penyimpangan dalam proses pemberhentian Keuchik dan untuk menjelaskan akibat hukum terhadap pemberhentian tersebut. Penulisan artikel ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses pemberhentian 28 Keuchik di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yaitu tidak adanya rekomendasi Tuha Peuet dan pemberhentian Keuchik tidak di dahului dengan pemberhentian sementara. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadi penyimpangan adalah karena kurangnya pemahaman dalam mengartikan perbuatan makar oleh Pemerintah Daerah, kurangnya pengetahuan hukum, kurangnya kesadaran hukum, kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan para Keuchik, adanya kepentingan individual atau golongan dan adanya keinginan untuk memajukan Daerah. Akibat hukum dari pemberhentian ini adalah hilangnya jabatan para Keuchik di Kecamatan Darul Imarah. Disarankan kepada Bupati Aceh Besar dalam mengambil suatu kebijakan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan dan dalam menjalankan tugasnya sebagai Keuchik maka harus bertindak sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan serta mengadakan komunikasi lebih lanjut dengan para Keuchik dalam rangka pemberian kompensasi.]]>
<![CDATA[Penertiban Tanah Hak Guna Usaha Yang Terindikasi Terlantar ]]>
<![CDATA[Farhad Lubis]]>;
<![CDATA[Ria Fitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar telah memberikan kewenangan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk menjalankan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar untuk menertibkan tanah-tanah yang terindikasi terlantar. Namun dalam pelaksanaannya, penertiban tanah hak guna usaha di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Barat Daya masih belum maksimal. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan, kendala, dan akibat hukum dalam penertiban tanah hak guna usaha yang terindikasi terlantar di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Barat Daya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Analisis permasalahan dilakukan dengan memadukan data sekunder yaitu bahan pustaka seperti buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan dengan data primer yang diperoleh dengan cara meneliti langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang nyata melalui wawancara dengan responden dan informan. Pelaksanaan penertiban tanah terlantar terhadap tanah hak guna usaha milik PT. Sari Inti Rakyat di Kabupaten Aceh Barat tidak mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Maka dari itu, pemegang hak guna usaha menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Banda Aceh yang pada putusannya majelis hakim mencabut Surat Keputusan tentang Penetapan lokasi penertiban tanah terlantar sehingga proses penertiban tidak dapat dilanjutkan. Sedangkan pelaksanaan penertiban tanah terlantar terhadap tanah hak guna usaha milik PT. Cemerlang Abadi di Kabupaten Aceh Barat Daya sudah sampai pada tahapan peringatan ke III, namun dikarenakan kacaunya administrasi pertanahan di Provinsi Aceh maka proses penertiban tidak dapat dilanjutkan. Kendala yang dihadapi dalam menertibkan tanah Hak Guna Usaha yang terindikasi terlantar di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Barat Daya yaitu rumitnya proses penertiban tanah terlantar, dokumentasi proses penertiban tidak dilakukan secara profesional, tidak adanya teknologi untuk pemeriksaan fisik tanah, serta kurangnya anggaran untuk kegiatan penertiban tanah terlantar. Akibat hukum dari pelaksanaan penertiban tanah Hak Guna Usaha di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Barat Daya adalah terhadap tanah Hak Guna Usaha milik PT. Sari Inti Rakyat, dengan adanya putusan pengadilan yang mencabut Surat Keputusan tentang penetapan lokasi penertiban tanah yang terindikasi terlantar, maka proses penertiban tanah yang terindikasi terlantar tidak dapat dilanjutkan. Sedangkan tanah Hak Guna Usaha milik PT. Cemerlang Abadi tidak dapat dihapuskan haknya dikarenakan pengusulan penetapan tanah terlantar kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak dapat dilakukan. Disarankan kepada Pemerintah untuk mendokumentasikan secara profesional database penertiban tanah yang terindikasi terlantar dan menyederhanakan kembali peraturan tentang tata cara penertiban tanah terlantar sehingga pemeriksaan fisik tanah hanya dilakukan satu kali dalam proses penertiban. Selain itu, disarankan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh untuk mengusulkan pengadaan drone untuk mempermudah proses penertiban tanah yang terindikasi terlantar di Provinsi Aceh.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Perguruan Tinggi Swasta Yang Beroperasi Tanpa Izin ]]>
<![CDATA[Nur Hidayati]]>;
<![CDATA[Mahdi Syahbandir]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa pendirian perguruan tinggi swasta wajib memperoleh izin menteri. Dengan demikian maka setiap penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak memperoleh izin menteri dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Realitas di lapangan ditemukan satu perguruan tinggi swasta yang beroperasi tanpa izin yaitu STIKes Citra Bangsa Sigli yang akan diuji dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 mengatur tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan (1) proses pelaksanaan pemberian izin terhadap perguruan tinggi swasta menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) menjelaskan faktor penyebab sanksi administrasi tidak terlaksana, dan (3) menjelaskan upaya penerapan sanksi administrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris yakni dengan studi dokumen dan studi lapangan. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis atau data sekunder, sedangkan studi lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pelaksanaan pemberian izin perguruan tinggi swasta sebagaimana ditentukan oleh Kemenristekdikti tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh penyelenggara pendidikan STIKes Citra Bangsa Sigli. Faktor tidak terlaksana sanksi administrasi dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat sekitas yang menginginkan STIKes Citra Bangsa Sigli tetap beroperasi sebagaimana biasanya (a quo). Disarankan kepada STIKes Citra Bangsa Sigli agar segera melengkapi persyaratan administrasi perizinan yang berlaku. Selanjutnya perlu adanya pengawasan ekstra terhadap penyelenggara pendidikan tanpa izin oleh Kemenristekdikti. Terakhir, dianggap perlu untuk mempublikasikan status beroperasi tanpa izin STIKes Citra Bangsa Sigli melalui media-media massa yang diikuti dengan upaya tegas untuk tindakan penutupan sementara.]]>
<![CDATA[City Partnership (Sister City) Between Banda Aceh (The Republic Of Indonesia) And Samarqand (The Republic Of Uzbekistan) On Trade And Industry In Banda Aceh ]]>
<![CDATA[Istiq Farah Lyndi]]>;
<![CDATA[M. Putra Iqbal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The Memorandum of Understanding on City Partnership and Cooperation between Banda Aceh (The Republic of Indonesia) and Samarqand (The Republic of Uzbekistan) was established on 2011. Both local government of Banda Aceh and Samarqand agreed on several point including in the Trade and Industry aspect which could support the economic development in Banda Aceh. However, from the preliminary research it is found that there is no implementation on the point on trade and industry of the MOU itself. The focus of this research is to analyze the mechanism of establishing an international cooperation by local government of Aceh and also to analyze the obstacle on the implementation of the mentioned MOU. This research is conducted under juridical empiric method. The data in this study were obtained through both library and field research. The library research is to acquire secondary data by way of studying the legislation, books, the internet and other scholarly works related to the problems of the research and fieldwork conducted for obtaining primary data by interviewing respondents or informants. The mechanism of establishment of the MOU on city partnership between Banda Aceh and Samarqand has fulfilled the Law No. 24 of 2000 on Treaty and the Ministry of Foreign Affair Regulation No: 09/A/KP/XII/2006/01. Meanwhile, the implementation of the point of the MOU itself could not be accomplished because of the absence of the Joint Working group, the lack of financial availability, and also the lack of communication and coordination between both local governments. Further, lack of coordination between the local government of Banda Aceh and Indonesia Ministry of Foreign Affair affects the implementation as well. In order to have successful MOU in the future, local government should be more well prepared such as establish the Join working group, preparing the certain budget for conducting the international cooperation, increasing the human resources especially in the field of foreign language to facilitate the communication. As the coordinator and supervisor of the international cooperation, the Ministry of Foreign Affair should do evaluation of the implementation of the international cooperation annually so that the local government might get the solution of the problem which is faced when the implementation.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Abdya Yang Dilakukan Oleh KIP Aceh ]]>
<![CDATA[Haikal Luthfi]]>;
<![CDATA[Zainal Abidin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan apakah keputusan KIP Aceh untuk melakukan pembatalan terhadap paslon Said-Nafis sudah tepat menurut hukum, dan untuk menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat adanya keputusan KIP Aceh terhadap penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Abdya Tahun 2017. Data yang diperoleh dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian ini dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan menganalisis melalui data dan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, yurisprudensi, buku, doktrin dan jurnal hukum serta mencari dan menganalisis dokumen-dokumen hukum. Hasil dari riset menunjukkan bahwa KIP Aceh tidak boleh membatalkan paslon Said-Nafis mengingat pembatalan ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta masih adanya tindakan lain yang bisa dilakukan KIP Aceh untuk melaksanakan perintah “koreksi” dari DKPP, dan keputusan yang diambil KIP Aceh untuk membatalkan paslon Said-Nafis tidak hanya menimbulkan kerugian bagi paslon Said-Nafis akan tetapi keputusan tersebut juga merugikan negara. Disarankan agar KIP Aceh diberi penguatan lebih mendalam tentang pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan khususnya tentang Pilkada serta pemahaman tentang batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut dan disarankan agar KIP Aceh dalam mengambil suatu keputusan harus lah dilakukan dengan cermat dan penuh dengan kehati-hatian sehingga keputusan yang diambil tersebut tidak menimbulkan banyak kerugian.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pengawasan Organisasi Profesi Apoteker Terhadap Pelaksanaan Tugas Apoteker Di Kota Banda Aceh ]]>
<![CDATA[Azika Zena Amelia]]>;
<![CDATA[Suhaimi suhaimi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 58 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerja Kefarmasian menyatakan bahwa Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya serta organisasi profesi kefarmasian membina dan mengawasi pelaksanaan dan pekerjaan kefarmasian. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan pengawasan belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui pelaksanaan pengawasan apoteker di Kota Banda Aceh, hambatan dalam pelaksanaan pengawasan apoteker di Kota Banda Aceh yang tidak berjalan sesuai dengan aturan, dan mengetahui upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan diperoleh dari bahan bacaan seperti buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, pendapat para ahli, dan sumber internet, penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengawasan yang dilakukan organisasi Ikatan Apoteker Indonesia terhadap perilaku apoteker dalam menjalankan tugasnya di apotek belum berjalan optimal, disebabkan terdapatnya beberapa hambatan bagi para pengawas dalam melakukan tugasnya. Hambatan-hambatan yang dihadapi para instansi pengawas salah satunya adalah hambatan yang timbul dari pihak instansi itu sendiri, yaitu mengenai minimnya ketersediaan dana dan mengakibatkan pelaksanaan pengawasan, serta tenaga terbatas juga merupakan hambatan bagi IAI. Minimnya petugas pengawasan, sehingga sering terjadi kesulitan dalam pengawasan yang dilakukan di lapangan. Disarankan kepada organisasi IAI untuk serius dan rutin dalam melakukan pengawasan terhadap apoteker, disarankan kepada apoteker sebagai pihak dari apotek untuk memberikan informasi,edukasi yang jelas kepada konsumen, disarankan kepada konsumen dalam melakukan pembelian obat agar lebih cerdas dalam mengetahui hak-haknya sebagai konsumen, disarankan kepada pemerintah yaitu Dinas Kesehatan agar selalu rutin mengawasi apoteker dan memberikan peringatan tegas serta pencabutan izin praktek kepada apotek yang melakukan pelanggaran.]]>
<![CDATA[Efektivitas Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Gempa Bumi Di Kabupaten Pidie Jaya ]]>
<![CDATA[Muksalmina Fadri]]>;
<![CDATA[M. Zuhri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan efektif atau tidaknya fungsi BPBD, mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan fungsi BPBD serta menjelaskan dan mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan BPBD dalam penanggulangan gempa bumi di Kabupaten Pidie Jaya. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks serta pendapat para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa narasumber yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan fungsi BPBD dalam penanggulangan gempa bumi di Pidie Jaya belum efektif dikarenakan dalam melaksanakan fungsinya terkait pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi belum dilakukan secara tepat sasaran maupun tepat waktu. Hambatan yang dialami dilapangan yaitu sulitnya aksesibilitas lokasi bencana, masih ada oknum masyarakat yang tidak kooperatif dalam penanggulangan bencana dan koordinasi yang kurang menyatu antara para pihak penanggulangan bencana. Upaya yang dilakukan BPBD adalah Melakukan koordinasi sebaik mungkin dengan setiap instansi pelaksana penanggulangan bencana dan melakukan upaya pengurangan risiko bencana melalui rumah tahan gempa. Disarankan kepada BPBD agar lebih aktif mensosialisasikan tentang kebencanaan kepada masyarakat, melakukan pembinaan sebanyak satu bulan sekali, meningkatkan koordinasi dengan instansi-intsansi terkait penanggulangan bencana serta lebih berhati-hati dalam mengkalkulasikan jumlah dana bantuan dengan jumlah kerugian yang diterima agar dapat disalurkan dengan lebih baik.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan Bom Tandan (Cluster Bombs) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Tinjauan Kasus Laos) ]]>
<![CDATA[Cut Liza Zulaini]]>;
<![CDATA[Adwani Adwani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 2, No 2: Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Amerika Serikat terhadap penggunaan bom cluster dan bentuk tanggung jawab yang diberikan terkait penggunaan bom cluster. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari serta menganalisa konvensi, peraturan perundang-undangan, buku teks, surat kabar, tulisan ilmiah yang termuat dalam berbagai jurnal, dan literatur-literatur yang relevan dengan artikel ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan bom cluster yang digunakan pada saat konflik Laos adalah senjata yang dilarang penggunaannya. Amerika telah melanggar perjanjian internasional dan kebiasaan hukum humaniter internasional, maka dalam hal ini telah melahirkan suatu pertanggungjawaban bagi negara Amerika Serikat. Amerika Serikat bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada Laos atas perbuatannya tersebut. Bentuk pertanggungjawaban yang telah diberikan oleh Amerika hanya mencakup compensation dan satisfaction, sedangkan tanggung jawab secara restitusi tidak lah efektik di implementasikan oleh Amerika Serikat terhadap Laos, sehingga jika dilihat dari tanggungjawab yang diberikan Amerika Serikat belum sepenuhnya tercapai. Disarankan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab atas tindakan penggunaan bom cluster semestinya Amerika Serikat meratifikasi Konvensi on Cluster Munition sehingga tanggung jawab yang diberikan dapat sepenuhnya tercapai sehingga Amerika tidak bertanggung jawab sebatas moral obligation. selanjutnya Amerika menyelesaikan pemberian remedi restitusi, kompensasi, dan satisfaction secara efektif dan efisien.]]>
