Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 2: Mei 2021"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN MUSYAWARAH (BAMUS) NAGARI DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN NAGARI (DI KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT) ]]>
<![CDATA[Indah Indah]]>;
<![CDATA[M. Nur Rasyid]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peraturan Daerah Kab. Pasaman Barat No 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari mengatur mengenai pelaksanaan Nagari. Termasuk pelaksanaan Lembaga-lembaga yang ada di dalam suatu Nagari yaitu Badan Musyawarah (Bamus) Nagari. Suatu lembaga penyalur aspirasi masyarakat, pengawas kinerja Wali Nagari dan merumuskan suatu Peraturan Nagari bersama dengan Wali Nagari. Namun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bamus Nagari dinilai masih kurang efektif dalam pembuatan Peraturan Nagari dan dalam Menyerap aspirasi Masyarakat. Salah satu kesulitan yang dihadapi pihak Bamus Nagari dalam membuat suatu Peraturan Nagari yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan dari pihak Bamus Nagari dan tidak adanya ahli khusus yang memang menangani masalah Pembuatan Peraturan Nagari. Kemudian masalah Dana juga merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi pihak Bamus Nagari, karena tidak ada Dana untuk turun kelapangan dan dana transportasi khusus untuk Bamus Nagari. Sehingga menyulitkan Bamus Nagari dalam mengoptimalkan kinerja dari Bamus Nagari. Kata Kunci : Bamus Nagari, Nagari, Wali Nagari]]>
<![CDATA[PENGATURAN DAN PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGOLAAN PANAS BUMI OLEH PENANAMAN MODAL ASING (Suatu Penelitian pada PT.SMGP di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara) ]]>
<![CDATA[Aisyah Tri Putri Nasution]]>;
<![CDATA[Nurdin MH]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam peraturan dan pelaksanaan Corporate Social Responsibilty dalam pengolaan panas bumi oleh penanaman modal asing berdasarkan ketentuan hukum internasional dan nasional Indonesia tentang bagaimana selayaknya aturan tersebut berlaku. Namun fakta yang ditemukan di lapangan perusahaan belum melaksanakan kewajibannya dibidang CSR dan tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat tidak sesuai dengan aturan yang tertera dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, aturan pelaksanaan PP No. 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan juga ISO 26000. Sepatutnya Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Sumatera Utara, dan dinas terkait senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR sehingga tepat sasaran, berhasil guna mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilingkar perusahaan.Kata Kunci : Pengaturan dan Pelaksanaan CSR, Panas Bumi, Penanaman Modal Asing]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN ]]>
<![CDATA[M. Raihan S]]>;
<![CDATA[Husni Jalil]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Terbentuknya UU No. 23 Tahun 2014 mengatur Pemerintah Daerah, telah melahirkan bagian tenaga ahli di bagian pertambangan mineral dan batubara diatur Pemerintah Daerah, awalnya Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang awal diberi kewenangan akan memberikan izin kelola pertambangan. mengingat UU No. 3 Tahun 2009 mengenai Mineral dan Batubara. Eksplorasi ini berarti melihat pengaturan sah yang diidentifikasi dengan menambang otoritas dewan dengan Pemerintah inti dan Pemerintah Provinsi. Penelitian ini dengan menggunakan teknik Yuridis Normatif. Metodologi yang diambil dalam makalah ini adalah metodologi hukum dimana UU No. 24 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, UU No. 03 Tahun 2020 Mineral dan Batubara, dan UU No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertanggungjawaban negara yang tersusun di UU No. 32 Tahun 2009 Mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan kewenangan pengelolaan pertambangan kepada Pemerintah Daerah untuk mempermudah kewenangan terhadap pengelolaan.Kata Kunci : Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah, Kewenangan, Pertambangan, Mineral dan batubara]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGUPAYAAN PEMBERSIHAN SAMPAH ANTARIKSA (SPACE DEBRIS) DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Cut Desry Chairunnisa]]>;
<![CDATA[Rosmawati Rosmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban baik dari pihak negara pemilik sampah antariksa maupun negara peluncur, upaya dari masing-masing negara dalam membersihkan sampah antariksa dan kendala yang dihadapi terkait hal tersebut. Hasil analisis pada penelitian ini di dapati bahwa beberapa negara menjadi salah satu pelaku di dalam kepemilikan sampah antariksa, baik dari bekas bagian dari suatu roket, satelit bekas maupun satelit yang sengaja di hancurkan melalui uji senjata. Beberapa sampah antariksa yang menimbulkan permasalahan ada yang dapat diselesaikan dengan negara yang bersangkutan tetapi ada pula yang tidak diselesaikan karena negara bersangkutan tidak berfikir hal tersebut membahayakan bagi negaranya. Upaya di dalam pembersihan sampah antariksa sudah ada, tapi banyak di antaranya terhambat oleh biaya yang besar maupun pihak yang tidak setuju karena dianggap tidak ramah lingkugan. Disarankan agar setiap negara bersama-sama memikirkan penanggulangan upaya pembersihan sampah antariksa yang efektif, tidak menggunakan biaya yang besar serta tidak merusak lingkungan, baik di ruang angkasa maupun di bumi.Kata kunci: Tanggung Jawab Negara, Sampah Antariksa.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Reza Kausar]]>;
<![CDATA[M. Gaussyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengaturan tentang kedudukan suatu lembaga negara yang diatur oleh undang-undang haruslah bersumber dari UUD 1945 dan norma yang terkandung didalamnya haruslah jelas. Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang kedudukannya rendah tidak boleh kontradiksi dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun, dalam kenyataannya pengaturan tentang Wakil Menteri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak tertulis secara jelas kedudukan Wakil Menteri dan masih terjadinya pertentangan norma hukum. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan Wakil Menteri pada Struktur Kementerian serta Sistem Ketatanegaraan. Skripsi ini memakai metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Wakil Menteri belum sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian bertentangannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dengan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara.Kata Kunci : Kedudukan Wakil Menteri, Sistem Ketatanegaraan, Interpretasi]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ATURAN ELECTORAL THRESHOLD (AMBANG BATAS) PADA PASAL 90 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH DAN PASAL 414 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Cut Meidisha G]]>;
<![CDATA[Eddy Purnama]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang ambang batas partai politik untuk menjadi peserta pemilu dan ikut konversi perolehan kursi legislatif. Aturan ambang batas Electoral Treshold dan Parliementary Treshold yang diatur pada kedua undang-undang tersebut berbeda dari aspek keberlakuannya, sehingga ini dapat menimbulkan permasalahan terkait dengan singkronisasi norma hukum yang mengatur tentang syarat ambang batas tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan alasan adanya perbedaan ketentuan ambang batas antara kedua aturan tersebut dan penyebab ketentuan ambang batas pada Pasal 90 UUPA tidak diberlakukan kepada Partai Nasional.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Electoral Treshold dalam UUPA dan Parliementary Treshold dalam UU Pemilu memiliki perbedan karena pembentukan kedua ketentuan tersebut dipengaruhi oleh realitas politik yang berbeda. Ketentuan Electoral Treshold dalam UUPA tidak berlaku terhadap Partai nasional karena konstruksi norma Pasal 90 UUPA berkedudukan sebagai lex specialist sehingga keberlakuannya bersifat khusus hanya untuk entitas politik lokal di Aceh.Kata Kunci : Electoral Treshold, Partai Politik Lokal, Partai Politik Nasional.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA KEWARGANEGARAAN DALAM UPAYA NEGARA MENGEKSTRADISI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Tinjauan Yuridis Berdasarkan Konvensi Internasional UNCAC) ]]>
<![CDATA[Savira Farsha Saibi]]>;
<![CDATA[Mahfud Mahfud]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan problematika kewarganegaraan dalam ekstradisi yang ditinjau berdasarkan konvensi internasional UNCAC dan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan negara untuk tetap dapat memberantas para koruptor yang melarikan diri ke luar negeri dan mengganti kewarganegaraannya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun terdapat solusi dalam UNCAC terkait permasalahan kewarganegaraan dalam ekstradisi namun tetap ditemukan kesulitan-kesulitan dikarenakan praktik dalam tiap negara itu berbeda. Sehingga negara dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting dalam berupaya untuk mewujudkan ekstradisi bagi pelaku korupsi. Seperti membuat perjanjian bilateral, Mutual Legal Assistance, meminta bantuan Interpol ataupun dengan melakukan disguised extradition yang tetap sesuai dengan aturan UNCAC. Disarankan perlu adanya regulasi baru terkait praktik esktradisi dalam hal batasan kewarganegaraan serta memperjuangkan SP3 di forum internasional. Dan juga diharapkan pemerintah dapat merevisi UU dalam BLBI terkait kapasitas personal asing khususnya di bidang perbankan.Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Ekstradisi, Kewarganegaraan, UNCAC.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (Suatu Penelitian di Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh) ]]>
<![CDATA[Ika Oktaviani]]>;
<![CDATA[Iskandar A. Gani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini untuk mengkaji implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan, hambatan dalam mengimplementasikannya, serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikannya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah terlaksana namun kurang efektif. Penyebabnya karena adanya faktor hambatan diantaranya, kurangnya pengawasan dan tidak adanya lahan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di perumahan kumuh. Disarankan kepada pemerintah untuk merevisi qanun tersebut yaitu menghapuskan isi pasal 44 angka 1 huruf h karena pemerintah tidak akan bisa melakukan penyediaan lahan karena keterbatasan lahan dan dana yang tersedia.Kata Kunci: Pemerintah, Perumahan, Permukiman, Kumuh.]]>
<![CDATA[COMPARISON OF LEGAL SOCIAL SECURITY PROTECTION ON MIGRANT WORKER IN INDONESIA AND MALAYSIA ]]>
<![CDATA[Nelly Zarnida]]>;
<![CDATA[Eka Kurniasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This thesis examines the comparison of social security protection for migrant workers in Indonesia and Malaysia, by looking at the current law. This research uses normative legal research or also known as library research, in which to achieve the objectives of this study an analysis of both countries law and international legal instruments is carried out. The results of this study found that since early 2019 the Malaysian government has provided social security for foreign workers under a government organization, namely Social Security Organization (SOCSO), while Indonesia has already enacted a social security protection for foreign workers under a government organization, namely Social Security Organizing Agency (BPJS) in 2011. From this research it is also found that Indonesia has similarities and differences in legal arrangements regarding social security for foreign workers, namely placing social security for Migrant workers under state organizations, and equally not providing pension security to foreign workers.Keyword: Social security protection, Socso, Bpjs]]>
