cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 4: November 2022" : 6 Documents clear
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN FORMIL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR: 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020) Syauqan Abrar; Eddy Purnama
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian dilakukan untuk menjelaskan tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 dan mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUUXVIII/2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan dalam tenggat waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Akibat hukum dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yakni melarang pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis terkait aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang cipta kerja hanya berlaku pada level undang-undang, tetapi tidak pada level kebijakan yang lebih teknis.Disarankan agar terwujudnya putusan yang baik terhadap Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi dalam memutus sebuah perkara harus memiliki ketegasan terhadap berlaku atau tidak berlakunya suatu undang-undang. Kata Kunci: Kewenangan. Mahkamah Konstitusi, Pengujian Formil
PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI AKIBAT DAMPAK NEGATIF KEGIATAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI GAMPONG JAWA KOTA BANDA ACEH Yunizar Yunizar; Ilyas Ismail
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 26 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa “Pemerintah Kota memberikan kompensasi kepada setiap orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan di TPS, TPST dan TPA”. Kompensasi tersebut dapat diberikan dalam bentuk relokasi, pemulihan kualitas lingkungan, biaya Kesehatan dan pengobatan, dan dukungan terhadap kegiatan sosial masyarakat. Pada kenyataannya, pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak di Gampong Jawa masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi diberikan dalam bentuk penyaluran biogas gratis dan pembebasan biaya retrebusi, serta pelayanan kesehatan berupa program BPJS Kesehatan dan Rumoh Gizi Gampong. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian kompensasi yaitu faktor yuridis, pengaturan dalam qanun yang kurang lengkap dan belum ada peraturan pelaksana dalam bentuk peraturan walikota. Faktor penghambat lain adalah faktor empiris, tidak ada upaya hukum yang dilakukan masyarakat penerima dampak dan kurangnya inisiatif pengelola TPA. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membentuk Peraturan Walikota tentang tata cara pemberian kompensasi dan melakukan analisis kepastian dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan di TPA Gampong Jawa. Kata Kunci: dampak negatif, kompensasi, pemerintah kota, TPA.
LOCKDOWN IN INTERNATIONAL TRADE A NORMATIVE JURISDICTION BASED ON UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) 1980 Djody Riktian Morajaya; M. Putra Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract-This research aims to explain the relationship between the rules in the CISG 1980 and the lockdown in relation to international trade during the Covid-19 pandemic. Then also find solutions for parties who experience problems when conducting international trade transactions during the lockdown. The research found that there are no special rules in the CISG that regulate international trade during a pandemic. Besides that, the pandemic cannot be used as an absolute reason for filing an exception. Re-negotiation on the basis of pandemic is a step that the parties can take before bringing it to a dispute resolution forum. It is recommended that CISG issue legal instruments such as legal guides that provide directions to carrying out international sale of goods during this Covid-19 pandemic and the parties should include force majeure or hardship clauses based on matters agreed upon by the parties.Keywords: CISG; Covid-19 pandemic; lockdown. 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN ACEH BESAR Zumarni Zumarni; Saifuddin Saifuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Di Indonesia kasus pelecehan seksual sudah berada pada tahap darurat pelecehan seksual karena angka pelecehan seksual setiap tahunnya selalu mengalami angka kenaikan yang sangat ekstrim. Hal ini tidak hanya menggambarkan angka kasus pelecehan seksual yang semakin meningkat tetapi juga kegagalan penegakan hukum pada kasus pelecehan seksualPenyusunan skripsi ini, bertujuan buat mengenali aspek apa saja yang melatarbelakangi peningkatan angka pelecehan intim terhadap anak terus menjadi bertambah di Kabupaten Aceh Besar dengan memakai optik Soerjono Soekanto. Tidak hanya itu buat mengenali penerapan dari Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014mengenai pelecehan intim terhadap anak dalam realitas. Tata cara riset ini memakai riset hukum kualitatif. Pendekatan nondoctrinal ataupun empirk, memfokuskan kajiannya terhadap hukum selaku seperangkat kenyataan, seperangkat Aksi serta seperangkat sikap. Hasil penelitian bahwa dari segi faktor hukumnya, Qanun Jinayah dalam hal pelaksanaan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual masih belum mencapai efek jera jika dibandingkan dengan KUHP. Faktor aparatur penegakan hukum, belum memenuhi peran perannya. Faktor sarana dan fasilitas masih belum terpenuhi sebagaimana mestinya. Pelaksanaan Qanun Aceh Tentang Jinayat Tehadap Pelecehan Seksual mengakomodir penuh tata pelaksanaan penghukuman namun tidak mendukung perlindungan korban kekerasan seksual.Disarankan menghapus atau merivisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat dengan mengisi didalam Qanun tersebut tentang penghukuman yang lebih tegas dan juga pembuktian yang mudah dilakukan oleh aparat penegakan hukum. Pendirian posko posko pengaduan dan juga posko untuk rehabilitasi terhadap korban pelecehan seksual di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Melakukan penyuluhan terhadap pelecehan seksual ke masyarakat bukan hanya di aparatur desa saja tapi pemerintah terkait harus turun langsung kedalam masyarakat.
KEDUDUKAN PASAL 65 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMILUKADA Muhammad Fajar Hendrawan; Zainal Abidin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 65 (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwasanya: “Gubernur/Wakil Gubernur,bupati/wakil bupati, serta walikota/wakil walikota ditentukan dalam satu pasangan secara langsung oleh masyarakat tiap 5 (lima) tahun sekali.” Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan Pasal 65 ayat (1) UUPA setelah direvisinya UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pemilukada serta implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilukada terhadap pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Aceh. Metode yang dipergunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Hasil studi memperlihatkan bahwasanya posisi UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh adalah suatu produk hukum Pemerintahan Aceh yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan menjadi lex specialis bagi Pemerintahan Aceh dalam menyelenggarakan pemilukada pada tahun 2022, dikarenakan sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2017. Implikasi setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pemilukada terhadap pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Aceh dengan legal formal, kepemimpinan Aceh pada saat itu kosong, namun jika diisi sebagai Penjabat Gubernur maka pengisian jabatan tersebut tidak sah, dikarenakan Pasal 65 ayat (1) UUPA masih dapat dilaksanakan oleh Aceh, sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus serta pelimpahan wewenang secara desentralisasi asimetris yang tidak dimiliki oleh beberapa daerah yang lain. Disarankan agar Pemerintah Indonesia memperhatikan kekhususan yang dimiliki oleh Aceh terutama terkait pemilukada, dan Pemerintah Aceh agar lebih kuat dalam mengawal UUPA, agar kewenangan atau kekhususan yang terdapat dalam UUPA dapat terlaksana dengan maksimal.
PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TERHADAP MASUKNYA ROKOK TANPA PITA CUKAI DI KOTA BANDA ACEH Imam Mauzal; Basri Effendi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 82 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan menyebutkan bahwa pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pengawasan atau pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor sebagaimana ditunjuk oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01.2014 tentang tata organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas pokok berkaitan dengan lalu lintas barang masuk dan keluar daerah kepabeanan, namun pada kenyataannya pejabat bea dan cukai belum optimal melakukan pengawasan sehingga masih banyaknya rokok tanpa pita cukai yang masuk ke Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap masuknya rokok tanpa pita cukai di Kota Banda Aceh, kendala-kendala yang dihadapi Bea dan Cukai, dan upaya hukum yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap masuknya rokok tanpa pita cukai di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap peredaran rokok tanpa pta cukai belum dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan kerugian negara. Disarankan kepada Bea dan Cukai agar membina dan mengawasi secara aktif terhadap penyeludupan dan peredaran rokok tanpa pita cukai di Kota Banda Aceh, meningkatkan edukasi tentang bahaya rokok tanpa cukai pita cukai dan menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku peredaran dan penyeludupan rokok tanpa cukai

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue