cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 1: Februari 2023" : 10 Documents clear
Pemenuhan Hak Transgender Berdasarkan Teori Keadilan Feminis Seyla Benhabib Soraya Ilza; Roslaini Ramli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan apa dasar hukum pemenuhan hak transgender, apakah transgender sudah diperlakukan secara adil berdasarkan teori Keadilan Feminis Seyla Benhabib dan upaya yang di lakukan oleh Transgender dalam memperjuangkan haknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak transgender masih belum sepenuhnya terpenuhi, hal ini dikarenakan transgender masih dianggap sebagai kaum liyan yang seharusnya dibasmi. Sehingga dalam menangani permasalahan-permasalahan transgender, negara maupun masyarakat gagal menempatkan dirinya di posisi transgender yang mengakibatkan solusi yang diberikan tidak responsif. Dari pihak transgender sendiri sudah berupaya untuk mengupayakan hak-hak mereka terpenuhi, namun kembali lagi mereka dipersulit dalam mengurus proses administrasi karena ekspresi diri mereka. Disarankan alangkah baiknya, jika kita melihat permasalah transgender, para pihak dapat memposisikan diri mereka pada posisi transgender. Sehingga dapat memahami persoalan-persoalan transgender ini sebagai     orang-orang yang termarginalisasi.Kata Kunci: Pemenuhan Hak, Transgender, Feminis Seyla Benhabib.
KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENGELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Arju Amalul Alfi; M. Nur
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan mengkaji kewenangan Pemerintah Aceh dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang diatur dalam pasal 173A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak berlaku untuk daerah Provinsi yang memiliki ketentuan khusus, namun ketentuan tersebut berdasarkan kenyataan tidak terlaksana sepenuhnya terhadap Provinsi Aceh. Disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk dapat memberikan kewenangan serta mengakui ketentuan khusus tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Aceh. Hal ini diharapkan mempermudah dan memaksimalkan hasil pertambangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh.Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah Aceh, Pengelolaan, Tambang, Mineral dan Batubara.  Abstract  - This study aimed to examine the authority of Aceh Government to manage mineral and coal mining under Law No. 3 of 2020 regarding Law No. 4 of 2009 of Mineral and Coal Mining in the administration of mineral and coal mining in Aceh Province Amendments. The study’s findings indicated that the authority specified in Article 173A of Law Number 3 of 2020 regarding Law Number 4 of 2009 of Mineral and Coal Mining Amendments does not apply to provinces with special provisions; however, in Aceh Province, these provisions must be implemented entirely based on current affairs. The Central Government is recommended to grant authority and recognise special provisions for the mineral and coal mining administration in Aceh. This is anticipated to facilitate and optimise mining outcomes for the well-being of the Acehnese populace. Keywords: Authority, Aceh Government, Administration, Mining, Mineral and Coal.
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBINA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA Tira Fathimah; M. Gaussyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Kenyataannya dalam menjalankan perannya sebagai Kepala Desa dan Pemerintah Desa belum maksimal dalam melaksanakan fungsi pembinaan ketentraman dan ketertiban, termasuk dengan hiburan hajatan masyarakat, yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Perda Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Desa kurang efektif dalam menjalankan kewenangannya, hal ini dapat dilihat di lapangan, dimana masih ada beberapa pelanggaran dilakukan oleh masyarakat setempat seperti menghidupkan musik hingga larut malam dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada yaitu di atas pukul 22.00 WIB. Kata Kunci : Ketentraman, Ketertiban, Masyarakat Desa, Pembinaan, Pemerintah Desa. Abstract  – In carrying out his duties, the Village Head is authorized to foster peace and oerder in the village community. In fact, in carrying out their roles as village Heads and Village Government, they have not been maximal in carrying out the function of fostering peace and order, including entertainment for community celebrations, which is as Regulated in Article 19 of the Langkat Regency Regional Regulation Number 8 of 2019 concerning the implementation of public order and public peace. In this case, the Village Government is less effective in carrying out is authority, this can be seen in the field, where there are still several violations committed by the local community such as turning on music until late at night and not in accordance with existing regulations, namely at 22.00 WIB. Keywords  : Peace, Order, Village Community, Coaching, Village Government.
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI KOTA BANDA ACEH Munawar Khalil; Basri Effendi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 95 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah bahwa pajak ditetapkan dengan peraturan daerah, dengan hal ini ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. awal tahun 2020 terjadinya pandemi yang menggangu pelaksanaan pemungutan pajak hotel. penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak hotel serta upaya kebijakan pemerintah pada masa pandemi terjadi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian ini pelaksanaan pemungutan pajak hotel selama pandemi dilakukan sesuai dari Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, dalam pelaksanaannya terdapat halangan seperti wajib pajak melakukan kecurangan, pajak terutang tak dibayar dan kurangnya kesadaran hukum. Kebijakan diberikan kelonggaran terhadap denda pajak dan dapat telat bayar. Upaya yang dilakukan pemangan tapping box, sosialisasi dan pendataan. Diharapkan kepada BPKK untuk memperluas pemasangan tapping box, sosialisasi, dan mengevaluasi pendataan wajib pajak. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pemungutan, Pajak Hotel, Pandemi, Banda Aceh. Abstract  - Article 95 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies states that taxes are determined by regional regulations, with this the stipulation of the Banda Aceh City Qanun Number 6 of 2011 concerning Hotel Taxes. In early 2020 there was a pandemic that disrupted the implementation of hotel tax collection. This study aims to understand how the implementation of hotel tax collection and government policy efforts during the pandemic occurs. This research uses empirical law method. The results of this study the implementation of hotel tax collection during the pandemic was carried out according to the Qanun of Banda Aceh City Number 6 of 2011 concerning Hotel Taxes, in its implementation there were obstacles such as taxpayers committing fraud, unpaid taxes owed and lack of legal awareness. The policy is given concessions on tax penalties and can be late in paying. Efforts are being made to implement the tapping box, socialization and data collection. It is hoped that BPKK will expand the installation of tapping boxes, socialize, and evaluate taxpayer data collection.Keywords : Implementation, Collecting, Hotel Tax, Pandemic, Banda Aceh.
PENGATURAN AMBANG BATAS PRESIDEN (PRESIDENTIAL THRESHOLD) BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Imam Buchari; Andri Kurniawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Adapun tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui pengaturan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah sesuai dengan hak asasi manusia dan implikasi penerapan presidential threshold terhadap hak politik warga negara dan partai politik. Penggunaan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum berupa pengkajian peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dalam pandangan hak asasi manusia terlihat belum sejalan dengan amanat konstitusi, karena setiap orang berhak memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan, termasuk hak memilih dan dipilih. Mengenai implikasi dari kebijakan ambang batas Presiden ini berpeluang mereduksi hak warga negara khususnya hak politik, juga menghambat hak-hak partai politik kecil yang relatif rendah suara di parlemen, bahkan seperti partai baru saja yang telah sah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilu juga mengalami hambatan dalam mengusung calon Presiden pada pemilu sebelumnya.Kata Kunci : Presidential threshold, Pemilihan umum  Abstract - The purpose of this writing is to find out the presidential threshold arrangement in Law Number 7 Year 2017 is in accordance with human rights and the implications of the application of the presidential threshold on the political rights of citizens and political parties. The use of normative juridical research methods is legal research in the form of an assessment of laws and regulations. The results of the study show the setting of the presidential nomination threshold in the view of human rights does not seem to be in line with the constitutional mandate, because everyone has the right to have the same opportunity to occupy positions in government, including the right to vote and be elected. Regarding the implications of the presidential threshold policy, it is likely tto reduce the rights of citizens, especially political rights, as well as hinder  the rights of small political parties that have relatively low votes in parliament, even as new parties that has been legally announced by the Election Commission as election participants have also experienced obstacles in carrying presidential candidates in previous elections.Keywords : Presidential threshold,  Pemilihan umum
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ASET PEMERINTAH GAMPONG DI KOTA BANDA ACEH (Suatu Penelitian Terhadap Pengumpulan Data Yuridis Pendaftaran Tanah) Fitrah Ramadhan; Abdurrahman Abdurrahman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan pengumpulan data yuridis dalam pendaftaran tanah aset pemerintah gampong di Kota Banda Aceh, menjelaskan hambatan pengumpulan data yuridis dan untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengumpulan data yuridis dalam pendaftaran tanah aset pemerintah gampong dilakukan penyelidikan riwayat status tanah dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis. Keterangan saksi atau pernyataan yang kadar kebenaranya oleh panitia A dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak. Adapun hambatan-hambatan dalam pengumpulan data yuridis ialah tidak ada landasan yang kuat berupa bukti tertulis, tidak ada lagi saksi yang mengetahui benar riwayat tanah dan tidak ada hak-hak lama diatas tanah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengumpulan data yuridis bagi gampong yang tidak memiliki bukti kepemilikan/penguasaan maka gampong yang bersangkutan harus membuat surat keterangan gampong sebagai pengganti bukti tertulis kepemilikan. Disarankan dalam pengumpulan data yuridis pendaftaran tanah terhadap tanah yang tidak memiliki bukti tertulis. Pejabat Kantor Pertanahan untuk lebih teliti cermat dan seksama pada saat pemeriksaan berkas guna untuk menjamin kepastian hukum.Kata Kunci: Pelaksanaan, Pendaftaran Tanah, Aset Pemerintah Gampong. Abstract - This study aims to explain the implementation of juridical data collection in the registration of village government land assets in Banda Aceh, explain the obstacle in collecting juridical data, and understand efforts taken to overcome the obstacle. Results of this study show that the collection of juridical data in the registration of village government land assets is conducted through an assessment of the history of land status supported by evidence regarding the existence of the rights in the form of written evidence. Witness statement or statement in which truth content is deemed sufficient by Committee A to register for a right, of a right holder. The obstacles in collecting juridical data are there is no firm foundation in form of written evidence, there is no witness who knows well about the history of land status and there are no former rights over the land. Efforts have been taken to resolve the obstacle in juridical data collection for the village that does not hevidencedent of ownership/control over the land, then the concerned village should issue a statement letter as a substitute for written evidence of ownership. It is suggested in the process of collecting juridical data on land registration, particularly on lands that do not have written evidence. Officials at Land Agency to be more careful and thorough during the examination of documents to ensure legal certainty.Keywords: Implementation, Land Registration, Village Government Asset.
IMPLEMENTASI TENTANG KETENTUAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KOTA BANDA ACEH Riska Nazillah Syaputri; Zainal Abidin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Penelitian ini mejelaskan bagaimana pemenuhan hak atas identitas anak dan apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pemberlakuan ketentuan tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Penelitian dalam studi ini menerpakan  yuridis empiris, dimana peneliti mengeksplorasi aturan hukum dengan keaadan yang sebenarnya dalam lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan hak atas identitas anak dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh sudah terlaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan Pemendargi No. 2 Tahun 2016, hal tersebut dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh melakukan upaya internal dan eksternal dalam mendukung terlaksananya KIA. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pemberlakuan KIA di Kota Banda Aceh berasal dari faktor sumber daya manusia yang masih terbatas, kurangnya dukungan dari Dinas Pendidikan, DPRA dan Dinas lainnya. Faktor masyarakat faktor orang tua/keluarga serta faktor peraturan yang tidak memiliki sanksi tegas. Kata Kunci: Implementasi, Kartu Identitas Anak, dan Konvensi Hak Anak,    Abstract - This research explains the fulfillment of the right to identity of children and the factors that hinder the implementation of provisions regarding the Child Identity Card (KIA) in the jurisdiction of Banda Aceh. This study applies a juridical-empirical approach, where researchers explore legal regulations in the actual field conditions. The results of this research show that the fulfillment of the right to identity of children in the jurisdiction of Banda Aceh has been implemented properly and in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 2 of 2016. The Government of Banda Aceh, in collaboration with the Department of Population and Civil Registration of Banda Aceh, has undertaken internal and external efforts to support the implementation of KIA. The factors hindering the implementation of KIA in Banda Aceh include limited human resources, lack of support from the Department of Education, DPRA, and other agencies. The factors also include the attitudes of parents/families and the lack of strict sanctions in the regulations. Keywords : Implementation, Child Identity Card, and Convention on the Rights of the Child.
PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DALAM KAITANNYA DENGAN PENATAAN RUANG WILAYAH ACEH TIMUR (Suatu Penelitian di Kota Idi Rayeuk ) Rina Ridara; Suhaimi Suhaimi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penataan PKL yang menggunakan ruang milik jalan di Kota Idi Rayeuk, menjelaskan solusi yang diberikan pemerintah kepada PKL dan penegakan hukum terhadap PKL yang memanfaatkan ruang milik jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan ruang milik jalan yang dilakukan oleh PKL dibeberapa ruas jalan yang terdapat di Kota Idi Rayeuk dalam menjalankan aktivitasnya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana  dituangkan dalam Surat Himbauan Bupati tentang lokasi bagi PKL. Regulasi tersebut menjadi salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah, yaitu berupa penetapan lokasi dan waktu yang diperbolehkan berjualan. Penegakan hukum yang telah dilakukan yaitu dengan memberikan sanksi administratif berupa teguran secara lisan dan tertulis, selain teguran sanksi lain yang diberikan yaitu berupa penertiban PKL seperti penyitaan barang dagangan. Disarankan Pemerintah dalam proses perancangan dan penyusunan tata ruang harus ikut mempertimbangkan lokasi yang strategis bagi PKL, baik yang dituangkan dalam RTRW maupun RDTR Kota Idi Rayeuk. Dan perlunya dukungan Pemerintah untuk aparat penegak hukum dengan memberikan fasilitas yang memadai agar kinerja aparat penegak hukum dapat berjalan dengan baik dan efektif.Kata Kunci: Pemanfaatan Ruang, Pedagang. Abstract  - This research aims to analyse the arrangement of street vendors which use road-owned space in Idi Rayeuk City, explicate the solutions provided by the government to the street vendors and the mechanism of law enforcement towards the street vendors which use road-owned space. The results showed that the use of road-owned space by street vendors on several roads in Idi Rayeuk City in conducting their activities was in accordance with the rules set by the government, as stated in the Regent's Appeal Letter regarding the location for street vendors.  The regulation is one of the solutions provided by the government, namely in the form of determining the location and time allowed to sell.  Law enforcement that has been carried out is by giving administrative sanctions in the form of verbal and written warnings, in addition to other sanctions given in the form of controlling street vendors such as confiscation of merchandise. It is recommended that the government in the process of designing and compiling spatial planning must take into account the strategic location for street vendors, both as outlined in the RTRW and RDTR of Idi Rayeuk City.  And the need for government support for law enforcement officers by providing adequate facilities so that the performance of law enforcement officers can be well conducted and become more effective.Keywords: Utilization, Vendors.
KEWENANGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MELAKUKAN PENUNDAAN SEMENTARA PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MASJID DI KABUPATEN BIREUEN Iskandar Zulkarnaini; Yanis Rinaldi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Sekelompok orang menolak pembangunan masjid di Kabupaten Bireuen, dan atas dasar itu DPMPTSP melakukan penghentian sementara pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan/PBG, tanpa berkoordinasi dan konfirmasi kepada pihak panitia pembangunan masjid. Kewenangan DPMTSP melakukan penundaan sementara pelaksanaan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung Mesjid yaitu sesuai dengan tugas yang dimilikinya terkait Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pengembangan investasi, promosi, dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip kepastian, keamanan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan simplifikasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pemberian sanksi penundaan sementara pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan masjid hanya diberikan bagi pemilik bangunan yang tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan dalam peraturaan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa penundaan sementara pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan Mesjid seharusnya dilakukan yaitu menggugat Keputusan DPMTSP Kabupaten Bireuen ke PTUN, melawan alasan hukum penundaan sementara DPMTSP Kabupaten Bireuen, menunjukkan adanya kerugian material dan immaterial akibat penundaan sementara tersebut, dan membuktikan bahwa pendirian Mesjid Taqwa memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kata Kunci : Kewenangan, DPMTSP, Izin Bangunan.  Abstract - A group of people rejected the construction of a mosque in Bireuen Regency, and on that basis the DPMPTSP temporarily suspended the implementation of the Building Permit/PBG, without coordinating and confirming with the mosque construction committee. The authority of DPMTSP is to temporarily postpone the implementation of granting Mosque Building Approvals, namely in accordance with its duties related to Governance and Development in the field of investment development, promotion, and licensing and nonlicensing services in an integrated manner with the principles of certainty, security, coordination, integration, synchronization, transparency and simplification based on the applicable laws and regulations. However, in imposing a temporary suspension of sanctions for the implementation of granting a mosque building permit, it is only given to building owners who do not meet the administrative requirements stipulated in statutory regulations. Settlement of the dispute over the temporary delay in granting the mosque building permit should be carried out, namely by suing the Bireuen District DPMTSP Decision to the PTUN, against the legal reasons for the temporary delay of the Bireuen District DPMTSP, showing material and immaterial losses as a result of the temporary delay, and proving that the establishment of the Taqwa Mosque fulfills administrative requirements determined by the Regional Government. Keywords: Authority, DPMTSP, Building Permit
IMPLEMENTASI HAK INTERPELASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN HUKUM ACARA JINAYAH M. Faza Adhyaksa; Mirja Fauzul Hamdi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat 2 menjelaskan Hak Interpelasi adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.Hak interpelasi pernah digunakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2014-2019 terkait dengan beberapa kebijakan dan aturan baru yang dikeluarkan oleh gubernur Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, DPRA menggunakan hak interpelasi terkait penerbitan Pergub terhadap gubernur Aceh, urgenitasnya adalah didalam Pergub Nomor 5 Tahun 2018, pasal 30 mengatur hukuman cambuk dilakukan di tempat tertutup (rutan/lapas), hal ini bertentangan dengan penjelasan Qanun Nomor 7 Tahun 2013, pasal 262 dimana hukuman cambuk dilakukan ditempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Gubernur memberikan penjelasan penerbitan Pergub tersebut hanya sebagai peraturan pelaksana Qanun saja. Secara hierarki, kedudukan Perda Provinsi (Qanun) lebih tinggi dari Pergub, apabila Pergub bertentangan dengan Qanun maka Pergub tersebut batal demi hukum. DPRA juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Dalam putusannya, MA menolak permohonan gugatan atau uji materi yang diajukan DPRA, karena menurut MA jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Qanun Aceh, maka DPRA dapat menggunakanHak Interpelasi sesuai dengan mekanisme pengawasan yang diatur dalam UUPA.Kata Kunci : Implementasi Hak Interpelasi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Hukum Jinayah. Abstract -  Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government Article 106 paragraph 2 explains the right of Interpellation is the right of the Provincial Regional House of Representatives to request information from the governor regarding important and strategic provincial government policies and has a wide impact on the life of society and the state. used by the Aceh House of Representatives for the 2014-2019 period in connection with several new policies and regulations issued by the Aceh governor. Based on the results of the study, the DPRA exercised interpelaser rights related to the issuance of the Governor of Aceh to the governor of Aceh, the urgency was in Pergub Number 5 of 2018, article 30 regulating whip punishment carried out in a closed place (detention / prison), this is contrary to the explanation of Qanun Number 7 of 2013, article 262 where the punishment the whip was carried out in an open place and could be seen by the people present. The governor gave an explanation of the issuance of the Governor's Regulation only as a Qanun implementing regulation. Hierarchically, the position of the Provincial Regulation (Qanun) is higher than the Pergub, if the Pergub is in conflict with the Qanun, the Pergub is null and void. DPRA also filed a lawsuit to the Supreme Court. In its decision, the Supreme Court rejected the lawsuit request or material test submitted by the DPRA, because according to the Supreme Court if there are irregularities in the implementation of the Aceh Qanun, then the DPRA can use Interpellation Rights in accordance with the oversight mechanism regulated in the UUPA. Keywords  : Implementation of Interpellation Rights, Aceh House of Representatives, Jinayah Law.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue