cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trini Handayani
Contact Email
journal.justiciabelen@unsur.ac.id
Phone
+6285315294414
Journal Mail Official
akbarsanjaya2405@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216
Location
Kab. cianjur,
Jawa barat
INDONESIA
Journal Justiciabelen (JJ)
Published by Universitas Suryakancana
ISSN : 27743764     EISSN : 27748375     DOI : https://doi.org/10.35194/jj.v1i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal Justiciabelen (JJ) merupakan jurnal ilmiah yang dibentuk oleh Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana Pada Tahun 2020. Journal Justiciabelen (JJ) merupakan media penyebarluasan gagasan, pemikiran dan kajian konseptual di bidang ilmu hukum yang dituangkan dalam berupa artikel ilmiah, dan pertama terbit dibulan Januari 2021, dengan Vol. 01 No, 01 , dan terbitan ke dua pada Bulan Juli 2021 dengan Vol. 01 No, 02. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Journal Justiciabelen ini meliputi 1. Hukum Pidana; 2. Hukum Perdata; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi; 5. Hukum Acara Pidana; 6. Hukum Acara Perdata; 7. Hukum Islam; 8. Hukum Bisnis; 9. Hukum Lingkungan; 10. Hukum Kesehatan 11. Hukum Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 02 (2025): July" : 5 Documents clear
KOMPARASI NORMA HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN LAMA DAN BARU Ardianto, Fx Wisnu; Siregar, Rospita A
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5, No 02 (2025): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i02.5142

Abstract

ABSTRAKTransplantasi organ di Indonesia telah mengalami perubahan regulasi yang signifikan seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Artikel ini mengkaji perbandingan norma hukum terkait transplantasi organ antara kedua undang-undang tersebut dengan menitikberatkan pada aspek larangan komersialisasi, kewenangan fasilitas pelayanan kesehatan, dan penghargaan kepada pendonor. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif, artikel ini menemukan bahwa UU 17/2023 memberikan landasan hukum yang lebih rinci dan tegas, termasuk penguatan peran negara dan sanksi pidana terhadap praktik ilegal. Namun demikian, ketentuan mengenai mekanisme penghargaan terhadap pendonor masih bersifat umum dan belum operasional. Hal ini menimbulkan kekosongan norma teknis dan risiko multitafsir yang berpotensi melemahkan sistem donor organ sukarela. Artikel ini menyarankan pentingnya regulasi turunan yang lebih teknis untuk menjamin perlindungan hukum, efektivitas implementasi, dan peningkatan partisipasi publik dalam sistem transplantasi organ yang etis dan berkeadilan.ABSTRACTOrgan transplantation in Indonesia has undergone significant regulatory changes with the enactment of Law No. 17 of 2023 on Health, replacing Law No. 36 of 2009. This article examines the comparison of legal norms related to organ transplantation between the two laws, focusing on aspects such as the prohibition of commercialisation, the authority of healthcare facilities, and recognition for donors. Through a normative legal approach and comparative analysis, this article finds that Law No. 17 of 2023 provides a more detailed and stringent legal framework, including strengthened state roles and criminal penalties for illegal practices. However, provisions regarding mechanisms for rewarding donors remain general and non-operational. This creates a technical normative vacuum and the risk of multiple interpretations, which could weaken the voluntary organ donation system. This article suggests the importance of more technical derivative regulations to ensure legal protection, effective implementation, and increased public participation in an ethical and equitable organ transplantation system.
PENERAPAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM KASUS PENAMBANGAN ILEGAL DI PROVINSI JAWA BARAT Hadi, Adwi Mulyana
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5, No 02 (2025): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i02.5521

Abstract

ABSTRAK Sejumlah peristiwa penambangan illegal kerap terjadi diberbagai wilayah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan penelusuran beberapa yurisprudensi ditemukan adanya peristiwa pidana penambangan illegal sebagaimana Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi; Putusan Nomor 773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi; dan Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan hukum tindak pidana penambangan illegal di wilayah provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan ketiga putusan yang telah ada, hakim menerapkan sanksi pidana dengan mendasarkan prinsip Deterrence yang berarti menerapkan efek jera agar tidak ada orang lain yang melakukan hal serupa dengan meningkatkan lamanya masa hukuman lebih tinggi dibanding rumusan yang dinyatakan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. ABSTRACT A number of illegal mining incidents often occur in various regions rich in natural resources, including in West Java Province. Based on the investigation of several jurisprudences, it was found that there were illegal mining criminal incidents such as Decision Number 772/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi; Decision Number 773/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi; and Decision Number 774/Pid.B/LH/2020/PN.Cbi. The purpose of this research is to analyze the legal application of illegal mining crimes in the West Java province. The results showed that based on the three existing decisions, the judge applied criminal sanctions based on the Deterrence principle, which means applying a deterrent effect so that no one else will do the same thing by increasing the length of sentence higher than the formulation stated in Article 89 of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction.
IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NO. 55 TAHUN 2024: EVALUASI PENCEGAHAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI Rahmansyah, Novi; Saripudin, Iip
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5, No 02 (2025): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i02.5153

Abstract

ABSTRAK Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan di perguruan tinggi, terutama kekerasan seksual, yang mengancam keamanan dan kenyamanan civitas akademika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis terhadap regulasi, prinsip hukum, dan teori yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Meskipun regulasi telah diterbitkan, pelaksanaannya masih menemui berbagai kendala di lapangan. Diperlukan penguatan sosialisasi, pelatihan menyeluruh bagi sivitas akademika, serta penyediaan layanan pendampingan, konseling, dan mekanisme pelaporan yang aman dan terstruktur. Selain itu, prosedur penanganan kasus harus diperjelas untuk memastikan perlindungan korban dan keadilan dalam proses hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan sistemik dan berkelanjutan agar kampus menjadi ruang aman dan bebas dari kekerasan. ABSTRACT Regulation No. 55 of 2024 issued by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology is a policy response to the rising incidence of violence in higher education, particularly sexual violence, which threatens the safety and well-being of academic communities. This study aims to evaluate the implementation of the regulation using a normative juridical approach by analyzing relevant legal frameworks, doctrines, and theories. The findings reveal that universities play a critical role in preventing and responding to sexual violence on campus. Despite the existence of this regulation, its enforcement remains limited due to structural and operational challenges. There is an urgent need to strengthen awareness campaigns, conduct inclusive training for all academic stakeholders, and establish well-structured support services, including counseling and safe reporting mechanisms. Clear procedural guidelines are essential to protect victims and ensure fair legal proceedings. The study recommends systemic and sustained efforts to foster a campus environment that is safe, inclusive, and free from violence.
PRAKTIK DISKRIMINASI DAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN TERHADAP LAYANAN JASA KURIR DI APLIKASI SHOPEE Fawwaz, Aulia Fadhilah
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5, No 02 (2025): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i02.5382

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik persaingan usaha tidak sehat dalam ekonomi digital Indonesia, khususnya dugaan diskriminasi dan penyalahgunaan posisi dominan oleh PT Shopee International Indonesia dan PT Nusantara Ekspres Kilat dalam layanan kurir di platform Shopee, yang berpotensi melanggar UU No 5 Tahun 1999. Tujuan penelitian adalah menganalisis praktik diskriminasi dan penyalahgunaan posisi dominan oleh kedua perusahaan serta penyelesaian perkara oleh KPPU. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif-deskriptif berdasarkan studi kasus KPPU nomor 04/KPPU-I/2024. Hasil penelitian menunjukkan kedua perusahaan terbukti melakukan penyalahgunaan posisi dominan dan diskriminasi, namun proses hukum dihentikan setelah mereka mengajukan perubahan perilaku dan menandatangani pakta integritas. Pakta tersebut memuat pengakuan Shopee atas pelanggaran, kesediaan mengubah perilaku, serta komitmen mematuhi aturan, dengan pengawasan berkelanjutan dari KPPU. Rekomendasi menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan penegakan hukum konsisten untuk mencegah praktik serupa dan menjaga persaingan usaha sehat di Indonesia. ABSTRACT This study is motivated by the widespread occurrence of unfair business competition practices in Indonesia's digital economy, particularly allegations of discrimination and abuse of dominant position by PT Shopee International Indonesia and PT Nusantara Ekspres Kilat in courier services on the Shopee platform, potentially violating Law No. 5 of 1999. The study aims to analyze how these companies engaged in discriminatory practices and abuse of dominance, as well as the dispute resolution process by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). The research method used is normative legal research with a statutory approach and qualitative-descriptive data analysis based on the KPPU case number 04/KPPU-I/2024. Findings reveal that both companies were proven to have abused their dominant position and engaged in discriminatory practices; however, the legal process was terminated after they submitted behavior changes and signed an integrity pact. This pact includes Shopee’s acknowledgment of the violations, willingness to change behavior, and commitment to comply with applicable regulations, accompanied by ongoing supervision from KPPU. The study recommends strict supervision and consistent law enforcement to prevent similar practices and maintain healthy business competition in Indonesia.
POLITIK HUKUM BERDASARKAN KETETAPAN MPR TENTANG PEMBARUAN AGRARIA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA Gunawan, Ade
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5, No 02 (2025): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i02.5721

Abstract

ABSTRAK Pembaruan agraria sebagai suatu proses berkelanjutan menitikberatkan pada restrukturisasi penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, serta penggunaan sumber daya agraria. Proses ini dilaksanakan demi tercapainya kepastian hukum, perlindungan hak, serta pemerataan keadilan dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yakni mengungkap atau menyingkap politik hukum agraria di Indonesia dalam perkembangan kenegaraan dan tujuan kedua adalah untuk mengetahui tumpang tindih peraturan agraria karena pengaruh politik hukum yang berbeda-beda dalam perkembangan agraria di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis. Politik hukum dalam kaitannya dengan hukum agraria terutama yang berkaitan dengan reforma agraria di Indonesia mulai menggeliat sejak diterbitkan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam hal mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah bagi kepentingan masyarakat. Kemudian dalam praktiknya terdapat tumpang tindih peraturan agraria karena pengaruh politik hukum yang berbeda dalam perkembangan agraria di Indonesia. ABSTRACT Agrarian reform as a continuous process focuses on restructuring control, ownership, utilization, and use of agrarian resources. This process is carried out to achieve legal certainty, protection of rights, and equitable distribution of justice and social welfare in Indonesia. The first objective of this study is to uncover or reveal agrarian legal policy in Indonesia in the context of state development, and the second objective is to identify overlapping agrarian regulations due to the influence of differing legal policies in the development of agrarian affairs in Indonesia. This paper is written using normative legal research methodology with a historical approach. Legal policy in relation to agrarian law, especially that related to agrarian reform in Indonesia, began to emerge since the issuance of MPR Decree No. IX/MPR/2001 on Agrarian Reform and Natural Resource Management in terms of overcoming inequality in land control and ownership for the benefit of the community. In practice, there is an overlap of agrarian regulations due to the influence of differing legal policies in the development of agrarian issues in Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 02 (2025): July Vol 5, No 01 (2025): January Vol 4, No 02 (2024): July Vol 4, No 01 (2024): January Vol 3, No 02 (2023): July Vol 3, No 01 (2023): January Vol 2, No 02 (2022): July Vol 2, No 01 (2022): January Vol 1, No 02 (2021): July Vol 1, No 01 (2021): January