cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faizal Amir Parlindungan Nasution
Contact Email
faiz10march@gmail.com
Phone
+6285716172888
Journal Mail Official
jurnalnaker@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ketenagakerjaan
Published by Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan RI
ISSN : 19076096     EISSN : 27228770     DOI : 10.47198
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ketenagakerjaan (J-naker/The Indonesian Journal of Manpower) adalah publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan, Kementerian Ketenagakerjaan. J-naker bekerjasama dengan beberapa asosiasi fungsional dan profesi di bidang ketenagakerjaan dalam rangka mengembangkan publikasi ini agar menjadi wadah peningkatan kualitas kebijakan ketenagakerjaan. Kerjasama tersebut antara lain dengan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Komisariat Kementerian Ketenagakerjaan, Asosiasi Mediator Hubungan Industrial Indonesia (AMHII), Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI), Asosiasi Instruktur Pelatihan Kerja Republik Indonesia Indonesia (PILAR RI), Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia (IKAPERJASI), dan Persatuan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Komisariat Kementerian Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 17 No. 1 (2022)" : 7 Documents clear
Peluang Serapan Tenaga Kerja di Jawa Timur Setelah Pandemi Covid-19 Ilham Robbi
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 1 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i1.108

Abstract

Sejak adanya pandemi COVID-19 kondisi ekonomi dunia lesu, yang berimbas juga terhadap perekonomian Indonesia. Produk domestik bruto (PDB) mengalami minus selama pandemi ini sampai triwulan I 2021. Jawaa timur yang merupakan provinsi dengan struktur ekonomi yang kuat terdampak juga. Pada tahun 2020 PDRB jawa timur -2,39%. Struktur ekonomi jawa timur yang ditopang oleh sektor industri memberikan nilai tambah dari PDRB sektor usaha sebesar 30,69% walaupun dimasa pandemi. Disisi lain ada salah satu unsur yang dikorbankan agar usaha tetap jalan, salah satunya adalah tenaga kerja. Imbas dari COVID-19 TPT (tingkat pengangguran terbuka) meningkat di angka 5%. Tenaga yang terdampak dari PHK adalah tenaga kerja lulusan SMA. Menggunakan data SAKERNAS 2017 sebagai acuan dan sektor pekerjaan yang dibutuhkan selama dan sesudah pandemi dari kemenaker. Menggunakan metode regresi multinomial logit, tenaga kerja yang menjadi korban PHK maupun yang msih menganggur berpeluang lebih besar bekerja sebagai Tenaga tata usaha, tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan, pekerja pengolahan,kerajinan, YBDI, operator dan perakit mesin, dan sebagai buruh kasar.
Perempuan dan Penerapan Etika Feminis dalam Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Ratna Dewi Wuryandari
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 1 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i1.111

Abstract

Perempuan pekerja migran Indonesia sering dihadapkan pada masalah menjadi korban kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis. Perempuan pekerja global di mana di satu sisi memberikan sumbangan ekonomi bagi keluarga dan negara, namun di sisi lain sering dihadapkan pada ketidakmampuan dalam relasi kuasa dengan orang-orang di sekitarnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana seharusnya menempatkan posisi perempuan dalam konteks tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia yang berperspektif etika kepedulian feminis. Konstruksi sosial budaya dalam hegemoni patriarki menempatkan perempuan sebagai liyan, sebagaimana ditunjukkan oleh Simone de Beauvoir. Kebijakan Pemerintah dalam tata kelola perlindungan pekerja migran juga cenderung meliyankan mereka. Inilah permasalahan dan tantangan yang harus dikritisi agar hak perempuan pekerja migran dapat terpenuhi. Dimulai dari perubahan perspektif dalam tata kelola yang lebih mengedepankan etika kepedulian dalam etika feminis. Apabila perspektif posisi perempuan dan etika feminis dalam tata kelola perlindungan pekerja migran dapat diterapkan, diharapkan kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil refleksi dari pengalaman konkret perempuan sendiri.
Pengangguran Terdidik pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis pada Data Sakernas 2020 Axellina Muara Setyanti; Firdaus Finuliyah
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 1 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i1.118

Abstract

Pandemi Covid-19 membawa berbagai dampak pada perekonomian nasional, termasuk peningkatan pada pengangguran terdidik. Tingkat pendidikan yang tinggi tidak serta merta menghindarkan angkatan kerja terdidik dari kesulitan memperoleh pekerjaan maupun pemutusan hubungan kerja selama masa pandemi, ditunjukkan oleh peningkatan pengangguran terdidik dari 6,69% pada tahun 2020 menjadi 8,55% pada 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengangguran terdidik di Indonesia berdasarkan provinsi, tingkat pendidikan, alasan berhenti bekerja, lapangan usaha, dan status pekerjaan secara deskriptif, serta menganalisis probabilitas terjadinya pengangguran terdidik di Indonesia melalui metode regresi logistik menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional 2020. Penelitian ini menemukan secara nasional, pengangguran terdidik lulusan universitas (S1-S3) ditemukan berjumlah lebih tinggi (65,54%) dibandingkan lulusan diploma (34,46%). Provinsi dengan tingkat pengangguran terdidik yang paling tinggi adalah Jawa Barat, sebesar 32,0% dari total angkatan kerja terdidik di Jawa Barat. Alasan berhenti bekerja didominasi oleh alasan dampak pandemi (23,28%) dan sektor perdagangan ditemukan memiliki jumlah penganggur tertinggi. Berdasarkan analisis logistik ditemukan angkatan kerja yang memiliki sertifikat pelatihan, berjenis kelamin laki-laki, tinggal di pedesaan, dan bermigrasi memiliki probabilitas lebih rendah untuk menganggur selama masa pandemi.
Determinan Pengangguran Terbuka Menggunakan Pendekatan Geographically Weighted Regression di Provinsi Sumatera Utara Aida Meimela; Rita Herawaty Br Bangun
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 1 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i1.119

Abstract

Undang-undang Cipta Kerja dan pandemi Covid-19 mempengaruhui aktivitas ekonomi di Provinsi Sumatera Utara terutama ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran menggunakan pendekatan Geographically Weighted Regression (GWR) selama masa pandemi tahun 2020. Data yang digunakan merupakan data cross section tahun 2020 antara lain rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, morbiditas dan gini ratio. Analisis GWR dilakukan deengan mengkombinasikan fungsi pembobot fixed exponential kernel dan cross validation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tertinggi didominasi wilayah kota dengan karakteristik industrialisasi sedangkan terendah didominasi oleh wilayah dengan karakteristik pertanian. Faktor yang mempengaruhi TPT di kota dipengaruhi oleh gini ratio dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa wilayah kota dengan basis industri lebih banyak menghasilkan pengangguran, sedangkan di wilayah berbasis pertanian TPT tidak terpengaruh dengan adanya pandemi covid-19.
Identitas Digital Ketenagakerjaan pada Sistem Informasi Pasar Kerja di Indonesia: Sebuah Konsep Beni Teguh Gunawan; Zantermans Rajagukguk; Faizal Amir Nasution; Muhyiddin Muhyiddin; Syaefuddin Ahrom Al-Ayubbi
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 1 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i1.123

Abstract

Sistem informasi pasar kerja (SIPK) di Indonesia saat ini masih bersifat parsial baik secara kelembagaan maupun fungsinya. Kebijakan yang disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan tidak dapat sepenuhnya diterapkan oleh pemerintah daerah karena berbagai alasan. Hal tersebut berdampak pada lemahnya sistem pendataan ketenagakerjaan di Indonesia. Pada prinsipnya, data ketenagakerjaan memiliki peranan penting dalam perencanaan dan deteksi dini berbagai permasalahan ketenagakerjaan.  Kajian ini bertujuan untuk mengetahui konsep identitas digital ketenagakerjaan (IDK) pada sistem informasi pasar kerja di Indonesia dan sekaligus mengetahui manfaat dari identitas digital ketenagakerjaan tersebut. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis lebih ditekankan pada pemetaan pasar tenaga kerja, integrasi data ketenagakerjaan, dan manfaat dari identitas digital ketenagakerjaan. Kajian ini menghasilkan konsep IDK yang komprehensif dari hulu ke hilir. Di Hulu, angkatan kerja adalah output dari pendidikan formal sedangkan hilir adalah ketenagakerjaan pasca penempatan. Rangkaian konsep tersebut terintegrasi mengikuti siklus ketenagakerjaan. Angkatan kerja baru output dari dunia pendidikan didata melalui Dapodik dan NIK akan dipantau pergerakan per individu dalam lingkup bisnis proses ketenagakerjaan yang meliputi registrasi dalam pasar kerja, pelatihan dan/atau pemagangan, penempatan (termasuk di dalamnya akses kewirausahaan), selama penempatan, dan pasca penempatan. Siklus itu terus berputar dengan tidak mengesampingkan manfaat bagi masing-masing individu angkatan kerja
Peran Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dalam Menyediakan Tenaga Kerja pada Dunia Usaha dan Industri Yeni Nuraeni; Ari Yuliastuti; Faizal Amir Nasution; Asep Saepul Muharam; Faizul Iqbal
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 1 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i1.124

Abstract

Program BLK Komunitas adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan sebaran lembaga pelatihan kerja, serta mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat atau komunitas. Dengan adanya BLK Komunitas diharapkan masyarakat memiliki ketrampilan yang mampu terserap oleh dunia usaha dan industri. Kajian ini menggunakan pendekatan kritis, dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti mendeskripsikan, mengevaluasi dan menganalisis implementasi program BLK Komunitas. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik cara wawancara dengan informan, Focus Group Discusion (FGD), observasi, dan studi dokumen. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi; Assosiasi DUDI, Dinas Ketenagakerjaan Daerah, pengelola/ pihak manajemen BLK Komunitas, Pemerintah desa dan angkatan kerja di tempat BLK Komunitas. Kajian ini dilakukan 4 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu: Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan ketersebaran BLK Komunitas dan karakteristik wilayah. Kerjasama yang kuat antar pihak pemerintah, swasta dan akademisi dalam pelaksaaan program pelatihan dan pengembangan SDM sangat perlu dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi alumni BLK Komunitas yang kesulitan terserap dunia usaha dan industry. Banyak juga alumni BLK Komunitas yang memutuskan untuk menjadi wirausahawan, meskipun mereka terkendala dengan akses permodalan. Selanjutnya BLK Komunitas perlu melibatkan DUDI mulai dari proses pelatihan sehingga setelah selesai pelatihan, alumni BLK komunitas dapat disalurkan langsung dengan. Selain itu perlu juga adanya pendampingan kepada alumni agar mudah mendapatkan akses permodalan, sehingga alumni BLK Komunitas mampu mengembangkan usahanya.
Efektivitas Balai Latihan Kerja Komunitas dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Ivan Lilin Suryono; Rita Parmawati; Rotua Yossina Warsida; Maryani Maryani; Roos Arafat Ahmad Yani
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 1 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i1.125

Abstract

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Tahap 1 tahun 2021 pada bulan Agustus. BLKK merupakan salah satu langkah konkrit Kemnaker untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Pendirian BLKK ini sebagai upaya penyebaran lembaga pelatihan kerja agar dapat diakses oleh masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang cukup jauh dari lokasi lembaga pelatihan kerja yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas peran Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta kendala yang dihadapi BLK Komunitas dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui kuisioner dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas berperan secara efektif dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Hal ini disimpulkan berdasarkan 4 (empat) aspek penelitian diantaranya aspek manajemen BLKK, aspek tata kelola, aspek evaluasi dan aspek modal sosial. Dari aspek manajemen dapat disimpulkan bahwa BLKK telah memiliki struktur organisasi yang telah berjalan dengan tetap melibatkan pemerintah setempat untuk mengatasi masalah perizinan. Dari aspek tata kelola, peningkatan jumlah fasilitas pada setiap BLKK dapat dilakukan dengan pengajuan bantuan penggadaan barang melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota/Kabupaten. Dari aspek evaluasi, peningkatan jenis pelatihan untuk meningkatkan jumlah peserta pelatihan. Dari aspek modal sosial, jumlah lulusan yang banyak tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja sehingga perlu usaha mandiri dari lulusan BLKK.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 3 (2024) Vol 19 No 2 (2024) Vol 19 No 1 (2024) Vol 18 No 3 (2023) Vol 18 No 2 (2023) Vol 18 No 1 (2023) Vol. 17 No. 3 (2022) Vol. 17 No. 2 (2022) Vol. 17 No. 1 (2022) Vol. 16 No. 2 (2021) Vol. 16 No. 1 (2021) Vol. 15 No. 2 (2020) Vol. 15 No. 1 (2020) Vol. 14 No. 2 (2019) Vol. 14 No. 1 (2019) Vol. 13 No. 2 (2018) Vol. 13 No. 1 (2018) Vol. 12 No. 2 (2017) Vol. 12 No. 1 (2017) More Issue