cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faizal Amir Parlindungan Nasution
Contact Email
faiz10march@gmail.com
Phone
+6285716172888
Journal Mail Official
jurnalnaker@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ketenagakerjaan
Published by Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan RI
ISSN : 19076096     EISSN : 27228770     DOI : 10.47198
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ketenagakerjaan (J-naker/The Indonesian Journal of Manpower) adalah publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan, Kementerian Ketenagakerjaan. J-naker bekerjasama dengan beberapa asosiasi fungsional dan profesi di bidang ketenagakerjaan dalam rangka mengembangkan publikasi ini agar menjadi wadah peningkatan kualitas kebijakan ketenagakerjaan. Kerjasama tersebut antara lain dengan Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Komisariat Kementerian Ketenagakerjaan, Asosiasi Mediator Hubungan Industrial Indonesia (AMHII), Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan Indonesia (APKI), Asosiasi Instruktur Pelatihan Kerja Republik Indonesia Indonesia (PILAR RI), Ikatan Pengantar Kerja Seluruh Indonesia (IKAPERJASI), dan Persatuan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) Komisariat Kementerian Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 17 No. 2 (2022)" : 7 Documents clear
Apakah Ayah Mewarisi Pekerjaan Informal? Komparasi Dua Generasi di Kelompok Umur yang Sama Jamalludin Jamalludin
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i2.115

Abstract

Pekerja informal masih mendominasi pasar kerja Indonesia, namun menunjukan tren yang menurun. Efek generasi menarik untuk dicermati terhadap penurunan pekerja informal. Penelitian ini ingin mengkaji apakah ada pola perbedaan pekerja informal antargenerasi dan apakah ada hubungan yang kuat antara status pekerja informal ayah dengan status pekerjaan anak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah IFLS 1993-2014 dengan unit analisis sebanyak 1202 responden. Penggunaan IFLS lima gelombang dimaksudkan untuk menganalisis dua generasi pada kelompok umur yang sama. Temuan desktriptif menunjukkan generasi orang tua yang merepresentasikan generasi orde lama, saat berusia 25-40 tahun lebih banyak terserap sebagai pekerja informal, sementara anak yang merepresentasikan generasi orde baru, di usia 25-40 tahun banyak terserap pada pekerja formal. Temuan probit menunjukkan status pekerja informal ayah tidak signifikan meningkatkan probabilita anak menjadi pekerja informal. Temuan probit berdasarkan lapangan usaha pekerjaan menunjukkan lapangan usaha pekerjaan ayah berhubungan erat dengan lapangan usaha pekerjaan anak. Ayah yang menjadi pekerja informal pertanian cenderung meningkatkan kemungkinan anak menjadi pekerja informal pertanian, namun hal ini tidak terjadi pada lapangan usaha perdagangan.
Pengelompokan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Karakteristik Angkatan Kerja Tahun 2020 Liza Aufia Br Ginting; Retno Setianingtias
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i2.130

Abstract

Pembangunan di suatu wilayah tidak terlepas dari kondisi ketenagakerjaan. Sementara itu, karakteristik demografi, sosial ekonomi, bahkan kondisi regional dapat mempengaruhi kualitas angkatan kerja. Provinsi Sumatera Utara memiliki 25 kabupaten dan 8 kota dengan karakteristik angkatan kerja yang beragam. Untuk mengupayakan kebijakan ketenagakerjaan yang tepat dibutuhkan pemahaman tentang perbedaan karakteristik angkatan kerja antar regional. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan karakteristik angkatan kerja Tahun 2020 dengan menggunakan metode non-hierarki (K-Means) cluster. Metode tersebut akan memisahkan 33 kabupaten/kota berdasarkan ciri yang unik dan signifikan berbeda antar kelompok. Hasilnya terdapat 4 (empat) kelompok kabupaten dan kota yang memiliki perbedaan ciri karakteristik angkatan kerja. Kelompok pertama merupakan kelompok kurang potensial dengan mayoritas  berpendidikan rendah, kelompok kedua merupakan kelompok perempuan yang belum optimal dengan ciri kurangnya partisipasi perempuan, ketiga adalah kelompok wilayah potensial, dengan penciri pendidikan tinggi pada angkata kerja dan terakhir adalah kelompok optimal, dengan penciri baiknya angka kesetaraan gender, pendidikan merata serta tingginya proporsi angkatan kerja.
Pemodelan Faktor-faktor yang Memengaruhi Jumlah Pengangguran di Indonesia Menggunakan Metode Generalized Poisson Regression dan Negative Binomial Regression Albertus Eka Putra Haryanto; Wahyu Wibowo
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i2.132

Abstract

Pengangguran merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan Jika ditelusuri dengan melihat jumlah pengangguran yang terjadi pada tahun 2018 menuju tahun 2019 di Indonesia, trend jumlah pengangguran menunjukkan adanya kenaikan, di mana terjadi kenaikan sebesar 0,64% jumlah pengangguran pada tahun 2019. Selain itu, tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,28% masih belum mencapai target tingkat pengangguran terbuka yang telah ditentukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia pada tahun 2019. Hal ini bertolak belakang dengan langkah yang telah ditempuh oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan penyediaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang mencapai 109,49%. Oleh sebab itu, diduga terdapat faktor-faktor yang memengaruhi jumlah pengangguran di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode Generalized Poisson Regression dan Regresi Binomial Negatif untuk mendapatkan model terbaik yang dapat merepresentasikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah pengangguran. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder jumlah pengangguran dan faktor-faktor yang diduga berpengaruh di mana data tersebut diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Didapatkan hasil pada pemodelan terbaik dengan menggunakan regresi binomial negatif di mana variabel yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran yaitu jumlah penduduk dan jumlah usaha mikro dan kecil yang terdapat di masing-masing provinsi. Model yang diperoleh diharapkan pemerintah pusat maupun daerah dapat lebih memperhatikan faktor tersebut untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia.
Penggunaan Aplikasi Sipunten dalam Pemulangan Pekerja Migran Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 oleh UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Makassar Nila Rahmawati; Muntadliroh Muntadliroh
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i2.135

Abstract

Data digital pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) penting artinya bagi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan masyarakat. Lonjakan pemulangan PMI dimasa Pandemi Covid-19 terjadi pada bulan Mei – Juli 2020 dengan jumlah > 100 orang per bulan. Untuk itu, adanya aplikasi Sistem Informasi Kepulangan Terintegrasi (SIPUNTEN) bertujuan memudahkan penyediaan data PMI khususnya di UPT BP2MI Makassar sebagai debarkasi dengan cakupan wilayah paling luas di Indonesia. Dalam pelaksanaanya, penggunaan aplikasi SIPUNTEN masih terkendala SDM, kompleksitas sistem, dan teknis. Penelitian ini bertujuan mengelaborasi bagaimana proses difusi dan adopsi inovasi aplikasi SIPUNTEN dikomunikasikan di UPT BP2MI Makassar untuk mengidentifikasi persoalan yang terjadi. Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SIPUNTEN dikomunikasikan secara top down dari BP2MI Pusat ke UPT BP2MI Makassar melalui media komunikasi formal dan bimtek tatap muka. Dampaknya adalah proses keputusan penggunaan aplikasi SIPUNTEN yang terjadi secara otoritatif dan opsional sesuai dengan instruksi BP2MI Pusat. Lemahnya koordinasi antar UPT penyelenggara pemulangan PMI dan tidak adanya monitoring dari BP2MI Pusat menjadikan implementasi SIPUNTEN di UPT BP2MI Makassar kurang optimal.
Penerapan Peraturan Pemerintah Mengenai Waktu Kerja dan Waktu Istirahat: Perspektif Jurnalis Faizal Amir Parlindungan Nasution; Yeni Nuraeni; Firdausi Nuzula
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i2.138

Abstract

Pada dasarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur waktu kerja dan waktu istirahat yang harus dipatuhi oleh setiap pemberi kerja. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan pemerintah dapat memberikan perlindungan pada pekerja, sehingga mereka tidak mendapatkan waktu kerja yang berlebihan yang akan berdampak pada kesehatan baik fisik maupun mental. Pada kenyataannya peraturan yang berlaku tidak selalu dapat diterapkan untuk setiap bidang pekerjaan. Untuk bidang-bidang pekerjaan tertentu yang memiliki pola kerja tidak teratur, seperti mereka yang berprofesi sebagai jurnalis, pelanggaran terhadap aturan waktu kerja dan waktu istirahat seringkali terjadi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peraturan yang berkaitan dengan waktu kerja dan waktu istirahat dapat memberikan perlindungan hukum kepada pekerja yang berprofesi sebagai jurnalis. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan bagi pengambil kebijakan untuk dapat mengupayakan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para Jurnalis. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menambahkan berbagai unsur-unsur empiris. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner, wawancara mendalam serta focus group discussion. Dari hasi kajian dapat disimpulkan peraturan yang berkaitan dengan pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat yang berlaku saat ini di Indonesia, dirasakan belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi Jurnalis. Rendahnya kesadaran dari pemberi kerja untuk memberi kebebasan kepada para jurnalis untuk dapat membentuk serikat pekerja memperparah kondisi perlindungan hukum bagi Jurnalis. Pemerintah perlu membuat peraturan yang secara spesifik mengatur waktu kerja dan waktu istirahat bagi jurnalis yang memiliki pola kerja berbeda dengan pekerja yang memiliki pola kerja lebih teratur seperti di bidang manufaktur.
Urgensi Penambahan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Asep Saepul Muharam; Khairul Ismed; Nurhani Nurhani; Muhyiddin Muhyiddin
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i2.149

Abstract

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI saat ini mempunyai 1 Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (BBK3) yang berlokasi di Jakarta dan 4  Balai K3 yang berlokasi di Makassar,  Medan, Bandung, Samarinda. Kelima Balai tersebut mempunyai tugas yaitu, melaksanakan pengujian, peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personil, uji coba metode dan standar, kalibrasi, pemeriksaan kesehatan kerja, konsultansi dan peningkatan jejaring di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Permasalahan yang menjadi perhatian Kemnaker saat ini adalah lemahnya penanganan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan pemerintah daerah. Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kemnaker, maka salah satu yang dapat menguatkan fungsi pengawasan ketenagakerjaan di daerah adalah supervisi oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk itu pada tahap awal ini, pelaksanaan supervisi fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang cukup dekat tanpa merubah struktur dan regulasi secara drastis adalah dengan menambahkan fungsi tersebut pada Balai K3 Kemnaker. Fungsi ini disamping akan memperkuat dan mendukung fungsi daerah dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan, hal ini sekaligus menjadi jembatan koordinasi dan supervisi yang lebih optimal antara pusat dan daerah.
Karakteristik Wirausaha yang Bekerja Menggunakan Internet di Indonesia selama Pandemi COVID-19 Yuniarti Tri Suwadji; Nurlia Rahmatika
Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 17 No. 2 (2022)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/naker.v17i2.157

Abstract

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia turut membawa pola perubahan kebiasaan baru masyarakat, salah satunya dalam menjalankan wirausaha dari rumah. Kondisi ini mengakibatkan perlunya kajian yang dapat mendukung kegiatan para pelaku wirausaha yang bekerja menggunakan internet khususnya di era pandemi COVID-19 ini seiring juga dengan hadirnya internet sebagai salah perangkat digital yang mampu memudahkan dan mengefisienkan pekerjaan mereka. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui karakteristik wirausaha yang bekerja menggunakan internet di Indonesia selama pandemi COVID-19 sehingga pemerintah dapat menghasilkan strategi yang mampu mendukung kegiatan mereka. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu statistika deskriptif serta wawancara mendalam dengan berbagai unsur baik dari kalangan pemerintah, maupun non pemerintah yang terkait dengan wirausaha, juga termasuk para pelaku wirausaha itu sendiri yang telah memanfaatkan internet untuk menjalankan usahanya. Dari hasil temuan kajian diperoleh bahwa terjadi peningkatan jumlah wirausaha yang bekerja menggunakan internet selama pandemi COVID-19. Situasi ini semakin menyadarkan kita akan pentingnya transformasi digital sebagai upaya wirausaha untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini utamanya. Selebihnya, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya salah satunya dengan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk menjalankan usahanya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi seperti internet kepada para pelaku wirausaha, sehingga mereka bisa mengefisienkan biaya yang perlu dikeluarkan serta tetap bisa menjalankan usahanya meski dalam kondisi pandemi. Adapun pelatihan ini perlu dilakukan secara terpisah bagi mereka yang baru akan menjalankan wirausaha menggunakan internet dengan mereka yang sebelumnya sudah berpengalaman, agar memudahkan peserta dalam memahami materi pelatihan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 3 (2024) Vol 19 No 2 (2024) Vol 19 No 1 (2024) Vol 18 No 3 (2023) Vol 18 No 2 (2023) Vol 18 No 1 (2023) Vol. 17 No. 3 (2022) Vol. 17 No. 2 (2022) Vol. 17 No. 1 (2022) Vol. 16 No. 2 (2021) Vol. 16 No. 1 (2021) Vol. 15 No. 2 (2020) Vol. 15 No. 1 (2020) Vol. 14 No. 2 (2019) Vol. 14 No. 1 (2019) Vol. 13 No. 2 (2018) Vol. 13 No. 1 (2018) Vol. 12 No. 2 (2017) Vol. 12 No. 1 (2017) More Issue