cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syauqi
Contact Email
ahmad.syauqi@uinjkt.ac.id
Phone
+6285117171987
Journal Mail Official
jisi.fisip@apps.uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) Faculty of Social Science and Political Science State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Kertamukti No.5 Pisangan Barat, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 28089529     EISSN : 28088816     DOI : https://doi.org/10.15408/jisi.v1i1.17105
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Environmental Science Physics Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) is a peer-reviewed, open-access journal published by the Faculty of Faculty of Social Science and Political Science, Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN) of Jakarta. It aims to publish research findings that relates to the social, political, and socio-cultural throughout the world and search for a possible solution regarding these issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 115 Documents
 7   8   9   10   11 
Analisis Normalisasi Hubungan Arab Saudi dengan Qatar Tahun 2021 Notodewo, Afif; Machmudi, Yon
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i2.26748

Abstract

Abstract. Saudi Arabia and its ally, UAE (United Arab Emirates), Bahrain, and Egypt decided to end their diplomatic relations with Qatar and at the same time blockade Qatar through land, sea, and air in 2017. Saudi and its ally deemed that Qatar's relations and proximity with Iran and Turkey threaten their existence in the Gulf. But, there are political changes between Saudi and its ally with Qatar in 2021 which is marked by cooperation among them. This research will disclose the main reason why Saudi and Qatar decided to normalize their relationship which there are diplomatic changes in both states. This research uses grand theory neorealism and its middle theory relative gain and prisoner’s dilemma as analytical tools. As the result, there is a struggle for hegemony and geopolitical between Saudi Arabia, Iran, and Turkey in the Middle East and add with political change in the United States of America in which Joe Biden come to power and the spreading of Covid 19.Keywords: Saudi Arabia, Qatar, Neorealism, Relative Gain, Prisoner’s Dilemma. Abstrak. Arab Saudi beserta aliansinya, yaitu UEA (Uni Emirat Arab), Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar serta melakukan blokade jalur darat, air, dan udara pada 2017. Saudi dan aliansinya menganggap kedekatan Qatar dengan Iran dan Turki yang mengancam eksistensi mereka di kawasan Teluk. Namun, pada 2021 dunia dikagetkan dengan normalisasi hubungan antara kedua belah pihak ditandai dengan kerjasama. Penelitian ini membahas alasan mengapa Saudi dan Qatar melakukan normalisasi hubungan? Penelitian ini menggunakan kacamata grand theory neorealisme beserta teori relative gain dan prisoner’s dilemma. Hasilnya ditemukan bahwa terdapat perebutan hegemoni antara Saudi, Iran, dan Turki. Serta kondisi yang tidak menguntungkan Saudi seperti terpilihnya Joe Biden dan merebaknya pandemi Covid 19. Kata Kunci: Arab Saudi, Qatar, Neorealisme, Relative Gain, Prisoner’s dilemma.
Modal Sosial pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Primordial dan Franchise Anugrah, Eggy; Prasetyo, Hendro
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i2.29668

Abstract

Abstract. This study discusses a comparative study of social capital in primordial and franchise-based Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with a case study of the Roti Chilma and Roti Kepo business groups. The discussion of this article is focused on the pattern and process of social capital formation in the two groups of bakery businesses, then compares the implementation of social capital in the two business groups. Through a qualitative comparative study approach by dissecting the three main elements of Francis Fukuyama's social capital, namely norms, networks, and trust, this article finds that there are similarities and differences in utilizing the potential of social capital in the two business groups. In the norm aspect, the similarities between the two groups are found in the implementation of informal norms and the consequences for violators of the rules, while the differences are in the member recruitment system, group structure, and product marketing methods. In the network element, the two business groups have differences in the formation of social group identity, the network in the Roti Chilma group is formed because of a shared identity (ethnicity, fate, and area of origin) while the Roti Kepo group is formed on a formal consensus. The aspect of trust acts as a lubricant for cooperative activities in groups as well as preventive actions in dealing with difficulties that arise in the process of achieving their goals.Keywords: MSMEs, social capital, primordial, franchise. Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai studi perbandingan modal sosial pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis primordial dan franchise dengan studi kasus kelompok usaha Roti Chilma dan Roti Kepo. Pembahasan artikel ini difokuskan pada pola dan proses terbentuknya modal sosial pada kedua kelompok usaha roti tersebut, kemudian melakukan perbandingan mengenai implementasi modal sosial pada kedua kelompok usaha tersebut. Melalui pendekatan studi komparatif kualitatif dengan membedah tiga unsur utama modal sosial Francis Fukuyama yakni norma, jaringan, dan kepercayaan, artikel ini menemukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam memanfaatkan potensi modal sosial pada kedua kelompok usaha tersebut. Pada aspek norma persamaan kedua kelompok tersebut terdapat pada diberlakukannya norma informal dan konsekuensi bagi pelanggar aturan, sedangkan perbedaan terdapat pada sistem rekrutmen anggota, struktur kelompok, dan cara pemasaran produk. Pada unsur jaringan kedua kelompok usaha tersebut memiliki perbedaan pada pembentukan identitas kelompok sosial, jaringan dalam kelompok Roti Chilma terbentuk karena adanya identitas bersama (suku, nasib, dan daerah asal) sementara kelompok Roti Kepo terbentuk atas konsensus yang bersifat formal. Adapun aspek kepercayaan berperan sebagai pelumas aktivitas kerja sama dalam kelompok serta tindakan preventif dalam menghadapi kesulitan yang muncul dalam proses mencapai tujuannya.Kata Kunci: UMKM, modal sosial, primordial, franchise.
Politik Kebijakan Limbah Energi: Analisis Kebijakan Penghapusan Limbah Faba dari Daftar Limbah Berbahaya di Indonesia Aisyana, Maulana Raja
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i2.29669

Abstract

Abstract. The state has an important role in managing the energy management needed by the community. But no less important is the regulation of the impact of energy management, namely energy waste. One of Indonesia's largest energy sources comes from coal with the resulting waste called Fly Ash and Bottom Ash (FABA) waste. Initially the government determined FABA waste as hazardous waste (B3), but a new policy emerged that made FABA waste as waste that could be utilized. What are the factors that caused the change? This question is interesting because the policy change invites debate in various perspectives, such as political economy and environmental politics. Through a qualitative approach and a political policy approach, this article finds that policy change is a long process based on factual findings and actual experiences in other countries. The debate arose because there were no convincing steps that became the basis for the seriousness of implementing the previous policy, so it was feared that the new policy would not have a positive impact, or even a destructive impact on the interests of the community.Keywords: Policy Politics, Hazardous Waste, FABA Waste (Fly Ash and Bottom Ash), Utilization and Management. Abstrak. Negara mempunyai peran penting dalam menata pengelolaan energi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun tidak kalah pentingnya adalah pengaturan dampak dari pengelolaan energi tersebut, yaitu limbah energi. Salah satu sumber energi Indonesia yang terbesar adalah berasal dari batu bara dengan limbah yang dihasilkan yang disebut dengan limbah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA). Awalnya pemerintah menetapkan limbah FABA sebagai limbah berbahaya (B3), namun muncul kebijakan baru yang menjadikan limbah FABA sebagai limbah yang bisa dimanfaatkan. Apa faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Pertanyaan ini menarik karena perubahan kebijakan tersebut mengundang perdebatan dalam beragam perspektif, seperti ekonomi politik dan politik lingkungan. Melalui pendekatan kualitatif dan pendekatan politik kebijakan, artikel ini menemukan bahwa perubahan kebijakan tersebut merupakan proses panjang berdasarkan temuan faktual dan pengalaman actual di negara-negara lain. Perdebatan muncul karena belum adanya langkah yang meyakinkan dan menjadi pijakan bagi keseriusan implementasi kebijakan sebelumnya, sehingga kebijakan baru dikhawatirkan tidak memiliki dampak positif, atau malah sebaliknya dampak destruktif bagi kepentingan masyarakat.Kata Kunci: Politik Kebijakan, Limbah B3, Limbah FABA (Fly Ash and Bottom Ash), Pemanfaatan dan Pengelolaan.
Support for Family Politics and Democracy: Evidence from Indonesia Liddle, R. William; Mujani, Saiful; Irvani, Deni
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i2.29670

Abstract

Abstract. Studies on the relationship between family politics and democracy are inconclusive. A number of studies suggest that family politics weakens democracy, and some other studies found that family politics does not matter to democracy, and some other works on the issue even reveals that family politics strenghthens democracy. This article is to report the result of a study about the relationships between family politics and democratic support and performance. Mass support for democracy is an indicator of democratic consolidation at the attitudinal level, and mass assessment of democratic performance is also crucial to the extent in which a democracy performs. In addition, this article addresses the issue how political knowledge of family politics predicts support for family politics. Lack of political knowledge among the massess in developing democracy is probably responsible for the support for family politics. This article relies on relevant data of a nation wide public opinion survey of the fourth largest electorate in the world, Indonesian voter. The findings of this study are: Indonesian voters are in general negative towards family politics; attitudes toward family politics do not matter to democratic support, but explain significantly assessment of democratic performance: negative attitude towards family politics decreases positive assessment of democratic performance. This pattern indicates a syndrome of critical citizens, i.e. political knowledge and education reject family politics which positively assesses democratic performance. Family politics does not demand a better democratic performance. Education does. Keywords: Democracy, Democratic Performance, Family Politics, Critical Citizen, Political Knowledge, Education, Indonesia. Abstrak. Studi tentang hubungan antara dinasti politik dan demokrasi sejauh ini menghasilkan kesimpulan yang belum konklusif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dinasti politik telah melemahkan demokrasi, tapi sebagian penelitian yang lain menyebut dinasti politik tidak masalah bagi demokrasi, bahkan memperkuat demokrasi itu sendiri. Artikel ini menampilkan hasil kajian tentang hubungan antara dinasti politik dengan dukungan dan kinerja demokrasi. Dukungan publik terhadap demokrasi merupakan indikator konsolidasi demokrasi pada level sikap, dan penilaian massa terhadap kinerja demokrasi juga penting untuk menguji sejauh mana demokrasi bekerja. Selain itu, artikel ini mengangkat isu bagaimana pengetahuan politik tentang dinasti politik memprediksi dukungan terhadap politik kekeluargaan. Kurangnya pengetahuan politik warga di negara demokrasi yang sedang berkembang menjelaskan mengapa warga mendukung dinasti politik. Artikel ini menggunakan data survei opini publik nasional di negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yakni Indonesia. Temuan dari penelitian ini adalah: Pemilih Indonesia secara umum bersikap negatif terhadap dinasti politik. Meskipun sikap publik terhadap dinasti politik secara umum tidak berhubungan dengan dukungan terhadap demokrasi pada tataran normatif, tapi ia menjelaskan secara signifikan penilaian publik atas kinerja demokrasi: sikap negatif terhadap dinasti politik terbukti menurunkan penilaian positif atas kinerja demokrasi. Pola ini menunjukkan sindrom warga kritis, di antaranya mereka yang memiliki pengetahuan politik dan pendidikan baik— cenderung menolak dinasti politik, dan karenanya positif dalam menilai kinerja demokrasi. Dinasti politik tidak menuntut kinerja demokrasi yang lebih baik. Pendidikan justru sebaliknya. Kata Kunci: Demokrasi, Kinerja Demokrasi, Dinasti Politik, Warga Kritis, Pengetahuan Politik, Pendidikan, Indonesia.
Peran Perempuan dalam Merebut Ruang Hidup: Studi Ekofeminisme Tentang Perlawanan Perempuan di Banjar Selasih, Bali Istiqlali, Annajmatul
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i2.29674

Abstract

Abstract. This article aims to identify the role and resistance of Banjar Selasih women in land grabbing conflicts and the struggle for living space through ecofeminism studies. Specifically, the author wants to see how far the contribution of ecofeminism in explaining the domination and discrimination experienced by both the environment and women, with the assumption that these conditions originate from the same problem, namely, patriarchal culture. So that the struggle carried out by Banjar Selasih women for the earth is actually included in the struggle for social-ecological justice and equality. Using a qualitative case study approach, this study indicated that there are factors behind the active participation of Banjar Selasih women in the struggle for living space such as caring for and maintaining, maintaining culture and customs, rejection of domination, and emancipation from tradition which the author then examines through ecofeminism studies with the assumption that feminism and ecology movements actually have mutually reinforcing goals, both want to build a view of the world and its practice that is not based on domination.Keywords: Ecofeminism, Women's Role, Women’s Living Space Dispute, Women's Resistance, Land deprivation. Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan perlawanan perempuan Banjar Selasih dalam konflik perampasan tanah dan perebutan ruang hidup melalui studi ekofeminisme. Secara spesifik penulis akan melihat sejauh mana studi ekofeminisme dapat menjelaskan dominasi serta diskriminasi yang dialami baik oleh lingkungan hidup maupun perempuan, dengan dugaan bahwa kondisi tersebut bersumber dari problem yang sama yakni budaya patriarki. Sehingga perjuangan yang dilakukan oleh perempuan Banjar Selasih untuk bumi sejatinya termasuk ke dalam perjuangan demi keadilan dan kesetaraan sosial-ekologis. Melalui studi kasus kualitatif, studi ini menemukan bahwa terdapat faktor yang melatarbelakangi aktifnya perempuan Banjar Selasih dalam upaya perebutan ruang hidup seperti merawat dan memelihara, menjaga budaya dan adat, penolakan atas dominasi, serta emansipasi dari tradisi. Melalui studi ekofeminisme penulis menyimpulkan bahwa gerakan feminisme dan ekologi sejatinya mempunyai tujuan yang saling memperkuat. Keduanya hendak membangun pandangan terhadap dunia yang tidak berdasarkan dominasi.Kata Kunci: Ekofeminisme, Peran Perempuan, Perebutan Ruang hidup, Perlawanan Perempuan, Perampasan tanah.
Strategi Political Marketing Partai Solidaritas Indonesia dalam Memperoleh Suara di DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2019 Sanjaya, Andy; Rosyidin, Iding
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 4, No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v4i1.33359

Abstract

Abstract. This study analyzes the political marketing strategy of DPW PSI Jakarta DPRD DKI Jakarta in the 2019 election. The purpose of this research is to look at PSI Jakarta's strategy in facing the 2019 election, so as to get 8 seats for DPRD DKI Jakarta. Also, to find out the obstacles faced by PSI Jakarta during the campaign. PSI's achievements as a new party have been quite successful and have even exceeded the expectations of its management. Even though it was full of controversy by carrying anti-corruption and anti-intolerance narratives which were labeled as anti-Islamic parties, it was able to get 8 seats. PSI as a new party, eventually made its way to the DKI Jakarta parliament. In this case, PSI's political marketing strategy is quite effective which is based on push, pull and pass political marketing. This study uses the main theory of political marketing. The focus of the discussion is PSI's political marketing strategy. The method used is qualitative, with interviews and documentation data collection techniques. Analysis of the research data is divided into three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research concludes that the political marketing strategy of DPW PSI Jakarta is quite effective. Meanwhile, the control is being branded as an anti-Islamic party, failing to pass the parliamentary threshold, and the eliteness of its narrative. Keywords: PSI, political marketing, strategy. Abstrak. Penelitian ini menganalisis tentang strategi pemasaran politik DPW PSI Jakarta DPRD DKI Jakarta pada pemilu 2019. Tujuan penelitian ini untuk melihat strategi PSI Jakarta dalam menghadapi pemilu 2019, sehingga mendapatkan 8 kursi untuk DPRD DKI Jakarta. Juga, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PSI Jakarta pada saat kampanye. Pencapaian PSI sebagai partai baru sudah cukup berhasil bahkan bisa melebihi ekspektasi dari para pengurusnya. Meski penuh kontroversi dengan mengusung narasi anti korupsi dan anti intoleransi yang dicap sebagai partai anti Islam, namun mampu mendapatkan 8 kursi. PSI sebagai partai baru, akhirnya melenggang ke parlemen DKI Jakarta. Dalam hal ini, strategi pemasaran politik PSI cukup efektif yang bertumpu pada  push, pull dan pass political marketing. Penelitian ini menggunakan teori utama pemasaran politik. Fokus pembahasannya strategi pemasaran politik PSI. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan strategi pemasaran politik DPW PSI Jakarta cukup efektif. Sementara kendalnya adalah dicap partai anti Islam, tidak lolos parlementary threshold, dan keelitisan narasinya. Kata Kunci: PSI, marketing politik, strategi.
Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Medan dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik Bangun, Immanuel Cristwo; Fauzan, Indra
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 4, No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v4i1.33360

Abstract

Abstract. Every public agency that operational activities are sourced from the State Budget (APBN) and/or Regional Budget (APBD) is responsible for opening access to information relating to the administration of the state to the public. In order to realize this responsibility, every public agency is obliged to have a supporting organization that is responsible for providing public information, this organization is called as Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Thus the Medan City government is also obliged to form the PPID. This research aims to see how the performance of the PPID Kota Medan in fulfilling the Availability of Public Information, which factors and dynamics influence their performance. This study uses a qualitative method with descriptive analysis. The conclusion of this study shows that the PPID Kota Medan has carried out its duties quite well. In terms of Productivity, they have made this happen based on existing rules or regulations. Responsiveness, they have tried to involve the people. Responsibilities, they already know and apply the law as a support as well as the basis for carrying out all their activities in accordance with PPID’s policies. As for the obstacles in influencing the performance of the PPID Kota Medan, among others, namely regarding the dual duties and positions; there are still many members of the PPID Kota Medan who do not fully understand the duties of PPID; lack of budget allocation support from the government. This is what turned out to have had a significant impact on their performance. Keywords: PPID, Performances, Public Information, Public Agency, Government Organization.  Abstrak. Setiap badan publik yang kegiatan operasionalnya bersumber dari APBN dan/atau APBD bertanggung jawab untuk membuka akses terhadap informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pemerintahannya kepada publik. Demi mewujudkan tanggungjawab tersebut maka setiap badan publik wajib untuk memiliki organisasi pendukung yang bertanggung jawab atas penyediaan informasi publik, organisasi ini adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Maka pemerintah Kota Medan juga wajib membentuk organisasi PPID. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Kinerja PPID Kota Medan dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik, faktor-faktor serta dinamika apa saja yang mempengaruhi kinerja mereka. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan Analisis Deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa PPID Kota Medan dalam menjalankan tugasnya sudah terlaksana dengan cukup baik. Dari segi Produktivitas, PPID Kota Medan mewujudkan hal ini berdasarkan aturan-aturan ataupun regulasi yang ada dan hal ini sejalan dengan tujuan PPID Kota Medan. Responsivitas, PPID Kota Medan berupaya melibatkan masyarakat Kota Medan. Responsibilitas, PPID Kota Medan mengetahui dan menerapkan undang-undang sebagai pendukung sekaligus landasan dalam melaksanakan seluruh kegiatan mereka berdasarkan dengan kebijakan PPID. Adapun hambatan- hambatan di dalam mempengaruhi Kinerja PPID Kota Medan, antara lain yakni perihal rangkap tugas dan jabatan; belum optimalnya sumber daya manusia yang dimana masih banyak pejabat PPID Kota Medan yang belum memahami tugas PPID sepenuhnya, khususnya bagi PPID Pembantu yang disebabkan atas seringnya fenomena roker atau pergantian jabatan pada OPD di Kota Medan sebagai bagian dari PPID Pembantu; kurangnya dukungan alokasi anggaran dari pemerintah. Inilah yang ternyata telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja organisasi PPID Kota Medan. Kata Kunci: PPID, Kinerja, Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik, Organisasi Pemerintah.
Policy Influencer dalam Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Pencari Suaka pada Masa Pemerintahan Julia Gillard Azmi, Agus Nilmada; H, Febri Dirgantara
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 4, No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v4i1.33364

Abstract

Abstract. This study discusses the policy influencer of Australia's policy towards asylum seekers during the reign of Julia Gillard from 2010-2013. These approaches incorporate the re-implementation of the Pacific Solution, the return of asylum seekers to their countries of origin, and the Malaysia Solution, beside other policies.  This study uses the theory of policy influence system and prejudice theory in explaining the policies implemented by the government of Australia in managing with asylum seeker amid the reign of Julia Gillard and the components behind the policy-making. The analytical ranking used is the nation-state. This research is qualitative research with descriptive type. The results of this study indicate that Australia's policy towards asylum seekers under the Gillard government is influenced by three policy influencing factors, namely the bureaucracy, parties, and the public, which are full of negative prejudice against asylum seekers. Keywords: Australian Foreign Policy, Asylum Seeker, Policy Influencer.  Abstrak. Penelitian ini membahas tentang policy influencer dalam kebijakan Australia terhadap pencari suaka pada masa pemerintahan Julia Gillard kurun waktu 2010-2013. Pendekatan ini mengikutsertakan penerapan kembali dari kebijakan Solusi Pasifik, pemulangan pencari suaka ke negara asalnya, dan Solusi Malaysia serta kebijakan lainnya. Penelitian ini menggunakan teori sistem pengaruh kebijakan dan teori prasangka dalam menjelaskan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Australia dalam menangani pencari suaka di tengah pemerintahan Julia Gillard dan komponen di balik pembuatan kebijakan. Pemeringkatan analitis yang digunakan adalah negara-bangsa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Australia terhadap pencari suaka di bawah pemerintahan Gillard dipengaruhi oleh tiga faktor pengaruh kebijakan, yaitu birokrasi, partai, dan masyarakat, yang penuh dengan prasangka negatif terhadap pencari suaka. Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri Australia, Pencari Suaka, Pemberi Pengaruh Kebijakan.
Why do Polls Underestimate Mid-sized Parties in Indonesia? Soderborg, Seth
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 4, No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v4i1.33365

Abstract

Abstract. Indonesian public opinion surveys consistently underestimate support for five mid-sized parties: PKB, PKS, NasDem, PAN, and PPP. This paper explores whether this consistent underestimation is the result of social desirability bias, late decisions or late mobilization, candidate-driven voter preferences, or sampling design. I find some evidence that parties with stronger mobilization networks and more candidate-centric strategies are more likely to be underestimated. A simulation study suggests that sampling design does not systematically disadvantage the parties in question. While social desirability bias is a possible cause of the downward bias, scholarly literature casts doubt on the social undesirability of expressed support for the parties. Further research should examine whether the types of voters who support the five underestimated parties might be harder to reach in surveys. Public opinion pollsters should consider noting in public statements that these mid-sized parties have tended to outperform their polls on election day. Keywords: Public Opinion Surveys, Mid-Sized Parties, Social Desirability Bias, Pollster, Sampling Design, Indonesia. Abstrak. Survei-survei opini publik Indonesia pra-pemilu secara konsisten menemukan dukungan kepada lima partai menengah: PKB, PKS, NasDem, PAN, dan PPP cenderung lebih rendah dibanding hasil aktual pemilu. Artikel ini menginvestigasi apakah prediksi yang lebih rendah dan konsisten ini merupakan akibat dari bias keinginan sosial (social desirability bias), pilihan elektoral atau mobilisasi yang telat, preferensi pemilih yang digerakkan oleh kandidat, atau desain pengambilan sampel. Naskah ilmiah ini menemukan bukti bahwa partai-partai dengan jaringan mobilisasi yang kuat dan strategi yang lebih berpusat pada kandidat cenderung kurang tercermin dinamika elektabilitasnya dalam survei. Studi ini menunjukkan bahwa desain sampling tidak secara sistematis berkontribusi atas kegagalan survei dalam memprediksi dukungan partai-partai menengah. Meskipun bias keinginan sosial adalah faktor yang memungkinkan penyebab angka elektabilitas yang terekam dalam survei cenderung rendah, literatur ilmiah sejauh ini meragukan bahwa bias tersebut merupakan faktor yang berpengaruh untuk kasus ini. Perlu studi lebih lanjut untuk mengkaji apakah sekelompok pemilih yang mendukung lima partai menengah yang mencatat bias dukungan lebih rendah di atas mungkin lebih sulit dijangkau dalam survei atau tidak. Lembaga-lembaga survei sebaiknya mempertimbangkan untuk menyampaikan kepada publik bahwa partai-partai menengah ini pada hari pemilihan cenderung mendapat dukungan lebih besar dibanding prediksi-prediksi survei pra-pemilu. Kata Kunci: Survei Opini Publik, Partai Menengah, Bias Keinginan Sosial, Lembaga Survey, Desain Pengambilan Sampel, Indonesia.
A Model for Inclusive Education in Indonesia: The Lazuardi Global Islamic School Madanih, Rahmawati
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 4, No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v4i1.33367

Abstract

Abstract. Inclusive education has gained momentum in the last few years as it becomes the buzzword in the vernacular of the Indonesia’s education sector, especially among the educators and education providers in Indonesia. Inclusive education requires education providers to provide quality and accessible education for students with disabilities. This article examines the practice of inclusive education at the Lazuardi Global Islamic School. It is located at the border of West Java and the capital city of Jakarta and is considered as one of the first educational institutions to offer inclusive education within an Islamic educational setting. The article begins with an overview of the inclusive education program offered since 1994 and the progressive orientation of the school’s organization, management, teachers’ educational development and training, in addition to an inclusive curriculum development, that has enabled implementation of an inclusive education. Based on qualitative research and extensive interviews with the school’s leaders, teachers, health professional staffs, parents, and students, this article discusses and analyses the experience of Lazuardi School in implementing inclusive education. The story of Lazuardi can be used as a reference for other Islamic education providers to offer inclusive Islamic education system. Keywords: Inclusive Education, Students with Disabilities, Special Education Needs, Islamic Schools, Indonesia. Abstrak. Pendidikan inklusif mendapat momentum dalam beberapa tahun terakhir sebagai istilah yang dipakai dalam bahasa sehari-hari di bidang pendidikan, terutama di kalangan pendidik dan penyelenggara pendidikan di Indonesia. Pendidikan inklusif mensyaratkan penyelenggara pendidikan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses oleh siswa penyandang disabilitas. Artikel ini mengkaji praktik pendidikan inklusif di Lazuardi Global Islamic School. Lembaga pendidikan ini terletak di perbatasan Jawa Barat dan ibukota Jakarta dan dianggap sebagai salah satu lembaga pendidikan pertama yang menawarkan pendidikan inklusif dalam lingkungan pendidikan bernuansa Islam. Paper ini diawali dengan penjelasan mengenai ikhtisar program pendidikan inklusif yang dimulai sejak 1994 dan orientasi progresif organisasi sekolah, manajemen, pengembangan dan pelatihan pendidikan guru, di samping pengembangan kurikulum inklusif, yang memungkinkan pelaksanaan pendidikan inklusif. Berdasarkan penelitian kualitatif dan wawancara ekstensif dengan pimpinan sekolah, guru, staf profesional kesehatan, orang tua, dan siswa, penulis membahas dan menganalisis pengalaman Sekolah Lazuardi dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Kisah Lazuardi dapat dijadikan referensi bagi penyelenggara pendidikan Islam lainnya untuk menawarkan sistem pendidikan Islam inklusif. Kata Kunci: Pendidikan Inklusif, Siswa Penyandang Cacat, Kebutuhan Pendidikan Khusus, Sekolah Islam, Indonesia.

Page 9 of 12 | Total Record : 115

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue JISI: Vol. 6, No. 1 (2025) JISI: Vol. 5, No. 2 (2024) JISI: Vol. 5, No. 1 (2024) JISI: Vol. 4, No. 2 (2023) JISI: Vol. 4, No. 1 (2023) JISI: Vol. 3, No. 2 (2022) JISI: Vol. 3, No. 1 (2022) JISI: Vol. 2, No. 2 (2021) JISI: Vol. 2, No. 1 (2021) JISI: Vol. 1, No. 2 (2020) JISI: Vol. 1, No. 1 (2020) More Issue