Garuda - Garba Rujukan Digital

Adaptation of Remarried Couples in Mandailing: Cultural and Traditional Perspectives from Nagari Sungai Aur, West Pasaman Regency Rahmi, Annisa; Fachrina, Fachrina; Jendrius, Jendrius; Syafiola, M. Fedro
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 6, No. 1 (2025)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v6i1.44617

Abstract. Remarriage represents a significant phenomenon affecting family dynamics in contemporary society, particularly given the rising divorce rates. This study aims to examine adaptation strategies employed by remarried couples in Nagari Sungai Aur, West Pasaman District, within the Mandailing cultural context. Using a qualitative methodology through in-depth interviews and observations, the research explores how couples navigate complexities such as role restructuring, effective communication, trust reconstruction, and integrating children from previous marriages. Data were collected through purposive sampling, focusing on remarried couples within the past three years who had children from previous marriages. Data analysis followed Miles and Huberman's three-stage approach: data coding, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that adaptation occurs through behavioral modifications, maintaining communication, understanding character differences, building relationships with stepchildren, and strengthening ties with the husband's extended family. Challenges encountered include economic issues and feelings of alienation due to the patrilocal system, which emphasizes the husband's extended family as the center of familial ties. This research highlights the importance of adaptive strategies in strengthening household harmony for remarried women within the Mandailing cultural context. Practical implications include guidance on improving communication, fostering positive relationships with stepchildren, and addressing cultural challenges to enhance marital resilience. Keywords: Remarriage, adaptation strategies, mandailing culture, patrilocal system. Abstrak. Pernikahan ulang merupakan fenomena signifikan yang memengaruhi dinamika keluarga di masyarakat kontemporer, terutama dengan meningkatnya angka perceraian. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi adaptasi oleh pasangan yang menikah ulang di Nagari Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, dalam konteks budaya Mandailing. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pasangan menghadapi berbagai kompleksitas, seperti restrukturisasi peran, komunikasi yang efektif, rekonstruksi kepercayaan, dan integrasi anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Data dikumpulkan melalui purposive sampling, yang berfokus pada pasangan yang menikah ulang dalam tiga tahun terakhir dan memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Analisis data mengikuti pendekatan tiga tahap Miles dan Huberman: pengodean data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi dilakukan melalui modifikasi perilaku, menjaga komunikasi, memahami perbedaan karakter, membangun hubungan dengan anak tiri, dan memperkuat ikatan dengan keluarga besar suami. Tantangan yang dihadapi meliputi masalah ekonomi dan perasaan terasing akibat sistem patrilokal, yang menekankan keluarga besar suami sebagai pusat hubungan kekeluargaan. Penelitian ini menyoroti pentingnya strategi adaptasi dalam memperkuat keharmonisan rumah tangga bagi perempuan yang menikah ulang dalam konteks budaya Mandailing. Implikasi praktis mencakup panduan untuk meningkatkan komunikasi, membangun hubungan yang positif dengan anak tiri, dan mengatasi tantangan budaya guna meningkatkan ketahanan dalam pernikahan. Kata Kunci: Pernikahan ulang, strategi adaptasi, budaya mandailing, sistem patrilokal.

Reflection on the Role of the Family Hope Program (PKH) in Poverty Alleviation Widayat, Widayat; Sugiyanto, Sugiyanto
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 6, No. 1 (2025)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v6i1.44494

Abstract. Poverty remains a significant challenge in developing countries, including Indonesia, where over 25 million people live below the poverty line. The Family Hope Program (Program Keluarga Harapan, PKH) was introduced to provide direct assistance to low-income families, aiming to improve their quality of life and break the cycle of poverty. This study focuses on the implementation of PKH in Pagerharjo Village, Kulon Progo, Yogyakarta, using a descriptive qualitative approach involving observation, interviews, and document analysis. The findings indicate that PKH has a positive impact on improving community welfare, particularly in access to education and healthcare services. However, challenges such as inaccurate beneficiary targeting, low program literacy among recipients, and a culture of dependency continue to hinder the program's effectiveness. To enhance the success of PKH, regular validation of recipient data, integration of economic empowerment programs, and structured and continuous education for beneficiaries are essential. This study reflects critically on PKH implementation and offers practical insights for improving local-level targeting and beneficiary engagement. With these measures, PKH is expected to be more effective in promoting sustainable poverty reduction and fostering long-term self-reliance. Keywords: PKH, Social Assistance, Poverty Alleviation, Economic Empowerment, Social Welfare, Reflection. Abstrak. Kemiskinan tetap menjadi tantangan utama di negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan lebih dari 25 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) diperkenalkan untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga berpenghasilan rendah, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan memutus rantai kemiskinan. Penelitian ini berfokus pada implementasi PKH di Desa Pagerharjo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang melibatkan observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, tantangan seperti ketidaktepatan dalam penentuan sasaran penerima, rendahnya pemahaman program oleh penerima manfaat, dan budaya ketergantungan masih menghambat efektivitas program. Untuk meningkatkan keberhasilan PKH, diperlukan validasi data penerima secara berkala, integrasi program pemberdayaan ekonomi, serta pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan bagi penerima manfaat. Studi ini merefleksikan secara kritis pelaksanaan PKH dan memberikan masukan praktis untuk memperbaiki sasaran program serta keterlibatan penerima di tingkat lokal. Dengan langkah-langkah tersebut, PKH diharapkan dapat lebih efektif dalam mendorong pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan dan membangun kemandirian jangka panjang. Kata Kunci: PKH, Bantuan Sosial, Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Refleksi.

AUKUS and Australia’s Threat Perception Towards China Na'imullah, Muhammad
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 6, No. 1 (2025)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v6i1.45112

Abstract. This study examines how Australia's participation in the AUKUS agreement reflects a shift in its threat perception toward China. The research aims to: (1) analyze the factors driving Australia's heightened threat perception, and (2) explain why this perception led to the abandonment of its hedging strategy between the U.S. (security ally) and China (economic partner). Methodologically, the article employs a deductive interpretive approach, adapting Rousseau's heuristic model to assess three key dimensions: identity divergence (status-quo vs. revisionist states), military capacity disparity, and China's aggressive regional intentions. The findings reveal that Australia's decision to join AUKUS was primarily motivated by China's revisionist identity, overwhelming military advantage, and assertive actions in strategically vital regions. The study concludes that these factors collectively elevated Australia's threat perception to a level where security concerns outweighed economic benefits, prompting a definitive alignment with the U.S.-led order. Keywords: Australia, China, AUKUS, Threat Perception, Status-quo, Revisionist, Identit. Abstrak. Penelitian ini mengkaji bagaimana partisipasi Australia dalam kesepakatan AUKUS mencerminkan perubahan persepsi ancaman terhadap China. Tujuan penelitian adalah: (1) menganalisis faktor-faktor pemicu peningkatan persepsi ancaman Australia, dan (2) menjelaskan alasan persepsi ini mengakhiri strategi hedging antara Amerika Serikat (sekutu keamanan) dan China (mitra ekonomi). Secara metodologis, artikel menggunakan pendekatan interpretatif deduktif dengan mengadaptasi model heuristik Rousseau untuk menilai tiga dimensi: perbedaan identitas (negara status-quo vs. revisionist), kesenjangan kapasitas militer, dan intensi agresif China di kawasan strategis. Temuan menunjukkan bahwa keputusan Australia bergabung dengan AUKUS terutama dipicu oleh identitas revisionis China, keunggulan militer China, dan tindakan asertifnya di wilayah-wilayah penting. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa faktor-faktor ini secara kolektif meningkatkan persepsi ancaman Australia hingga mengalahkan manfaat ekonomi, mendorong aliansi tegas dengan tatanan pimpinan Amerika Serikat. Kata Kunci: Australia, China, AUKUS, Persepsi Ancaman, Status-quo, Revisionis, Identitas.

Blasphemy and Social Conflict in Abrahamic Religions: Historical Dynamics and Political Implications in Indonesia Purnama, Tata Septayuda; Darajat, Deden Mauli; Rumaru, Shulhan
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 6, No. 1 (2025)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v6i1.45139

Abstract. This paper emphasizes the relationship between historical perspectives, social conflict, and political implications in cases of blasphemy in Abrahamic religions, with a focus on Indonesia as a case study. The main issue discussed is how blasphemy in Abrahamic religions can trigger social conflict through the interplay of theological interpretations, identity politics, and historical grievances. This study uses a historical qualitative approach combined with critical discourse analysis, with data collected through library research on primary and secondary historical documents, such as books, journals, and archives related to blasphemy against Abrahamic religions in Indonesia and worldwide. The research process involves analyzing the social, political, and cultural contexts of each historical period to understand the dynamics of change and continuity in cases of religious blasphemy. The findings reveal that responses to religious blasphemy are strongly influenced by social and political contexts, particularly the instrumentalization of blasphemy accusations for power consolidation. Legal and mediation approaches in Indonesia, such as the role of the Indonesian Ulema Council (MUI), have proven effective in mitigating conflicts and maintaining religious harmony. This study concludes that collective efforts to enhance religious literacy and interfaith dialogue must be supported by structural reforms in blasphemy laws to prevent conflicts and preserve social harmony. Keywords: Blasphemy, social conflict, religious literacy, Indonesia, mediation. Abstrak. Artikel ini menekankan hubungan antara perspektif historis, konflik sosial, dan implikasi politik dalam kasus penistaan pada agama samawi, dengan fokus pada Indonesia sebagai studi kasus. Permasalahan utama yang dibahas adalah bagaimana penistaan dalam agama samawi dapat memicu konflik sosial melalui interaksi interpretasi teologis, politik identitas, dan persaingan historis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis yang dikombinasikan dengan analisis wacana kritis, dengan data dikumpulkan melalui studi pustaka pada dokumen historis primer dan sekunder, seperti buku, jurnal, dan arsip terkait penistaan agama di Indonesia dan dunia. Proses penelitian melibatkan analisis konteks sosial, politik, dan budaya pada setiap periode sejarah untuk memahami dinamika perubahan dan kontinuitas kasus-kasus penistaan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons terhadap penistaan agama sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik, khususnya politisasi tuduhan penistaan untuk konsolidasi kekuasaan. Pendekatan hukum dan mediasi di Indonesia, seperti peran Majelis Ulama Indonesia (MUI), terbukti efektif dalam meredam konflik dan memelihara kerukunan umat beragama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya kolektif dalam meningkatkan literasi agama dan dialog antaragama harus didukung reformasi struktural pada UU penodaan agama untuk mencegah konflik dan memelihara keharmonisan sosial. Kata Kunci: Penistaan agama, konflik sosial, literasi keagamaan, Indonesia, mediasi.

Improving the Quality of Life of Underprivileged Communities through the Livable House Assistance Program Nainggolan, Esi Fridawani; Widiono, Sumarto; Widiyarti, Diyas
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 6, No. 1 (2025)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v6i1.42368

Abstract. This study, titled Improving the Quality of Life of the Poor through the Livable House Program, aims to evaluate the effectiveness of the Livable House Assistance Program in Bengkulu City. The study focuses on the impact experienced by underprivileged communities after receiving assistance and how it contributes to improving their quality of life. A qualitative method was employed, involving observations, direct interviews with beneficiaries, and a review of relevant literature. The results indicate that the program has yielded significant improvements in health conditions, comfort, and housing safety. Notably, it reduced respiratory diseases by 30% among beneficiaries, as supported by interview data. Additionally, the program contributed to family economic stability, better access to education, and increased productivity. In conclusion, improving housing conditions through this program not only addresses basic needs but also acts as a catalyst for enhancing the overall well-being of underprivileged communities. Keywords: Quality of life, Bengkulu City, underprivileged communities, Livable House Program. Abstrak. Penelitian ini berjudul Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin melalui Program Rumah Layak Huni yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program bantuan rumah layak huni di Kota Bengkulu. Fokus penelitian ini adalah pada dampak yang dirasakan oleh masyarakat kurang mampu setelah menerima bantuan tersebut dan bagaimana hal tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara langsung dengan penerima manfaat, serta tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan peningkatan yang signifikan dalam kondisi kesehatan, kenyamanan, dan keamanan tempat tinggal. Secara khusus, program ini mampu menurunkan angka penyakit saluran pernapasan sebesar 30% di kalangan penerima manfaat, sebagaimana didukung oleh data hasil wawancara. Selain itu, program ini turut berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi keluarga, peningkatan akses terhadap pendidikan, serta produktivitas yang lebih baik. Kesimpulannya, perbaikan kondisi tempat tinggal melalui program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi katalisator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu secara menyeluruh. Kata kunci: Kualitas hidup, Kota Bengkulu, masyarakat kurang mampu, Program Rumah Layak Huni.

Landasan Sikap Oposisi Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2020 Waty, Reni Rentika
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 2, No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v2i2.22726

Abstract. FPI (Islamic Defenders Front) is a mass organization that has consistently became the opposition since the reformation. However, during the Joko Widodo’s (Jokowi) reign, the opposition stance of FPI was more dominant. By the though of Habib Rizieq Syihab as founder of FPI about democracy, as well as utilizing qualitative methods, this study aims to analyze the reasons of FPI's positioning as an opposition to the Jokowi government. This study finds there are two factors that become the basis of FPI's opposition namely ideological and political. Ideologically, FPI’s opposition is caused by what is believe as democrazy system, economic democrazy and legal democracy that occurred in Indonesia. In addition, the political factor is caused background was caused by various conflicts between FPI and the Jokowi government, namely the criminalization of ulama, the polemic of HRS's return to Indonesia, the shooting of the FPI Laskar, the disbandment of the FPI and the arrest of FPI members.Keywords: FPI, democrazy, opposition, Jokowi’s government.Abstrak. FPI (Front Pembela Islam) merupakan organisasi kemasyarakatan yang secara konsisten menempatkan diri sebagai oposisi sejak reformasi. Namun, pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sikap oposisi FPI lebih dominan dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya. Dengan landasan berpikir Habib Rizieq Syihab selaku pendiri FPI terkait demokrasi, serta metode kualitatif, penelitian ini ingin melihat alasan FPI memposisikan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa landasan sikap oposisi FPI dibedakan menjadi dua latar belakang, yakni ideologis dan politis. Secara ideologis, sikap oposisi FPI disebabkan oleh democrazy sistem, democrazy ekonomi dan democrazy hukum yang terjadi di Indonesia. Kemudian, latar belakang politis diakibatkan oleh berbagai konflik antara FPI dengan pemerintahan Jokowi, yaitu kriminalisasi ulama, polemik kepulangan HRS ke Indonesia, penembakan Laskar FPI, pembubaran FPI dan penangkapan anggota FPI.Kata Kunci: FPI, demokrasi, oposisi, pemerintahan Jokowi.

Keunggulan Petahana dan Posisi Nomor Urut atas di Dapil Banten Tahun 2019 Ramadhan, Indra Surya
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 2, No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v2i2.22950

Abstract. Incumbency status, position number on the ballots, and information dissemination level are indicators of voters' evaluation ability. This article will test the correlations of seat winnings, incumbency status, and candidate's position number on the ballot to explain the voters' evaluation ability in the 2019 Banten Province general election. The test results found that the incumbent status and the position number on the ballot correlate to the winning of seats. The results of the analysis show that incumbents have a greater chance of winning a seat than non-incumbents. It also shows that if the candidates have a position number on the ballot close to the first number, the vote gain is higher and vice versa. This article argues that incumbents and well-positioned candidates would win due to the limited ability of voters to evaluate all candidates and moderated by the lack of information on legislative candidates.Keywords: Incumbency Advantages, Ballot Position Effect, Voter Evaluation Ability, Seat Winnings.Abstrak. Kemenangan petahana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan calon DPR yang memiliki posisi nomor urut atas, serta kondisi persebaran informasi pemilihan legislatif yang rendah memungkinkan indikasi lemahnya kemampuan evaluasi para pemilih. Artikel ini menguji secara bivariat hubungan antara variabel kemenangan kursi dengan variabel status petahana dan posisi nomor urut dalam kertas suara calon-calon DPR di pemilihan umum Provinsi Banten tahun 2019 untuk menjelaskan kemampuan evaluasi pemilih. Hasil uji menemukan status petahana dan posisi nomor urut dalam kertas suara calon legislatif berhubungan dengan kemenangan kursi. Hasil analisis menunjukan petahana berpeluang lebih besar untuk memenangkan kursi daripada non- petahana. Hasil analisis juga menunjukan semakin calon legislatif mendekati posisi nomor urut atas, semakin tinggi perolehan suaranya dan sebaliknya. Artikel ini berargumen terjadinya kecenderungan kemenangan petahana dan calon yang memiliki posisi nomor urut atas karena keterbatasan kemampuan evaluasi pemilih yang minim informasi calon-calon legislatif.Kata Kunci: Keunggulan Petahana, Posisi Nomor Urut Atas, Kemampuan Evaluasi Pemilih, Kemenangan Kursi DPR.

Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dalam Menolak Agenda Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2019 Roshady, Mohammad Ezha Fachriza
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 2, No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v2i1.22952

Abstract. This study analyzed the contributing factors to the failure of the anticorruption civil society coalition movement in rejecting the revision agenda of Law No. 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Corruption (KPK Law) in 2019. This study combines Dough McAdam social movement theory (2004) consisting of three approaches, namely the approach of political opportunity structure, the theory of mobilization of resources, the theory of framing process with the framework of explanation of success and inhibiting factors of social movements from David A. Locher (2002). The research method used is qualitative with the primary data source of interview and secondary data processing. This research shows that social movements conducted by the anticorruption civil society coalition are quite difficult until in the end the movement does not succeed in achieving the movement's objectives, because the revision of the KPK Law was successfully passed by the DPR on September 17, 2019. The factors that led to the failure of the anticorruption civil society coalition movement were classified into two, namely external and internal factors of the movement. External factors identified from the findings of this research are also differentiating from previous years that the structure of political opportunity had a major contribution in the failure of social movements conducted by the coalition. It was indicated by various indicators, namely the momentum of agreement between the House of Representatives and the Government; relative unity of all legislatures; The House of Representatives accelerated the process of legislation; and political structures that close the movement's opportunities. Internally, there are resource problems identified; dissocies of community opinion; weaknesses in refuting framing; and less able to convince policymakers. External factors are the dominant cause of the failure of the anticorruption civil society coalition movement to reject the revision of the KPK Law. Keywords: MDGs, Poverty, Hunger, Poverty Reduction. Abstrak. Artikel ini menganalisis faktor penyebab gagalnya gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi dalam menolak agenda revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada tahun 2019. Penelitian ini menggabungkan teori gerakan sosial Dough McAdam (2004) yang terdiri dari tiga pendekatan yaitu pendekatan struktur kesempatan politik, teori mobilisasi sumber daya, teori proses pembingkaian dengan kerangka penjelasan faktor keberhasilan dan penghambat gerakan sosial dari David A. Locher (2002). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara dan pengolahan data sekunder. Penelitian ini menunjukkan gerakan sosial yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil antikorupsi cukup sulit hingga pada akhirnya gerakan tersebut tidak berhasil mencapai tujuan gerakan, karena revisi UU KPK berhasil disahkan oleh DPR pada 17 September 2019. Faktor penyebab kegagalan gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi diklasifikasi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal gerakan. Faktor eksternal yang diidentifikasi dari temuan riset ini sekaligus menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya bahwa struktur kesempatan politik memiliki kontribusi besar dalam kegagalan gerakan sosial yang dilakukan oleh koalisi hal tersebut diindikasikan melalui berbagai indikator yaitu baru bertemunya momentum kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah; solidnya seluruh fraksi partai politik; DPR mempercepat proses legislasi; dan struktur politik yang menutup kesempatan gerakan. Sedangkan dari segi internal, diidentifikasi adanya permasalahan sumber daya; keterbelahan pendapat kelompok masyarakat; kelemahan dalam membantah framing; dan kurang dapat meyakinkan para pemangku kebijakan. Faktor eskternal merupakan yang dominan penyebab gagalnya gerakan koalisi masyarakat sipil antikorupsi menolak revisi UU KPK.Kata Kunci: Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Gerakan Sosial, Revisi UU KPK.

Kepentingan Denmark dalam Pemberian Bantuan Lingkungan terhadap Indonesia Melalui Environmental Support Programme Phase III (ESP3) Dewi, Kharisma Anissa
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 2, No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v2i1.23042

Abstract. Based on the Climate Change Performance Index of the Climate Action Network Europe 2015 Denmark is the most climate-friendly country in the world. As a country that cares so much about the environment, Denmark provides a lot of assistance or support to other countries for environmental preservation programs, including Indonesia. The Danish Environmental Support Program (ESP) has spent a lot of money on Indonesia. However, with insignificant progress, Denmark still continued to provide assistance as far as 3 phases. The first phase was in 2005-2007, the second phase was in 2008-2012 and the last was the third phase in 2013-2018. This raises the question “What are Denmark's national interest behind providing assistance under ESP3?”. The methodology of this research is descriptive analysis using the theory of Neorealism and the concept of the National Interest. This article concludes that Denmark has 3 national interests in this regard. Namely ideological interests, economic interests and world order interests.Keywords: Environmental Support Program Phase III (ESP3), National Interest, Denmark, Indonesia. Abstrak. Berdasarkan Climate Change Performance Index of the Climate Action Network Europe 2015 Denmark merupakan Negara paling climate-friendly di dunia. Sebagai Negara yang begitu perduli akan lingkungan Denmark banyak memberikan bantuan atau support kepada Negara lain untuk program penjagaan linkungan, termasuk Indonesia. Pada Environmental Support Programme (ESP) Denmark mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk Indonesia. Namun dengan kemajuan yang tidak signifikan Denmark masih tetap melanjutkan pemberian bantuan ini hingga 3 fase. Fase pertama tahun 2005-2007, fase kedua tahun 2008-2012 dan terakhir fase ketiga tahun 2013-2018. Hal ini menimbulkan pertanyaan “Apa sebenarnya kepentingan nasional Denmark dibalik pemberian bantuan dalam ESP3?”. Metodologi penelitian kali ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan teori Neorealisme dan Konsep Kepentingan Nasional. Artikel ini menyimpulkan bahwa ada 3 kepentingan nasional Denmark dalam hal ini. Yaitu kepentingan ideologi, kepentingan ekonomi dan kepentingan tata internasional.Kata Kunci: Environmental Support Programme Phase III (ESP3), Kepentingan Nasional, Denmark, Indonesia.

Syria: A Showroom for Russia Latest Generation of Military Equipment Yasmin, Leonando Arief; Dwiastuti, Ilmi
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i1.23786

Abstract. In 2011, a series of protest in MENA (Middle East and North African) region demanding a change of regime to democracy due to their outgrowing rage over the dictatorship government, poor living condition, and high-rates of unemployment ultimately leading to the Syrian Civil War. This paper aims to discuss the correlation of Russian entrance in the Syrian Civil War whether the war affected Russia’s defense industry through the ‘marketing effect’ it created in the battlefield. A Realist perspective is mainly used in this research paper to help uncover the benefits that Russia had gained in multiple spectrums since its entrance in the Syrian Civil War until the end of 2020, though, the discussion is mainly focuses on Russia’s arms sale industry and its growing partners in MENA after Russia’s entrance to the grand theatre.Keywords: Syrian Civil War, Russia, MENA, Arms sale. Abstrak. Pada tahun 2011, serangkaian protes di wilayah MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara) menuntut perubahan rezim ke demokrasi karena kemarahan mereka yang semakin besar atas pemerintahan yang diktator, kondisi kehidupan yang buruk, dan tingkat pengangguran yang tinggi pada akhirnya mengarah pada Perang Sipil Suriah. Tulisan ini bertujuan untuk membahas korelasi masuknya Rusia dalam Perang Saudara Suriah, apakah perang tersebut mempengaruhi industri pertahanan Rusia melalui “marketing effect” yang ditimbulkannya di medan perang. Perspektif Realis terutamanya digunakan dalam penelitian ini untuk membantu mengungkap manfaat yang diperoleh Rusia dalam berbagai spektrum sejak masuknya dalam Perang Saudara Suriah hingga akhir tahun 2020. Meskipun demikian, diskusi ini terutama berfokus pada industri penjualan senjata Rusia dan mitra yang berkembang di MENA setelah masuknya Rusia ke teater besar.Kata Kunci: Perang Saudara Suriah, Rusia, MENA, Penjualan Senjata.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ahmad Syauqi

Contact Email
ahmad.syauqi@uinjkt.ac.id

Phone
+6285117171987

Journal Mail Official
jisi.fisip@apps.uinjkt.ac.id

Editorial Address
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) Faculty of Social Science and Political Science State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Kertamukti No.5 Pisangan Barat, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ahmad Syauqi

Contact Email ahmad.syauqi@uinjkt.ac.id

Phone +6285117171987

Journal Mail Official jisi.fisip@apps.uinjkt.ac.id

Editorial Address Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) Faculty of Social Science and Political Science State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Kertamukti No.5 Pisangan Barat, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419

Location Kota tangerang selatan, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ahmad Syauqi

Contact Email
ahmad.syauqi@uinjkt.ac.id

Phone
+6285117171987

Journal Mail Official
jisi.fisip@apps.uinjkt.ac.id

Editorial Address
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) Faculty of Social Science and Political Science State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Kertamukti No.5 Pisangan Barat, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA