Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Widya Publika

widyapublika
Website

Published by Universitas Ngurah Rai

ISSN : 23382554 EISSN : 28090691 DOI : https://doi.org/10.70358/widyapublika.v9i1

Core Subject : Social,

Environmental Science Social Sciences

Jurnal Widya Pubika adalah jurnal ilmiah Ilmu Administrasi Publik yang mempublikasikan kajian tentang Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik (Kebijakan Publik dan Manajemen Publik). Jurnal ini juga didedikasikan untuk memberikan ruang intelektual diskusi ilmiah dibidang Administrasi Publik. Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian penelitian Ilmu Administrasi Publik yang belum pernah dipublikasikan, orisinal, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tulisan yang masuk ke redaksi akan diseleksi dan melalui tahap review mitra bestari (double blind review by peer group system) sebagai syarat untuk dapat dimuat. Widya Publika diterbitkan secara online dua kali dalam setahun oleh Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Yaitu di bulan Juni dan Desember

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik

Articles 90 Documents

1 2 3 4 5

PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BADUNG Ni Putu Putri Arista Dewi
Jurnal Widya Publika Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Penelitian ini dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Sampel dalam penelitian ini adalah sama dengan seluruh jumlah populasi yaitu 80 orang, teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik angket (kuisioner), observasi, dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori Kartini Kartono (Kepemimpinan), Herzberg (Motivasi) Sedarmayanti (Lingkungan kerja dan Soejono (Disiplin Kerja). Analisis data dalam penelitian ini adalah Model Analisis Data Hipotesis Pertama (Secara Simultan), Model Analisis Data Secara Parsial, Uji Analisis Korelasi secara parsial dan Uji Analisis Korelasi secara Simultan. Tujuan penelitian ini adalah : a) Untuk mengetahui apakah Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan kerja, secara parsial berpengaruh terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.(b) Untuk mengetahui apakah Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan kerja, secara simultan berpengaruh terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.(c) Untuk mengetahui faktor manakah diantara Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan kerja, yang paling kuat berpengaruh terhadap Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Kepemimpinan (X1) memiliki pengaruh dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai dimana nilai koefisien sebesar 0,070 dan nilai t hitung sebesar 1,656 > t tabel sebesar 1,48 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). 2) Motivasi (X2) memiliki pengaruh dalam meningkatkan disiplin kerja dimana nilai koefisien sebesar 0,164 dan nilai t hitung sebesar 1.662 > t tabel sebesar 1,48 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%).3) Lingkungan Kerja (X3) memiliki pengaruh dalam meningkatkan disiplin kerja dimana nilai koefisien sebesar 0,132 dan nilai t hitung sebesar 1,496 > t tabel sebesar 1,48 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (5%). 4).Lingkungan Kerja memiliki hubungan pengaruh yang sangat lemah dalam meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Negeri sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Badung Badung, hal ini ditunjukkan nilai korelasi memiliki nilai rX3-y sebesar 0,132 sedangkan Lingkungan kerja memiliki nilai korelasi rX2-y sebesar 0,164 dan Kepemimpinan rX1-y sebesar 0,070.

ANALISIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN KUTA SELATAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BADUNG Nyoman Trisna Widianti; Nyoman Diah Utari Dewi
Jurnal Widya Publika Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan implikasi musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Kuta Selatan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Badung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan interaktif model. Teknik analisis data kualitatif menggunakan interaktif model merupakan komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan. Adapun hasil penelitian adalah : 1) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di Kecamatan Badung masih belum efektif karena kemampuan pegawai yang masih harus ditingkatkan, komunikasi yang masih harus diperbaiki dan karakteristik agen pelaksana yang dalam hal ini adalah pegawai Kecamatan Kuta Selatan yang masih lemah dan harus ditingkatkan, 2) Implikasi Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan tahun 2015 terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung pada Tahun 2016 tidak semua usulan dalam Musrenbang Kecamatan Kuta Selatan dijadikan RKPD.

MATEMATIS (MALANG TEMATIK TOURISM): INOVASI DIGITAL MARKETING WISATA KAMPUNG TEMATIK BERBASIS PENTA-HELIX Ida Ayu Githa Girindra
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 1 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

The Indonesian tourism sector in 2014 has doubled since 2007 in contributing to the country's foreign exchange, amounting to USD 11,166.13 million. Malang City supports the Indonesian government in encouraging tourism growth, namely through the vision of 'Tri Bina Cita' with three main foundations, namely development. creative industry, education and tourism. Along with the development of thematic villages as leading tourism in Malang City, quoted from malangtoday.net, so far Malang branding is still considered less than optimal in terms of packaging, strategy and concept. This writing uses descriptive writing with a qualitative approach. The analysis technique used in this paper is SWOT. There is need for new innovations in increasing branding for thematic villages in Malang City, one of which is through the Mathematical program (Malang Thematic Tourism): Digital Marketing Innovation, Penta-Helix-Based Thematic Village Education Tourism in which there is tourism application used to increase branding village tourist attractions thematic in Malang City. The benefits of thematic village branding are in the form of: (1) Tri Bina Cita Malang City on one main foundations, namely tourism can contribute to support RI Law Number 23 of 2014, (2) Realizing Beautiful Malang city branding, (3) GRDP increases, ( 4) Expansion of employment

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DI PUSKESMAS II DENPASAR BARAT Ni Made Ardani; Gede Gede Rai
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 1 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Implementasi Kebijakan Asuransi Kesehatan di Puskesmas Denpasar Barat II sejalan dengan teori pendekatan Implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai berikut: (1) Komunikasi: Komunikasi dalam hal ini adalah bentuk pengiriman verbal dan tertulis oleh pemerintah kepada target pelaksanaan program Asuransi Kesehatan Nasional di Puskesmas Denpasar Barat II sesuai dengan kebijakan peraturan presiden No. 12 tahun 2013 tentang Asuransi Kesehatan dan peraturan terkait lainnya. (2) Sumber Daya: Sumber Daya Manusia: Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan bahwa sumber daya manusia perlu ditingkatkan dalam jumlah dan kompleksitas dalam layanan penerapan Asuransi Kesehatan. Sumber keuangan: Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa alokasi dana untuk pelaksanaan JKN di Puskesmas II Denpasar Barat masih kurang dan dengan wilayah yang luas dan populasi yang padat 139.382 orang, petugas untuk layanan UKBM masih kurang. (3) Disposisi: Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa komitmen para pelaksana kebijakan adalah baik dan berkualitas serta berkelanjutan tetapi masyarakat sebagai sasaran kebijakan penjaminan dalam hal disposisi atau komitmen yang tentu akan mempengaruhi implementasi kebijakan penjaminan Kesehatan. (4) Struktur Birokrasi: Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam hal pembagian wewenang telah dilakukan dengan baik, baik dalam urutan instansi pemerintah maupun unsur-unsur pelaksanaan kegiatan implementasi kebijakan sendiri. Faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan Kebijakan Asuransi Kesehatan di Puskesmas Denpasar Barat II adalah sebagai berikut: (1) Kurangnya sosialisasi kebijakan Asuransi Kesehatan (2) Kendala kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya keuangan (3) Kurangnya sikap / disposisi dari komunitas. Strategi pelaksanaan Asuransi Kesehatan Nasional adalah sebagai berikut: (1) Strategi untuk komunikasi atau sosialisasi (2) sumber daya keuangan dan sumber daya (3) Strategi komitmen / sikap disposisi masyarakat

INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK Achluddin Ibnu Rochim
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 1 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Pengendalian yang tidak tepat terhadap lonjakan pertumbuhan penduduk akan menyebabkan permasalahan social yang berdampak pada kondisi yang tidak merata pada sumber – sumber penghidupan, sehingga diperlukan Instrumen Kebijakan Publik Dalam Pendaftaran Penduduk. Permasalahan yang timbul adalah 1) Apakah pentingnya instrument kebijakan publik dalam pendaftaran penduduk ? dan 2) Bagaimana instrumen dan tipe kebijakan publik dalam pendaftaran penduduk. Untuk menjawab permasalahan tersebut dipergunakan metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga dapat diperoleh hasil bahwa Penyelenggaraan administrasi penduduk mempunyai hal yang penting dalam menunjang kontinuitas pembangunan. Hal ini berkaitan dengan data statistik kependudukan yang nantinya akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik baik kebijakan publik yang berhubungan dengan masalah kependudukan maupun kebijakan publik yang berhubungan dengan hal-hal lain selain berkaitan dengan masalah kependudukan. Instrumen kebijakan publik digunakan dalam mekanisme pendaftaran penduduk baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kebijakan ini dibuat untuk memudahkan sistem administrasi kependudukan dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara dan penduduk. Dalam merumuskan kebijakan publik yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk ini maka digunakan tipe kebijakan publik publik kelembagaan. Kebijakan publik tipe kelembagaan ini dibuat oleh pemerintah dan harus dipatuhi oleh masyarakat secara keseluruhan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA DANGIN PURI KELOD KECAMATAN DENPASAR TIMUR I Gede Dodie Permana Putra
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 1 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan program Keluarga Berencana dan faktor-faktor penghambatnya di Desa Dangin Puri Kelod. Model Implementasi menggunakan Teori Van Horn dan Van Meter dan menggunakan metode penelitian kualitaif. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Desa Dangin Puri Kelod, secara pemahaman, Pelaksana Implementasi, mengetahui secara umum mengenai Keluarga Berencana ini. Namun dalam pelaksanaannya, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana masih belum optimal dalam hal pendanaan, belum terakomodasinya honor kader dalam anggaran desa, kualitas sumber daya manusia, sikap pelaksana yang belum optimal karena kualitas dan kuantitas dalam memberi informasi mengenai program masih menjadi pertanyaan, dan ketakutan pasangan usia subur dalam ber-KB. Sedangkan sikap PLKB yang seharusnya lebih aktif dalam promosi, konseling, informasi dan edukasi program keluarga berencana ini, bukan hanya sekedar kegiatan posyandu dan BKB. Hambatan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Desa Dangin Puri Kelod adalah dari segi informasi dan dukungan pelaksana. Informasi yang dimaksud yaitu kurang lengkapnya informasi mengenai efek samping, bagaimana memelihara alat kontrasepsi dan pendekatan dari segi agama untuk jenis kontrasepsi yang akan digunakan. Dukungan pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kurangnya pendanaan untuk honorarium kader KB dalam anggaran yang dimiliki Desa.

HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA Radjikan Radjikan
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 1 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Indonesia is known as an international coal supplier, as in Borneo. The March 2007 abare report (Australian bureau research for agriculture and economic resource) has placed Indonesia as the world's largest coal supplier (about 25%) in the world, followed by Australia, South Africa, China, the Russian, Colombian, and United States. Massive uncontrolled coal deployment, one day it's going to cause big trouble. On the negative side, this actually encourages both national and foreign private companies to achieve even greater coal extinctions. Therefore, governments should actually be working on the redefinition and reorientation of the mining exploitation to be truly beneficial to the people. There are two problems that appear: 1) How is the law as a public policy instrument in coal mining business license?, 2) How does the institutional public policy model in mining permissions? To answer the issue is used descriptive research method analysis so that it is concluded that: Mining Problems in Indonesia lies in the exploitation of coal mining that is so great to overlook the interests of local communities and the environment. The role of law as a public policy instrument can be poured through coal mining permissions. This permission policy uses an institutional public policy model where the government is legitimizing licensing. The legitimacy has implications in the sanctions of any violations in the field of coal mining both in the form of criminal sanctions and administrative sanctions. This policy is also universal.

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN ETOS KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLUNGKUNG Ni Komang Sri Undayani; Anak Agung Gede Raka
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 1 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah memiliki Tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang Teknologi dan Informasi (TI). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kominfo Kabupaten Klungkung, (2) untuk mengetahui pengaruh Budaya Organisasi terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kominfo Kabupaten Klungkung, (3). untuk mengetahui pengaruh Etos Kerja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kominfo Kabupaten Klungkung, (4) Untuk mengetahui Variabel manakah yang lebih dominan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kominfo Kabupaten Klungkung, (5) Untuk mengetahui variabel Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Etos Kerja secara bersama – sama berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kominfo Kabupaten Klungkung. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan populasi 32 orang pegawai negeri sipil. Dari 32 orang pegawai negeri sipil di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung yang dijadikan responden yaitu 30 orang, peneliti dan pimpinan (Kepala Dinas) tidak termasuk responden karena sebagai peneliti dan beyek penelitian. Untuk mengetahui pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Etos Kerja terhadap Kinerja pegawai digunakan metode statistik uji regresi linier berganda. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 25.0 For Windows.Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai negeri sipil sebesar 35,4%. Budaya Organisasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terdahap kinerja pegawai negeri sipil sebesar 24.4%. Etos Kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai negeri sipil sebesar 16,7 %. Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Etos Kerja secara bersama-sama menjelaskan variabel kinerja pegawai negeri sipil sebesar 76,5%, sedangkan sisanya 23,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini atau model penelitian. Model regresi dari penelitian ini adalah sebegai berikut : Ŷ = 2.366 + 0,354 X1 + 0,244 X2 + 0,167 X3. Persamaan tersebut memberikan gambaran bahwa peningkatan gaya kepemimpinan, budaya organisasi dan etos kerja akan meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil.

PENGAWASAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT Bagoes Soenarjanto; M. Kendry Widiyanto
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Korupsi telah menjadi masalah yang tidak mudah untuk dikendalikan, termasuk di Indonesia, permasalahan tentang korupsi korupsi semakin menunjukkan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jumlah kasus korupsi yang meningkat tentunya menimbulkan peningkatan pada jumlah kerugian negara. Bahkan tindak pidana ini telah meluas baik pada level pusat maupun level daerah. Sistem desentralisasi pemerintahan telah membuka peluang bagi pejabat-pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pemasalahan itu memerlukan sebuah pengkajian untuk menemukan aturan yang dapat diterapkan guna mencegah korupsi, sehingga dalam penelitian ini menitik beratkan kepada Pengawasan Kebijakan Publik Dalam Menanggulangan Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan kebijakan publik dalam penanggulangan korupsi melalui peran serta masyarakat ? untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif analisis, sehingga berdasarkan apa yang diuraikan dalam pembahasan dapat diperoleh keseimpulan bahwa masyarakat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik mengenai penanggulangan korupsi melalui upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengawasan ini dilakukan agar kebijakan publik tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan perumusannya yakni menanggulangi tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi perorangan maupun Lembaga swadaya masyarakat atau bentuk organisasi masyarakat lainnya

PERUMUSAN, IMPLEMENTASI SERTA EVALUASI KEBIJAKAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) PEMADAMAN LISTRIK TERHADAP INDUSTRI PARIWISATA DI BALI Achluddin Ibnu Rochim; Nyoman Diah Utari Dewi
Jurnal Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Bali adalah daerah tujuan wisata dunia, dimana pariwisata sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Sebagai destinasi wisata dunia Bali harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pariwisata, salah satu prasarana penunjang pariwisata adalah tentang kelistrikan, listrik menjadi sarana vital penunjang pariwisata. Kasus pemadaman litrik bergilir yang dilakukan oleh PLN memberikan dampak yang besar kepada pelaku pariwisata, atas dasar permasalahan tersebut penelitian ini diberi judul Perumusan, Implementasi Serta Evaluasi Kebijakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pemadaman Listrik Terhadap Industri Pariwisata Di Bali.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan terkait bagaimanakah perumusan, implementasi serta evaluasi kebijakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) pemadaman listrik terhadap industry pariwisata di Bali serta bagaimana peranan actor kebijakan dalam bentuk hukum yang digunakan dalam perumusan, implementasi serta evaluasi kebijakan pemadalam listik ? untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pokok pembahasan menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan yang disesuaikan dengan hasil penelitian yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Sehingga diperoleh keseimpulan bahwa : 1) Perumusan kebijakan pemadaman listrik sesungguhnya telah didadhului dengan analisis dampak yang ditimbulkan bagi bidan industri pariwisata. Namun hal ini terpaksa dilakukan, implementasi kebijakan ini tentu saja menimbulkan berbagai kritik dan evaluasi dari berbagai kalangan yang menantang kebijakan pemadaman ini. 2) aktor yang berperan dalam perumusan kebijakan pemadaman ini adalah PT PLN, kebijakan ini setelah diterapkan ternyata melibatkan dinas ketenagakerjaan dalam pemberian izin penggunaan energi alternatif pengganti listrik. Kebijakan pemadaman listrik telah banyak mendapat evaluasi dari KADIN dan pelaku Industri pariwisata

Page 2 of 9 | Total Record : 90

1 2 3 4 5

Filter by Year

2019 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 13 No 1 (2025): Widya Publika Vol 12 No 2 (2024): Widya Publika Vol 12 No 1 (2024): Widya Publika Vol 11 No 2 (2023): Widya Publika Vol 11 No 1 (2023): Widya Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika Vol 9 No 2 (2021): Widya Publika Vol 9 No 1 (2021): Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika Vol 8 No 1 (2020): Widya Publika Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika Vol 7 No 1 (2019): Widya Publika More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Putu Eka Trisna Dewi

Contact Email
trisnadewi.ecak@gmail.com

Phone
+6283853378247

Journal Mail Official
widyapublika@unr.ac.id

Editorial Address
Jl. Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih, Denpasar, Bali Denpasar

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Putu Eka Trisna Dewi

Contact Email trisnadewi.ecak@gmail.com

Phone +6283853378247

Journal Mail Official widyapublika@unr.ac.id

Editorial Address Jl. Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih, Denpasar, Bali Denpasar

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Putu Eka Trisna Dewi

Contact Email
trisnadewi.ecak@gmail.com

Phone
+6283853378247

Journal Mail Official
widyapublika@unr.ac.id

Editorial Address
Jl. Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih, Denpasar, Bali Denpasar

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA