cover
Contact Name
Putu Eka Trisna Dewi
Contact Email
trisnadewi.ecak@gmail.com
Phone
+6283853378247
Journal Mail Official
widyapublika@unr.ac.id
Editorial Address
Jl. Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih, Denpasar, Bali Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Widya Publika
Published by Universitas Ngurah Rai
ISSN : 23382554     EISSN : 28090691     DOI : https://doi.org/10.70358/widyapublika.v9i1
Core Subject : Social,
Jurnal Widya Pubika adalah jurnal ilmiah Ilmu Administrasi Publik yang mempublikasikan kajian tentang Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik (Kebijakan Publik dan Manajemen Publik). Jurnal ini juga didedikasikan untuk memberikan ruang intelektual diskusi ilmiah dibidang Administrasi Publik. Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian penelitian Ilmu Administrasi Publik yang belum pernah dipublikasikan, orisinal, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tulisan yang masuk ke redaksi akan diseleksi dan melalui tahap review mitra bestari (double blind review by peer group system) sebagai syarat untuk dapat dimuat. Widya Publika diterbitkan secara online dua kali dalam setahun oleh Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Yaitu di bulan Juni dan Desember
Articles 90 Documents
EFEKTIVITAS PROGRAM VAKSINASI RETROVIRUS DAN PCV DI UPTD PUSKESMAS II DINAS KESEHATAN KECAMATAN DENPASAR TIMUR UNILAWATI, PUTU; Widanti, Ni Putu Tirka; Utari, Nyoman Diah
Jurnal Widya Publika Vol 12 No 2 (2024): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v12i2.1314

Abstract

The vaccination program was a national and international program designed to control the morbidity and mortality rates of various diseases. In providing the Retrovirus and PCV vaccination program, UPTD Puskesmas II East Denpasar District Health Service will refer to Decree Number 445/06/Pusk.II.DT/2023 concerning types of services at UPTD Puskesmas II East Denpasar District Health Service related to the vaccination program Retroviruses and PCV. There are problems related to the effectiveness of the Retrovirus and PCV vaccination program at UPTD Puskesmas II, East Denpasar District Health Service, this condition is the background for this research in order to find out what obstacles and strategies are being implemented to increase the effectiveness of the Retrovirus and PCV vaccination program at UPTD Puskesmas II, East Denpasar District Health Service. This research uses a qualitative descriptive method approach by observation and interview. The objective of this research is to determine and analyze the obstacles and strategies implemented in increasing the effectiveness of the Retrovirus and PCV vaccination program at UPTD Puskesmas II, East Denpasar District Health Service. The results of the research show that the Retrovirus and PCV vaccination program at UPTD Puskesmas II, East Denpasar District Health Service, seen from indicators of goal achievement and integration, is not yet fully effective, but seen from adaptation it is already effective. The obstacle is that there has not been comprehensive socialization. The strategy carried out is the need to collaborate with cadres and cross-sectors in socializing the Retrovirus and PCV vaccination program to the community and targeting areas with indications of diarrhea or pneumonia to receive Rotavirus and PCV vaccinations.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DESA LAYAK ANAK DI DESA MELINGGIH KELOD, KECAMATAN PAYANGAN, KABUPATEN GIANYAR Ratna Dewi, Ni Wayan Kembar; Suryawan, Dewa Ketut; Mirta, I Wayan
Jurnal Widya Publika Vol 12 No 2 (2024): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v12i2.1330

Abstract

Anak merupakan aset bangsa yang berharga karena memiliki potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa pada masa mendatang. Dalam rangka memenuhi hak-hak anak maka pemerintah membuat suatu program kebijakan tentang upaya Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Di Gianyar di Desa Melinggih Kelod, kecamatan payangan kabupaten Gianyar merupakan Desa yang pertama mendeklarasikan diri sebagai Desa Ramah Anak di Kabupaten Gianyar. Peneliti melakukan penelitian di Desa Melinggih Klod dengan tujuan mengkaji lebih dalam terkait program Desa Layak Anak. Peneliti bermaksud mengevaluasi program Desa Layak Anak yang sudah berjalan dari tahun 2015 di Desa Melinggih Klod. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh data dan mengumpulkan informasi yang lengkap untuk mendeskripsikan terkait evaluasi program Desa Layak Anak di Desa Melinggih, Kecmatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian menunjukan program desa layak anak di desa melinggih kelod dalam proses program desa layak anak sudah berjalan baik saat ini tapi masih ada kendala di proses kegiatannya masih belum bisa berjalan maksimal karena masih kurangnya fasilitas jadi untuk kegiatannya belum bisa berjalan lancar jadi kegiatannya belum berjalan maksimal.
IMPLEMENTASI CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) BUMN MENUJU PEMBANGUNAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN DI PT. TELKOM DENPASAR Sadia, I Wayan
Jurnal Widya Publika Vol 12 No 2 (2024): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v12i2.1331

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan: pertama, keberadaan BUMN sesuai undang-undang. Kedua, peran PT. TELKOM Denpasar selaku BUMN terhadap kehidupan sosial dan ligkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, dalam berbagai aspek, peranan PT. TELKOM Denpasar belum terlaksana secara ideal dan menyeluruh seperti apa yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, yang peruntukannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat padahal, BUMN telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengurusan dan pengawasannya sebagai upaya untuk mengoptimalkan peranan BUMN. Kedua, peranan PT TELKOM Denpasar terhadap kehidupan sosial dan lingkungan, terutama untuk turut membantu pengembangan usaha kecil dan petani sehingga dapat mendorong kemandirian ekonomi petani dengan syarat pelaksanaannya berjalan secara berkesinambungan dan melibatkan partisipasi masyarakat petani.
KUALITAS PELAYANAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI DESA PUCAK SARI SINGARAJA Krisna Dewi, Luh Novi; Sandiasa, Gede
Jurnal Widya Publika Vol 12 No 2 (2024): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v12i2.1333

Abstract

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah kurangnya perhatian terhadap saran-saran nasabah yang memengaruhi fleksibilitas layanan, seperti kendala dalam penarikan tabungan pada hari Minggu karena LPD tutup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan LPD Desa Adat Pucaksari dengan fokus pada aspek keandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), kemampuan (competence), faktor penghambat, dan upaya penyelesaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan dari manajer LPD Desa Pucaksari, staf LPD, dan masyarakat setempat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan LPD Desa Pucaksari secara umum sudah baik, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Namun, terdapat faktor penghambat seperti dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi proses pekreditan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar kredit, yang menyebabkan kredit macet. Upaya penyelesaian yang dilakukan LPD mencakup pemberian surat peringatan secara lisan dan kunjungan langsung kepada debitur bermasalah. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong nasabah untuk lebih aktif dalam memenuhi kewajibannya.
Realizing Sustainable Agriculture in Bali: How Land-Use Conversion Impacts The Future of Food Security and Local Culture in Tabanan Yasmita, I Gusti Ayu Lia
Jurnal Widya Publika Vol 13 No 1 (2025): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v13i1.1375

Abstract

This study aims to highlight the challenges posed by this trend, propose strategies to mitigate its impact, and explore the potential of agritourism as a sustainable solution to preserve agricultural land while boosting the local economy. This study employs a descriptive qualitative method and focused on case study in Tabanan Regency. Interviews were conducted with 20 respondent. The findings reveal that land-use conversion is critical issue requiring firm action and strong collaboration among the government, private sector, and farmer as landowners. The study continues to utilize a descriptive qualitative approach, with its scope confined to the Tabanan Regency area. Various alternatives and solution have been developed to mitigate land-use conversion, one of which is agrotourism. This approach is anticipated to support the sustainability of agricultural land while strengthening the local economy. Its holistic approach integrates land conversion issues, farmer welfare, agritourism, and government policies to devise sustainable solutions for regions experiencing significant land-use changes, such as Tabanan Regency.
Kebijakan Kebijakan Penghapusan Piutang Macet UMKM sebagai Implementasi Konsep Good Governance Lestari, Ni Luh Putu Sri
Jurnal Widya Publika Vol 13 No 1 (2025): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v13i1.1382

Abstract

President Prabowo Subianto as President of Indonesia for the period 2024 - 2029 made his latest policy by ratifying Government Regulation Number 47 of 2024 concerning the Elimination of Bad Debts for Micro, Small and Medium Enterprises. The policy is an effort to increase national economic resilience regarding the empowerment of MSMEs and provide easy access to financing for MSMEs, so that in the future it will have an impact on improving the national economy. This study uses a qualitative research method with a descriptive research type. The purpose of this study is to examine and analyze the fulfillment of the concept of good governance in the enactment of the Government Regulation on the Elimination of Bad Debts for MSMEs and the application of good governance principles in making government policies. The results of the study show that the Government Regulation on the Elimination of Bad Debts for MSMEs has met three indicators of Good Governance, namely Strategic Vision, Responsiveness, Consensus Orientation so that it is hoped that the implementation of this Government Regulation can provide benefits to the community, especially MSME actors. The application of the principle of good governance is by implementing all indicators, namely Participation; Rule Of Law; Transparency; Responsiveness; Consensus Orientation; Equity, Efficiency and Effectiveness; Accountability; Strategic Vision. By writing this article, it is expected to provide benefits for academics, society or government in the form of legal understanding and provide scientific contributions along with literature to subsequent authors related to the concept of good governance in the implementation of the PP on the Elimination of Bad Debts for MSMEs. The lack of supporting data is due to the writing material being a new policy formed by the new government. The novelty of the research focuses on the analysis of the principles of good governance in the implementation of the PP policy on the Elimination of Bad Debts for MSMEs as well as in the creation of government policies so that there is novelty in this research. Keywords: Good Governance, Public Policy, Micro, Small, and Medium Enterprises.
ANALYSIS OF PRO-POOR GROWTH ON POVERTY IN SOUTH SUMATRA Cristover, Daniel; Satriani, Jeanne Aleysia; Siregar, Anandhita; Natasyha, Zaskia Kurnia
Jurnal Widya Publika Vol 13 No 1 (2025): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v13i1.1417

Abstract

Poverty plays a critical role in shaping the economic development of a region, as it directly affects income distribution and access to resources. In South Sumatra, for example, while poverty declined from 2017 to 2022, the region’s economic growth showed signs of stagnation. The Gini coefficient, which measures income inequality, remained largely unchanged during this period, raising concerns about the inclusivity of the growth. This paradox prompted the author to conduct a study to explore the relationship between economic growth and poverty alleviation in South Sumatra and to determine whether the region's growth could be classified as "Pro-Poor." Specifically, the study aimed to assess the Pro-Poor Growth (PPG) level in South Sumatra’s economy from 2017 to 2022, while also testing classical assumptions related to poverty reduction. Panel data from 17 districts in South Sumatra were collected and analyzed over the five-year period. The findings revealed that the impact of economic growth on poverty reduction was less significant than anticipated. The Pro-Poor Growth indicator (IGP) largely showed insignificant results, indicating that economic growth during this period did not translate effectively into poverty alleviation. These findings highlight the need for more targeted policies to ensure that growth benefits reach the poorer segments of society and address the structural challenges preventing more inclusive growth in South Sumatra.
NAGARI FOREST MANAGEMENT AS A MEANS OF FOREST CONFLICT RESOLUTION IN NAGARI SUNGAI BULUAH Tamrin, Tamrin; Afrizal, Afrizal; Febriamansyah, Rudi; Asrinaldi, Asrinaldi
Jurnal Widya Publika Vol 13 No 1 (2025): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v13i1.1418

Abstract

This research starts from the problem of forest management between forest conservation objectives and socio-economic utilization objectives. The ideological conflict between the two approaches can be overcome through management of property rights and access to forest resource utilization. One of these efforts is carried out by the government through the implementation of social forestry policies. Social forestry policy in Indonesia also contains conflicts due to the scope of forests and the historical facts of forest management which are different between Java and outside Java, such as in social forestry management in Nagari Sungai Buluah. Departing from the problems above, this research aims, among others; (1) explain social forestry management as a means of resolving customary forest conflicts; (2) explaining Nagari forest management as a means of improving the social and economic welfare of the community and as a means of nature conservation. This research uses a qualitative method with a case study approach. The research location is the Nagari Sungai Buluah, from the results of the research conducted, it was found that there are subjective and objective conflicts in social forestry management. The nagari expansion policy changes the form of conflict from objective to subjective in the nagari government's relationship with traditional institutions. This research is limited to forms of conflict that occur in official mechanisms in forest management outside Java, it is recommended that research be carried out on social forestry management conflicts on the island of Java.
THE ROLE OF GOVERNMENT IN IMPROVING EDUCATIONAL FACILITIES Islombek, Karimov
Jurnal Widya Publika Vol 13 No 1 (2025): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v13i1.1449

Abstract

Education is the cornerstone of any thriving society, and its quality directly impacts a nation's economic, social, and cultural growth. As such, the government plays a pivotal role in shaping and improving educational facilities, ensuring that all citizens have access to quality education. The role of the government in enhancing educational infrastructure can be explored from various angles, including policy-making, funding, governance, and the development of physical and technological resources. This article examines how governments can improve educational facilities and why their involvement is crucial to fostering an equitable and dynamic educational system. Education plays a crucial role in shaping a nation’s future, and the government is central in ensuring that all citizens have access to quality education. One of the main ways this is achieved is through the establishment and maintenance of educational facilities. In this article, we’ll explore the various roles the government plays in the development, funding, and management of educational infrastructure.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS SENI DAN BUDAYA DI DESA SINGAPADU TENGAH Sarining, Komang
Jurnal Widya Publika Vol 13 No 1 (2025): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v13i1.1509

Abstract

Central Singapadu Village in Gianyar Regency is a designated tourism village, officially recognized through Gianyar Regent Decree No. 429/E-02/2017, for its preservation of local arts and culture. Guided by the Tri Hita Karana philosophy, the village promotes harmony between humans, nature, and the divine. While the development of art and culture-based tourism has adopted collaborative governance principles, its implementation remains suboptimal. Based on Ansell and Gash's (2008) Collaborative Governance Theory, initial collaboration was marked by face-to-face dialogue involving stakeholders such as the village government, tourism office, Pokdarwis (Tourism Awareness Group), and the community. The village government supports Pokdarwis through its roles as facilitator, educator, representative, and technical implementer. Despite shared commitments to community training and business development, challenges persist due to limited infrastructure, insufficient human resources, and lack of public awareness regarding Pokdarwis programs. Although initiatives such as traditional house villages, historical temples, and cultural activities are in place, their impact remains limited. Supporting factors include strong communication and cooperation between key actors, while inhibiting factors involve low community participation, limited funding, and inadequate human capital quality.