cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Putu Eka Trisna Dewi
Contact Email
trisnadewi.ecak@gmail.com
Phone
+6283853378247
Journal Mail Official
widyapublika@unr.ac.id
Editorial Address
Jl. Kampus Universitas Ngurah Rai, Penatih, Denpasar, Bali Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Widya Publika
Published by Universitas Ngurah Rai
ISSN : 23382554     EISSN : 28090691     DOI : https://doi.org/10.70358/widyapublika.v9i1
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Jurnal Widya Pubika adalah jurnal ilmiah Ilmu Administrasi Publik yang mempublikasikan kajian tentang Konsentrasi Ilmu Administrasi Publik (Kebijakan Publik dan Manajemen Publik). Jurnal ini juga didedikasikan untuk memberikan ruang intelektual diskusi ilmiah dibidang Administrasi Publik. Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian penelitian Ilmu Administrasi Publik yang belum pernah dipublikasikan, orisinal, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tulisan yang masuk ke redaksi akan diseleksi dan melalui tahap review mitra bestari (double blind review by peer group system) sebagai syarat untuk dapat dimuat. Widya Publika diterbitkan secara online dua kali dalam setahun oleh Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Yaitu di bulan Juni dan Desember
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 90 Documents
 3   4   5   6   7 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN BADUNG Ni Ketut Adnyani
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/widyapublika.v10i1.866

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan e-pajak seta kendala dan solusi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan e-pajak sudah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan Perda No 2 Tahun 2016. Hasil penelitian juga menunjukkan implementasi kebijakan e-pajak perpedoman pada empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian juga menunjukkan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan e-pajak meliputi kendala yang berasal dari ketidakpatuhan Wajib Pajak, kendala yang berasal dari kondisi personal Wajib Pajak dan kendala yang berasal dari implementor. Penelitian ini juga memaparkan solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan e-pajak meliputi solusi untuk kendala yang berasal dari ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi, solusi untuk kendala yang berasal dari kondisi personal Wajib Pajak dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pemantauan, dan solusi untuk kendala yang berasal dari implementor adalah dengan merencanakan agenda kerja melakukan sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan
COMMUNITY-PRIVATE PARTNERSHIP (CPP) IN COMMUNITY BASED TOURISM MANAGEMENT: CASE STUDY OF BLANGSINGA VILLAGE, BALI I Made Yaya Sawitri; Made Suryanatha Prabawa
Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47329/widyapublika.v10i1.867

Abstract

As an alternative form of tourism, Community-based Tourism (CBT) is expected to meet the social, environmental and economic needs of local communities through the offering of tourism products. CBT has enormous potential to be developed especially with the rising trend for an authentic and environmentally conscious travel experience. However, most CBT has very limited resources and knowledge to gain market access which lead to low competitiveness of its operation. This paper argues that one solution to advance community-owned tourism is by encouraging direct partnership between the Community and the private actor (investor) or the Community-Private Partnership (CPP). By using study case from Blangsinga tourism village, this research investigates how the partnership develop and how it can help the growth of the CBT. Qualitative methods, such as in-depth interview and participant observation, were employed. Examination on the operation showed that the partnership does not compromise the community’s ownership of the CBT. Instead, the involvement of the external parties is directed towards providing resources and knowledge for the development of the community.
IMPLEMENTING ACI KEBURAN AS A FORM OF CULTURAL ATTRACTION IN STRENGTHENING THE LOCAL ECONOMY IN THE TIME OF COVID-19 BASED ON REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF BALI YEAR 2019 IN KELUSA VILLAGE Putri Wirantari, I Dewa Ayu
Jurnal Widya Publika Vol 11 No 1 (2023): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v11i1.1023

Abstract

Abstract strengthening of the local economy by the Bali Provincial Government can be synergized through the Bali Provincial Regulation Number 1 of 2019 concerning the Implementation of Cultural Attractions. Where in this regional regulation is regulated regarding the implementation of cultural attractions which are expected to be able to protect culture and traditions but can strengthen the local economy, so that escape can strengthen the local economy in the province of Bali through the economic cycle contained in chicken grafting shows. It can be seen that the many components of the community involved in its implementation are able to gain economic benefits. Tracing the implementation of the escape through the Bali provincial regulation number 1 of 2019 as an effort to strengthen the local economy during the COVID-19 pandemic can be reviewed in Kelusa village, Payangan sub-district, Gianyar Regency. Which can be seen that the implementation of this burial tradition is still carried out in such a way during the covid-19 pandemic. The purpose of this study is to analyze and describe the strengthening of the local economy in the Implementation of Aci Keburan in Kelusa Village During the Covid-19 Period Based on the 2019 Bali Provincial Government Regulation. The research method uses descriptive qualitative research methods, qualitative descriptive research which is intended as a measurement of social phenomena. certain people who are able to develop concepts and collect facts but do not carry out hypotheses
KUALITAS PELAYANAN PEGAWAI DAN GURU PADA SMAN 1 KEDIRI, KABUPATEN TABANAN Komang Suryadi, Sayu
Jurnal Widya Publika Vol 11 No 1 (2023): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v11i1.1024

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis (1) alasan kualitas pelayanan pegawai dan guru di SMAN 1 Kediri, Kabupaten Tabanan belum optimal; dan (2) faktor-faktor sebagai penyebab belum optimalnya kualitas pelayanan pegawai dan guru di SMAN 1 Kediri, Kabupaten Tabanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Alasan kualitas pelayanan pegawai dan guru di SMAN 1 Kediri, Kabupaten Tabanan belum optimal ditinjau dari (a) faktor tidak berwujud; (b) faktor tidak terpisahkan; (c) faktor bervariasi; (d) faktor mudah musnah; dan (e) faktor membutuhkan keterlibatan siswa; dan (2) Faktor-faktor sebagai penyebab belum optimalnya kualitas pelayanan pegawai dan guru di SMAN 1 Kediri, Kabupaten Tabanan ditinjau dari (a) penyebab dari faktor tidak berwujud dalam hal kesadaran terhadap pengutamaan tugas, kesadaran terhadap prinsip pengelolaan dan terhadap prinsip efisiensi dan efektivitas; (b) penyebab dari faktor tidak terpisahkan dalam hal pelayanan sekolah kepada peserta didik; (c) penyebab dari faktor bervariasi dalam hal organisasi sekolah yang seringkali berubah-ubah; (d) penyebab dari faktor mudah musnah dalam hal kesulitan dalam mengakses pelayanan di luar pelayanan proses belajar mengajar; dan (e) penyebab dari faktor membutuhkan keterlibatan siswa dalam hal kemampuan dan keterampilan siswa sangat menentukan berhasilnya pelayanan sekolah serta tidak hanya tergantung dari kemampuan dan keterampilan siswa saja. Metode mengajar guru, pengetahuan guru, kompetensi guru dan tidak kalah pentingnya kesiapan pegawai lainnya selain guru, juga menentukan keberhasilan sekolah.
KOLABORASI GOVERNANCE DALAM PENANGANAN COVID19 (DI DESA PANJI SUKASADA DAN DESA SARI MEKAR KECAMATAN BULELENG) Sandiasa, Gede; Sudianing, Ni Ketut
Jurnal Widya Publika Vol 11 No 1 (2023): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v11i1.1025

Abstract

Desa menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 terdiri dari desa dinas dan desa adat. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik, desa dinas dan desa adat, berkewajiban untuk melaksanakan program kerjasama kemitraan, disini disebutkan sebagai kolaborasi governance. Sinergitas dua institusi ini sangat perlu diperhatikan dan didorong agar terjadi keselarasan gerak antara desa dinas dan desa adat. Permasalahan yang dihadapi desa terkait dengan pandemi covid-19 tidak bisa ditangani oleh sebagian institusi yang ada di masyarakat, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama, sebab dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengajukan permasalahan penelitian sebagai berikut: a) bagaimana proses Kolaborasi Governance antar Institusi di tingkat desa dalam Penanganan Covid-19?; b) bagaimana Partisipasi masyarakat mendukung Kolaborasi Governance Penanganan Covid-19 ?; dan faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mewujudkan kolaborasi governance di tingkat desa?.Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, guna memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut secara komprehensif, sesuai fakta-fakta di lapangan, yang digali dengan teknik pengumpulan data, yaitu FGD, wawancara, observasi, dokumentasi, dan menggunakan teknik analisis data interaktif Miles Huberman. Temuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) kolaborasi dalam penanganan covid 19 ditingkat desa berjalan sangat baik, dengan pelibatan berbagai aktor pelaksana dan sumberdaya yang dimiliki sebagai kekuatan inti “autonomous energy” masyarakat dalam menghadapi permasalahan desa. 2) partisipasi masyarakat desa cukup tinggi, baik secara mandiri maupun kelembagaan 3) Masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama penanganan covid19, antara lain: terbatasnya akses informasi dan sarana kesehatan bagi masyarakat, jalur distribusi dan tatakelola bantuan, terbatasnya produk peraturan pendukung tindakan penanganan covid 19. Rekomendasi penelitian 1) perlunya penguatan dan sosialiasi tentang penanggulangan bencana dan wabah penyakit, secara berkesinambungan, dan membentuk desa tangguh bencana. 2) adanya penguatan peraturan desa dan awig-awig desa adat, berkenaan dengan penanggulangan bencana dan wabah penyakit. Dan 3) membuat pedoman dan tatalaksana penanggulangan bencana dan wabah penyakit ditingkat desa.
ANALISIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus: Evaluasi Perencanaan Penganggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Sesuai Target Dalam RKPD dan Renja Tahun 2021) Teguh Dedy Saputra, Gede
Jurnal Widya Publika Vol 11 No 1 (2023): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v11i1.1026

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Penyusunan Perencanaan Dalam Situasi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Evaluasi Perencanaan Penganggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali yang Tertuang Dalam RKPD dan Renja Bappeda Tahun 2021). Metode penelitian deskriptif kualitatif menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan Study kepustakaan. Penelitian ini dikaji dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyebutkan Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Hasil yang ditemukan adalah pengaruh Dinamika Kegiatan Birokrasi karena terdampak Pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya pergeseran dan perubahan baik pada kegiatan maupun anggarannya untuk disesuaikan dengan kondisi pada tahun 2021 tersebut. Kondisi ini mengakibatkan evaluasi capaian Kinerja dan Anggaran pada Bappeda Provinsi Bali tidak maksimal pada beberapa sub kegiatan. Menindaklanjuti temuan ini maka perlu dilakukan evaluasi bersama dalam menyikapi penyusunan dokumen perencanaan internal Bappeda sehingga mencapai target yang maksimal pada akhir tahun anggaran.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, INOVASI PELAYANAN DAN KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP KEPUASAN PELAKU USAHA UMKM Diana, I Nyoman
Jurnal Widya Publika Vol 11 No 1 (2023): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v11i1.1027

Abstract

In carrying out the duties and functions of the One-Stop Investment and Integrated Services Office (DPMPTSP) in providing public services, of course, it has an impact on community satisfaction, especially among MSME business actors. Public services basically involve very broad aspects of life. In the life of a state, the government has the function of providing various public services needed by the community, starting with services in the form of regulation or other services in order to meet community needs. The formulation of the problem in this study is how the effects of service quality, service innovation, and employee competence affect the satisfaction of MSME business owners at the Badung Regency One-Stop Capital Investment and Integrated Service Office. The number of samples used in this study was 100, using the random sampling method. Data collection using a Likert-scale questionnaire Data analysis techniques using SEM-PLS The results showed that service quality has a positive and significant effect on the satisfaction of MSME business actors; service innovation has a positive and significant effect on the satisfaction of MSME business actors; and employee competence has a positive and significant effect on the satisfaction of MSME business actors. Service quality, service innovation, and employee competence simultaneously affect the satisfaction of MSME business actors at the Badung Regency One-Stop Investment and Integrated Services Office.
ANALISIS FAKTOR BELUM OPTIMALNYA PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 61 TAHUN 2012 TENTANG PENUTUPAN INVESTASI DIBIDANG USAHA INDUSTRI PENYULINGAN DAUN CENGKEH DI KABUPATEN BULELENG Yunika Dewi, Luh
Jurnal Widya Publika Vol 11 No 1 (2023): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v11i1.1028

Abstract

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 61 Tahun 2012 tentang penutupan investasi di bidang usaha industri penyulingan daun cengkeh dilatarbelakangi oleh usaha penyulingan yang memanfaatkan daun cengkeh yang gugur dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi serta mengetahui faktor pendukung dan pemhambat dari terimplemtasinya peraturan tersebut sehingga dapet diketahui faktor yang menyebabkan peraturan tersebut belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Penelitian ini melibatkan delapan infroman, mulai dari bagian dinas lingkungan hidup sampai masyarakat umum. Penelitian ini didasarkan oleh tipe-tipe evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn. Setelah dilakukan analisis evaluasi kebijakan didapatkan hasil bahwa Peraturan Bupati Buleleng Nomor 61 Tahun 2012 tentang penutupan investasi di bidang usaha industri penyulingan daun cengkeh belum terlaksana dengan optimal. Dampak perekonomian bagi masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat kebijakan ini terlaksana. Sedangkan serangan jamur patagonik yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman cengkeh dan senyawa votavoil yang terkandung di daun cengkeh menjadi faktor pendukung terimplementasinya peraturan ini. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dan petani bersama-sama mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari peraturan ini sehingga petani tidak kehilangan mata pencahariannya dan ekosistem tanaman cengkeh tetap terjaga.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT PEMBAYARAN PAJAK HOTEL SECARA ONLINE DI KOTA DENPASAR PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR Donny Jhoniarta, Pande Putu; Widanti, Ni Putu Tirka; Sumada, I Made
Jurnal Widya Publika Vol 11 No 2 (2023): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v11i2.1089

Abstract

E-Government sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan kemudahan wajib pajak dalam melaporkan SPTPD dan meminimalisir kontak antara petugas pajak dan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak, Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar telah menyediakan fasilitas pelaporan SPTPD dan pembayaran pajak secara online kepada Wajib Pajak berdasarkan pada Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Online System Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, Kota Denpasar. Sistem pembayaran pajak secara online tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai sekarang, dengan mengakses website www.simpadadenpasarkota.go.id. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTPD-nya dan membayar pajaknya kapan saja dan dari mana saja. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih terdapat wajib pajak hotel yang mengalami keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak hotel dikarenakan dalam mendapatkan tanda tangan dari pemilik hotel dan juga disebabkan oleh dana yang seharusnya digunakan untuk pembayaran pajak namun digunakan untuk dana operasional untuk hotel tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu metode penelitian kualitatif . Pada penelitian ini diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak hotel di Kota Denpasar dengan menerapkan sistem online dapat dengan baik namun masih belum secara maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor penghambat dalam penerapan E-Government pada proses pembayaran pajak hotel di kota denpasar. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat implementasi E-Government dalam pembayaran pajak Hotel secara online di Kota Denpasar, yaitu (1) tidak semua pegawai badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar memahami serta menguasai penggunaan sistem pelaopran dan pembayaran pajak secara online; (2) sosialisasi sistem pajak online belum dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan; (3) minimnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak
FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELANCARKAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL DI DESA WONGAYA GEDE KECAMATAN PENEBEL KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 Badrika, I Nyoman Alit; Wibawa, I Ketut Sukantha Artha
Jurnal Widya Publika Vol 11 No 2 (2023): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v11i2.1090

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi penting karena keberadaannya sebagai representasi warga desa. Demokrasi desa sendiri sejatinya telah diafirmasi sejak era otonomi daerah di Indonesia, tepatnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Didorong oleh semangat mengevaluasi pemerintahan orde baru yang cenderung sentarlistik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengusung penguatan tata kelola pemerintahan Desa melalui prinsip demokrasi. Keberadaan dan fungsi Badan Perwakilan Desa tetap dipertahankan setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, meskipun secara harfiah mengalami perubahan sebutan menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini mengambil judul Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melancarkan Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Di Desa Wongaya Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan Tahun 2020. Dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancang bangun observasional deskriptif. Teknik penelitian yang dilakukan dengan cara survei lapangan, wawancara, dan studi literatur. Dari hasil penelitian bahwa pengawasan yang dilakkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Wongaya sudah berjalan secara baik sehingga tercipptanya suasana pemilihan kepala desa dengan damai dan kondusif. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD secara langsung dan tidak langsung berjalan dengan baik. Tidak ditemui adanya pelanggaran yang dapat mengganggu proses pemilihan Perbekel Desa Wongaya Gede.

Page 5 of 9 | Total Record : 90

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 1 (2025): Widya Publika Vol 12 No 2 (2024): Widya Publika Vol 12 No 1 (2024): Widya Publika Vol 11 No 2 (2023): Widya Publika Vol 11 No 1 (2023): Widya Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Widya Publika Vol 10 No 1 (2022): Widya Publika Vol 9 No 2 (2021): Widya Publika Vol 9 No 1 (2021): Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika Vol 8 No 1 (2020): Widya Publika Vol 7 No 2 (2019): Widya Publika Vol 7 No 1 (2019): Widya Publika More Issue