Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian aris priyadi
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract In general, it can be said that it is the will of the people who carry out the marriage, that the marriage will continue and only be interrupted when one of the husbands or wives dies. But in reality, maintaining a happy and eternal family is not easy. In the course of the household, there are often problems that result in disputes and quarrels. When the rights of one party are violated, or one of the parties does not carry out their obligations, there will be turmoil in the household. Many husbands and wives finally decide to end their marriage by divorce. Divorce has legal consequences both for ex-husbands and ex-wives and for children. The Marriage Law does not provide a clear description if there is a dispute or struggle for child custody (hadhanah), then custody of the child is given to the father or mother. However, the Compilation of Islamic Law (KHI) provides a more detailed description of child custody or hadhanah. Based on Article 105 in conjunction with Article 156 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Keywords: Post-divorce, children's rights, women's rights. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa, sudah menjadi kehendak dari orang-orang yang melangsungkan perkawinan, agar perkawinannya berlangsung terus menerus dan hanya terputus apabila salah seorang baik suami ataupun isteri meninggal dunia. Namun dalam kenyataanya, mempertahankan keluarga yang bahagia dan kekal tidaklah mudah. Dalam perjalanan rumah tangga, seringkali terjadi masalah yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran. Ketika hak salah satu pihak dilanggar,atau salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka akan timbul gejolak dalamrumah tangga tersebut. Banyak suami-isteri yang pada akhirnya memutuskan untuk untuk mengakhiri pernikahannya dengan perceraian. Perceraianmempunyai akibat hukum baik terhadap bekas suami maupun bekas isteri dan terhadap anak. Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan uraian secara tegas jika terjadi sengketa atau perebutan hak asuh anak (hadhanah), maka hak asuh anak diberikan kepada bapak atau ibunya. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan uraian yang lebih detail tentang hak asuh anak atau hadhanah. Berdasarkan Pasal 105 jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kata kunci: Pasca perceraian, hak-hak anak, hak-hak perempuan

Tinjauan Tindak Pidana Human Traficiking sebagai Kejahatan Trans-Nasional Aniek Periani; rusito rusito
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract This study aims to review the crime of Human Trafficking as a transnational crime. The author explains the concept of the crime of Trafficking in Humans which then leads to the condition and development of the crime of Trafficking in Humans. At the end of the discussion, the author explains how to enforce the law against the crime of Human Trafficking. The method used in writing this article the author uses a normative juridical research method, where national and international legal sources are used to sharpen the analysis described. Secondary data obtained from case studies based on cases that occurred in Indonesia. At the end of this article the author concludes that social workers need a global perspective to understand the issues that contribute to international migration, including the problems and dynamics of human trafficking. Keywords: Human Trafficking, Crime, Law Enforcement. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk meninjau tindak pidana Human Traficking sebagai kejahatan transnasional. Penulis menjelaskan konsep dari kejahatan Human Traficking yang kemudian mengarah kepada kondisi serta perkembangan kejahatan Human Traficking tersebut. Pada akhir pembahasan, penulis menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana Human Traficking. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana sumber-sumber hukum nasional dan internasional digunakan untuk mempertajam anasila yang dijelaskan. Data sekunder diperoleh dari studi kasus berdasar pada kasus yang terjadi di Indonesia. Pada akhir artikel ini penulis memberi kesimpulan bahwa pekerja sosial membutuhkan perspektif global untuk memahami isu-isu yang berkontribusi terhadap migrasi internasional, termasuk masalah dan dinamika perdagangan manusia. Kata Kunci : Human Traficking, Tindak Pidana, Penegakan Hukum.

Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota Iskatrinah Iskatrinah; Doni Adi Supriyo Adi Supriyo
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract The availability of regulatory opportunities for the expansion of autonomous regions, or the formation of new autonomous regions, is actually not a new thing in the history of regional government in Indonesia. Since the centralized system of government during the New Order era, the government has also done a lot of establishing new autonomous regions. In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia is divided into provincial areas and provincial areas are divided into regencies/cities, each of which has a regional government to carry out regional autonomy as widely as possible. Regional autonomy is the right, authority, and obligation of an autonomous region to regulate and manage its own government affairs and the interests of the local community in accordance with statutory regulations. The purpose of this study is to find out more about the impact of the division of districts/cities in a decentralized unitary state. The research method used in this research is using normative legal research methods, with the result that the ability of the regions to exercise authority after the division is not the same because each has different conditions and characteristics. Regional expansion has an impact on culture, public services, economic development, defense, security and national integration. The formation of regions through the division of regency/municipal regions in reality cannot be the main choice in accelerating development. But on the other hand, regional formation is also not something to be avoided. The conclusion of this study is that the formation of regions through the division of regencies/municipalities is actually a difficult thing, but the trend of expansion continues to increase, in fact regional expansion cannot be the main choice in accelerating development. But on the other hand, regional formation is also not something to be avoided. Keywords: expansion, autonomy, district/city Abstrak Ketersediaan peluang regulasi bagi pemekaran daerah otonom, atau pembentukan daerah otonom baru, sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia. Sejak sistem pemerintahan sentralistis pada masa Orde Baru, pemerintah juga telah banyak melakukan pembentukan daerah otonom baru. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluasluasnya. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh dampak pemekaran daerah kabupaten/kota dalam negara kesatuan yang didesentralisir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan hasil bahwa kemampuan daerah dalam pelaksanaaan kewenangan setelah pemekaran tidak sama karena masing-masing mempunyai kondisi dan karakteristik yang berbeda. Pemekaran daerah memiliki dampak terhadap kultural, pelayanan publik, pembangunan ekonomi, pertahanan, keamanan dan integrasi nasional. Pembentukan daerah melalui pemekaran wilayah kabupaten/kota dalam kenyataannya tidak dapat menjadi pilihan utama dalam percepatan pembangunan. Namun disisi lain, pembentukan daerah juga bukanlah hal yang harus dihindari. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembentukan daerah melalui pemekaran wilayah kabupaten/kota sebenarnya hal yang sulit, namun trend pemekaran terus meningkat, dalam kenyataannya pemekaran daerah tidak dapat menjadi pilihan utama dalam percepatan pembangunan. Namun disisi lain, pembentukan daerah juga bukanlah hal yang harus dihindari. Kata Kunci : pemekaran, otonomi, kabupaten/kota

Upaya Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Positif suryati suryati; teguh anindito; wiwin muchtar wiyono; nurlaeli sukesti ariani nasution
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract The issue to be discussed is environmental protection efforts as part of the protection of human rights in Indonesian positive law. This writing uses normative research methods. The results of the analysis show that there are several government programs to protect the environment in Indonesia, for example, the National Action Plan for Human Rights, and the planting of a million trees. Legal instruments on environmental protection as part of the protection of Human Rights, which are based on national law as contained in the 1945 Constitution, Law No. 32/2009, and Law No. 39/1999. Then based on international law, it is stated in Principle 1 of the Declaration. Stockholm 1972, and its Preamble. However, there is still a lot of damage or environmental problems caused by humans. Realizing how important the environment is as part of human rights, the community should be more concerned about protecting and respecting the environment for the sake of survival. In order to minimize environmental problems, in addition to the existing regulations, stricter supervision and enforcement are also needed. Environmental protection in Indonesia needs to be further improved so that the continuity of life is more guaranteed, because the right to a good environment is the right of every human being. Keyword : Protection Efforts, Environment, Human Rights, Positive Law Masalah yang akan dibahas adalah upaya perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam hukum positif Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada beberapa program pemerintah untuk menjaga lingkungan di Indonesia, misalnya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dan penanaman sejuta pohon. Perangkat hukum perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia, yang didasarkan pada hukum nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, UU No. 32/2009, dan UU No. 39/1999. Kemudian berdasarkan hukum internasional, dinyatakan dalam Prinsip 1 Deklarasi. Stockholm 1972, dan Pembukaannya. Namun, masih banyak kerusakan atau masalah lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Menyadari betapa pentingnya lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia, masyarakat harus lebih peduli untuk melindungi dan menghormati lingkungan demi kelangsungan hidup. Untuk meminimalisir permasalahan lingkungan, selain regulasi yang ada, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat juga diperlukan. Perlindungan lingkungan di Indonesia perlu lebih ditingkatkan lagi agar kelangsungan hidup lebih terjamin, karena hak atas lingkungan hidup yang baik adalah hak setiap manusia. Kata Kunci : Upaya Perlindungan, Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia, Hukum Positif

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ninik hartariningsih; esti ningrum
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract The purpose of this study was to determine how the implementation of the Regional Regulation No. 9 of 2009 and how the results achieved with the implementation of this Regulation. While the usefulness of this research study is Teoritis.hasil expected to be contributions to the development of the science of law and various legal products produced by the Regional Government of Banyumas, whereas Practical Uses the results of this study are expected to assist local governments in finding out if there is a constraint jalan field. Besides, it is also the implementation of the regulation can achieve prosperity for the village head and the device village.Adapun This research used normative juridical approach, which is based approach Normative legal disciplines, as sisitem rules and the data or examine the problems adhering to the terms of Juridical . Specifications Research, Research this Normative legal use, the type of Clinical Legal Research, the research to find the case law In Abstrakto In Conereto. The material of this study is the Implementation of Regulation No. 9 of 2009. The location Research, Some Banyumas Regency Village and University library Wijayakusuma Purwokerto, Banyumas Regional Library. Sekender Data Source Data is sourced in legislation, official documents that exist at the district and village, literature and journals and the internet was associated with law. Keyword: regulation, status, financial, Village Head and the Device Village. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari pada Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 serta bagaimana hasil yang dicapai dengan pelaksanaan Perda ini. Sedangkan Kegunaan Penelitian secara Teoritis.hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan berbagai produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, sedangkan Kegunaan Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menemukan jalan keluar jika terjadi kendala dilapangan.Disamping itu juga dengan pelaksanaan Perda tersebut dapat mencapai kesejahteraan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa.Adapun Penelitian ini mengunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan atas dasar disiplin ilmu hukum yang Normatif, sebagai sisitem kaidah dan dalam mencari data atau menelaah masalah berpegang pada segi Yuridis. Spesifikasi Penelitian,Penelitan ini mengunakan hukum Normatif, dengan type Clinical Legal Research, yaitu penelitian untuk menemukan hukum In Abstrakto dalam perkara In Conereto. Materi dari penelitian ini adalah Pelaksanaan dari Perda Nomor 9 Tahun 2009. Lokasi Penelitian, Beberapa Desa Kabupaten Banyumas dan perpustakaan Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Sumber Data adalah Data Sekender yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi yang ada di Kabupaten maupun di Desa, literatur-literatur maupun jurnal dan internet yang berhubungan dengan hukum. Kata Kunci : Perda, Kedudukan, keuangan, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Tinjauan Yuridis Carding Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir haris kusumawardana; wahyu hariadi; teguh anindito
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract Carding is a part of cybercrime that appears from the development of information technology which is not only have a positive impact but also the negative impact for the users. The number of carding’s cases proved that this crime is a big threat to society both nationally and internationally. This research will discuss whether carding can be categorized as a transnational organized crime and how the government’s efforts in undertaking carding through penal and non-penal policy. The methodology used in this law research is a normative juridical research. The specification of the research used in this law research is descriptive analytical. The methodology used in collecting data by the writer is researching the literature or the secondary data, then analyzed it using analytical qualitative methods. Based on the result of this research can be concluded that neither the Budapest Convention on Cybercrime nor the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions did not directly mention the carding as a crime. According to the elements of carding, it can be categorized as a cybercrime which can be done transnationally. Keyword: Carding, Cybercrime, Transnational Organized Crime Carding merupakan salah satu bagian dari cybercrime yang muncul akibat dari perkembangan teknologi informasi yang tidak hanya memberikan dampak positif namun juga dampak negatif bagi para penggunanya. Banyaknya kasus carding membuktikan bahwa kejahatan ini merupakan ancaman besar bagi masyarakt baik nasional maupun internasional. Penelitian ini akan membahas apakah carding dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan transnasional terorganisir dan bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi carding baik melalui upaya penal maupun non penal. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Budapest Convention on Cybercrime maupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara langsung menyebutkan mengenai carding sebagai suatu kejahatan. Berdasarkan unsur dari kejahatan carding, carding dapat dikategorikan sebagai suatu cybercrime yang dapat dilakukan secara transnasional. Kata Kunci: Penipuan Kartu Kredit, Kejahatan Dunia Maya, Kejahatan Transnasional Terorganisir

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik wiwin mochtar wiyono; suryati suryati; Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract The circulation of goods and/or services in society at this time also affects the development of cigarette products, both kretek cigarettes, white cigarettes, cigars and even the development of electric cigarettes. The government has issued many regulations related to smoking. One of the most popular cigarettes in society is the electric cigarette which aims to protect consumers from harm. However, e-cigarettes also contain dangers that many consumers are not aware of. The form of protection for cigarette consumers has been issued PP No. 109 of 2012 concerning the Safety of Materials Containing Addictive Substances in the Form of Tobacco Products for Health. The PP also applies to e-cigarettes. This study uses a normative juridical method, with secondary data as the main data in the form of legislation, and related literature. The data were analyzed qualitatively. In general, in consumer protection law there are several principles of responsibility, namely the principle of responsibility based on the element of error/negligence, the principle of the presumption of being responsible (presumption of liability), the principle of the presumption of not always being responsible (presumption of nonliability) and the principle of absolute responsibility (strict liability). The responsibility of business actors to consumers using e-cigarettes is included in the principle of presumption of liability, known as a reverse proof system where business actors as defendants are always considered responsible for all losses suffered by consumers until they can prove that the business actor not guilty. Abstrak Peredaran barang dan/jasa di masyarakat pada saat sekarang juga mempengaruhi perkembangan produk rokok baik rokok kretek, rokok putih, cerutu dan bahkan berkembang adanya rokok elektrik. Pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan yang berkaitan dengan rokok. Salah satu rokok yang sedang banyak digemari masyarakat adalah rokok elektrik yg bertujuan melindungi konsumen agar terhindar dari bahaya. Namun rokok elektrik pun juga mengandung bahaya yang tidak disadari oleh bnyak konsumen. Bentuk perlindungan bagi konsumen rokok telah dikeluarkan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Menandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. PP tersebut juga berlaku untuk rokok elektrik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama yang berupa peraturan perundang-undangan, dan literatur yang terkait. Data dianalisa secara kualitatif. Pada umunya dalam hukum perlindungan konsumen terdapat beberapa prinsip-prinsip tanggung jawab, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability), prinsip praduga untuk tidak slalu bertanggung jawab (presumption of nonliability) dan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen penggunaan rokok elektrik termasuk ke dalam prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability) yang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik dimana pelaku usaha selaku tergugat selalu dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami konsumen sampai dapat membuktikan bahwa pelaku usaha tidak bersalah.

Kajian Terhadap Perikatan Alamiah Menurut Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bing waluyo
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract The source of the engagement as regulated in Article 1233 of the Civil Code, can occur due to two things, namely an engagement born of an agreement and an engagement born of law. Engagements born from laws consist of engagements born from laws only and those born from laws due to human actions which can be distinguished into human actions that are in accordance with the law (rechtmatige) and those that are against the law (onrechtmatige). Engagements born from the law due to human actions in accordance with the law, one of which is contained in Article 1359 of the Civil Code, which consists of two paragraphs, namely paragraph 1 which regulates the right to claim back payments that are not owed, and paragraph 2 regulates if a person legally voluntarily fulfill the obligations of the natural engagement, then the payment is not a payment that is not owed, it can be concluded from the contents of the article, namely that the payment made by the debtor cannot be requested back. Furthermore, regarding how and what is meant by natural engagement, the Civil Code does not explain in detail, on this basis it encourages the author to write a study on natural engagement according to the Civil Code (KUH Perdata). The approach method in this paper is normative juridical, while the specifications in this paper are descriptive analytical. Keywords: Study, Engagement, Natural Engagement, Civil Code. Sumber perikatan yang diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, dapat terjadi karena dua hal, yaitu perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian dan perikatan yang dilahirkan karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang terdiri dari perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang dapat dibedakan menjadi perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (rechtmatige) dan yang bersifat melawan hukum (onrechtmatige). Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum, salah satunya terdapat dalam Pasal 1359 KUH Perdata, yang terdiri dari dua ayat yaitu ayat 1 mengatur hak untuk menuntut kembali pembayaran yang tidak terhutang, dan ayat 2 nya mengatur apabila seseorang secara sukarela memenuhi kewajiban perikatan alamiah, maka pembayaran itu bukan merupakan pembayaran yang tak terhutang, hal ini dapat disimpulkan dari isi pasal tersebut yaitu bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh debitur tidak dapat diminta kembali. Selanjutnya tentang bagaimana dan apa yang dimaksud dengan perikatan alamiah, KUH Perdata tidak menjelaskan secara rinci, atas dasar inilah mendorong penulis untuk menulis kajian terhadap perikatan alamiah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Adapun metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, sedang spesifikasi dalam penulisan ini adalah deskriptif analistis. Kata Kunci : Kajian, Perikatan, Perikatan Alamiah, KUH Perdata

Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Di Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Jawa Tengah Cesyafrina Cesyafrina; esti ningrum; agoes djatmiko
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Abstract This study aims to determine the Consumer Protection Civil Servant Investigator (PPNS-PK) on the distribution of cosmetics that are not registered at the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) Central Java, to find out the Constraints of Consumer Protection Civil Servant Investigators (PPNS-PK). PK) on the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) of Central Java, to find out the efforts of the Consumer Protection Civil Service Investigator (PPNS-PK) in overcoming the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Administration (BPOM). BPOM) Central Java. The method used is normative juridical, namely legal research carried out by examining library materials or data as basic materials for research to be carried out by tracing regulations and literature related to the problems studied. Research Results: The role of Civil Servant Investigators for Consumer Protection in supervising cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency of Central Java, which is in accordance with article 59 paragraph (1)-(4) of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Constraints of Consumer Protection Civil Servant Investigators in the circulation of cosmetics are not registered with the Central Java Food and Drug Administration, namely business actors do not have clear addresses for cyber patrol officers assistance, Civil Servant Investigator Efforts Consumer Protection in overcoming the circulation of cosmetics that are not registered with the Food and Drug Supervisory Agency of Central Java, namely by providing a complaint channel through digital media. Keywords: Consumer Protection Civil Servant Investigator, Drug and Food Control Agency, Unregistered Cosmetics Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah, untuk mengetahui Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah, untuk mengetahui upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dalam mengatasi peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dapat diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian: Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dalam mengawasi kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah yaitu sesuai dengan pasal 59 ayat (1)-(4) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dalam menangani peredaran kosmetik tidak terdaftar pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah yaitu pelaku usaha tidak mempunyai alamat yang jelas untuk itu dengan bantuan petugas cyber patrol, Upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dalam mengatasi peredaran kosmetik yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Tengah yaitu dengan menyediakan kanal pengaduan melalui media digital. Kata Kunci: Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kosmetik yang Tidak Terdaftar

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
haris kusumawardana

Contact Email
wijayakusuma.lrev@gmail.com

Phone
+6285778166646

Journal Mail Official
wijayakusuma.lrev@gmail.com

Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name haris kusumawardana

Contact Email wijayakusuma.lrev@gmail.com

Phone +6285778166646

Journal Mail Official wijayakusuma.lrev@gmail.com

Editorial Address Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152

Location Kab. banyumas, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
haris kusumawardana

Contact Email
wijayakusuma.lrev@gmail.com

Phone
+6285778166646

Journal Mail Official
wijayakusuma.lrev@gmail.com

Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA