Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Wijayakusuma Law Review
Ninik Hartariningsih
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Penerapan Sistem Self Assesment Pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Oleh Wajib Pajak Dalam Menentukan Besarnya Pajak Terhutang Ninik Hartariningsih
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v21i2.80

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang besar sekali artinya untuk keuangan negara disamping sumber minyak bumi dan gas alam. Satu–satunya sumber yang dapat diperbaharui adalah sumber yang berasal dari pajak. Setiap subjek pajak yang memperoleh hak atas tanah maupun bagunan, maka kepadanya dibebani Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, hal ini adalah wajar karena dia memperoleh kenikmatan atas perolehan tersebut, karena bangunan maupun tanah memberikan manfaat ekonomi bagi yang memperoleh hak tersebut, yang mana penghitungan pajaknya mengnakan sistem self assessment, yang dipercayakan oleh pemerintah kepada wajib pajak ini hendaknya dibarengi atau didasarkan kepada kejujuran dan kepatuhan dari wajib pajak, karena wajib pajak sudah diberikan kebebasan dan keaktifan yang lebih besar untuk menghitung sendiri pajaknya.Oleh karenanya perlu adanya kesadaran bagi masyarakat wajib pajak untuk aktif menghitung dan membayarkan pajak terhutangnya.Kata Kunci: Self Assesment, BPHTB,Wajib Pajak, Pajak Terhutang
PEMERIKSAAN PAJAK Ninik Hartariningsih
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 18, No 45 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v18i45.17

Abstract

Bahwa dalam upaya untuk lebihmemberikan keadilan dan meningkatkanpelayanan kepada wajib pajak, serta agar lebihdapat menciptakannya kepastian hukum, makaperlu di kelurkannya suatu paraturan perundangundanganyang mengatur tentang ketentuan umumdan tatacara perpajakan. Peraturan yangdikeluarkan ini haruslah dilandasi falsafah Pancasiladan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dalamketentuan ini akan tertuang ketentuan yangmenjunjung tinggi-tinggi hak Warga Negara danmenempatkan kewajiban perpajakan sebagaikewajiban kenegaraan dan merupakan sarana,peran serta masyarakat/ rakyat dalam pembiayaanNegara dan Pembangunan Nasional.Undang-Undang yang memuat ketentuanumum dan tatacara perpajakan ini pada prinsipnyaberlaku bagi Undang-Undang pajak material.Kecuali dalam Undang-Undang pajak yangbersangkutan telah mengatur sendiri tentangketentuan umum dan tatacara perpajakan.Undang-Undang ini juga mengatur / memuatketentuan-ketentuan mengenai mekenisme dansistim pemungutan pajak yang akan menjadi ciridan corak tersendiri dalam sistim PerpajakanIndonesia. Oleh sebab itu pemeriksaan pajakmerupakan salah satu mekanisme pemungutanpajak bagi orang pribadi yang melakukan usaha.B. PermasalahanBagaimana pemeriksaan itu dilaksanakan,dan siapa yang boleh melakukan pemeriksaanserta apa hak dan kewajiban dari wajib pajak danpemeriksa pajak
PERANAN PUSKESMAS dalam MENIN6KATKAN KWAUTAS PEIAYANAN bag/MASYARAKAT ( lmplementasi Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 1330/Menhes/SK IX/ZOOS tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Pussesmss. RtduJ,,an. Rawat Jalan dan /nap, he/as 3 Rumah sahlt yang di Jamin Pemerintah ). Ninik Hartariningsih
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 17, No 43 (2015): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v17i43.40

Abstract

Hukum   kesehatan   merupakan   suatu bidang studi spesialisasi  ilmu  hukum yang secara   relatif   masih   baru   bagi   bangsa Indonesia,      untuk   itu    pemerintah mengundangkan/menerbi tkan    U ndang- Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanyang   mana   undang-undang  ini   sebagai•penganti Undang-Undang No.23 Tahun 1992,Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan dariPasal 28H ayat(l) dan Pasal 34 ayat(2).Menurut Leenen, Hukum  Kesehatan adalah mencakup segala peraturan dan aturan yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan atau perawatan kesehatan yang terancm atau kesehatan yang rusak, 'Hukum kesehatan juga mencakup penerapan hukum Perdata  dan Pidana yang  berkaitan dengan hukumAdministrasi
Pengaruh Penerapan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Penerimaan Negara Di KPP Pratama Purwokerto Ninik Hartariningsih; Esti ningrum
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.140

Abstract

The National Development Goals of the Republic of Indonesia is to improve the people's welfare both materially and spiritually. In order to achieve this goal, a very large development budget is required. One of the efforts to achieve increased revenue for this development a utilize domestic sources of funds, one of which is taxes. One of the policies that need to be considered is the provision of tax amnesty. This policy is expected to increase the tax subject and tax object. The tax subject can be in the form of the return of funds that are abroad, while the tax object is an increase in the number of taxpayers. How is the effect of the application of tax amnesty on state revenue at KPP Pratama Purwokerto?. Implementation of Tax Amnesty in encouraging state revenue, the government issues a tax amnesty policy. The tax amnesty policy must be seen as a fundamental economic policy, so it is not just a fiscal-related policy, especially tax. So this is a policy with a wider dimension, general economic policy, the first reason is from the tax side itself, and with the tax amnesty there is potential for revenue to increase in the APBN. The APBN is more sustainable and the government's ability to spend or for spending is also getting bigger so that this will automatically help a lot of development programs, not only infrastructure but also improvement of community welfare. The taxpayer compliance ratio in Indonesia is still low when compared to the ratios in developed countries. Many factors cause this low ratio, including the low level of public awareness in carrying out tax payment and reporting obligations, the minimum number of tax authorities or tax auditors, and so on. Keyword : Effect, Application, Tax Allowance, State RevenueTujuan Pembangunan nasional Negara Kesatun Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Demi mencapai tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang sangat besar. Salah satu usaha mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, salah satunya pajak. salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya tax amnesty atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. Bagaimana pengaruh penerapan pengampunan pajak (Tax Amnesty) terhadap penerimaan negara di KPP Pratama Purwokerto. Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di dalam mendorong penerimaan negara pemerintah mengusulkan kebijakan tax amnesty. Kebijakan tax amnesty harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, jadi tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal apalagi khususnya pajak. Jadi ini kebijakan yang dimensinya lebih luas, kebijakan ekonomi secara umum, sebab pertama dari sisi pajaknya sendiri, dengan adanya tax amnesty maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN kita lebih sustainable. APBN lebih sustainable dan kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis ini akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat. Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rasio di negara-negara maju. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya rasio tersebut, diantaranya : rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak, minimnya jumlah fiskus atau pemeriksa pajak, dan sebagainya.Kata kunci: Pengaruh, Penerapan,Pengampuan Pajak, Penerimaan Negara
PENGAKUAN HAK ULAYAT OLEH NEGARA Ninik Hartariningsih
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 20, No 1 (2018): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v20i1.4

Abstract

Semangkin meningkatnya kebutuhanakan tanah untuk keperluan pembangunan,sementara tanah -tanah yang tersedia semakinkurang. Hal ini akan dapat mengakibatkan ,adanya pengadaan tanah yang akanmempersempit luasnya tanah - tanah ulayatyang di kuasai oleh masyarakat hukum adat.Oleh sebab itu semakin meningkatnyakebutuhan akan tanah, dikhawatirkan akansemakin mendesak hak ulayat yang dijaminkeberadaannya oleh UUPA.Pengakuan eksistensi hak ulayat olehUUPA merupakan hal yang wajar, sebab hakulayat berserta masyarakat hukum adat telahada sebelum Indonesia merdeka Pada tanggal17 Agustus 1945. Pengakuan UUPA terhadaphak ulayat sepanjang menurut kenyataan-nyamasih ada, dan pelaksanaanya dilaksanakansedemikian rupa sehingga sesuai dengankepentingan nasional dan negara, yang berdasarkanatas persatuan bangsa serta tidakboleh bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi.Masyarakat Hukum Adat.Dalam kepustakaan Hukum Adat hakulayat adalah BESCHIKKINGS RECHT.Sedangkan dalam UUPA tidak memberikanpenjelasan maupun pengertian dari pada hak ulayat.Sebagai istilan tehnis yuridis hak ulayatadalah hak yang melekat sebagai kopentensikhas pada masyarakat hukum adat yang berupawewenang / kekuasan mengurus dan mengaturtanah dan seisinya dengan daya laku kedalammaupun Keluar.Pasal 3 UUPA Tidak memberikanpenjelasan lebih lanjut mengenai pengertianmasyarakat hukum adat, walaupun pasaltersebut menyebutkan istilah tersebut. Bahkandalam berbagai kesempatan dalam memoripenjelasan sering digunakan istilah masyarakathukum. Namun sesuai dengan fungsi suatuperaturan penjelasan masyarakat hukum yangdimaksud dalam masyarakat hukum adat,sebagaimana yang disebut secara eksplisitdalam pasal tersebut.
Peranan Badan Pertanahan Nasional/ Agraria dan Tata Ruang Dalam Penyelesaian Sertifikat Ganda Di Kabupaten Banyumas Ninik Hartariningsih
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i1.89

Abstract

Banyaknya sengketa dibidang pertanahan, yang salah satunya adalah karena adanya sertifikat ganda, yang mana masalah ini dapat dikarenakan itikad tidak baik maupun itikad baik. Hal ini dikarenakan bahwa tanah mempunyai hubungan yang erat dengan manusia, baik untuk tempat tinggal maupun untuk berusaha. Oleh karenanya Undang-Undang mewajibkan sipemilik hak atas tanah untuk mendaftarkan tanahnya, agar mempunyai jaminan hukum dan jaminan haknya. Sertifikat ganda terjadi dalam hal tanah ditelantarkan oleh pemiliknya yang sudah bersertifikat, dalam jangka waktu lebih dari 20 tahun sehingga tanah tersebut tumbuh semak belukat, yang kemudian dikuasai oleh orang lain dengan itikat baik selama lebih dari 20 tahun, kemudian orang tersebut meningkatkan haknya menjadi hak milik. Hal ini dibenarkan oleh undang-undang karena org tersebut telah menguasai tanah tersebut selama lebih dari 20 tahun, selain itu karena  tanah tersebut ditelntarkan selama lebih dari 20 tahun, maka haknya hapus tanah dikuasai oleh negara.
SISTEM JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN MENURUT HUKUM KESEHATAN Ninik Hartariningsih
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 19, No 2 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v19i2.33

Abstract

Sesuai dengan pasal 28 UUD 1945amandemen, UU No. 36 tahun 2009 serta UUNo. 40 th 2004, bahwa kesehatan merupakanhak asasi dari manusia. Oleh karenanyapemerintah mempunyai kewajiban untukmenjamin kesehatan warga negaranya, agarwarga negaranya / masyarakat dapatmemperoleh derajat kesehatan yang setinggi- tingginya, dengan tercapainya derajatkesehatan yang setinggi - tingginya diharapkandapat menekan kematian serta dapatmeningkatkan kualitas hidup manusia dibidang kesehatan. Agar supaya derajatkesehatan optimal terwujud perlu dukunganperan serta masyarakat. Sebagai ujudpertanggung jawaban pemerintah terhadapjaminan kesehatan, maka pemerintahmembuat suatu program mengenai SistemKesehatan Nasional yang mencakup semuasegi kehidupan jadi jangkauannya luas. Disamping itu juga diadakan program JaminanKesehatan Masyarakat (Jamkesmas ) yangsaat ini masih ditujukan bagi masyarakatmiskin.Kata Kunci :Jamkesmas bagi masyarakatmiskin
Peninjauan Kembali Pelaksanaan Landreform Di Indonesia Ninik Hartariningsih; esti ningrum
Wijayakusuma Law Review Vol 2, No 01 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (608.213 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v2i01.132

Abstract

Abstract Agrarian Principal Law is the legal basis for the implementation of Landreforn, because in this law there are several articles relating to the implementation of Landreform (Articles 7, 13 (2), 14, 17). These articles are only the main points, so as the implementation, he published Law No.56 / Prp / 1960 on the Determination of Agricultural Land Area, which was later known as the Landrefrom Law. Many rich people and officials are competing with each other to buy enough land outside their homes on the grounds that it is a backup for old age. Occurrence of large-scale land manipulation carried out by speculators.Keywords: Review, Implementation, Landreform. AbstrakUndang-Undang Pokok Agraria merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan Landreforn, sebab dalam undang-Undang ini terdapat beberapa pasal yang berkenanan dengan pelaksanaan Landreform (Pasal 7, 13 (2), 14, 17). Pasal-Pasal tersebut hanya berupa pokok-pokoknya saja maka sebagai pelaksanaanya diterbitkannya Undang-Undang No.56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Landrefrom. Banyaknya orang-orang kaya maupun pejabat yang saling berlomba-lomba untuk membeli tanah yang cukup luas diluar tempat tinggalnya dengan alasan sebagai cadangan untuk dihari tua. Terjadinya manipulasi tanah dalam jumlah yang cukup besar yang dilakukan oleh para speculator.Kata Kunci : Peninjauan, Pelaksanan, Landrefrom.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ninik hartariningsih; esti ningrum
Wijayakusuma Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.147 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v3i2.176

Abstract

Abstract The purpose of this study was to determine how the implementation of the Regional Regulation No. 9 of 2009 and how the results achieved with the implementation of this Regulation. While the usefulness of this research study is Teoritis.hasil expected to be contributions to the development of the science of law and various legal products produced by the Regional Government of Banyumas, whereas Practical Uses the results of this study are expected to assist local governments in finding out if there is a constraint jalan field. Besides, it is also the implementation of the regulation can achieve prosperity for the village head and the device village.Adapun This research used normative juridical approach, which is based approach Normative legal disciplines, as sisitem rules and the data or examine the problems adhering to the terms of Juridical . Specifications Research, Research this Normative legal use, the type of Clinical Legal Research, the research to find the case law In Abstrakto In Conereto. The material of this study is the Implementation of Regulation No. 9 of 2009. The location Research, Some Banyumas Regency Village and University library Wijayakusuma Purwokerto, Banyumas Regional Library. Sekender Data Source Data is sourced in legislation, official documents that exist at the district and village, literature and journals and the internet was associated with law. Keyword: regulation, status, financial, Village Head and the Device Village. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari pada Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 serta bagaimana hasil yang dicapai dengan pelaksanaan Perda ini. Sedangkan Kegunaan Penelitian secara Teoritis.hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan berbagai produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, sedangkan Kegunaan Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menemukan jalan keluar jika terjadi kendala dilapangan.Disamping itu juga dengan pelaksanaan Perda tersebut dapat mencapai kesejahteraan bagi kepala Desa dan Perangkat Desa.Adapun Penelitian ini mengunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan atas dasar disiplin ilmu hukum yang Normatif, sebagai sisitem kaidah dan dalam mencari data atau menelaah masalah berpegang pada segi Yuridis. Spesifikasi Penelitian,Penelitan ini mengunakan hukum Normatif, dengan type Clinical Legal Research, yaitu penelitian untuk menemukan hukum In Abstrakto dalam perkara In Conereto. Materi dari penelitian ini adalah Pelaksanaan dari Perda Nomor 9 Tahun 2009. Lokasi Penelitian, Beberapa Desa Kabupaten Banyumas dan perpustakaan Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Sumber Data adalah Data Sekender yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi yang ada di Kabupaten maupun di Desa, literatur-literatur maupun jurnal dan internet yang berhubungan dengan hukum. Kata Kunci : Perda, Kedudukan, keuangan, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Esti Ningrum; Ninik Hartariningsih
Wijayakusuma Law Review Vol 2, No 01 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (699.186 KB) | DOI: 10.51921/wlr.v2i01.131

Abstract

Abstract In order to improve services and community welfare, villages have the right to obtain Village Funds from the Central Government sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The condition of Karangsalam Kidul Village before receiving the Village Fund was seen in terms of facilities and infrastructure such as roads, bridges and schools which were still inadequate. Infrastructure development is hampered by limited funds owned by the village government. Under these conditions, it is difficult for Karangsalam Kidul Village to budget for development even though this is deemed important as supporting the life of the village community. The existence of the Village Fund in Karangsalam Kidul Village shows the benefits of the Village Fund for the local village community. Various Village developments have been carried out by Karangsalam Kidul Village since obtaining Village Funds from the Government. Based on the results of the interviews, the people of Karangsalam Kidul Village felt that there was a change both in terms of the economy, village facilities and infrastructure as well as from the social side.Keywords: Implementation; Village Fund. AbstrakDalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Desa mempunyai hak untuk memperoleh Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ). Kondisi Desa Karangsalam Kidul sebelum menerima Dana Desa dilihat dari sisi sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan dan sekolah masih belum memadai. Pembangunan infrastruktur terhambat oleh keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah desa. Dalam kondisi tersebut, Desa Karangsalam kidul sulit untuk menganggarkan pembangunan meskipun hal tersebut dirasa penting sebagai penunjang kehidupan masyarakat desa. sesudah adanya Dana Desa di Desa Karangsalam Kidul menunjukkan kemanfaatan Dana Desa bagi masyarakat desa setempat. Berbagai pembangunan Desa telah dilaksanakan oleh Desa Karangsalam Kidul sejak medapatkan Dana Desa dari Pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Desa Karangsalam Kidul merasakan adanya perubahan baik dari sisi perekonomian, sarana dan prasarana desa maupun dari sisi kemasyarakatan.Kata Kunci : Pelaksanaan; Dana Desa. 
Co-Authors Esti Ningrum