cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
khaidir ali
Contact Email
khaidiralitra@gmail.com
Phone
+6282160559891
Journal Mail Official
khaidirali@umsu.ac.id
Editorial Address
Alamat Redaksi: Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Gedung C) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : 28076729     DOI : http://dx.doi.org/10.30596%2Fjapk.v1i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of public administrations and policies. JAPK, particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and public administration areas as follows: 1. Bureaucracy and Administration Development 2. Decentralization and Regional Autonomy 3. Social Policy 4. Economic and Public Policy 5. Public Management and Governance 6. Regional Development Planning 7. Any specifics issues of public policy and management Articles published on research results and literature review with acceptable research methodologies, qualitative studies, quantitative studies, or a combination of both, statistical analysis, case studies, field research, and historical studies. JAPK received manuscripts from various related circles, such as relevant researchers, professors, students, policy-makers, scientists and others
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)" : 5 Documents clear
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PADA BADAN PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Yanur, Murniyati; Alam, Mochamad Doddy Syahirul; Olvionita, Freshy
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v4i2.20596

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Pada Badan Publik Untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Kalimantan Tengah”. Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah,  adanya beberapa lembaga pemerintahan atau badan publik yang masih enggan terbuka atau tidak transparansi dalam memberikan informasi publik yang dimiliki, sehingga membuat adanya kendala bagi publik yang ingin mengakses informasi secara luas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi pada Badan Publik, yakni dengan melakukan Monitoring dan evalusi Pada Badan Publik, yang tujuannya untuk memastikan Badan Publik telah mematuhi Undang-undang keterbukaan informasi publik, dan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah. Karena keterbukaan informasi publik sangat penting untuk dilaksanakan. Dikarenakan masyarakat dapat mengetahui ataupun mengontrol setiap langkah dan juga kebijakan yang diambil/dilakukan oleh Badan Publik.Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskritif kualitatif, penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, observasi, wawancara dan dokumentasi. hasil penelitian ini adalah menunjukan bahwa dengan adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi berpengaruh besar pada peningkatan transparansi oleh Komisi Informasi pada Badan Publik.
STRATEGY DIRECTING KEPALA DESA DALAM PENDATAAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA SEI ROTAN Rezekina, Sri; Amrizal, Dedi
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v4i2.16389

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang strategy directing kepala desa dalam pendataan enerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sei Rotan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategy directing kepala desa dalam pendataan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sei Rotan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu penelitian dengan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dengan menjadikan manusia sebagai instrument dan di sesuaikan dengan situasi yang wajar dengan kaitannya dengan pengumpulan dapa pada umumnya bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah strategy directing yang dilakukan kepala desa dalam pendataan penerima bantuan PKH relatif baik. Terdapat 4 cara strategy directing yang dilakukan kepala desa yaitu : Adanya pemberian perintah dalam Program Keluarga Harapan (PKH), adanya pelimpahan sebagian wewenang oleh pimpinan, adanya aktivitas pengarahan oleh pimpinan, pemberian motivasi dari pimpinan. Dari yang dilakukan kepala desa bisa dilihat dari cara kepala desa mengarahkan kepala dusun untuk melakukan pendataan dan menginformasikan tentang bantuan PKH. Untuk permasalahan masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan kuota menjadi penerima bantuan PKH dan perbedaan jumlah nominal masih perlu di koordinasikan kepada dinas sosial.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEMBINAAN DAN SANKSI PERANGKAT DESA DI DESA MARTEBING SERDANG BEDAGAI Safira, Tika Rizki; Saputra, Agung
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v4i2.16686

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh, seharusnya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi persoalan atau substansi pengaduan. Melalui Permendagri tersebut pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan, sebagaimana adagium hukum lex semper dabit remedium (hukum selalu memberi obat). Tapi tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa semakin mapan dalam jabatannya jika berhasil melabrak aturan. Akibatnya konsentrasi pemerintah desa yang harusnya terfokus pada maksimalisasi pelayanan kepada masyarakat di desa justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat desa.
COLLABORATIVE GOVERNANCE PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DALAM IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (PLP2B) Angga, I Made Prastika
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v4i2.20376

Abstract

The Indonesian government has enacted Law No. 41/2009 on the Protection of Sustainable Food Agricultural Land as a government decree that aims to protect agricultural land from the problem of land conversion that continues to increase every year. This agricultural land protection policy is the basis for decisions in controlling land conversion. The purpose of this research is to find out the Collaborative Governance of the implementation of agricultural land protection policies in Indonesia. This research uses a qualitative research method with a literature review approach through online search sources through Google Scholar. The result of this research is the Implementation of Agricultural Land Protection Program in Indonesia, currently still not implemented and running effectively and the lack of collaboration or cooperation between stakeholders in several regions in Indonesia. For this reason, there needs to be an effort through the Collaborative Governance approach or requires cooperation between the government as a regulator, the private sector, and the community, especially the landowners and farmers so that the implementation of this program runs well according to the objectives of the policy setting. Keywords: Collaborative Governance, Policy Implementation, Agricultural Land Protection
IMPLEMENTASI PERATURAN PKPU RI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN CIAMIS Kholikin, Rafi Akhsanul; Holivil, Ernestus
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v4i2.21664

Abstract

Artikel ini bertujuan mengetahui implementasiPKPU Nomor 1 Tahun 2015 di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis. Penelitian yang ditinjau melalui teori dari Merille S. Grindle (1980) yang meliputi dua faktor yaitu, substansi kebijakan dan konteks implementasi memiliki resultan bahwa proses Implementasi PKPU Nomor 1 Tahun 2015 TentangPengelolaan dan Pelayanaan InformasiPublik di Lingkungan KPU Kabupaten Ciamis secara umum telah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat proses implementasi seperti ego sektoral masing-masing divisi, terbatasnya sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur penunjang. Selain itu, terdapat beberapa parameter dalam teori Merille S. Grindle(Grindle, 2017), yaitu kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat, tingkat perubahan yang diharapkan, lokasi pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumberdayayang terlibat, kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristiklembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tangkap. Dengan metode kualitatif deskriptif, Hasil yang didapat bahwa KPU Kabupaten Ciamis berusaha mewujudkan terjaminnya akses informasipublik di lingkungan KPU, meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam Pemilu. Bentuk pelayanan informasi dapat secara langsung datang ke desk pelayanan PPID KPU Kabupaten Ciamis maupun secara tidak langsung melalui surat elektronik dan website KPU Kabupaten Ciamis.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Vol 4, No 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Vol 3, No 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Vol 2, No 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Vol 2, No 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)