cover
Contact Name
Zulkarnaini
Contact Email
jkp@ejournal.unri.ac.id
Phone
+628127679365
Journal Mail Official
jkp@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : 19780680     EISSN : 26555204     DOI : http://dx.doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2021)" : 7 Documents clear
KEWAJIBAN PEMENUHAN KETERSEDIAAN JAGUNG UNTUK PENJAMINAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL Ari Rio Pambudi
Jurnal Kebijakan Publik Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.12.1.p.49-54

Abstract

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan negara untuk mengadakan suatu Cadangan Pangan Nasional dengan tujuan mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Berkaitan dengan itu, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional memberikan tugas kepada Perum BULOG untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen untuk jenis pangan pokok meliputi beras, jagung dan kedelai. Namun, hingga saat ini pemerintah hanya memiliki Cadangan Pangan Pemerintah untuk komoditas beras, tidak untuk jagung dan kedelai. Tujuan dari artikel ini adalah mengetahui urgensi penyediaan cadangan jagung nasional di Indonesia.Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mencari peraturan hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapkan. Artikel ini memakai data yang terdapat dari berbagai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder untuk meIakukan anaIisis yang didapat dari Perpu, Iiterasi, data, dan berkas terkait dan juga sumber hukum tersier untuk mempermudah anaIisis sumber hukum primer dan sekunderHasil penelitian yaitu untuk mengatasi permasalahan kelangkaan jagung di masa mendatang, maka pemerintah perlu untuk melakukan pembenahan data jagung nasional yang berupa data kebutuhan dan data produksi. Penguatan koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik diharapkan dapat menjawab permasalahan ini. Data yang akurat menjadi kunci untuk merencanakan suatu kebijakan disertai dengan mitigasi yang memadai.Upaya lain yang harus dilakukan untuk mengatasi kelangkaan jagung adalah dengan membangun Cadangan Pangan Pemerintah secara menyeluruh sesuai amanat Perpres Nomor 48 Tahun 2016, tidak hanya untuk komoditas beras saja, namun juga komoditas jagung dan kedelai. Dengan adanya cadangan jagung nasional, dapat menjadi alternatif solusi apabila terjadi kelangkaan di masa mendatang. Selain itu, perlu untuk menyusun aturan pendamping yang mengatur pendistribusian cadangan jagung pemerintah apabila telah dilaksanakan.
PROFESIONALITAS DAN AKUNTABILITAS APARATUR DALAM PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG Hasan Basri
Jurnal Kebijakan Publik Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.12.1.p.11-18

Abstract

Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi kewenangan dari pemerintah pusat, supaya daerah mampu mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui profesionalitas  dan Akutanbilitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif diskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, hal ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. peneliti melakukan wawancara kepada informan terkait pelaksanaan alokasi dana kampung. Hasil penelitian menunjukan, profesionalitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, yang diukur melalui indikator yang menentukan profesionalitas dapat dikatakan sudah terpenuhi walaupun belum maksimal. Pada disiplin kerja dapat dikatakan kurang terpenuhi dan perlu dilakukan perbaikan. Mengenai akuntabilitas aparatur kampung dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Kampung Bener Ayu, yang diukur melalui lima indikator yang menentukan dapat dikatakan terlaksana dengan baik secara keseluruhan. Hanya saja penerapan good governance yang belum maksimal dengan tidak dilibatkannya pihak swasta dalam pelaksanaan alokasi dana kampung di Bener Ayu.
PENGGUNAAN SOSIAL MEDIA DALAM MENYEBARKAN PROGRAM VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA Danang Kurniawan; Arissy Jorgi Sutan
Jurnal Kebijakan Publik Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.12.1.p.27-34

Abstract

Pada tanggal 13 Januari 2021, Pemerintah Indonesia mengumumkan program Vaksinasi di Indonesia, media sosial khusus juga membahas tentang Program Vaksinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis media sosial yang digunakan terkait dengan Kebijakan Vaksinasi di media sosial Twitter. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, yang menggunakan Q-DAS (Perangkat Lunak Analisis Data Kualitatif) untuk menganalisis datanya. Toleransi analisis menggunakanNvivo 12plus dan menggunakan 9 Hashtag yang relevan dengan topik. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1.) Topik Kebijakan Vaksinasi didominasi narasi Vaksinasi dengan hasil 51,62%. 2.) Ada juga yang lebih mendekati hubungan dari semua hastag tersebut dengan hubungan yang cukup kuat, nilai tertinggi 0,809096. 3.) Kata populer dalam fenomena ini menggunakan hashtag seperti #vaksinasidimulai. Batasan penelitian ini hanya menggunakan data hashtag dalam analisis. Saran penelitian lain yang mengambil tema yang sama adalah dapat menggunakan data digital
PENGELOLAAN MASJID AGUNG ISLAMIC CENTER SEBAGAI OBJEK WISATA RELIGI Abduh, Muhammad
Jurnal Kebijakan Publik Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.12.1.p.43-48

Abstract

Masjid Agung Islamic center Kabupaten Rokan Hulu pada saat ini merupakan salah satu destinasi wisata religi di Provinsi Riau. Penelitian ini Bertujuan Untuk mengetahui pengelolaan Masjid Agung Islamic Center sebagai objek wisata religi di Kabupaten Rokan Hulu dan untuk mengetahui faktor daya tarik Masjid Agung Islamic Center sebagai objek wisata religi di Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian  ini menggunakan pendekatan metode penelitian  deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari informan, yaitu Dinas Pariwisata Rokan Hulu, Badan Pengelola Islamic Center Rokan Hulu, masyarakat serta pengunjung Masjid Agung Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan masjid agung islamic center Kabupaten Rokan Hulu belum mengoptimalkan pengelolaan berbasis pengelolaan objek wisawa religi, faktor yang mendukung daya tarik wisata religi di Masjid Agung Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu juga belum dimaksimalkan.
EVALUASI KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Amalia, Hany
Jurnal Kebijakan Publik Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.12.1.p.19-26

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam program pembangunan drainase Kota Dumai serta apa saja faktor yang mempengaruhi evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam program pembangunan drainase Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari informan, yaitu Kepala Bidang Cipta Karya, Kasi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam program pembangunan drainase Kota Dumai belum mencapai hasil yang maksimal, dimana dalam pelaksanaannya sumber daya manusia yang berkualitas masih terbatas, anggaran yang kurang memadai dan minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana drainase menjadi sebab program pembangunan drainase yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kurang dirasakan manfaatnya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MELALUI JALUR ZONASI Widyana, Nona
Jurnal Kebijakan Publik Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.12.1.p.35-42

Abstract

Penelitian ini Bertujuan untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru  Tahun 2019 Melalui Jalur Zonasi di SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru serta Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru  Tahun 2019 Melalui Jalur Zonasi di SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru. Penelitian  ini menggunakan pendekatan metode penelitian  deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari informan, yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Humas SMAN 8 Pekanbaru, guru SMAN 8 Pekanbaru, dan orang tua peserta didik. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019 Melalui Jalur Zonasi di SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru sudah baik dan sesuai acuan Peraturan dan petunjuk pelaksanaan. Faktor-faktor yang mendorong kebijakan sudah sesuai sebagaimana mestinya.
WAJAH PROSEDURAL KEBIJAKAN PSBB JAKARTA TAHAP II BERBASIS SOCIAL NETWORK ANALYSIS (SNA) Bahri, Mohammad Thoriq; Widhyharto, Derajad Sulistyo
Jurnal Kebijakan Publik Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/jkp.12.1.p.1-10

Abstract

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah DKI Jakarta tahap II sudah dimulai pada tanggal 11 September 2020 yang lalu. Positivity rate sebesar 14,1 persen, dan peningkatan kasus diatas 1000 perhari menjadi dasar yang kuat. Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta mengamanatkan untuk berfokus pada penegakan Hukum. Penerapan PSBB Tahap II ini memacu banyak sekali pro dan kontra, terutama masyarakat yang terdampak. Penelitian ini menggunakan metode analisis Social Network Analysis (SNA), guna mengidentifikasi respon dan pola gerakan digital masyarakat Jakarta. Pengolahan big-data berupa 2129 tweets menggunakan Aplikasi Rstudio dan Phyton programming language, dapat disimpulkan bahwa 54 persen masyarakat mendukung, dan 46 persen kurang mendukung kebijakan tersebut. Analisa tanggapan emosi, terdapat 70 tweets berpadangan positif, 57 tweets percaya terhadap pemerintah, dan 56 tweets mengatisipasi dampak kebijakan, sisanya netral. Diketahui, opini publik terkait kebijakan PSBB dibentuk oleh akun media massa, dan akun pribadi tokoh masyarakat (pejabat publik, selebriti, aktivis, dan wartawan). PSBB Jakarta Tahap II menunjukkan bahwa adanya ketidakpastian pengelolaan resiko di tengah masyarakat bersifat mengikuti prosedur atau social conservative dan belum menyentuh sisi social substantive-nya. Selain itu, panoptisme sebagai unsur pengawasan merupakan kepanjangan tangan kekuasaan untuk mempertahankan struktur masyarakat dan persepsi penguasa terhadap resiko pada masyarakat yang bersifat konservatif dan prosedural pula, terlihat dari menonjolnya unsur penegakan hukum dalam penerapan kebijakan PSBB tahap II tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 7