cover
Contact Name
Zulkarnaini
Contact Email
jkp@ejournal.unri.ac.id
Phone
+628127679365
Journal Mail Official
jkp@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : 19780680     EISSN : 26555204     DOI : http://dx.doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Articles 18 Documents
Search results for , issue "Vol 15, No 1 (2024)" : 18 Documents clear
POLICY EVALUATION: IMPACT OF IMPORTATION INCOME TAX INCENTIVE Rahadian Lungun
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8447

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of the Income Tax Incentive on Imports in maintaining the productivity of construction taxpayers in the Kota Bekasi Medium Tax Office during the Pandemic. It uses a positivism approach with a quantitative method. This method adopts the difference-in-differences analysis. Such a method measures the average treatment effect of the construction taxpayers’ productivity before and after the implementation. The construction sector is selected as the research object since it becomes the Government’s most targeted sector under the incentive policy. Meanwhile, this study selected the Kota Bekasi Medium Tax Office because it faced the lowest decline during the Pandemic. The study concludes that the Income Tax Incentive on Imports is insignificantly effective in maintaining the Total Factor Productivity of construction taxpayers in the Kota Bekasi Medium Tax Office. This insignificant effectiveness is attributed to the low utilisation rate, with 96% of construction taxpayers not utilising the incentive. The low utilisation is due to a lack of interest from construction taxpayers and the limited value of the tax incentive. However, such an incentive could effectively maintain the Total Factor Productivity of the construction taxpayers utilising the incentive. Therefore, this study recommends that the Government monitor utilisation levels and promptly assess the tax incentive's effectiveness before considering its re-implementation during construction taxpayers’ productivity decline.
KEBIJAKAN DIKLAT MILITER UNTUK MEWUJUDKAN PROFESIONALISME TNI Ryan Budi Rusmana; Muh Azis Muslim
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8426

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan TNI AD khususnya di lingkungan Inspektorat Jenderal (Itjen) TNI AD dalam mewujudkan profesionalisme prajurit melalui program pelatihan dan pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan post-positivisme melalui metode kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi kebijakan TNI AD dalam mendorong terbentuknya profesionalisme prajurit. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 5 jenis pelatihan dan 6 jenis pendidikan yang menjadi basis pengembangan profesionalisme prajurit. Program pelatihan meliputi pelatihan kemampuan prajurit tingkat perorangan non-Proglatsi, program latihan standarisasi (Proglatsi), perencanaan dan anggaran (REN), program administrasi pelatihan, program kerjasama latihan militer antara TNI AD dengan militer negara-negara non ASEAN dan ASEAN. Sementara pendidikan militer meliputi pendidikan pertama (Dikma), pendidikan pembentukan (Diktuk), pendidikan pengembangan umum (Dikbangum), pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes), pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi (Dikilpengtek) dan pendidikan peralihan (Dikalih). Secara khusus, program tersebut dijalankan Itejenad dengan memfokuskan pada 2 program yaitu pelatihan prajurit tingkat perorangan non-Proglatsi dan pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes). Hasil pelaksanaan program tersebut tahun 2022 menunjukkan pelatihan prajurit tingkat perorangan non-Proglatsi mencapai target terpenuhi sebesar 100 persen, sementara pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes) terpenuhi 87 persen dari target. Peneliti merekomendasikan perlu peningkatan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan secara terpadu dalam proses perencanaan dan penganggaran agar target pelatihan dan pendidikan prajurit dalam lebih optimal.
GAYA KEPEMIMPINAN, DISIPLIN KERJA, DAN KINERJA PEGAWAI Sri Sulastri Manalu; Muhamad Husni Thamrin
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8433

Abstract

The leadership style applied by leaders to influence their subordinates has a crucial role in determining organizational success. High work discipline will also make it easier for the organization to achieve its goals. This research aims to determine and analyze the influence of leadership style and work discipline on the performance of Dairi Regency Population and Civil Registration Service employees. At the Dairi Regency Population and Civil Registration Service, several problems were encountered, namely performance that was not optimal, the role of leaders, and employee work discipline that was not optimal. This research aims to analyze the significance of the influence of leadership style and work discipline on employee performance at the Population and Civil Registration Service of Dairi Regency. The research method used is descriptive research with a quantitative approach. The population used in this research were all employees at the Dairi Regency Population and Civil Registration Service, totaling 40 respondents with the sampling technique being saturated sampling with a population size equal to the sample size. The data analysis technique used is multiple regression analysis and hypothesis testing (T Test and F Test) with the help of the SPSS 25 program. The results of this research show that leadership style and work discipline have a positive and simultaneous effect on the performance of Dairi Regency Population and Civil Registration Service employees.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN PRESTASI Maslikah Surani; Ananta Prathama
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8377

Abstract

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Surabaya sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang menjalankan tanggung jawab dibidang keolahragaan pada tingkat kota memiliki kewajiban melaksanakan pembinaan prestasi olahraga. KONI Kota Surabaya sebagai wadah daripada cabang olahraga (cabor) prestasi membina tiap cabor tersebut, salah satunya Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan prestasi olahraga oleh KONI Kota Surabaya pada cabang olahraga judo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana menggunakan teori Goerge C. Edward III sebagai fokus penelitian. Teori tersebut menggunakan 4 (empat) indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil peneletian menunjukkan bahwa KONI Kota Surabaya tidak bertanggung jawab atas pembinaan prestasi seorang atlet seacara langsung, melainkan lebih fokus pada pengawasan kepengurusan cabor (PJSI Kota Surabaya) dalam menjalankan perannya sebagai pembina prestasi cabor judo di kota Surabaya
KEBIJAKAN PENINGKATAN KOMPETENSI MELALUI CORPORATE UNIVERSITY Andi Mohammad Rafi; Muh Azis Muslim
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8456

Abstract

Capaian target nilai indeks profesionalisme ASN provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya memenuhi target yang ditentukan. Kondisi ini mengisyaratkan masih adanya kesenjangan kualitas ASN Provinsi DKI. Penelitian ini menggali upaya yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI dalam mengatasi kesenjangan kualitas ASN melalui pengembangan Jakarta Corporate University (JakCorpU). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivism yang berofkus melakukan wawancara mendalam di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta. Pemilihan lokasi tersebut dipilih berdasarkan fokus penelitian yaitu JakCorpU pada lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukan kebijakan Jakarta Corporate University (JakCorpU) merupakan bentuk strategi pengembangan pembelajaran yang berfokus pada pencapaian kinerja strategis Provinsi DKI Jakarta melalui sinergi pembelajaran dengan kegiatan SDM. Desain dan komposisi pembelajaran menggunakan komposisi sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk aktivitas pembelajaran terintegrasi yang dilakukan di tempat kerja, 20% (dua puluh persen) aktivitas pembelajaran kolaboratif dalam sebuah komunitas maupun bimbingan teknis dan 10% (sepuluh persen) untuk aktivitas pembelajaran melalui metode ceramah di dalam maupun di luar kelas. Namun arah perubahan pada pola pembelajaran yang semakin cepat melalui sistem daring perlu mendapatkan atensi yang lebih besar. Apalagi model pembelajaran menggunakan proporsi 70-20-10 yang lebih menitikberatkan pada praktik atau pengimplementasian di tempat kerja memiliki kerentanan terhadap sistem kontrol dan monitoring. Maka penelitian ini merekomendasikan untuk membangun sistem monitoring yang ditujukan untuk memantau hasil kinerja yang dapat diukur secara aktual dengan mendasarkan pada output kinerja. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG LAKTASI PELAYANAN KESEHATAN Muhammad Raviqas Liadi; Sally Marisa Sihombing
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8427

Abstract

Ruang Laktasi adalah ruangan khusus bagi ibu yang menyusui, yang mana akan menampung ASI nya untuk putra putrinya di rumah. Ruangan ini diperuntukkan bagi Ibu pekerja yang tidak sempat atau jauh dari buah hatinya agar sang anak tetap mendapatkan ASI ekslusif dari Ibu. Mall delI Park Mendukung digalakkannya pemberian ASI eksklusif, beberapa mall juga sudah menyediakan ruang ASI atau ruang khusus untuk menyusui, sehingga para Ibu masih tetap bisa memberikan asupan ASI tanpa menghalangi hobi nge-mall mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan KebijakanRuang Laktasi di pusat perbelanjaan Koto Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi sebagai pendukung penelitian. Data diperoleh yang diperoleh dianalisis secara menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang meliputi Standar dan Sasaran, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Komunikasi, Disposisi Implementor, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Ruang Laktasi di Mall Deli Park Medan belum berjalan dengan baik, Apabila dianalisis menggunakan model implementasi Van meter dan Van horn, pada indikator Standar dan Sasaran Kebijakan tidak memiliki landasan yang kuat, dan pelaksanananya masih sangat kurang, pada indikator Sumber Daya, sudah cukup baik,  dana yang dimiliki pun juga mendukung program karena merupakan milik swasta, tetapi dalam fasilitas ruang laktasi masih dibutuhkan perbaikan. Pada indikattor Komunikasi dari pihak Mall dan Dinas kesehatan kota Medan belum terjalin komunikasi yang baikdan tidak ada koordinasi. Pada indikator Karakteristik Agen Pelaksana cukup bagus dengan komitmen dari pihak swasta dalam pengadaan ruang laktasi di mall deli park kota medan. Pada indikator Disposisi Implementor pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan ini masih kurang karena tidak adanya kerja sama langsung antar pihak swasta dan dinas kesehatan medan, kemudian pada indikator Kondisi Lingkungan Sosial Ekonomi Politik sangat mendukung dalam pelaksaan ruang laktasi ini dikarnakan sangat memberikan dampak yang posistif bagi masyarakat.
OPTIMALISASI E-GOVERNMENT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI Muchammad Alawy Syihabuddin; Ramadhany Nugroho; Aulia Regita Dewi Fitriana; Inayah Ilahiyyah
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8416

Abstract

Upaya pemberantasan korupsi telah menjadi fokus di berbagai negara, namun karena tantangannya yang kompleks dan beragam maka dibutuhkan usaha yang komprehensif dan diperlukan pendekatan yang inovatif, khususnya di lingkungan Aparatur Sipil Negara untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji optimalisasi pemberantasan korupsi melalui instrument kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia dan E-Government di lingkungan ASN melalui kajian sistematis litearure review selama enam tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis menggunakan 37 artikel yang relevan. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa pendekatan yang dapat diadopsi dalam mencegah terjadinya korupsi diantaranya, mendorong pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anti korupsi, memperkuat sistem pengendalian internal baik melalui audit, inspeksi mendadak, dan evaluasi (compliance management), membangun budaya anti korupsi (employee relation management), menerapkan reward dan punishment bagi yang terlibat (compensation and benefit), dan meningkatkan akuntabilitas pemimpin dengan menerapkan hukum yang lebih ketat untuk pemimpin dan pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi dan implementasi transparansi dalam kekayaan dan pengeluaran mereka. Namun penerapan e-government masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut dan memastikan masyarakat umum dapat menggunakannya dengan mudah. Oleh karena itu, melalui rekomendasi instrumen kebijakan tersebut birokrasi dapat melangkah menuju sistem pemerintahan yang lebih bersih dari praktik korupsi di masa depan.
STREET-LEVEL BUREAUCRACY PADA PROGRAM PANGAN LESTARI Eddy Wahyudi; Catur Ajeng Kartika Ria; Hasan Ismail; Saskia Nisa Setiaatmitha
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8383

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan program pekarangan pangan lestari dengan prespektif street-level bureaucracy di Desa Kebontunggul, Kabupaten Mojokerto. Metode dalam penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif, pengambilan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan  pelaksanaan program P2L di Desa Kebontunggul sudah terlaksana sejak tahun 2019, berdasarkan prespektif Street-Level Bureaucracy pelaksanaan program P2L workload pressures, Ambiguity and Complexity antara lain ketersediaan anggaran ketersedian bibit yang terbatas, Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kebuntunggul dan kelompok wanita tani (KWT) dengan membuat Diskrestion melalui Coping strategi, proses pembuatan diskresi berdasakan aspek Representational Roles and Partisipation  yang dilakukan dengan prinsip delibrative melalui musyawarah bersama pengurus KWT, Pemerintah Desa dan Warga Masyarakat.
TRANSPARANSI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Aliana Karin Putri Haikal; Siti Hazzah Nur
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8449

Abstract

Lemahnya transparansi dalam menyelenggarakan dana desa menjadi salah satu penyebab masih banyaknya kasus-kasus korupsi dan penyelewengan dana oleh oknum-oknum Kepala Desa yang tidak bertanggungjawab, khususnya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah melihat dan mengkaji lebih dalam bagaimana proses transparansi berjalan di dalam pengelolaan dana desa di Desa Ujung Batu Jae dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Ujung Batu Jae, Kabupaten Padang Lawas Utara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan meninjau semua data yang dikumpulkan dengan didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori transparansi oleh Kristianten bahwa transparansi pengelolaan dapat diukur melalui indikator penyediaan akses informasi yang jelas terkait perencanaan, prosedur dan pertanggungjawaban, adanya musyawarah melibatkan masyarakat, keterbukaan proses, dan keterbukaan informasi tentang dokumen-dokumen pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ujung Batu Jae belum sepenuhnya transparan didalam proses pengelolaan namun dibeberapa aspek tertentu Pemerintah Desa sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan keterbukaan informasi pengelolaan dana desa.
GOVERNMENT INTERVENTION IN THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL Retno Dwi Anggraeni; Ananta Prathama
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8410

Abstract

Pertanian memainkan peran sentral dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat Indonesia. Meskipun memiliki potensi yang besar, tantangan dan hambatan di sektor pertanian memerlukan intervensi pemerintah untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Intervensi pemerintah daerah Kabupaten Jombang dalam upaya pengembangan sektor pertanian yakni melalui Klinik Agribisnis.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis program klinik agribisnis dalam upaya untuk mengedukasi, mendorong serta menjembatani para petani di Kabupaten Jombang. Teori yang digunakan adalah teori instrumen pemeritah menurut Hughes dalam Budi Setiyono (2014) yang mengidentifikasi insterumen intervensi kedalam empat jenis. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan penelusuran dokumen yang kemudian data di reduksi, disajikan, dan disimpulkan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah Klinik Agribisnis , Klinik Agribisnis sudah berjalan cukup efektif dalam fungsinya dalam Memberikan layanan informasi dan konsultasi kepada pemangku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian adalah fokus utama dari Klinik Agribisnis ini. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses transfer teknologi pertanian kepada petani.

Page 1 of 2 | Total Record : 18