Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelayanan Kesehatan Publik: Sebuah Tinjauan Analisis Kebijakan Ramadhany Nugroho; Muhamad Hidayat; Emilia Devi Dwi Rianti; Ni Luh Ayu Citra Mutiarahati; Achmad Fathor Rosyid
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 2 (2023): Birokrasi dan Pemerintahan di Daerah 11
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i2.28550

Abstract

The use of digital technology in health services has become a significant trend in recent years. The use of technology in public health services is strongly influenced by various government policies. This research was carried out with the aim of reviewing government policies in the use of digital technology in public health services. The method used in this research is a qualitative method through literature study. The results of this study then found that the use of digital technology had a positive impact in increasing the accessibility, efficiency and accuracy of health services. Government policies play an important role in encouraging and regulating the use of digital technology in health care. However, challenges in implementation cannot be ignored. Availability of adequate infrastructure and internet connection, concerns regarding patient data privacy and security, and lack of understanding and technological skills are obstacles that need to be overcome. Collaboration between the government, health institutions and other stakeholders is an important key in overcoming these challenges.
The Influence Of Religius Leadership Style On Employee Turnover Intention With Compensation As A Moderating Variable Rieneke Ryke Kalalo; Fitriani Fajar; Taransa Agasya Tutupoly; Tuti Sulastri; Ramadhany Nugroho
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6931

Abstract

Gaya kepemimpinan agama yang dicontohkan oleh para nabi, ulama, pendeta dan para pemimpin agama terdahulu dalam memimpin suatu kelompok terbukti mampu menjadikan pengikutnya setia, setia, betah dan merasa puas karena nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan dan sebagainya. pada hal itu mereka menjunjung tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksploratif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang disebar melalui metode kuesioner kepada 250 pegawai Bank Muamalat yang tersebar di Makassar, Surabaya, Jakarta, Smarinda dan Meda. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan alat smart PLS 4.0
OPTIMALISASI E-GOVERNMENT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI Muchammad Alawy Syihabuddin; Ramadhany Nugroho; Aulia Regita Dewi Fitriana; Inayah Ilahiyyah
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i1.8416

Abstract

Upaya pemberantasan korupsi telah menjadi fokus di berbagai negara, namun karena tantangannya yang kompleks dan beragam maka dibutuhkan usaha yang komprehensif dan diperlukan pendekatan yang inovatif, khususnya di lingkungan Aparatur Sipil Negara untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji optimalisasi pemberantasan korupsi melalui instrument kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia dan E-Government di lingkungan ASN melalui kajian sistematis litearure review selama enam tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis menggunakan 37 artikel yang relevan. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa pendekatan yang dapat diadopsi dalam mencegah terjadinya korupsi diantaranya, mendorong pelaksanaan pendidikan dan pelatihan anti korupsi, memperkuat sistem pengendalian internal baik melalui audit, inspeksi mendadak, dan evaluasi (compliance management), membangun budaya anti korupsi (employee relation management), menerapkan reward dan punishment bagi yang terlibat (compensation and benefit), dan meningkatkan akuntabilitas pemimpin dengan menerapkan hukum yang lebih ketat untuk pemimpin dan pejabat tinggi yang terlibat dalam korupsi dan implementasi transparansi dalam kekayaan dan pengeluaran mereka. Namun penerapan e-government masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut dan memastikan masyarakat umum dapat menggunakannya dengan mudah. Oleh karena itu, melalui rekomendasi instrumen kebijakan tersebut birokrasi dapat melangkah menuju sistem pemerintahan yang lebih bersih dari praktik korupsi di masa depan.
7 YEARS OF DWELLING TIME POLICY Ramadhany Nugroho; Erna Setijaningrum; Ikhwan Mustaqim
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 22 No 01 (2024): PUBLIC ADMINISTRATION
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dia.v22i01.8931

Abstract

This study aims to gather responses from stakeholders regarding the Dwelling Time policy that has been in place for seven years, hoping to find new evidence to reduce logistics costs. This study uses a qualitative approach with a Case Study approach by conducting interviews with stakeholders operating in the Tanjung Perak Port related to goods importation. As a result, this study is expected to formulate more concrete and effective recommendations for improving the loading and unloading processes at the port and reducing logistics costs, eventually supporting the improvement of Indonesia's economic growth. The study shows that implementing the Dwelling Time policy to reduce logistics costs does not provide the expected outcome. Instead, it results in higher logistics costs due to PLP. Thus, the government needs to evaluate future policies. Collaboration among related agencies, namely port operators and regulators, by not carrying out PLP if the YOR position does not reach 60-70% and the extended stay indicator is a maximum of 7 days is a solution the author can provide. The government is also expected to continually evaluate policies that have been implemented if they have been running for more than five years. With the discovery of new evidence related to Dwelling Time, the definition of the problem also changes, requiring new solutions or more adaptive policies related to these changes.