cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dewa Gede Sudika Mangku
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Jalan Udayana No. 11 Singaraja - Bali
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Pacta Sunt Servanda
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27237435     EISSN : 2807632X     DOI : https://doi.org/10.23887/jpss.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pacta Sunt Servanda (JPSS) merupakan jurnal yang memiliki bidang ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Jurnal Pacta Sunt Servanda (JPSS) diperuntukkan untuk para akademisi, praktisi, maupun mahasiswa/ umum yang bersifat terbuka untuk tulisan-tulisan dalam bidang ilmu hukum berupa artikel hasil penelitian dan kajian konseptual. Wilayah dari naskah yang dipublikasi dalam jurnal ini berkaitan dengan penelitian hukum di bidang hukum :Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Internasional; Hukum Islam; Hukum Kesehatan; Hukum Lingkungan; Hukum Ketenagakerjaan; Hukum Adat; Hukum Hindu. Serta topik-topik lainnya yang terbaru di bidang hukum yang relevan. JLD terbit 6 bulanan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2023): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda" : 8 Documents clear
Reformasi Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan untuk Konservasi Ekosistem dan Pelestarian Budaya di Bali Santini, Putu Ayu Widia
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 2 (2023): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v4i2.5351

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi reformasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di Bali untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi pariwisata dengan konservasi ekosistem dan pelestarian budaya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata berkelanjutan dan konservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pesat pariwisata Bali yang mencapai lebih dari satu juta wisatawan per bulan pada 2024 telah menciptakan tekanan signifikan pada daya dukung lingkungan dan kelestarian budaya lokal. Masalah ini diperparah oleh kekosongan regulasi nasional yang secara spesifik membatasi kapasitas wisatawan, serta lemahnya implementasi peraturan daerah yang ada. Berdasarkan perspektif hukum konservasi dan prinsip otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Bali memiliki landasan hukum yang kuat untuk merumuskan kebijakan pengelolaan kapasitas wisatawan melalui UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan, UU No.32/2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Reformasi kebijakan yang diusulkan mencakup perumusan Peraturan Daerah tentang Penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan Konservasi Ekosistem dan Budaya yang mengintegrasikan kajian daya dukung lingkungan sebagai dasar penetapan kuota wisatawan serta penerapan sistem retribusi wisata adaptif untuk pembiayaan program konservasi budaya.
ANCAMAN KERUSAKAN LINGKUNGAN PARIWISATA AKIBAT LEMAHNYA PENGAWASAN AMDAL PARIWISATA Simanungkalit, Hesekiel Renhad
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 2 (2023): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v4i2.5352

Abstract

Penelitian ini mengkaji ancaman kerusakan lingkungan kawasan pariwisata akibat lemahnya pengawasan AMDAL di sektor pariwisata Indonesia. Pembangunan pariwisata telah menjadi pedang bermata dua: sementara bermanfaat secara ekonomi, seringkali menyebabkan degradasi lingkungan akibat pengawasan dampak lingkungan yang tidak memadai. Tulisan ini menganalisis kerangka regulasi AMDAL dalam pembangunan pariwisata, mengevaluasi kesenjangan implementasi di tingkat daerah, dan mengusulkan reformasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan lingkungan. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, studi ini mengungkapkan kelemahan signifikan dalam sistem pengawasan AMDAL saat ini. Temuan menunjukkan bahwa otonomi daerah telah menciptakan implementasi peraturan lingkungan yang tidak konsisten, dengan kepentingan ekonomi sering diprioritaskan di atas keberlanjutan lingkungan. Makalah ini menyimpulkan bahwa reformasi kebijakan komprehensif diperlukan, termasuk penguatan peraturan daerah, peningkatan mekanisme pemantauan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar lembaga yang lebih baik untuk memastikan pembangunan pariwisata berkelanjutan.
URGENSI PERDA PROVINSI BALI TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH PADA DESTINASI PARIWISATA PANTAI LOVINA DALAM MENJAGA CITRA PARIWISATA Suastika, I Putu Agus Mas
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 2 (2023): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v4i2.5354

Abstract

Artikel ini membahas urgensi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali dalam pengelolaan sampah di kawasan destinasi pariwisata Pantai Lovina. Pantai Lovina dikenal sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Bali dengan daya tarik lumba-lumba dan keindahan alamnya. Namun, meningkatnya aktivitas pariwisata juga berdampak pada meningkatnya volume sampah, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat merusak lingkungan dan menurunkan citra pariwisata Bali secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan sampah di Provinsi Bali, khususnya Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan kebijakan terkait lainnya. Melalui pendekatan ini, artikel ini menelaah sejauh mana peraturan tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan sampah di Pantai Lovina. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan Perda sangat penting sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian, kewenangan, dan tanggung jawab bagi pemerintah daerah, pelaku pariwisata, serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan destinasi wisata. Penegakan perda yang efektif tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga mempertahankan daya tarik wisata dan mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Bali.
STRATEGI PENCEGAHAN PERILAKU MENYIMPANG TURIS ASING DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN (ANALISIS KASUS PERILAKU ONAR TURIS ASING PADA WILAYAH PROVINSI BALI) Pradnyani, Made Dwi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 2 (2023): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v4i2.5355

Abstract

Bali, sebagai bagian dari Indonesia, merupakan destinasi wisata populer di kalangan wisatawan mancanegara. Daya tarik Bali terletak pada keindahan alamnya dan keramahan penduduknya. Namun, tingginya jumlah kunjungan wisatawan asing juga menimbulkan berbagai permasalahan, terutama di bidang keimigrasian. Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan keimigrasian yang disebabkan oleh wisatawan asing di Bali serta langkah-langkah penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi seperti berita, buku, jurnal, catatan, dan laporan. Dalam mengatasi masalah keimigrasian, pemerintah perlu berkolaborasi dengan otoritas terkait dan masyarakat Bali melalui peningkatan pengawasan, pertukaran informasi, dan pelaporan aktif.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN REKLAMASI DI TELUK BENUA, BALI Putri, Vanya Natalia
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 2 (2023): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v4i2.5356

Abstract

Reklamasi Teluk Benoa di Bali telah menimbulkan konflik antara kebijakan pembangunan nasional dan perlindungan lingkungan serta hak masyarakat adat. Perubahan status kawasan dari konservasi menjadi zona pengembangan memicu penolakan karena dinilai mengabaikan nilai ekologis dan spiritual wilayah tersebut. Kebijakan ini berdampak pada kerusakan ekosistem pesisir, hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal, serta memunculkan ketegangan sosial dan budaya. Selain itu, lemahnya pengawasan, minimnya partisipasi publik, dan ketidakharmonisan antara hukum negara dan hukum adat memperparah situasi. Artikel ini menyoroti perlunya pembaruan kebijakan yang berpihak pada keadilan lingkungan, penguatan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat, dan pengambilan keputusan yang lebih transparan dan partisipatif.
PERAN DESA ADAT DALAM PERUMUSAN SERTA PENERAPAN KEBIJAKAN PARIWISATA Pratama, Gede Sukma Andi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 2 (2023): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v4i2.5357

Abstract

Pariwisata berkelanjutan menuntut adanya keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat adat yang memiliki peran strategis dalam pelestarian budaya dan lingkungan. Di Bali, desa adat memegang posisi penting tidak hanya sebagai penjaga nilai-nilai tradisional, tetapi juga sebagai aktor utama dalam perumusan dan penerapan kebijakan pariwisata. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran desa adat dalam proses tersebut dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa adat memiliki legitimasi hukum melalui berbagai peraturan, baik nasional maupun daerah, yang memberikan ruang bagi mereka untuk menetapkan aturan lokal (awig-awig) dalam mengatur aktivitas pariwisata. Selain itu, desa adat turut berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan pariwisata melalui pengelolaan destinasi, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Studi kasus dari beberapa desa adat di Bali menunjukkan efektivitas peran ini dalam menciptakan model pariwisata yang selaras dengan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, penguatan peran desa adat menjadi kunci dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan.
KONFLIK RUANG SAKRAL DAN PARIWISATA DI BALI: URGENSI PENGAWASAN ZONASI KAWASAN SUCI PURA Budiatmika, I Kadek
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 2 (2023): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v4i2.5359

Abstract

Artikel ini membahas konflik antara pembangunan pariwisata dan kawasan sakral di Bali yang berdampak pada degradasi nilai kesucian pura sebagai ruang ibadah umat Hindu. Meningkatnya pembangunan vila, restoran, dan objek wisata di sekitar kawasan suci telah menyebabkan pergeseran fungsi ruang sakral menjadi objek wisata komersial. Salah satu penyebab utama dari kondisi ini adalah ketiadaan regulasi hukum yang secara eksplisit melarang pembangunan non-keagamaan di kawasan suci, serta belum adanya mekanisme perlindungan zonasi yang berpihak pada nilai-nilai adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa Bhisama PHDI sebagai pedoman moral belum memiliki kekuatan hukum mengikat, dan Perda RTRW Bali belum secara teknis mengatur mekanisme perlindungan kawasan suci. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pengawasan zonasi kawasan suci pura, dengan melibatkan masyarakat adat dalam pengawasan serta berlandaskan pada nilai-nilai Tri Hita Karana. Perda ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan menjaga fungsi asli kawasan sakral sebagai ruang spiritual, bukan sekadar komoditas wisata.
Antara Hiburan dan Kesucian Upacara Adat Bali Astawa, I Gede Made Yudhi
Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 2 (2023): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpss.v4i2.5360

Abstract

Fenomena pariwisata massal di Bali membawa dampak kompleks terhadap tatanan budaya masyarakat lokal, termasuk terjadinya gesekan antara kegiatan hiburan modern dengan pelaksanaan upacara keagamaan masyarakat adat. Artikel ini mengkaji terkait pelanggaran norma adat yang dilakukan oleh pihak korporasi Finns Beach Club di tengah berlangsungnya ritual suci umat Hindu di Pantai Berawa, melalui perspektif hukum adat dan hukum positif. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiolegal dengan studi kasus sebagai metode analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kejadian ini mencerminkan adanya kekosongan regulasi dan lemahnya koordinasi antara pelaku usaha pariwisata dengan komunitas adat. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan sistem perlindungan hukum terhadap ruang sakral serta praktik budaya masyarakat lokal bali melalui regulasi khusus serta penguatan peran desa adat dalam pengambilan keputusan ruang publik.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 2 (2025): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 6 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 2 (2024): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 5 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 5 No 1 (2024): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 2 (2023): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 4 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 2 (2022): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol. 3 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 3 No 1 (2022): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 2 No 2 (2021): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 2 No 1 (2021): Maret, Jurnal Pacta Sunt Servanda Vol 1 No 2 (2020): September, Jurnal Pacta Sunt Servanda More Issue