cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wiwit Pratiwi
Contact Email
majalahkeadilanhukumunihaz@gmail.com
Phone
+6282371118060
Journal Mail Official
majalahkeadilanhukumunihaz@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Jl. Jend. A. Yani No. 1 Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Majalah Keadilan
Published by Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
ISSN : 16939891     EISSN : 26549026     DOI : https://doi.org/10.32663
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Majalah Keadilan merupakan salah satu jurnal ilmiah hukum yang meliputi berbagai subdisiplin ilmu hukum, antara lain: Dasar-dasar Ilmu Hukum Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Acara Hukum Ekonomi dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Internasional Hukum dan Masyarakat Selain itu, Majalah Keadilan juga menerima naskah dengan topik hukum yang memiliki persimpangan dengan bidang keilmuan lain seperti Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Analisa Ekonomi dari Hukum, dan lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 62 Documents
 2   3   4   5   6 
TEKNIK DAN TAKTIK INVESTIGASI LAPANGAN PENANGANAN PERKARA PIDANA Candra, Addy; Ramadhan, Nediyanto
MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 1 (2022): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v22i1.2939

Abstract

Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan langkah penting dalam investigasi pendahuluan (lapangan), karena penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) ini titik awal pengungkapan perkara lebih lanjut. Disana akan ditemui bukti- bukti korban dan kemungkinan tersangka. Seorang petugas yang berpengalaman dalam pemeriksaan, pengumpulan dan penanganan bukti-bukti, dia akan mempelajari untuk menangani secara sistematis, berhati-hati dalam mencari bukti untuk mengidentifikasi kejahatan. Metode pendekatan penulisan adalah yuridis normatif, yaitu penulisan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalarn peraturan-peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam tuisan ini adalah semua barang bukti telah di periksa dilaboratorium dapat menjelaskan benar atau salah sebuah perkara, sehingga petugas dapat menjelaskan siapa pelaku atau tersangka dan siapa korban suatu kejahatan.
PELAKSANAAN RITUAL TEMPUNG MATAI BILAI SEBAGAI HUKUM ADAT REJANG Rafika, Citra
MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 1 (2022): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v22i1.2899

Abstract

Penelitian ini mengungkapkan adanya mekanisme komersial yang dijatuhkan pada orang yang telah melanggar ketentuan pernikahan yaitu hamil di luar nikah. Konsekuensi hukum yang dijatuhkan pada orang yang melanggar ini adalah cuci kampung melalui proses ritual tempung matai bilai. Tempung matai bilai adalah suatu ritual yang dilaksanakan dalam rangka cuci kampung atas adanya perbuatan zina. Menurut kepercayaan orang Rejang dahulu apabila ritual ini tidak dilaksanakan maka warga dusun akan didatangi oleh harimau yang menakut-nakuti masyarakat setempat dan mala petaka akan menimpa dusun. Kebiasaan yang sudah menjadi tradisi ini kemudian diformalkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang pemberlakuan Hukum adat Istiadat Rejang Lebong dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian etnografi ini menggunakan analisis teoritis interpretatif simbolik oleh Clifford Geertz. Penelitian dilakukan di Desa Dusun Sawah dan Kelurahan Talang Benih, pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi partisipasi (pengamatan terlibat) dimana keterlibatan yang dilakukan bersifat pasif. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh gagasan dan ide tentang tempung matai bilai, untuk mendapatkan data yang valid dilakukan trianggulasi data yaitu memberikan pertanyaan yang relatif sama terhadap informan untuk mengumpulkan data yang sama. Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dilakukan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan ritual tempung matai bilai di Desa Dusun Sawah dan Kelurahan Talang Benih memiliki perbedaan yaitu pemaknaan terhadap peralatan dan aktifitas yang digunakan selama ritual berlangsung. Pemaknaan orang non Rejang terhadap tempung matai bilai yaitu sebagai sebuah peraturan yang wajib dijalankan karena telah menjadi Peraturan Daerah dan mereka menerima hal ini sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang dapat membuat lingkungan kondusif dan normatif.
REKONTRUKSI TATA KELOLA TANAH TERLANTAR BERDASARKAN HUKUM NASIONAL Dani, Sapuan
MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 1 (2022): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v22i1.2897

Abstract

Tanah sebagai modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkankesejahteraan bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Sehingga, penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau menghapus dampak negatifnya. Dengan demikian, pencegahan, penertiban, dan pendayagunaan Tanah Telantar merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program-program pembangunan nasional, terutama di bidang agraria yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UUPA. Metode dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, dalam penulisan ini disimpulkan bahwa kriteria tanah terlantar adalah,tanah tersebut harus ada pemilik atau pemegang hak atas tanah, juga harus ada tanah hak (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,dan lainlain) yang tidak terpelihara dengan baik sehingga kualitas kesuburan tanahnya menurun, juga harus ada jangka waktu tertentu serta harus ada perbuatan yang dengan sengaja tidak menggunakan Tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya.
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH DAN BANK DALAM HUKUM PERBANKAN Nasawida, Metha Dian Puspa; Fitri, Sherly Nelsa
MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 2 (2020): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v20i2.3362

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia yang ideal serta penerapan asas keadilan dalam regulasi yang mengatur tentang penyelesaian sengketa sudah memenuhi rasa keadilan. Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif bersifat persfektif dan terapan. Bahan hukum dalam penulisan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder melalui studi dokumen (studi pustaka), studi Undang-Undang dan dianalisis dengan teknik deduksi. Bahwa mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa perbankan yang ideal walaupun untuk regulasi yang sudah ada masih belum memenuhi rasa keadilan.
KOORDINASI PENYIDIK KEPOLISIAN DAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) DI INDONESIA Zulaidi, Zulaidi
MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 1 (2020): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v20i1.3357

Abstract

Dalam penelitian ini jenis pendekatan yang akan digunakan adalah jenis pendekatan statuta (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meninjau semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan kerja sama dalam melakukan tugas dan wewenang Investigasi dan Penuntutan. Koordinasi para penyidik dan jaksa penuntut umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia harus dilakukan dalam hal memberitahukan penyelidikan jaksa oleh penyidik, pemberitahuan penangguhan investigasi oleh penyidik kepada jaksa penuntut, penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada jaksa penuntut dalam konteks pra-penuntutan dan jaksa penuntut, permintaan perpanjangan masa penahanan oleh penyidik ke jaksa penuntut umum, pemberian surat delegasi kasus dan dakwaan oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik dan diberi wewenang oleh jaksa penuntut umum untuk mendelegasikan file kasus dengan menghadirkan terdakwa, saksi, dalam pemeriksaan cepat.
PATROLI MERUPAKAN PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN Candra, Addy
MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 2 (2020): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v20i2.3361

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang latar belakang Patroli serta Pencegahan dan Penindakan, Wewenang didalam melaksanakan tugas yang diperintahkan, petugas Patroli atau tim Patroli mempunyai wewenang seperti yang diatur didalam undang-undang yang berlaku. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yang bersifat normatifempiris. Bahwa pimpinan patroli harus memonitor pelaksanaan patroli oleh anggotanya, jika anggota patroli menyalahgunakan wewenang, yang mengarah kearah perbuatan melanggar hukum, maka oknum patroli bisa diajukan ke pengadilan.
PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) DAN PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Fernando, Zico Junius
MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 1 (2020): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v20i1.3359

Abstract

Salah satu tujuan utama dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
ETIKA PROFESI DAN DASAR MORAL ETIKA TENAGA MEDIS Nasawida, Metha Dian Puspa; Fitri, Sherly Nelsa
MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 2 (2020): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v20i2.3360

Abstract

Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui apa saja etika profesi dan dasar moral etika tenaga medis (Kedokteran). Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat prespektif dan terapan. Bahan hukum dalam penulisan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen (studi pustaka), menggunakan teknik deduksi. Etika Profesi Tenaga Medis (Kedokteran) diatur dalam KOde Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).
REKONTRUKSI HUKUM SURAT BERHARGA DALAM TATANAN HUKUM NASIONAL Dani, Sapuan
MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 1 (2020): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v20i1.3358

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bahwa dalam tatanan dunia perusahan dan perdagang, para pelaku usaha selalu menginginkan segala sesuatu bersifat praktis , cepat dan aman. Namun selain uang dalam transaksi perdagangan dikenal juga surat-surat perniagaan, atau yang lazim dikenal dengan surat berharga. Surat berharga dapat diperdagangkan selain itu juga, surat berharga dapat menjadi alat pembayaran, sebagai alat pemindahan hak tagih yang merupakan bukti hak tagih. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Proses analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data-data berupa dokumen, peraturan-peraturan, teori-teori terkait yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Alhasil dapat diketahui bahwa jenis surat berharga yang banyak dipergunakan dalam tatanan dunia perdagangan di Indonesia dapat berupa surat suratan cek dan surat wesel. Sehingga terdapat perbedaan antara kedua jenis surat berharga ini. Dalam lalu lintas perdagangan, wesel merupakan alat pembayaran kredit, sedangkan surat cek merupakan alat pemabayaran tunai (kontan) sedangkan surat cek begitu diperlihatkan segera dapat diuangkan, juga surat wesel terdapat penetapan hari bayar atau jatuh tempo, karena surat wesel mempunya waktu peredaran yang cukup lama lebih dari satu tahun sedang cek mempunyai waktu peredaran hanya 60 hari.
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT NON MARGA DALAM SISTEM WARISAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA DI KOTA BENGKULU Rosmanila, Rosmanila
MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 2 (2020): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Marga Batak Toba dan mengambil sampel sebanyak 11 orang yaitu : 1 (satu) orang Hakim pengadilan Negri Kota Bengkulu, 1 (satu) orang Ketua adat Batak Toba Kota Bengkulu, 3 (tiga) orang Anak yang di adopsi dalam Adat Batak Toba, 3 (tiga) Orang tua yang mengadopsi anak angkat dalam adat Batak Toba, 3 (tiga) orang tua kandung dari anak yang di adopsi. Adapun kesimpulan hasil penelitian adalah Kedudukan anak angkat non marga mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya, namun dalam hal pembagian warisan anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dan keabsahan pengangkatan anak haruslah dengan suatu keputusan dan penetapan pengadilan kedudukan anak angkat non marga tersebut mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya, namun dalam hal pembagian warisan anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung.

Page 4 of 7 | Total Record : 62

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 2 (2024): MAJALAH KEADILAN Vol 24 No 1 (2024): MAJALAH KEADILAN Vol 23 No 2 (2023): MAJALAH KEADILAN Vol 23 No 1 (2023): MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 2 (2022): MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 1 (2022): MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 1 (2021): MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 2 (2020): MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 1 (2020): MAJALAH KEADILAN Vol 19 No 1 (2019): MAJALAH KEADILAN More Issue