Majalah Keadilan
Majalah Keadilan merupakan salah satu jurnal ilmiah hukum yang meliputi berbagai subdisiplin ilmu hukum, antara lain: Dasar-dasar Ilmu Hukum Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Acara Hukum Ekonomi dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Internasional Hukum dan Masyarakat Selain itu, Majalah Keadilan juga menerima naskah dengan topik hukum yang memiliki persimpangan dengan bidang keilmuan lain seperti Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Analisa Ekonomi dari Hukum, dan lainnya.
Articles
62 Documents
<![CDATA[PEMERIKSAAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PERKARA KEJAHATAN ]]>
<![CDATA[Candra, Addy]]>
<![CDATA[ MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 1 (2021): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (46.243 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v21i1.2014
<![CDATA[Inspection of the crime scene in general, also presented the tactics of examining several types of crimes, which often arise and are often handled by patrol officers. Types of examination of the crime scene or cases include, among others, examination of the scene of a traffic accident, examination of the place of theft in Articles 362 and 363 of the Criminal Code, examination of the scene of a murder case as regulated in Article 338 of the Criminal Code, examination of the place of occurrence of cases of persecution regulated in Article 351 of the Criminal Code. The place of the case is the place where a criminal act occurred, or the consequences thereof and/or other places where evidence or victims related to the crime exist. Place of Genesis Cases have a narrow meaning and a broad meaning. In a narrow sense, namely the Place of Case where a crime occurs. Whereas in a broad sense, the crime occurred and other places where evidence or victims related to the crime. For patrol officers, it is necessary to pay attention to, namely in places that are vulnerable and quiet where a criminal act is being committed by the suspect, in a place like this the patrol must visit and carry out the activities that are being carried out by the patrol officer.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK BERBASIS ONLINE DALAM PERJANJIAN WARALABA ]]>
<![CDATA[Hasanah, Uswatun]]>;
<![CDATA[Tantawi, Tantawi]]>;
<![CDATA[Waliamin, Janusi]]>
<![CDATA[ MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.758 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v21i2.2380
<![CDATA[Keabsahan kontrak elektronik berbasis online dalam perjanjian waralaba didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu perjanjian yang bisa dibuat dengan kontrak elektronik berbasis online yaitu perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba melibatkan pemberi waralaba dan penerima waralaba yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan selanjutnya diatur lebih khusus lagi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba. Waralaba atau Franchise merupakan salah satu bisnis yang ikut meramaikan perekonomian di tanah air. Dalam bisnis waralaba dikenal adanya pihak Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dimana mereka membuat suatu perjanjian yang biasa dikenal dengan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian antara Pemberi Waralaba dengan penerima waralaba dimana Penerima Waralaba diberikan lisensi atau izin untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Pemberi Waralaba, diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Berdasarkan PP RI No.42 Tahun 2007 perjanjian waralaba dilaksanakan dengan perjanjian tertulis sesuai dengan hukum yang berlaku dan menggunakan Bahasa Indonesia]]>
<![CDATA[REKONTRUKSI HUKUM SURAT BERHARGA DALAM TATANAN HUKUM NASIONAL ]]>
<![CDATA[Dani, Sapuan]]>
<![CDATA[ Majalah Keadilan Vol 20 No 1 (2020): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (834.21 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v20i1.1262
<![CDATA[Dalam tatanan dunia perusahan dan perdagang, para pelaku usaha selalu menginginkan segala sesuatu bersifat praktis , cepat dan aman, penggunaan uang kertas sebagai alat membayaran memang lebih praktis dibanding dengan penggunaan barang( barter) akan tetapi membawah uang dalam sejumlah yang besar bulanlah sesuatu hal yang akan aman, karena sifat uang sebagai alat pembayaran tunai dapat digunakan oleh siapa saja yang menguasinya dengan leluasnya mempergunakannya hak tanpah hambatan pihak lain. Maka selain uang dalam transaksi perdagangan dikenal juga surat-surat perniagaan yang bernilai uang , atau yang lazim dikenal dengan surat berharga. Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah dijual belikan. Surat berharga juga surat yang oleh penerbitnya sengajah diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan prestasi yang bertujuan untuk pemayaran sejumlah uang, akan tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Disisi lain bahwa fungsi uatama surat berharga sebagai yang dapat untuk diperdangkan juga mempunyai funsi sebagai alat pembayaran, sebagai alat pemindahkan hak tagih, merupakan bukti hak tagih. Jenis surat berharga yang banyak dipergunakan dalam tatanan dunia perdangan di Indonesia berupa surat suratat cek dan surat wesel. Maka terdapat perbedaan antara kedua jenis surat berharga ini, dalam lalu litas perdagangan wesel merupakan alat pembayaran kredit, sedangkan surat cek merupakan alat pemabayaran tunai(kontan) sedangkan surat cek begitu diperlihatkan segera dapat diuangkan, juga surat wesel terdapat penetapan hari bayar atau jatuh tempo, karena surat wesel mempunya waktu peredaran yang cukup lama lebih dari satu tahun sedang cek mempunyai waktu peredaran hanya 60 hari.]]>
<![CDATA[MODEL PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nuristiningsih, Dwikari]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Nediyanto]]>
<![CDATA[ MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1057.762 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v21i2.2018
<![CDATA[This writing is entitled "Model of Protection of Witnesses and Victims of General Election Crime during the Covid-19 Pandemic in Indonesia". The formulation of the problem of this writing are: 1). Do witnesses and victims of criminal acts of general election during the Covid-19 Pandemic in Indonesia receive legal protection? and 2). What are the protections for witnesses and victims of criminal acts of general election during the Covid-19 Pandemic in Indonesia? This writing is normative-empirical legal writing, this writing is basically a combination of normative legal approaches with the addition of various empirical elements, also regarding the implementation of normative legal provisions (laws) which are carried out to collect and analyze secondary data, examine various kinds of legislation and legal theory, finally finding answers to the problems which are then compiled into a scientific work in the form of a journal.]]>
<![CDATA[TRIPLE BOTTOM LINE THEORY DALAM PERSPEKTIF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ]]>
<![CDATA[Hasanah, Uswatun]]>
<![CDATA[ Majalah Keadilan Vol 19 No 1 (2019): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (490.446 KB)
<![CDATA[Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba. Dalam pemenuhan etika dalam berbisnis, selain profit (keuangan), peningkatan kesejahteraan masyarakat dan karyawan juga harus menjadi tujuan utama suatu perusahaan.. Perusahaan juga harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dan dampak sosial kemasyarakatan. Triple Bottom LineTheory menegaskan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka perusahaan tersebut harus melaksanakan kewajiban perusahaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Program Corporate Social Responsibilities diharapkan memperhatikan “3P†(People, Profit, and Planet), bahwa suatu perusahaan selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).]]>
<![CDATA[PROFESIONAL HUKUM DENGAN MALPRAKTIK YANG DILAKUKANNYA SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN DARI KODE ETIK PROFESI HUKUM ]]>
<![CDATA[Hasanah, Uswatun]]>
<![CDATA[ MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 1 (2021): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (997.825 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v21i1.2016
<![CDATA[Legal professionals consisting of a judge, the prosecutor , advocate , notary and police in their profession sometimes doing malpractice whether intentional or tentional . Malpractice is a violation of the code of conduct that they have. So that legal professionals can be a qualified legal professionals is mandatory for them to follow the rules that bind them so that they can become legal professionals who are responsible for themselves , society and God Almighty. This research is a type of normative legal research, by examining laws and regulations, books, journals. In this study, the problem raised is how is malpractice among legal professionals as a form of violation of the code of ethics of the legal profession.]]>
<![CDATA[TEKNIK DAN TAKTIK PENANGKAPAN DALAM TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Candra, Addy]]>;
<![CDATA[Fitri, Sherly Nelsa]]>
<![CDATA[ MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/mkfh.v21i2.2482
<![CDATA[Jika seseorang petugas patroli telah menentukan untuk menangkap, dia harus memberitahukan jelas bahwa seseorang untuk ditangkap, dengan maksud dilakukan penangkapan dan dituduh melakukan pelanggaran tindak pidana, kemudian harus menempatkan orang tersebut dibawah kendali secara pisik, kecuali seseorang penjahat tersebut dengan menurut perintah polisi untuk diadakan interogasi dari pada hasil kejahatannya tersebut. Sehingga apa yang dicurigai membuat terang pihak kepolisian. Apabila penjahat tersebut menolak mengikuti perintah petugas atau sesorang dianggap penjahat menolak untuk ditangkap, petugas patroli tidak boleh melakukan kekuatan yang bersifat mematikan. Dalam kasus menghadapi penjahat, hukum secara umum memberikan kebebasan kepada petugas menggunakan kekuatan untuk mengadakan penangkapan atau mengatasi penolakan . petugas harus, menggunakan kekuatan dengan cara berhati-hati dan dengan cara memberikan keamanan kepada orang yang tidak bersalah. Teknik dan taktik melakukan penangkapan tersangka dilapangan oleh petugas harus mengikuti hukum yang berlaku. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah research dan diketahui bahwa ada beberapa prosedur yang dilakukan saat penangkapan di lapangan oleh petugas yang berwenang.]]>
<![CDATA[PROSEDUR PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM (BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 19 TAHUN 2021) ]]>
<![CDATA[Dani, Sapuan]]>
<![CDATA[ MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/mkfh.v21i2.2484
<![CDATA[Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Apalagi dikaitkan dengan karakteristik Indonesia sebagai negara agraris maka tanah memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan ekonomi maupun kehidupan sosial lainnya. Penguasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang ada di Negara Indonesia ini diarahkan kepada usaha terciptanya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Keterkaitan hak menguasai oleh negara dengan peruntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesungguhnya akan menimbulkan kewajiban kepada Negara, hal ini sejalan dengn konsep segala bentuk pemanfaatan bumi dan air, serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Metode Penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dari tulisan ini disimpulkan bahwa pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta aturan pelaksaannya yang tuangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENYEBARAN VIDEO PORNO MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER DI WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU ]]>
<![CDATA[Nuristiningsih, Dwikari]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Nediyanto]]>;
<![CDATA[Situmorang, Diana Pangestuti]]>
<![CDATA[ MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 1 (2022): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/mkfh.v22i1.2940
<![CDATA[Judul penelitian ini adalah “Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial Twitter di Wilayah Hukum Polres Bengkulu”, Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial Twitter di Wilayah Hukum Polres Bengkulu sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan 2). Hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video porno di wilayah hukum Polda adalah sebagai berikut: a. Keterbatasan SDM yang dimiliki Polri, b. Jumlah Akun Palsu, c. Minimal Penyidik Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, d. sulitnya keterangan saksi kasus penyebaran video porno melalui media sosial, minimnya pengalaman di bidang IT, e. Sulitnya penyidik menemukan alat bukti terkait tindak pidana yang mengandung kesusilaan di media sosial dan f. Perlindungan hukum bagi korban untuk melaporkan kerugian bagi dirinya sendiri yang belum maksimal.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM NORMATIF TERHADAP PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Syukri, Muhammad]]>
<![CDATA[ MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 1 (2022): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/mkfh.v22i1.2661
<![CDATA[Abstract Indonesia is a maritime country surrounded by seas that are rich in natural resources, therefore a unified system is needed to maintain security and also to allocate all energy sources offered by the sea so that they can be managed properly. The management of waters safety and security in Indonesia is regulated in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. This article aims to review regulations regarding safety and security requirements in Indonesian waters and to analyze the authority of local governments in fostering shipping safety and security requirements in Indonesian waters. From a normative legal perspective, using a statutory and conceptual approach, it showed that the regulation of shipping guidance was carried out by the government. The form of guidance carried out by the government was in the form of supervision, control, and regulation. The legal protection of the implementation of regional autonomy was in line with the provisions of Law Number 23 of 2014 which involved local governments and carried out legal protection for various government affairs in the context of community service and natural resource management. Keyword : Safety ; Security ; Shipping Abstrak Negara Indonesia adalah negara maritim yang dikelilingi oleh laut yang kaya akan sumber daya alam, oleh karenanya dibutuhkan sistem kesatuan untuk menjaga keamanan dan juga untuk mengalokasikan segala sumber energi yang ditawarkan oleh laut agar dapat dikelola dengan tepat. Pengelolaan keselamatan serta keamanan perairan di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peraturan mengenai persyaratan keselamatan serta keamanan di wilayah perairan Indonesia dan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan terhadap persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah perairan Indonesia. Dalam perspektif hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, menunjukkan bahwa pengaturan pembinaan-pembinaan pelayaran dilaksanakan oleh pemerintah. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pengawasan, pengendalian, serta pengaturan. Perlindungan hukum penyelenggaraan otonomi daerah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang melibatkan pemerintah daerah dan melaksanakan perlindungan hukum atas berbagai urusan pemerintahan dalam rangka pengabdian masyarakat serta pengelolaan sumber daya alam.]]>
