cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wiwit Pratiwi
Contact Email
majalahkeadilanhukumunihaz@gmail.com
Phone
+6282371118060
Journal Mail Official
majalahkeadilanhukumunihaz@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Jl. Jend. A. Yani No. 1 Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Majalah Keadilan
Published by Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
ISSN : 16939891     EISSN : 26549026     DOI : https://doi.org/10.32663
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Majalah Keadilan merupakan salah satu jurnal ilmiah hukum yang meliputi berbagai subdisiplin ilmu hukum, antara lain: Dasar-dasar Ilmu Hukum Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Acara Hukum Ekonomi dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Internasional Hukum dan Masyarakat Selain itu, Majalah Keadilan juga menerima naskah dengan topik hukum yang memiliki persimpangan dengan bidang keilmuan lain seperti Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Analisa Ekonomi dari Hukum, dan lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 62 Documents
 3   4   5   6   7 
SISTEM PEMILIHAN INTERNAL PARTAI DALAM MENENTUKAN KANDIDAT LEGISLATIF YANG DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS Sugiarto, Sugiarto; Pratiwi, Wiwit
MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 1 (2020): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v20i1.3355

Abstract

Tujuan penulisan ini merancang sistem pemilihan internal partai dalam menentukan kandidat legislatif yang demokratis dan berintegritas, sehingga semua parpol dapat melaksanakan serta menguatkan sistem demokrasi dan kepartaian yang efektif berdasarkan pasal 22E (3) UUD RI 1945 serta pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politikl. Penulisan ini merupakan jenis penulisan hukum normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta wawancara dengan narasumber juga dilakukan dan digunakan sebagai salah satu bahan hukum sekunder. Proses analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data-data berupa dokumen, peraturan-peraturan, teori-teori terkait yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Alhasil dalam proses melakukan model seleksinya dimulai dengan tahap seleksi pemenuhan syarat administrasi, tahap uji kompetensi tentang legislatif: melalui tulis dan makalah, tahap uji kepribadian psikologi, dan tahap menyajikan visi-misi proyeksi calon dan seleksi wawancara melibatkan partisipasi kader- kader internal partai. Model seleksi yang bagus melalui fit and proper test secara terbuka.
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA Candra, Addy
MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 1 (2020): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v20i1.3356

Abstract

Metode yang dipergunakan adalah dengan mempergunakan metode pendekatan yang bersifat normatif-empiris. Pendekatan ini dipergunakan pada masalah yang akan dibahas berhubungan dengan dengan kebijakan hukum pidana tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) yang merupakan masalah sentral yang harus ada penanggulangan, hukum pidana suatu ilmu sekaligus seni yang berakhir mempunyai tujuan yang praktis untuk menempatkan peraturan hukum positif yang diatur secara baik dan sempurna dan untuk menjadi pedoman tidak hanya kepada pembentuk undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang merupakan undang-undang dan juga pada para yang melaksanakan atau menjalankan putusan. Dalam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, hakim harus bertindak secara komprehenshif mengingat dimensi Viktimologi sangat besar dampaknya terhadap kehidupan seseorng, oleh karena itu kebijakan hukum pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga haru dirubah dari mulai sekarang. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sangat bahaya sekalii apabila korbannya tidak mau melapor kepada pihak kepolisian, banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga ingin melapor dikarenakan diberi ancaman oleh pelakunya sendiri, sehingga korban hanya bertahan setiap saat apabila kekerasan fisik yang terjadi.
PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Dani, Sapuan
MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 2 (2020): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v20i2.3363

Abstract

Tujuan penulisan ini mengetahui perkembangan perlindungan dan penegakan hukum HKI yang dimana bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi serta akan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pemgetahuan teknologi dengan terciptanya kesejahteraan ekonomi serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam perlindungan HKI di Indonesia masih harus diteliti secara lebih mendalam. Penulisan ini merupakan jenis penulisan hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier,serta wawancara dengan narasumber juga dilakukan dan digunakan sebagai salah satu bahan hukum sekunder. Proses analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data-data berupa dokumen, peraturan-peraturan, teori-teori terkait yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Alhasil dalam pendaftaran hak intelektual harus memenuhi persyaratan menurut undang-undang yang merupakan pengakuan dan pembenaran atas hak kekayaan intelektual seseorang yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran atau dengan kayta lain surat pencatatan ciptaan bagi hak cipta sehingga akan memperoleh perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum.
MANFAAT MEMPELAJARI SEJARAH CAGAR BUDAYA SERTA PENCEGAHAN TERHADAP TINDAK PIDANA BAGI MASYARAKAT Candra, Addy
MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 2 (2022): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v22i2.3466

Abstract

Dokumen Arkelogi menyatakan bahwa “Sejarah adalah keinginan untuk melestarikan warisan budaya yaitu dilandasi oleh kesadaran bahwa semua peninggalan, tanpa kecuali sekali hilang tidak akan mungkin dapat digantikan dengan yang lain, kecuali oleh yang hilang itu sendiri”.Sifat alami peninggalan-peninggalan yang langka, unik, mudah rusak dan selalu terancam kepunahan menyebabkan arkelogi sangat mengutamakan rekaman. Setiap catatan, laporan, foto atau gambar dikumpulkan untuk menunjang analisis penelitiannya. Tanpa bukti-bukti ini argumentasinya tentang kehidupan di masa lalu akan diragukan. Rekaman-rekaman itu, bersama dengan benda-benda yang dikumpulkan, akan disimpan dan dihargai sebagai “kekayaan tak ternilai” yang patut dilindungi.Perlindungan benda cagar budaya sebagai salah satu upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikthiar untuk memupuk kebanggaan nasional dan memperkokoh jati diri bangsa. Upaya pelestarian benda cagar budaya tersebut, sangat besar artinya bagi kepentingan pembinaan dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta pemanfaatan lainnya dalam rangka memajukan kebudayaan bangsa demi kepentingan nasional.Pelaku perusakan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya, yaitu Pelaku yang melakukan pengrusakan, pencurian terhadap benda-benda sejarah kepurbakalaan adalah dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19 DI WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU Nuristiningsih, Dwikari; Ramadhan, Nediyanto
MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 2 (2022): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v22i2.3450

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris,dimana penelitian ini menggambarkan gejala penerapan hukum positif dengan kenyataan di lapangan, pelaksanaan ketentuan hukum normatif (undang-undang) yang dikumpulkan untuk menganalisis data primer dan data sekunder, menelaah ketentuan-ketentuan tersebut. hukum dan peraturan dan kemudian melihat penerapannya. lapangan, yang pada akhirnya menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebar berita hoax Covid-19 yang dilakukan oleh Sub Direktorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polres Bengkulu sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- dan 2) Hambatan penegakan hukum dalam penanganan kasus penyebaran berita hoaks Covid-19 di Bareskrim Khusus Polres Bengkulu adalah sebagai berikut: a). Sulit bagi penyidik untuk menentukan locus delicti. b). Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polres Bengkulu belum memiliki alat khusus untuk kejahatan siber. c). Penyidik Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polres Bengkulu masih minim pengalaman, penentuan alat bukti dan saksi dalam penanganan kasus kejahatan siber. d).Penyidik sulit menemukan bukti terkait tindak pidana, bukti terkait tindak pidana penyebaran berita bohong tentang Covid-19, informasi dan transaksi elektronik, dan e). Cyber crime ini merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik tersendiri.
VONIS REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Syarifudin, Syarifudin
MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 2 (2022): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v22i2.3446

Abstract

Banyak teori menyatakan penyalahgunaan narkotika sebagai kejahatan tanpa korban (victimless crime). Akan tetapi, pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan dua hal, yaitu penjahat dan korban. penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai self-victimizing victims adalah pelaku sekaligus korban.”. Dalam penelitian ini tipe pendekatan yang akan dipakai yaitu tipe pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua : “Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika dengan menempatkan pengguna narkotika sebagai korban kejahatan yang dilakukannya sendiri, oleh karena itu maka pengguna narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapatkan perlindungan. Namun, karena pengguna narkotika juga sebagai pelaku tindak pidana maka ia harus tetap dihukum, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 996/Menkes/SK/VIII/2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Ependi, Ependi
MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 2 (2022): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v22i2.3447

Abstract

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain. untuk mengatasinya pemerintah mengeluarkan beberapa Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diubah dan diganti dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dan disempurnakan dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 21 Nopember 2001. Yang kesemuanya diharapkan dapat mengatasi atau menanggulangi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia. Metode pendekatan penulisan adalah yuridis normatif, yaitu penulisan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalarn peraturan-peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam tuisan ini adalah subyek atau Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah berupa perorangan atau korporasi serta perbuatan korupsi dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
PEERKEMBANGAN HUKUM PERTANAHAN NASIONAL Dani, Sapuan
MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 2 (2022): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v22i2.3448

Abstract

Reformasi hukum atau perkembangan hukum pertanahan merupakan suatu rencana rancangan pembaharuan hukum agraria nasional, dengan demikian Pembaharuan hukum agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan tentang pembaharuan hukum bidang pertanahan yang meluputi pendaftaran tanah secara langsung, pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penataan tanah terlantar.
SISTEM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT ADAT ISTIADAT PEKAL KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKO-MUKO Rosmanila, Rosmanila
MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 2 (2022): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v22i2.3449

Abstract

Dalam hal pembagian waris masyarakat adat pekal mengenal adanya pembagian waris menganut sistem anak pertama perempuan atau anak terakhir perempuan itu memiliki waris yang lebih besar. Yang mana kedudukan anak pertama perempuan atau anak terakhir perempuan lebih berperan dibandingkan anak laki-laki dalam pembagian waris. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dan pendekatan penelitian (Sosio-Legal) atau sosio-legal approach. Data yang terkumpul yaitu data primer dan sekunder, selanjutnya data tersebut diolah dengan teknik coding dan editing dan yang terakhir dianalisa dengan teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem pembagian warisan menurut adat Pekal Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-muko adalah sistem matrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRES SELUMA Nuristiningsih, Dwikari; Ependi, Ependi; Sari, Wira Desmala
MAJALAH KEADILAN Vol 23 No 1 (2023): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v23i1.3994

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tingkat kejahatan yang berkaitan dengan senjata api akhir-akhir ini yang dapat dikatakan telah mencapai tingkat yang memprihatinkan, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengawasan oleh aparat terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. , penyalahgunaan senjata api merupakan hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi, dimana senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau banyak orang apabila penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Apakah proses penyidikan tindak pidana pemilikan senjata api secara tidak sah di wilayah hukum Polres Seluma sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana? dan 2) Apa kendala dalam proses penyidikan tindak pidana kepemilikan senjata api secara tidak sah di wilayah hukum Polres Seluma? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. penelitian dan kesimpulan sebagai berikut: 1) Penyidikan terhadap tindak pidana pemilikan senjata api secara tidak sah di wilayah hukum Polres Seluma tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana dan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang "Ordonantie Tijdellijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia terdahulu No. 8 Tahun 1948), dimana anak pelaku diperiksa sama seperti orang dewasa dan tidak menggunakan sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam ket ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. dan 2) Tidak ada kendala bagi penyidik ??dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pemilikan senjata api secara tidak sah di wilayah hukum Polres Seluma, penyidikan tidak dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perundang-undangan. Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana.

Page 5 of 7 | Total Record : 62

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 2 (2024): MAJALAH KEADILAN Vol 24 No 1 (2024): MAJALAH KEADILAN Vol 23 No 2 (2023): MAJALAH KEADILAN Vol 23 No 1 (2023): MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 2 (2022): MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 1 (2022): MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 1 (2021): MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 2 (2020): MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 1 (2020): MAJALAH KEADILAN Vol 19 No 1 (2019): MAJALAH KEADILAN More Issue