cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wiwit Pratiwi
Contact Email
majalahkeadilanhukumunihaz@gmail.com
Phone
+6282371118060
Journal Mail Official
majalahkeadilanhukumunihaz@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Jl. Jend. A. Yani No. 1 Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Majalah Keadilan
Published by Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
ISSN : 16939891     EISSN : 26549026     DOI : https://doi.org/10.32663
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Majalah Keadilan merupakan salah satu jurnal ilmiah hukum yang meliputi berbagai subdisiplin ilmu hukum, antara lain: Dasar-dasar Ilmu Hukum Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Acara Hukum Ekonomi dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Internasional Hukum dan Masyarakat Selain itu, Majalah Keadilan juga menerima naskah dengan topik hukum yang memiliki persimpangan dengan bidang keilmuan lain seperti Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Analisa Ekonomi dari Hukum, dan lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 62 Documents
 3   4   5   6   7 
FUNGSI BADAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKR0 KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2021 Dani, Sapuan
MAJALAH KEADILAN Vol 23 No 1 (2023): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v23i1.4004

Abstract

Di Indonesia pranata hukum yang mengatur dunia perusahan masih mengacu pranata hukum yang dibuat jaman pemerintahan Belanda, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang ( KUHD), Peraturan Undang-undang saman Koloneal ini dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, karena disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi yang berkembang begitu pesatnya, disisi lain meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, dan kepestian hukum, dan tuntutan dunia usaha yang seseuai dengan suatu pengelolaan perusahan yang baik. Maka pemerintah meregulasi Undang-undang peningalan Koloneal Belanda khususnya tentang Perseroan Terbatas (PT) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah N0. 8 Tahun 2021, tentang Perseroan Perorangan, sebagai badan hukum yang memenuhi kretria usaha Mikro dan kecil. Dengan pengaturan yang konprehensif, yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka diharapkam undang-undangan ini dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya pada pelaku usaha yang prodoktif yang di miliki perorangan maupun badan hukum yang telah memenuhikrpiteria sebagai pelaku usaha makro.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN ARISAN ONLINE TIDAK BERIZIN DI WILAYAH POLRES SUKABUMI KOTA Rusmana, Aufa Dary Naufal; Mulyanti, Asti Sri; Alfiany, Temmy Fitriah
MAJALAH KEADILAN Vol 23 No 1 (2023): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v23i1.4005

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi literatur tentang Fenomena Arisan Online di Indonesia. Arisan Online adalah kegiatan arisan yang dilakukan secara online atau melalui media sosial yang dilakukan oleh beberapa pihak di dalamnya dengan menggunakan metode perputaran uang tunai. Kasus penipuan dengan modus Arisan Online banyak dilakukan di berbagai media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Namun selain dampak positif, ada juga dampak negatif melalui pembangunan ini. Penelitian ini menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kerugian akibat arisan berbasis online ditinjau dari pasal 1243 KUH Perdata dan bagaimana penegakan hukum terhadap pemilik arisan online yang tidak berizin. Pada April 2023 lalu kasus arisan sultan di sukabumi bermula ketika sang pemilik menyebarkan informasi tentang arisan dan investasi melalui media sosial Instagram. Pemilik arisan menjanjikan keuntungan berkisar antara 5 hingga 10 persen. Namun, setelah tanggal jatuh tempo yang disepakati, baik modal maupun keuntungan tidak pernah dikembalikan. Bentuk perlindungan hukum bagi peserta arisan online adalah membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata selain ganti rugi. Bentuk penegakan hukum bagi pemilik arisan online dapat dijerat dengan Pasal 372 juncto Pasal 378 KUHP dan/atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU Nedy, Mona Agustina
MAJALAH KEADILAN Vol 23 No 1 (2023): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v23i1.4014

Abstract

Peran pelapor dalam pemberantasan korupsi sangat penting, tidak semua masyarakat berani menjadi pelapor kasus korupsi karena tidak menutup kemungkinan ada ancaman terhadap dirinya, keluarga maupun harta bendanya. Untuk itu perlu dikaji yaitu (1) bagaimana perlindungan hukum whistleblower terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu? dan (2) apa sajakah hambatan–hambatan dalam memberikan perlindungan hukum whistleblower terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu?. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yang menggunakan teknik analisa data deskriftif kualitatif sehingga pada akhirnya bisa menjawab semua permasalahan yang ada. Kesimpulan penelitian ini adalah 1). Perlindungan hukum whistleblower terhadap tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Bengkulu dimana Kejaksaan Tinggi Bengkulu tidak memberikan perlindungan hukum secara khusus kepada whistleblower tindak pidana korupsi, Kejaksaan Tinggi Bengkulu berkewajiban memfasilitasi, membantu dan menindaklanjuti ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan 2). Hambatan Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam memberikan Perlindungan hukum whistleblower terhadap tindak pidana korupsi yaitu tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hanya ada di tingkat pusat yaitu di ibukota Jakarta, sedangkan perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Provinsi Bengkulu hingga saat ini belum ada.
HUBUNGAN ANTARA GLOBALISASI EKONOMI DENGAN PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA Riza Suseno Nugraha Putra; Syafrida; Erna Amalia
MAJALAH KEADILAN Vol 23 No 2 (2023): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/b6qv6325

Abstract

Globalisasi ekonomi dalam konteks hukum ekonomi memiliki hubungan erat dengan aspirasi mencapai konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang diinginkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu globalisasi ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai negara. Di sisi lain, globalisasi ekonomi berpotensi menyebabkan penurunan daya saing produk-produk lokal, yang mungkin tidak dapat bersaing dengan barang-barang impor. Hal ini mengakibatkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menghasilkan barang-barang tersebut menghadapi tantangan yang berat dari penetrasi produk asing. Hubungan globalisasi ekonomi pada ranah hukum juga signifikan. Globalisasi ini tidak hanya melibatkan perjanjian antar negara, tetapi juga menggabungkan pemahaman mengenai tradisi hukum dan budaya yang berbeda antara Barat dan Timur. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembangunan hukum yang bersifat inovatif. Pembangunan hukum yang inovatif dalam konteks ini merujuk pada perubahan dalam sistem hukum ekonomi yang selama ini sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip liberal dan telah menjadi kendali negara-negara maju.
GUGATAN WANPRESTASI DARI PENERIMA KUASA MENJUAL ATAS TANAH Ahmad Kamal Arifin Sitanggang; Ralang Hartati; Tihadanah
MAJALAH KEADILAN Vol 23 No 2 (2023): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/fzbg6451

Abstract

Prinsip hukum perjanjian, yang bersifat inklusif dengan memungkinkan pembuatan perjanjian tanpa harus ditetapkan oleh undang-undang, menciptakan kesempatan bagi individu untuk mengadakan berbagai jenis perjanjian, termasuk perjanjian pemberian kuasa. Atas dasar perjanjian pemberian kuasa, penerima kuasa mengajukan gugatan wanprestasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan data jenis data sekunder yang diambil dari perundnag-undangan, buku, artikel yang berkaitan dengan gugatan wanprestasi atas dasar kuasa jual beli tanah. Hasil penelitian ini yaitu penerima kuasa hanya memiliki kewenangan sebagai perwakilan yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa. Oleh karena itu, dalam hal tuntutan hukum, seperti gugatan wanprestasi di pengadilan, hanya pemberi kuasa yang memiliki hak untuk mengajukannya. Tindakan hukum yang diambil oleh penerima kuasa mengikat pemberi kuasa dan tidak mengikat penerima kuasa. Dengan demikian, yang berwenang untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain dalam konteks perjanjian yang dibuat oleh penerima kuasa atas nama pemberi kuasa adalah pemberi kuasa. Tuntutan pembatalan atas perjanjian jual beli tanah dalam kasus 734/Pdt.G/2017/PN. Bekasi tidak dapat didasarkan pada gugatan wanprestasi. Hal ini karena pembeli telah memenuhi kewajibannya kepada penjual sesuai dengan isi akta jual beli. Selain itu, perjanjian jual beli tanah dalam kasus tersebut telah dipenuhi dengan pemenuhan syarat formal, seperti pengalihan hak atas tanah melalui akta jual beli yang sah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang dan telah dilakukan balik nama sesuai hukum. Pembatalan perjanjian jual beli tanah hanya dapat dimintakan jika terdapat cacat yuridis dalam syarat perjanjian, seperti adanya paksaan, penipuan, atau kesalahan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN AIRSOFT GUN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT SIPIL Dharma Juliya Ardiansyah; Sri Afriani; Ananto, Riana Wulandari Ananto
MAJALAH KEADILAN Vol 23 No 2 (2023): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jgeqhe27

Abstract

Airsoft gun merupakan game menembak yang notabennya adalah  serangkaian simulasi kegiatan dalam dunia militer maupun kepolisian, dimana bentuk menyerupai asli.Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan kepemilikan Airsoft gun di lingkungan masyarakat sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu normatif (kepustakaan) dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan kepemilikan airsoft gun dan senjata api. Selanjutnya terhadap data sekunder dianalisis secara  kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian dalam skripsi ini, Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan kepemilikan airsoft gun di lingkungan masyarakat sipil dalam putusan perkara Nomor 434/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, Muhammad Jamaludin bin Yusuf dapat dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kepemilikan airsoft gun tanpa ijin di lingkungan masyarakat sipil. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan kepemilikan Airsoft gun di lingkungan masyarakat sipil yaitu kepemilikan airsoft gun tanpa izin dan melakukan jual beli airsoft gun dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain, sehingga terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas. 
ANALISIS YURIDIS SISTEM BAGI HASIL PRODUK SIMPANAN WADIAH PADA BANK SYARIAH Zulpan, Andri; Syarifudin
MAJALAH KEADILAN Vol 23 No 2 (2023): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/v8jjd998

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan aturan hukum sistem bagi hasil produk simpanan wadi'ah pada Bank Syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Produk simpanan di bank syariah menggunakan akad wadi'ah  yad adz-dhamanah dimana pihak penerima titipan (Bank) boleh memanfaatkan obyek titipan /simpanan. Implikasi hukum atas keuntungan pengguna simpanan pihak Bank wajib membagi keuntungan kepada nasabah dan apabila dana  yang dimanfaatkan tersebut mengalami kerugian maka nasabah juga ikut menanggung kerugian tersebut sebagai kosekuensi  diterapkannya sistem bagi hasil.
UPAYA PENAL DAN NON PENAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI Nuristiningsih, Dwikari; Ependi
MAJALAH KEADILAN Vol 23 No 2 (2023): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/ya7baz66

Abstract

Cybercrime dapat dilakukan melalui sistem jaringan komputer itu sendiri. Komputer menjadi sarana untuk melakukan tindak kejahatan , oleh karena itu harus diantisipasi dengan hukum yang mengatur tentang ketentuan pidana meskiun sudah ada perangkat hukum yang mengatur. 
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES SELUMA nedy, monaagustina; Agustina Nedy, Mona; Nuristiningsih, Dwikari
MAJALAH KEADILAN Vol 24 No 1 (2024): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mh1k5579

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Salah satu kejahatan yang sering kita jumpai di media cetak atau elektronik yaitu kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, khususnya tindak pidana pencabulan. Banyak sekali kasus kejahatan tindak pidana pencabulan dengan korbannya anak. Karena dengan hanya adanya suatu undang-undang tidaklah menjamin kejahatan dan kekerasan terhadap anak akan berkurang tanpa suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat yaitu berupa suatu upaya penanggulangan. Rumusan masalah dalam penulisan membahas mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polres Seluma dan  upaya hukum yang dilakukan Polres Seluma dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan anak. Adapun Metode Penelitian yaitu metode penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum empiris. Ada dua sumber  data dalam penelitian empiris ini yaitu data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Polres Seluma. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Dari keseluruhan data yang terkumpul diseleksi atas dasar reliabilitas maupun validitas.Hasil Penelitian dan pembahasan Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Seluma yaitu rendahnya tingkat pendidikan formal, lingkungan atau tempat tinggal,minuman beralkohol, teknologi dan aktor keluarga.  Upaya hukum yang dilakukan Polres Seluma dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan anak yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KONTAK DARURAT SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE WILAYAH POLRES SUKABUMI KOTA Deani, Cintya; Sri Mulyanti, Asti
MAJALAH KEADILAN Vol 24 No 1 (2024): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/w22xac76

Abstract

This study addresses the phenomenon of unilateral use of emergency contacts in online loans in Indonesia, which often involves emergency contacts without their consent. The use of unauthorized emergency contacts is a harmful practice that invades privacy and violates the rights of the individuals involved. The research method employed is a normative juridical approach with a descriptive-analytical approach, combining primary data from legal literature and secondary data from interviews and field research. The results of the study indicate that legal protection for victims who are unilaterally listed as emergency contacts is still inadequate. Although regulations govern the use of emergency contacts in online loan applications, their implementation remains ineffective. Legal consequences for violations of unauthorized emergency contact use need to be more firmly enforced and closely monitored by the Financial Services Authority (OJK) and law enforcement agencies. Based on the analysis, it was found that emergency contacts in online loan applications must involve explicit consent from the individuals concerned before they can be listed. Violations of this rule can result in severe administrative sanctions, including fines and revocation of operating licenses for non-compliant online loan providers. The study also highlights the responsibilities of the related parties, including online loan applications, debtors, and emergency contacts, in dispute resolution and individual rights protection. Legal efforts that can be undertaken by victims include filing lawsuits and reporting to authorities to enforce their rights and seek justice.

Page 6 of 7 | Total Record : 62

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 2 (2024): MAJALAH KEADILAN Vol 24 No 1 (2024): MAJALAH KEADILAN Vol 23 No 2 (2023): MAJALAH KEADILAN Vol 23 No 1 (2023): MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 2 (2022): MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 1 (2022): MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 1 (2021): MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 2 (2020): MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 1 (2020): MAJALAH KEADILAN Vol 19 No 1 (2019): MAJALAH KEADILAN More Issue