Majalah Keadilan
Majalah Keadilan merupakan salah satu jurnal ilmiah hukum yang meliputi berbagai subdisiplin ilmu hukum, antara lain: Dasar-dasar Ilmu Hukum Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Acara Hukum Ekonomi dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Internasional Hukum dan Masyarakat Selain itu, Majalah Keadilan juga menerima naskah dengan topik hukum yang memiliki persimpangan dengan bidang keilmuan lain seperti Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Analisa Ekonomi dari Hukum, dan lainnya.
Articles
62 Documents
<![CDATA[SOSIALISASI PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA MENYANGKUT PROSES PENYIDIKAN BERBASIS MULTIMEDIA ]]>
<![CDATA[Anita, Fitri]]>;
<![CDATA[Rosmanila, Rosmanila]]>
<![CDATA[ MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.256 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v21i2.2383
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP telah berlaku selama lebih dari dua puluh tahun, namun ada banyak kekurangan atau penyimpangan dalam praktik judikature pidana di Indonesia. Kekurangan dan penyimpangan KUHP dapat ditemukan di tingkat penyidikan. Misalnya, ada tindakan kekerasan yang tidak benar-benar saksi atau yang dituduh selama pemeriksaan: ada tumpang tindih dalam otoritas investigasi di antara Petugas Investigasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petugas Investigasi FungsiOnaris Sipil Pemerintah dan juga petugas investigasi lainnya; menyelidiki batas waktu; dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu ada upaya reformasi hukum dengan merevisi KUHP agar sistem peradilan pidana memenuhi harapan kita, dan mengantisipasi pembangunan masyarakat]]>
<![CDATA[PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dani, Sapuan]]>
<![CDATA[ Majalah Keadilan Vol 20 No 2 (2020): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (532.422 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v20i2.1682
<![CDATA[ABSTRACT The purpose of this paper is to find out the development of HAKI protection and law enforcement, which aims to encourage innovation, transfer and dissemination of technology and to gain mutual benefits between producers and users of technology knowledge by creating economic welfare and a balance between rights and obligations. Protection of HKI in Indonesia still needs to be studied in more depth. This writing is a type of normative legal writing. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection was carried out by means of documentation of primary, secondary and tertiary legal materials, as well as interviews with informants which were also conducted and used as a secondary legal material. The data analysis process uses qualitative methods, by analyzing data in the form of documents, regulations, related theories that produce descriptive-analytical data. As a result, the registration of intellectual rights must meet the requirements according to the law which is the recognition and justification of a person's intellectual property rights as evidenced by a registration certificate or by other means of a written registration letter for copyright so that it will obtain legal protection which creates legal certainty.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS ONLINE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Wiwit]]>;
<![CDATA[Fernando, Zico Junius]]>
<![CDATA[ MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (468.994 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v21i2.2378
<![CDATA[Dalam tindak pidana penipuan berbasis online tidak banyak yang menggunakan pasal-pasal yang ada pada UU ITE. Tindak pidana penipuan berbasis online, yang seharusnya menggunakan pasal 28 ayat 1 UU ITE, tetapi aparat penegak hukum terutama penyidik lebih cenderung menggunakan pasal 378 KUHP. Maka menjadi penting untuk menkaji tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online. Metode pendekatan penulisan adalah yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode penulisan ini dikenal juga sebagai penelitian doktrinal, metode yang digunakan untuk melihat permasalahan berdasarkan hukum tertulis atau analisis yuridis. Hasil dari penelitian ini adalah tercapainya penegakkan hukum dan peraturan yang tepat dalam menindak tindak pidana penipuan berbasis online. Selain itu, UU ITE pasal 28 ayat 1 dapat diterapkan secara maksimal oleh aparat penegak hukum terutama penyidik.]]>
<![CDATA[KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Candra, Addy]]>
<![CDATA[ Majalah Keadilan Vol 20 No 1 (2020): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (757.565 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v20i1.1259
<![CDATA[Metode yang dipergunakan adalah dengan mempergunakan metode pendekatan yang bersifat normatif-empiris. Pendekatan ini dipergunakan pada masalah yang akan dibahas berhubungan dengan dengan kebijakan hukum pidana tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) yang merupakan masalah sentral yang harus ada penanggulangan, hukum pidana suatu ilmu sekaligus seni yang berakhir mempunyai tujuan yang praktis untuk menempatkan peraturan hukum positif yang diatur secara baik dan sempurna dan untuk menjadi pedoman tidak hanya kepada pembentuk undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang merupakan undang-undang dan juga pada para yang melaksanakan atau menjalankan putusan. Dalam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, hakim harus bertindak secara komprehenshif mengingat dimensi Viktimologi sangat besar dampaknya terhadap kehidupan seseorng, oleh karena itu kebijakan hukum pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga haru dirubah dari mulai sekarang. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sangat bahaya sekalii apabila korbannya tidak mau melapor kepada pihak kepolisian, banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga ingin melapor dikarenakan diberi ancaman oleh pelakunya sendiri, sehingga korban hanya bertahan setiap saat apabila kekerasan fisik yang terjadi. Kata Kunci : Hukum Positif, Kekerasan, Tindak Pidana]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Syarifudin, syarifudin]]>
<![CDATA[ MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 1 (2021): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (627.055 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v21i1.2011
<![CDATA[One of the abuses of the internet is defamation by someone against another party. Things or circumstances that are communicated or published via the internet can be said to be insults or defamation if the things or conditions are not true for the victim, whether it is something that damages the reputation or brings material loss to the victim. In this study, the type of approach that will be used is the statute approach, which is an approach that is carried out by reviewing all laws and regulations related to defamation which is carried out online. In the ITE Law, criminal acts of defamation are expressly regulated in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law in which violations of Article 27 will be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of a maximum of Rp. 1,000,000,000. ,00.]]>
<![CDATA[PATROLI MERUPAKAN PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN ]]>
<![CDATA[Candra, Addy]]>
<![CDATA[ Majalah Keadilan Vol 20 No 2 (2020): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (468.973 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v20i2.1685
<![CDATA[This study aims to determine the background of Patrol and Prevention and Enforcement, Authority in carrying out the tasks ordered, Patrol officers or the Patrol team have the authority as regulated in the applicable law. The method used in this paper is a normative-empirical approach. Whereas the patrol leader must monitor the conduct of the patrol by its members, if the patrol member misuses his / her authority, which leads to an illegal act, the patrol officer can be brought to court.]]>
<![CDATA[VISUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERBASIS MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Ependi, Ependi]]>;
<![CDATA[Nuristiningsih, Dwikari]]>
<![CDATA[ MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.89 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v21i2.2379
<![CDATA[Visualisasi adalah terjemahan dari informasi yang ditampilkan dalam bentuk gambar teknik, diagram, atau tampilan animasi. Manfaat visualisasi adalah untuk memudahkan penyampaian informasi kepada penerimanya. Dalam menyampaikan wawasan, informasi juga akan lebih cepat diterima sehingga tidak memakan waktu lama dalam mengambil keputusan. Anak adalah amanah sekaligus anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga, karena di dalam dirinya terkandung harkat, martabat, dan kemanusiaan. hak yang harus dijunjung tinggi. Permasalahannya adalah jenis-jenis perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum? Jenis-jenis perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. anak yang melakukan kejahatan? Kepada masyarakat dan pihak terkait (Penegak Hukum, KPAI, dll). Sosialisasi secara masif dapat dilakukan tentang perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.]]>
<![CDATA[KOORDINASI PENYIDIK KEPOLISIAN DAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Syarifudin, Syarifudin]]>;
<![CDATA[Zulaidi, Zulaidi]]>
<![CDATA[ Majalah Keadilan Vol 20 No 1 (2020): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (818.229 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v20i1.1261
<![CDATA[ABSTRACK Positive cooperative relationships in accordance with their respective functions and authorities between Police investigators and the Public Prosecutors in order to handle cases in preparation for prosecution will determine the outcomes to be decided by the panel of judges in the Court. In this research type of approach that will be used is the type of statute approach (statute approach) is the approach done by reviewing all laws and regulations related to cooperation in performing the duties and authority of Investigation and Prosecution. Coordination of investigators and public prosecutors in the criminal justice system in Indonesia shall be conducted in the event of notifying the investigation of the prosecutor by the investigator, the notice of suspension of investigation by the investigator to the prosecutor, the submission of the case file by the investigator to the prosecutor in the context of pre prosecution and the prosecutor, the request for the extension of the period of detention by the investigator to the public prosecutor, the grant of a letter of delegation of the case and the indictment by the public prosecutor to the investigator and authorized by the public prosecutor to delegate the case file by presenting the defendant, witness, in quick event checks. Keywords: Investigator and Investigation; Public Prosecutor and Prosecution]]>
<![CDATA[DUE PROCESS OF LAW DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fernando, Zico Junius]]>
<![CDATA[ MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 1 (2021): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (961.466 KB)
|
DOI: 10.32663/mkfh.v21i1.2017
<![CDATA[In the criminal justice system, due process of law is defined as a legal process that is good, true and fair. Such legal process occurs, when law enforcement officers related to the process, not only carry out their duties in accordance with existing rules, but also implement the principles and principles which underlie a fair legal process. Implementation of Due Process Of Law is indispensable in maintaining human rights are protected, is associated with its own criminal law issues, protection of witnesses and victims of crime as well as the role of the community towards the protection of victim.]]>
<![CDATA[PERAN ADVOKAT TERHADAP HUBUNGAN KORBAN DENGAN KEJAHATAN DAN PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[candra, addy]]>
<![CDATA[ Majalah Keadilan Vol 19 No 1 (2019): MAJALAH KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (86.787 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menggali pengetahuan tentang Advokat dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab serta hal yang penting, kemudian lembaga peradilan dan instandi penegak hukum seperti Polisi menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perorangan atau individu. Penilaian ini tidak dipersalahkan, sebab untuk yang sering terjadi di dalam masyarakat pada umumnya memang demikian. Contoh pembunuhan (menghilangkan nyawa seseorang), penganiayaan, pencurian, dan lain-lain. Selanjutnya korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi sangat luas dan kompleks. Penilaian tidak hanya banyaknya jumlah korban orang, tetapi ada pula seperti korporasi, institusi, pemerintah juga bangsa dan negara. hal ini di jelaskan bahwa korban berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.]]>
