cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Widyasari
Contact Email
humaya.fhisip@ecampus.ut.ac.id
Phone
+6285648989213
Journal Mail Official
humaya.fhisip@ecampus.ut.ac.id
Editorial Address
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tanggerang Selatan 15418
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya
Published by Universitas Terbuka
ISSN : 27989518     EISSN : 2798950X     DOI : https://doi.org/10.33830/humaya
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
HUMAYA: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya adalah jurnal nasional yang mendukung dosen, peneliti, dan praktisi dalam memublikasikan hasil penelitian berupa artikel ilmiah dalam bidang hukum, humaniora, masyarakat dan budaya. Jurnal ini dapat diakses publik yang diterbitkan dan dikelola oleh Jurusan Ilmu Sosial, Hukum dan Humaniora, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka sejak tahun 2021, baik untuk internal maupun eksternal. Jurnal ini diterbitkan dua kali setahun, setiap bulan Juni dan Desember. Jurnal Humaya menerbitkan artikel hasil penelitian di bidang sosiologi hukum, humaniora, bahasa, sosiologi, masyarakat, dan budaya. Jurnal Humaya melaporkan penelitian empiris tentang topik-topik yang penting bidang sosiologi hukum, humaniora, bahasa, sosiologi, masyarakat, dan budaya menggunakan desain penelitian yang tepat dan hasil yang dijelaskan dengan baik dan utuh. Artikel yang berisi analisis kritis terhadap literatur ilmiah tentang topik bidang sosiologi hukum, humaniora, bahasa, sosiologi, masyarakat, dan budaya juga dapat diterbitkan. Jurnal Humaya juga mencakup resensi buku. Tujuan jurnal ini adalah menerbitkan artikel hasil penelitian berkualitas yang mempunyai potensi memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu di bidang sosiologi hukum, humaniora, bahasa, sosiologi, masyarakat, dan budaya. Naskah harus memenuhi karakteristik sebagi berikut. Mempunyai kerangka teori yang jelas Menunjukkan dengan jelas hubungan dan relevansi antara literatur sebagai sumber referensi dengan topik yang diteliti Mempunyai Desain penelitian yang tepat dan analisis data yang utuh. Membahas secara komprehensif dan kritis data dalam kaitan dengan konteks penelitian Mempunyai kebaruan (Novelty) Jurnal Humaya menerima artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 72 Documents
 1   2   3   4   5 
Arbitrators as a Legal Profession in The Alternative Role of Dispute Resolution in Indonesia Muhammad Iqbal Baiquni
HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 2 No. 1 (2022): JUNE
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humaya_fhisip.v2i1.3057

Abstract

The profession of arbitrator in Indonesia is a profession that has bright prospects for the present and the future. Based on Article 1 point 7 of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, the arbitrator profession is one or more persons who are chosen by the parties to the dispute or appointed by the District Court or by the arbitration institution, to give a decision regarding a particular dispute. which has been resolved by arbitration. An absolute requirement for an arbitrator is a professional, this is closely related to the ethics of the legal profession in carrying out its duties and authorities. The professional position of the Arbitrator is as a private party who is given rights and obligations, authorities and responsibilities by the state (AAPS Law No. 30 of 1999). In this paper, the author uses the juridical-normative method with a statute approximation approach or a study of legislation. This paper reviews more deeply about the Arbitrator Profession within the scope of the Legal Profession. Profesi Arbiter di Indonesia menjadi profesi yang mempunyai prospek cerah untuk masa sekarang hingga masa mendatang. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, profesi arbiter merupakan seorang atau lebih yang lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Syarat mutlak dimiliki seorang arbiter adalah profesional, hal ini berkaitan erat dalam etika profesi hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kedudukan profesi Arbiter adalah sebagai pihak swasta yang diberikan hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab oleh negara (UU AAPS). Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan statute approch atau studi perundang-undangan. Tulisan ini mengulas lebih dalam tentang Profesi Arbiter dalam ruang lingkup Profesi Hukum.
Studi Kasus Penerjemahan Teks Eksplanasi Menggunakan Metode Penerjemahan Semantis-Komunikatif pada "Routledge Handbook on Sufism" Melinda Awalukita; Afriliani Afriliani
HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 2 No. 1 (2022): JUNE
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humaya_fhisip.v2i1.3080

Abstract

Explanatory text is a text that explains the process related to natural, social, and cultural phenomena on a certain theme which is equipped with an explanation (Karnedi, 2014). This scientific work is presented as a case study of translating an explanatory text with a religious theme from the source language to the target language using the communicative-semantic translation method supported by a number of annotations related to the translation procedure. The annotation focuses on various spiritual, social, and cultural aspects of the book entitled Routledge Handbook on Sufism in the section on Sufism in Modern Morocco by Marta Dominguez Diaz. The purpose and benefit of writing this scientific paper is to provide an explanation of the translation of the beginning of a sociocultural phenomenon in the world of Islamic mystics that can develop in the country of Morocco at the end of the eighteenth century until today. The purpose of writing is to make it easier for readers to understand terms in spiritualist texts, as well as additional insight into the process of translating an explanatory text with a religious theme.   Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan proses berkaitan dengan fenomena alam, sosial, dan budaya atas tema tertentu yang dilengkapi dengan sebuah penjelasan (Karnedi, 2014). Karya ilmiah ini disajikan sebagai sebuah studi kasus penerjemahan teks eksplanasi bertema religi dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan menggunakan metode penerjemahan komunikatif-semantis yang didukung dengan sejumlah anotasi terkait prosedur penerjemahannya. Anotasi menitikberatkan berbagai aspek spiritual, sosial, dan kultural dari buku yang berjudul Routledge Handbook on Sufism pada bagian Sufism in Modern Morocco karya Marta Dominguez Diaz. Tujuan dan manfaat dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memberikan penjelasan penerjemahan tentang awal mula sebuah fenomena sosiokultural dalam dunia mistikus Islam dapat berkembang di negara Maroko di akhir abad kedelapanbelas hingga hari ini. Tujuan penulisan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami istilah-istilah dalam teks spititualisme, serta sebagai wawasan tambahan mengenai proses penerjemahan suatu teks ekpslanasi bertema religi.
Peran Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Salsa Voni Larasati
HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 2 No. 1 (2022): JUNE
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humaya_fhisip.v2i1.3177

Abstract

Tax is a very important source of state revenue. Tax law itself is a regulation that regulates taxation and the relationship between the state and taxpayers, the purpose of which is to clarify and reinforce tax procedures. In line with the theory of legal compliance, legal order is strongly influenced by the level of public awareness. Therefore, this article will discuss the role of tax law and public awareness in increasing tax compliance to realize prosperity. Using a descriptive method, the study was conducted with a conceptual approach by looking at the provisions of the Act and other legal sciences. The search and analysis were conducted based on the study of legal literature. The firmness and fairness of the tax law with public awareness play an important role in increasing taxpayer compliance and tax revenue that will be used for development to realize public welfare. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting. Hukum pajak sendiri adalah peraturan yang mengatur tentang perpajakan dan hubungan negara dengan orang atau badan wajib pajak, tujuannya memperjelas dan mempertegas prosedural pajak. Sejalan dengan teori kepatuhan hukum, ketertiban hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakatnya. Oleh sebab itu, artikel ini akan membahas tentang peranan hukum pajak dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan pajak sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan. Menggunakan metode deskriptif, pengkajian dilakukan dengan pendekatan konseptual melihat ketentuan UU dan ilmu hukum lainnya. Penelusuran dan analisis dilakukan berdasarkan studi dokumen kepustakaan dan literatur hukum. Ketegasan dan keadilan hukum pajak yang dibersamai dengan kesadaran masyarakat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Memperdagangkan Alibi dalam Perkara Keterlibatan Korupsi Menggunakan Teori Anomie dari Emile Durkheim Amelia Indahni; Ramadhani Cassanti; Ranti Miranda uliarta Manalu
HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 2 No. 1 (2022): JUNE
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humaya_fhisip.v2i1.3201

Abstract

The previous research has emphasized that belief systems justification can weaken perceptions of corruption, thereby possibly encouraging unfair behavior. The results of previous replicated studies show that system justification is generally negatively related to perceptions of corruption. However, they also show a negative correlation with corrupt intentions. This journal discusses the relationship between corruption and the Anomie theory which was initiated by Emile Durkheim. The results of the study prove that there are still many people who justify any means to get what they want. Many power holders commit criminal acts of corruption to enrich themselves. In fact, according to the Anomie theory, which was coined by Emile Durkheim, all these methods must be done in the right way and do not harm others, such as saving from monthly wages every month. But in fact, many people take shortcuts to achieve their goals which will certainly harm them in the future. The same thing was done by one of the employees of the Directorate General of Taxes at the Ministry of Finance, Gayus Tambunan. He was in the spotlight of the Indonesian state because the amount of balance in his account was fantastic and hard to believe. It turned out that the money he earned was not from honest results. Instead, it comes from corruption which is an illegal act or is not justified by the state. What the state can do is to take precautions. Prevention can be done by the state by communicating values ​​and moral concepts that apply equally to all members of society. If society or the state establishes clear and unequivocal standards, individuals recognize them and abandon certain desires that they had previously planned. It can be said that, according to Durkheim, it is the communication of clear and firm social norms on the one hand and the stability of economic and social factors in society on the other that can prevent the spread of crime, especially corruption. Penelitian sebelumnya telah menekankan bahwa pembenaran sistem kepercayaan dapat melemahkan persepsi korupsi sehingga mungkin mendorong perilaku yang tidak adil. Hasil studi replika sebelumnya menunjukkan sistem justifikasi umumnya berhubungan negatif dengan persepsi korupsi. Namun, mereka juga menunjukkan korelasi negatif dengan niat korupsi. Jurnal ini membahas hubungan antara korupsi dengan teori Anomie yang digagas oleh Emile Durkheim. Hasil penelitian membuktikan banyak pemegang kekuasaan melakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri. Padahal, menurut teori Anomie yang dicetuskan oleh Emile Durkheim, semua cara tersebut harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain. Kenyataannya, banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuannya yang tentunya merugikan mereka di kemudian hari. Hal senada juga dilakukan salah satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Gayus Tambunan. Ia menjadi sorotan negara Indonesia karena jumlah saldo di rekeningnya yang fantastis dan sulit dipercaya yang ternyata merupakan hasil korupsi. Yang bisa dilakukan negara adalah melakukan tindakan pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan oleh negara dengan mengkomunikasikan nilai dan konsep moral yang berlaku sama kepada seluruh anggota masyarakat. Dapat dikatakan bahwa, menurut Durkheim, komunikasi norma-norma sosial yang jelas dan tegas di satu sisi dan stabilitas faktor-faktor ekonomi dan sosial dalam masyarakat di sisi lain dapat mencegah penyebaran kejahatan, khususnya korupsi.
Penggunaan Sapaan Pedagang Makanan di Lingkungan Kampus Erfiani Baroroh, Hilma
Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Vol. 2 No. 1 (2022): JUNE
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humaya_fhisip.v2i1.3425

Abstract

This research is a sociolinguistic study conducted in a simple scope of a campus setting. It aims at understanding the pronominal address system that is used in business conversational settings between sellers-buyers and canteen owners and their employees, as well as the responses from the speakers i.e. both the buyers and canteen employees. The theory used to achieve the goal is Brown and Gilman’s theory of pronominal address forms (1972). The analysis on the seven ways used by sellers in addressing (1) students; (2) security officers; (3) sellers from their own/same hometown; (4) sellers from different hometowns; (5) parking attendants; (6) photocopy employees; and (7) cleaning service employees, revealed that ‘addressing by name only’ was used to address younger people that the sellers had known already, as well as for addressing people whom they considered close, while the words “Mas” (brother), “Mbak” (sister), Ibu (madam), and Bapak (mister) were used for addressing older people as honorific titles that are deemed more respectful. The findings confirmed one of the Indonesians’ typical “Eastern” values, which is the use of specific pronominal address words in day-to-day lives. Penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang sosiolinguistik, yang dilakukan di ruang lingkup yang sederhana yaitu di lingkungan kampus. Penelitian ini berusaha mengungkapkan sistem sapaan yang digunakan pada tuturan seputar kegiatan perdagangan, antara penjual-pembeli maupun antara pemilik kantin dengan pegawainya dan respon yang diberikan oleh petutur, baik itu pembeli maupun pegawai kantin. Teori yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah teori tutur sapa Brown dan Gilman (1972). Dari tujuh analisis penggunaan sapaan pedangang kepada (1) mahasiswa; (2) satpam; (3) sesame pedagang sedaerah; (4) sesama pedagan lain daerah; (5) petugas parkir; (6) petugas fotokopi; dan (petugas cleaning service), ditemukan panggilan “nama” sapaan bagi yang lebih muda karena sudah mengenal dan sebagai sapaan langsung secara akrab, dan panggilan “Mas”, “Mba”, “Ibu”, dan “Bapak” bagi yang lebih tua karena untuk lebih menghormati. Hal ini sejalan dengan ciri khas budaya ketimuran orang Indonesia dan kata sapaan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Implementasi Program Permukiman Transmigrasi Pola Restorasi di Desa Kahingai Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau Suwandi Suwandi; Tresia Kristiana; Faizal Madya
HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 2 No. 2 (2022): DECEMBER
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humayafhisip.v2i2.2183

Abstract

The implementation of the pugar pattern transmigration housing development program is expected to provide a sense of justice for local residents because of the equal treatment between TPA and TPS. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation program, describe and analyze the roles of government officials in implementing the implementation program, and describe and analyze the factors that influence the implementation program. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the study describe (1) the process of building transmigration residential housing in the village of Kahingai starting from the planning stage, proposing programs, development based on transmigration and placement of transmigrants (2) The role of government officials in the construction of transmigration housing, namely facilitating residents of Kahingai village to obtain the transmigration program pugar, helping to reconcile and find a middle way to problems that arise in the development process and build understanding between stakeholders (3) Factors that influence the Implementation of the Pugar Kahinga Transmigration Settlement Development Program in the Belantikan Raya Area, Lamandau Regency (1) Land Consolidation regulations and SOPs Transmigration for the Development of Transmigration Settlements Pattern of Land Claim Pugar and (3) RTJK that are not inhabited by their owners.
Analisis Semiotika Charles Sanders Pierce pada Karikatur Cover Majalah Tempo Edisi 16-22 September 2019 Naida Rahma Tania; R. Myrna Nur Sakinah; Dadan Rusmana
HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 2 No. 2 (2022): DECEMBER
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humayafhisip.v2i2.2578

Abstract

This research aims to identify the representamen or sign, object, and interpretant on Tempo magazine cover of the 16-22 September 2019 edition. Tempo magazine carries political elements, and it is interesting to analyze. The caricature of the Indonesian President is used as the primary discussion to seek the messages that are being delivered. The magazine cover conveys meanings. This study uses qualitative research by using Charles Sanders Peirce's semiotic analysis. The study focuses on signs which are divided into three categories: representamen, object, and interpretant. The finding shows that the caricature implies that the President of Indonesia betrayed himself and the citizens. His promise to make the Corruption Eradication Commission (KPK) stronger was only an empty promise. The controversial icon of Pinocchio is associated with the Indonesian president because of the revision of Law No. 30 2002 that weakens KPK.
The Significancy of Immediate Enactment of the Draft of Indonesian Criminal Code (RKUHP) to Ensure Judge’s Full Compliance with Article 5 (1) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Authority Yuber Lago
HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 2 No. 2 (2022): DECEMBER
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humayafhisip.v2i2.2920

Abstract

The Criminal Code that is currently applied in Indonesia is a product of colonialism law which originates from the Dutch Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie and has been adopted since 1918. In its article 1 paragraph (1) stipulates legality principle; that no action can be punished unless with a pre-existing criminal law provision. However, the Article 5 paragraph (1) of the Law No. 48 of 2009 stipulates that a judge must delve, follow, and understand the living legal norms and values that are felt by the society. These living norms and values are not written and most certainly not enacted unlike the written law. However, they are crucial in upholding community’s sense of justice, and the Law on Judicial Authority has obliged judge to pay great attention to those values. In the Draft, the living laws are accommodated in its article 2 and article 12(2). This study examines the importance to immediately enact the Draft to help realizing judge’s ideal as stipulated in Article 5. The researcher employed a normative juridical method through a statutory approach to study the ratio legis of the laws. Furthermore, the researcher applied qualitative analysis. The result of this study finds out that the Draft accommodates the living law of society better, and therefore the Government shall enact it immediately, with all things considered.
Peran Perempuan dalam Membangun UMKM di Kota Tanjungpinang Indah Juwairiyah; Muhammad Andrianto; Rahma Syafitri
HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 2 No. 2 (2022): DECEMBER
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humayafhisip.v2i2.3838

Abstract

Industry as one of the development strategies that is considered capable of advancing the growth process of a country. If a country has reached the industrial sector stage, the country is considered to have experienced the industrialization stage. Based on data obtained by the Department of Trade and Industry of Tanjungpinang City, the number of SMEs in 2022 to date is 925 SMEs. This study aims to determine the role of women in SMEs in Tanjungpinang City. This study uses a qualitative method by observing and collecting data obtained during an internship at the Department of Trade and Industry of Tanjungpinang City. Based on the results of the study, women SMEs in Tanjungpinang have an important role in the development of SMEs and the role of women in SMEs can help the family economy and can even help the national economy.
Animal Metaphors in Indonesian and English Ardik Ardianto
HUMAYA Jurnal Hukum Humaniora Masyarakat dan Budaya Vol. 2 No. 2 (2022): DECEMBER
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humayafhisip.v2i2.3949

Abstract

This paper is a contrastive semantic analysis exploring the concept of animal metaphors in Indonesian and English by means of three contrastive elements, i.e., the universality of form and meaning, the universality of meaning albeit different forms, and the element of distinctiveness or idiosyncrasy of each language. All data were obtained from Indonesian Idioms and Expressions, Oxford Dictionary of Idioms, Indonesian Proverbs Dictionary, and Kamus Besar Bahasa Indonesia. The data were classified and analysed based on the three contrastive elements. Subsequently, each element was scrutinised in terms of the rationality embedded therein. The results of careful analysis show that the universality of the form and meaning of animal metaphors in both languages (i.e., Indonesian and English) reflects the common thread of harmonisation of language expressions—although in some other points, the perception is completely of difference between Indonesian speakers and English ones and hence creates contrasting forms of linguistic expression. The distinctive element of metaphors in each language illustrates that other extra-linguistic elements, e.g., history, values, norms, customs, and to name a few, contribute greatly to the process of constructing language expressions.

Page 3 of 8 | Total Record : 72

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2025): JUNE Vol. 4 No. 2 (2024): DECEMBER Vol. 4 No. 1 (2024): JUNE Vol. 3 No. 2 (2023): DECEMBER Vol. 3 No. 1 (2023): JUNE Vol. 2 No. 2 (2022): DECEMBER Vol. 2 No. 1 (2022): JUNE Vol. 1 No. 2 (2021): DECEMBER Vol. 1 No. 1 (2021): JUNE