Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya
HUMAYA: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya adalah jurnal nasional yang mendukung dosen, peneliti, dan praktisi dalam memublikasikan hasil penelitian berupa artikel ilmiah dalam bidang hukum, humaniora, masyarakat dan budaya. Jurnal ini dapat diakses publik yang diterbitkan dan dikelola oleh Jurusan Ilmu Sosial, Hukum dan Humaniora, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka sejak tahun 2021, baik untuk internal maupun eksternal. Jurnal ini diterbitkan dua kali setahun, setiap bulan Juni dan Desember. Jurnal Humaya menerbitkan artikel hasil penelitian di bidang sosiologi hukum, humaniora, bahasa, sosiologi, masyarakat, dan budaya. Jurnal Humaya melaporkan penelitian empiris tentang topik-topik yang penting bidang sosiologi hukum, humaniora, bahasa, sosiologi, masyarakat, dan budaya menggunakan desain penelitian yang tepat dan hasil yang dijelaskan dengan baik dan utuh. Artikel yang berisi analisis kritis terhadap literatur ilmiah tentang topik bidang sosiologi hukum, humaniora, bahasa, sosiologi, masyarakat, dan budaya juga dapat diterbitkan. Jurnal Humaya juga mencakup resensi buku. Tujuan jurnal ini adalah menerbitkan artikel hasil penelitian berkualitas yang mempunyai potensi memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu di bidang sosiologi hukum, humaniora, bahasa, sosiologi, masyarakat, dan budaya. Naskah harus memenuhi karakteristik sebagi berikut. Mempunyai kerangka teori yang jelas Menunjukkan dengan jelas hubungan dan relevansi antara literatur sebagai sumber referensi dengan topik yang diteliti Mempunyai Desain penelitian yang tepat dan analisis data yang utuh. Membahas secara komprehensif dan kritis data dalam kaitan dengan konteks penelitian Mempunyai kebaruan (Novelty) Jurnal Humaya menerima artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
Articles
72 Documents
<![CDATA[Pengaturan Pendampingan Narapidana yang Menderita Gangguan Mental selama Menempuh Hukuman di Lapas ]]>
<![CDATA[Siti Aisyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Vol. 3 No. 1 (2023): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/humaya.v3i1.5242
<![CDATA[Psychiatric disorders can occur at will in correctional institutions because their freedom is limited and interaction with people outside the institution is not possible. Limited freedom and minimal social interaction in correctional institutions can interfere with the mental health conditions of those who are already vulnerable. This condition can cause stress which leads to depression and mental disorders, which in turn can cause a person to go crazy. Therefore, appropriate arrangements and coaching are needed to provide the necessary care and support for dealing with those with psychiatric disorders. In this study, researchers used a normative research approach by examining law no. 22 of 2022 concerning correctional and analyzed this article deductively by referring to the literature in literature review. The purpose of this study is to analyze efforts to arrange assistance for revocation for those who experience psychiatric disorders while serving time at the Class IA Penitentiary in Surabaya, how to recover from losing their minds (crazy) while in prison, what is the legal status of someone who has been an asylum but has been recovered from psychiatric disorders and obstacles or obstacles when carrying out coaching for sufferers who are insane (mental disorders).]]>
<![CDATA[Membandingkan Amanat Puisi “My Mistress’ Eyes Are Nothing Like the Sun” Berbentuk Terjemahan dan Aslinya: Menggunakan Metode Penerjemahan Setia-Idiomatis ]]>
<![CDATA[Putri, Rizka Ekasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Vol. 3 No. 2 (2023): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/humaya.v3i2.4289
<![CDATA[Salah satu jenis puisi yang sering ditemui adalah puisi bergenre romance yang terkadang memuat amanat berisi pesan sosial seperti pada puisi berjudul “My Mistress’ Eyes Are Nothing Like the Sun”. Untuk mengetahui hal tersebut maka dibutuhkan adanya sebuah proses penerjemahan terhadap puisi dengan tujuan utamanya membandingkan unsur amanat pada TSu dan TSa. Dalam menerjemahkan puisi tentu saja seorang penerjemah harus dapat menyampaikan kembali isi dan makna puisi dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk membuat terjemahan yang mempertahankan nuansa idiomatis puisi. Penerjemahan dilakukan dengan menerapkan metode penerjemahan Setia-Idiomatis dan beberapa prosedur penerjemahan. Setelah melakukan penerjemahan dan perbandingan maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah penarikan kesimpulan terkait kesesuaian dan ketidaksesuaian amanat puisi dalam TSu maupun TSa. Dengan melakukan penerjemahan terhadap puisi tersebut maka akan ditemukan juga beberapa hal terkait kendala yang terjadi pada proses penerjemahan sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuain. Selain itu menerjemahkan puisi juga dapat menambah kepahaman terhadap penerapan metode, prosedur, dan teknik penerjemahan.]]>
<![CDATA[Analisis Pergeseran Bentuk dan Makna dari Bahasa Inggris ke Indonesia dalam Lirik Lagu Zain Bikha ]]>
<![CDATA[Nurul Khoirini]]>;
<![CDATA[Ayu Bandu Retnomurti]]>
<![CDATA[ Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Vol. 3 No. 2 (2023): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/humaya.v3i2.4338
<![CDATA[Dalam menerjemahkan akan terjadi penambahan atau pengurangan (berupa kata, tanda baca), sehingga hasil terjemahan tidak bisa sama persis dengan bahasa sumber. Hal ini disebabkan adanya perbedaan struktur dan aturan dari masing-masing bahasa, maka aturan dari satu bahasa belum tentu berlaku juga untuk bahasa lain sehingga terjadi pergeseran baik bentuk maupun makna. Tujuannya adalah untuk menjelaskan pergeseran bentuk dan makna yang terdapat pada lirik lagu Zain Bikha pada album The Passing Traveler dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan untuk menjelaskan jenis-jenis pergeseran bentuk dan makna yang terdapat pada lagu tersebut. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif berdasarkan pendekatan komparatif dalam membandingkan hasil terjemahan peneliti dengan teks bahasa sumber yang ditemukan. Hasilnya adalah terjadi pergeseran bentuk dan makna pada lagu Zain Bikha, pergeseran bentuk lebih dominan dari pada makna. Temuan menunjukkan bahwa 31 data mengalami pergeseran: 28 data mengalami pergeseran bentuk seperti pergeseran tataran, struktural, kelas kata, unit, serta intra-sistem, dan 3 data lainnya mengalami pergeseran makna seperti pergeseran makna spesifik ke generik atau sebaliknya dan dari sudut pandang budaya. Penelitian ini penting karena dapat membantu peneliti untuk mendeskripsikan jenis-jenis pergeseran yang ditemukan dalam lirik lagu tersebut berdasarkan teori Catford.]]>
<![CDATA[Menyoal Asas Equality Before the Law dalam Realitas Peradilan di Indonesia melalui Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[M. Ainun Najib]]>
<![CDATA[ Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Vol. 3 No. 2 (2023): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/humaya.v3i2.5291
<![CDATA[Asas equality before the law sudah menjadi acuan utama dalam peradilan di Indonesia. Asas tersebut dipandang dapat menjaga keadilan tetap terpenuhi dalam proses peradilan antara si kaya dan si miskin, penguasa dan yang bukan. Namun dengan realitas bahwa Indonesia belum sempurna dalam instrumen penegakan hukumnya, maka asas ini tidak lagi menjadi gambaran dari keadilan, melainkan menjadi wajah baru dari penindasan. Kajian ini menggunakan metode normatif yang berfokus pada pasal-pasal dan pendapat-pendapat para ahli, kemudian dikaji menggunakan pendekatan sociological jurisprudence untuk mendeskripsikan kesenjangan antara law in books dengan law in action. Terakhir, kajian ini juga menggunakan studi komparatif untuk menemukan jalan keluar penyelesaian kesenjangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas penerapan asas equality before the law di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Jalan keluarnya adalah dengan memperbaiki instrumen penegakan hukum di Indonesia, atau mengadakan pembaharuan dalam kriteria pengangkatan Hakim sebagaimana yang diterapkan dalam wilāyah al-maẓalim.]]>
<![CDATA[Analisis Konflik dan Masalah Sosial di Papua: Upaya Penyelesaian dengan Menelusuri Akar Konflik dan Masalah ]]>
<![CDATA[Robert Hendrik]]>;
<![CDATA[Endah Ratna Sonya]]>
<![CDATA[ Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Vol. 4 No. 1 (2024): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/humaya.v4i1.5309
<![CDATA[Papua adalah salah satu provinsi yang terletak paling ujung di bagian timur wilayah Indonesia. Wilayah Papua memiliki kekayaan sumber daya alam, iklim yang baik, dan keanekaragaman hayati. Kondisi kekayaan alam Papua ini seolah berbanding terbalik, bila kita berbicara tentang kondisi sosial di wilayah itu pada beberapa dekade terakhir. Sejak tahun 1963 ketika Indonesia mengambil alih Papua menjadi bagian dari wilayah negara Indonesia, banyak sejumlah konflik terjadi yang kemudian berdampak pada kehidupan sosial dan politik di Papua. Konflik tersebut terkait isu kemerdekaan, diskriminasi, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Masalah sosial lainnya yang ditemukan di Papua yakni kesenjangan sosial, dimana mencakup ekonomi, pendidikan, kesehatan, wilayah, dan eksploitasi sumber daya alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimana objek penelitian ini adalah provinsi Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab konflik dan masalah sosial yang terjadi di Papua. Hasil penelitian ini adalah komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat Papua, kelompok etnis non Papua dengan pendekatan yang komprehensif dan holistik yang berkelanjutan. Keterbukaan dialog untuk mendengar aspirasi masyarakat dalam menyelesaikan konflik dan permasalahan sosial adalah bentuk keadilan dan perhatian. Implementasi kebijakan pemerintah dengan memperhatikan prinsip HAM secara inklusi sosial akan menjaga keutuhan integrasi dan persatuan masyarakat.]]>
<![CDATA[Geruzz Courier's Social Contribution as an Online Courier, East Lombok District ]]>
<![CDATA[Sekarsari, Nhan Cantik Anindhita]]>;
<![CDATA[Rohmah, Ichmi Yani Arinda]]>
<![CDATA[ Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Vol. 3 No. 2 (2023): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/humaya.v3i2.5354
<![CDATA[In the digital era, there is rapid growth in online shopping activities. Buyers can easily transact with merchants located in various locations around the world. Furthermore, the transacted goods will be sent via online courier service. In the process of distributing goods, online couriers function as a means of communication between sellers and buyers in doing something transaction ordered goods through online courier. Online couriers make it very easy for public in do booking items that will be ordered by the same consumer. This paper aims to examine the social capital and instrumental motivation of online couriers in East Lombok Regency. A type of literature study known as qualitative research was used in this research. According to the research findings, online couriers contribute to employment, create many job opportunities, alternative activity to fill free time, economic independenceand, encourage social change through conflict. Online couriers create new, fairer competition and influence existing social structures to create a fairer and more inclusive system. The increase in online couriers and public recognition of this application encourages social commitment to the presence of online delivery.]]>
<![CDATA[Perbandingan Tindak Pidana Korupsi di Brazil dengan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Fani Agista Heryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Vol. 3 No. 2 (2023): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/humaya.v3i2.5924
<![CDATA[Korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan negara, dan permasalahan korupsi marak terjadi di berbagai belahan dunia sehingga setiap negara perlu bekerja sama untuk melawan korupsi. Korupsi juga terjadi Indonesia dan Brazil. Di kedua negara tersebut marak terjadinya korupsi yang melibatkan para pejabat pemerintah, korupsi pada sektor swasta, dan bahkan masyarakat umum. Namun dikarenakan kondisi Indonesia dan Brazil berbeda, maka terkait pengaturan tindak pidana korupsi di kedua negara tersebut pun pasti berbeda. Terkait perbedaan pengaturan tersebut maka dapat diperbandingkan dan menjadi salah satu solusi atas maraknya tindak pidana korupsi di berbagai negara yakni dengan mengadopsi penanganan korupsi di negara lain apabila sesuai kebutuhan negara tersebut, yang dalam penelitian ini dilakukan melalui perbandingan penanganan korupsi di negara Brazil dan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan perbandingan dan pendekatan undang-undang. Setelah membandingkan kedua negara dapat terlihat bahwa sanksi di Indonesia lebih keras di bandingkan Brazil, namun Brazil memiliki sanksi yang secara sosial dapat membuat pelaku jera, dan untuk lembaga penegak hukum kedua negara memiliki kemiripan, namun juga terdapat perbedaan lembaga peradilan pengawas keuangan di Brazil yang dapat disejajarkan dengan BPK, namun BPK bukanlah lembaga penegak hukum korupsi. Terkait sistem peradilan kedua negara tersebut juga memiliki kemiripan, namun pelaksanaan sistem plea bargaining yang di Indonesia harus ada izin hakim dan pelaku harus membayar kerugian atas perbuatannya sedangkan di Brazil tidak. Tidak ada yang lebih unggul dari kedua negara tetapi justru mereka dapat saling mencontoh seperti Brazil dapat menerapkan sanksi yang lebih tinggi, sedangkan Indonesia dapat mengadopsi sanksi yang dilakukan oleh Brazil agar pelaku tindak pidana korporasi jera.]]>
<![CDATA[Selayang Pandang Perbuatan Main Hakim Sendiri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Anam, Rohmatul]]>;
<![CDATA[Fauzi, Tazkia Amelia]]>;
<![CDATA[Setyorini, Tutut Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Vol. 4 No. 1 (2024): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/humaya.v4i1.6010
<![CDATA[Violence usually occurs because of an incident that makes an individual or group of people anxious about another individual or group who commits a crime or causes trouble in their environment. Among them is the case that happened to Edwin Hermansyah Bin Suherman in Decision Number 8/Pid.B/2019/PN.Tgl. This paper tries to answer how the views of Islamic criminal law and positive law respond to the judge's decision regarding Decision Number 8/Pid.B/2019/PN.Tgl. This research is a normative research which contains a description of the problem under study based on cases taken from court decisions and legal literature as material for analysis using a case approach and literature techniques. The results of this study indicate that; First, the decision Number 8/Pid.B/2019/PN.Tgl stated that the sentence handed down by the judge was not in accordance with the concept of qisas in Islamic Criminal Law. Second, Indonesia's Positive Law views the actions of the Main Judge as included in the category of persecution where the punishment for perpetrators of ordinary abuse is regulated in the Criminal Code. Suggestions from this study are; First, every community should have legal awareness not to take vigilante actions because the judge is the one who has the right to adjudicate a problem. Second, restitution should be included in the sentence given to the Defendant so that the criminal law is more progressive by taking into account the loss and recovery of the victim.]]>
<![CDATA[Fenomena Centang Biru Instagram: Analisis Masyarakat Konsumsi dalam Perspektif Simulakra Jean Baudrillard ]]>
<![CDATA[Yanto, Andri]]>;
<![CDATA[Hikmah, Faidatul]]>
<![CDATA[ Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Vol. 3 No. 2 (2023): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/humaya.v3i2.6236
<![CDATA[Penelitian ini menelisik fenomena “centang biru” di Instagram dari perspektif simulakra yang dikemukakan oleh filsuf Perancis Jean Baudrillard. Fenomena centang biru menandakan keaslian sebuah akun dan telah menciptakan dampak yang signifikan dalam masyarakat konsumen saat ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan beberapa pengguna Instagram yang memiliki akun centang biru, serta analisis konten dan interaksi dalam platform. Wawancara mendalam memberikan kesempatan kepada partisipan untuk mendiskusikan secara terbuka persepsi mereka tentang fenomena centang biru, alasan menginginkannya, dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan citra dan status sosial mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena centang biru di Instagram merefleksikan bagaimana masyarakat konsumen terlibat dalam proses simulakra. Para partisipan menyatakan bahwa mereka menganggap centang biru sebagai simbol prestise dan status sosial di dunia maya. Banyak dari mereka yang mengasosiasikan kesuksesan dan popularitas melalui centang biru, meskipun pada awalnya tujuan utama dari fitur ini adalah untuk memverifikasi keaslian akun publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa fenomena centang biru berkaitan dengan presentasi diri di media sosial. Para partisipan menyatakan bahwa mereka cenderung memanipulasi citra mereka untuk menciptakan representasi diri yang diinginkan di depan para pengikut dan audiens mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena centang biru di Instagram mencerminkan kecenderungan masyarakat konsumen yang lebih mengutamakan representasi dan citra diri ketimbang realitas. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persepsi dan pengalaman individu terkait fenomena sosial di era media sosial yang semakin dominan.]]>
<![CDATA[The Performance of Wayang Orang Sriwedari Surakarta: A Cultural Preservation ]]>
<![CDATA[Nur Fitria, Tira]]>
<![CDATA[ Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Vol. 3 No. 2 (2023): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Terbuka ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33830/humaya.v3i2.6276
<![CDATA[Indonesia is home to a rich cultural heritage, one of which is the art of Wayang Orang in Solo. However, currently, it is facing economic challenges and requires ongoing efforts for preservation. This study investigates the performance of Wayang Orang Sriwedari (WOS) as cultural preservation for tourism in Solo. It is descriptive qualitative. The analysis showed that Surakarta (City of Solo) is a cultural tourism destination with a diverse range of cultures. WOS is one of Solo’s traditional performances. With the tourism slogan “Solo the Spirit of Java”, Surakartais hoped to become a center for the preservation and development of Javanese culture. The art of WOS still survives and holds regular performances during the development of modern art. July 10, 2022, became an important moment for the WOS community for its 112th anniversary. For more than a century, Javanese art and culture associations were able to survive and defend themselves, both in form, content, and management pattern. This art has philosophical, artistic, and moral values and entertainment. WOS is an alternative tourist attraction that can be enjoyed by domestic and foreign tourists. In the development of tourism, some steps for revitalization and preservation by the Surakarta City Government. Hopefully, the beauty and charm of the Sriwedari people’s wayang will continue to shine, enlighten hearts, and preserve Indonesia’s cultural heritage for generations to come.]]>
