cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hinfa Mosshananza
Contact Email
hinfa.mosshananza@utb.ac.id
Phone
+6281373994139
Journal Mail Official
jpap.utb@gmail.com
Editorial Address
Jln. Gajah Mada No. 34 Kota Baru Bandar Lampung 35141
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Published by Universitas Tulang Bawang Lampung
ISSN : 27768511     EISSN : 27770206     DOI : https://doi.org/10.37090/jpap.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Progress Administrasi Publik berfokus pada pengembangan studi kebijakan pubik, pelayanan publik, ilmu politik dan manajemen pemerintahan. Jurnal ini sebagai wadah publikasi ilmiah penelitian para akademisi baik dilingkup UTB maupun diluar UTB yang memiliki keilmuan yang sama.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 129 Documents
 9   10   11   12   13 
IMPLEMENTASI PELAYANAN KREDIT USAHA RAKYAT PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT NATAR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Pramazuly, Ayu Nadia; Rosidah, Rosidah
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v1i1.403

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya wacana mengenai pemberian kredit untuk usaha kecil, menengah, dan koperasi, sebagai upaya pemerintah memberikan subsidi kepada pelaku usaha. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program mikro pemerintah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi. Pemerintah juga mendorong peningkatan akses Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi kepada kredit atau pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan kapasitas Perusahaan Penjamin, sehingga Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yang selama ini mengalami kendala atau kesulitan dalam mengakses kredit atau pembiayaan dari perbankan dapat diatasi. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dipilih karena seringkali terjadi kesalahpahaman persepsi mengenai agunan, yang mengakibatkan terjadinya pengembalian kredit yang tidak tepat waktu atau kredit bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berlokasi penelitian di Kantor BRI Unit Natar Kabupaten Lampung Selatan. Kata Kunci: Pelayanan, Kredit Usaha Rakyat
ANALISIS BUDAYA “PIIL PESENGGIRI” DALAM PENINGKATAN BUDAYA KERJA APARATUR DI BALAI DESA SABAH BALAU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Pramazuly, Ayu Nadia; Mosshananza, Hinfa; Rosidah, Rosidah
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v1i2.501

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman budaya “Piil Pesenggiri” dan penerapan budaya tersebut dalam upaya meningkatkan budaya kerja aparatur desa. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu seiring kemajuan jaman yang semakin memudarkan budaya Lampung menjadi tantangan bagi masyarakat khususnya aparatur pemerintahan mempertahankan dan menerapkan ke dalam budaya kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berkualitas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Balai Desa Sabah Balau Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan untuk pembangunan yang lebih baik lagi khususnya pemerintahan Desa Sabah Balau. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan untuk pembangunan yang lebih baik lagi khususnya pemerintahan Desa Sabah Balau.   Kata Kunci: Piil Pesenggiri,Budaya Kerja
PENGARUH KOMPETENSI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS PENGAIRAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Mulyono, Joko
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v1i2.502

Abstract

Kompetensi yang  dimiliki oleh seseorang dan dilaksanakan dalam lingkungan kerja dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Pegawai akan memperlihatkan kinerja yang baik dan menunjukkan kontribusi bagi institusi tempat bekerja. Dinas Pengairan Lampung Tengah ialah salah satu Dinas di kabupaten  Lampung Tengah yang merupakan tempat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan lingkungan kerja terhadap  kinerja pegawai Dinas Pengairan Kabupaten Lampung Tengah sebagai parsial maupun sebagai simultan. Belum maksimalnya kinerja pegawai sebagai kajian permasalahan dalam penelitian ini.  Penelitian ini menggunakan metode survey eksplanasi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 32 pegawai beserta sampel seluruh populasi menjadi sampel penelitian sebanyak 32 pegawai. Pengumpulan data menerapkan angket dengana analisis data dan analisis regresi sederhana serta regresi ganda. Perolehan analisis data memperlihatkan bahwa: (1) kompetensi berdampak signifikan terhadap kinerja pegawai secara parsial, diperoleh F hitung > F tabel yaitu 7,845 >  1,694 (2) lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai secara parsial. Diperoleh F hitung > F tabel yaitu 4,783 >  1,694. dan (3) secara simultan kompetensi  dan lingkungan kerja berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Diperoleh F hitung ≥ F tabel adalah (77,478≥ 3,29). Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan kinerja pegawai, harus mencermati kompetensi  pegawai dalam pendelegasian tugas serta meningkatkan fasilitas lingkungan kerja sehingga pegawai merasa nyaman dan dapat berkontribusi optimal dalam bekerja.     Kata Kunci: Kinerja Pegawai, Kompetensi, Lingkungan Kerja
PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PRA-SEJAHTERA DI KOTA BANDAR LAMPUNG Moelyono, Achmad
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v1i2.510

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya berbagai permasalahan sosial- budaya- hukum-ekonomi seperti kenakalan remaja, narkoba, kriminalitas, KDRT, Perceraian, prostitusi, anak terlantar, pengangguran, kemiskinan, kesehatan dan permasalahan perumahan. Tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi ini tentunya berdampak terhadap permasalahan sosial, salah satunya masalah hukum  selama tahun 2020 di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent). Hasil penelitian terdapat beberapa muatan peraturan daerah tentang ketahanan keluarga yaitu; Ketentuan, Ruang Lingkup, Pelaksanaan, Fungsi dan Tanggung Jawab Keluarga, Ketahanan Keluarga, Kelembagaan Pendampingan Ketahanan Keluarga, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Sistem Informasi Ketahanan Keluarga, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, dan Penutup. Oleh karena itu Peraturan Daerah Tentang Ketahanan Keluarga tersebut akan menjadi acuan dan dasar bagi tatanan kehidupan masyarakat terkecil berbangsa dan bernegara yaitu keluarga yang mengatur tentang arah jangkauan, ruang lingkup, materi dalam peraturan, juga agar memenuhi komponen ketahanan keluarga yaitu komponen legalitas, struktural, ketahanan fisik, ketahanan sosial, ketahanan psikologis, ketahanan sosial budaya, tentang komponen ketahanan ekonomi menjadi patokan utama dalam Ketahanan Keluarga secara keseluruhan terutama di Kota Bandar Lampung, maka yang diperlukan antara lain pendapatan daerah perkapitas masyarakat, lingkungan, lapangan pekerjaan dan kesehatan yang memadai.   Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pemberdayaan, Masyarakat
PERAN BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF CALEG PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DAPIL IV KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019 Yonnawati, Yonnawati; Marlinda, Tia
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v1i2.512

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan peran Bawaslu kota Bandar Lampung dalam penanganan pelanggaran yang terjadi saat pemilu khususnya pelanggaran administratif yang melibatkan salah satu caleg dari Partai Amanat Naional atas Nama H. Erwansyah calon anggota DPRD Dapil IV Kota Bandar Lampung penelitian ini bertujuan agar mengetahui Peran Bawaslu kota Bandar Lampung dalam penegakan Hukum penanganan pelaggaran adminitratif Caleg PAN Dapil IV pada pemilu tahun 2019 kota Bandar Lampung. Mengetahui strategi yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakan Hukum penanganan pelanggaran administratif Caleg PAN Dapil IV pada pemilu tahun 2019 Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Bawaslu kota Bandar Lampung dalam penanganan pelanggaran administratif partai amanat nasional (PAN) dapil IV Kota Bandar Lampung berdasarkan Perbawaslu 7 dan 8 Tahun 2018 dengan penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, serta penerusan hasil kajian kepada instansi yang berwenang, pengkajian dan pemberian rekomendasi serta membuat strategi dengan cara penguatan kapasitas, melakukan pembinaan dan membentuk pola komunikasi antar instansi terkait mapun penguatan fungsi akomodasi dan tata kelola sudah berjalan dengan baik atau maksimal.   Kata Kunci: Bawaslu, Pelanggaran Administratif, Partai Amanat Nasional (PAN)
PENGARUH BEBAN KERJA TERHADAP TINGKAT KELELAHAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) KANTOR KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG Herowandi, M.
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v1i2.516

Abstract

Sumber daya manusia merupakan asset utama organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang baik seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi supaya dalam mendukung tercapainya suatu tujuan organisasi dapat terselenggara dengan efektif dan efisien.  Kantor Kecamatan adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kota Bandar Lampung. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan perlu ditingkatkan sumber daya manusianya dan dukungan sarana prasarana. Setiap pegawai memiliki beban kerja yang bervariasi, mengingat banyaknya jumlah aparatur dengan status kepegawaian. Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai beban kerja pegawai tidak tetap, secara umum para pegawai tidak tetap biasanya untuk usia rata-rata masih muda dalam aparatur sipil negara. Dan mereka memiliki jiwa semangat dan loyalitas yang tinggi untuk harapan bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sehingga dapat ditemukan hasil dari penelitian ini mengenai tingkat beban kerja yang diterima para pegawai tidak tetap Kantor Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.   Kata Kunci: Pengaruh Beban Kerja, Tingkat Kelelahan, Pegawai Tidak Tetap (PTT)
HOLDINGISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA Zahrudin, Achmad
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v1i2.517

Abstract

BUMN merupakan Kumpulan-kumpulan Perusahaan yang ada Di Indonesia dan di kuasai sepenuhnya oleh Pemerintah, di mana di bawah kekuasaan Kementrian Negara BUMN. Permasalahan yang diangkat dalam Tulisan ini adalah Pembangunan BUMN merupakan bagian dari Pembangunan Ekonomi Nasional, Program kerja dari Kementrian BUMN di bawah kabinet Indonesia Bersatu telah disampaikan dalam Road Map BUMN. Dimana Road Map tersebut telah mengandalkan perlu adanya suatu perubahan dalam tubuh BUMN melalui HOLDINGISASI. Rencana pengelompokan serta mengetahui Manfaat yang di timbulkan dari “Holding” itu sendiri. Pengelompokan BUMN kedalam Holding. Peluang dan tantangan. Dimana Menteri Negara BUMN Sugiharto telah melontarkan konsep itu pada saat BUMN Submit Pada Januari lalu. Dimana Holding itu sendiri merupakan penggabungan dalam meningkatkan persaingan bisnis dari perusahaan-perusahaan Milik Negara yang disatukan di dalamnya. Sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 yang berisikan Redefinisi peran BUMN, jika masa lalu dimana terdapat kekurangan APBD yang mana di tutupi dari privasi BUMN untuk jangka panjang yang diutamakan adalah Pajak dan Deviden dari BUMN. Agendanya adalah menentukan arah BUMN, khususnya berkenaan dengan pasal 33 UUD 1945, yang berarti Redefinisi peran BUMN. Jika dimasa lalu kekurangan APBD dapat di tutupi dari privasi BUMN, kedepan yang diutamakan adalah meningkatkan pajak dan deviden dari BUMN. Untuk itu Pemerintah mencanangkan pembentukan Holding yaitu penggabungan seluruh perusahaan-perusahaan BUMN agar Presiden dapat mengontrolnya dari pembentukan itu agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (1) Mendorong proses penciptaan Nilai, market value cration dan value enhancement, (2) Mensubtitusi defenisi Manajemen di anak-anak perusahaan BUMN, (3) Mengkoordinasikan langkah agar dapat akses ke pasar Internasional, (4) Mencari Sumber Pendanaan yang lebih Murah, (5) Mengalokasikan Kapital dan melakukan Investasi yang strategis, (6) Mengembangkan kemampuan Manajemen melalui Cross-Fertilization. Dalam hal ini juga Presiden selaku Pemerintah beserta jajaran Kabinet Indonesia Bersatu juga mengelompokkan BUMN kedalam Holdingisasi yaitu : Kantor Menteri Negara P-BUMN sedang melakukan kajian terhadap 144 BUMN yang akan di kelompokkan ke dalam 10 buah Holding.   Kata Kunci: BUMN, Holdingisasi, Road map
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM FIRST IN FIRST OUT (FIFO) PADA PEMBUATAN SIM DALAM MENUNJANG SMART SERVICE POLRESTA BANDAR LAMPUNG Sari, Mita; Handayani, Agustuti; Ardiansyah, Muhammad
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v2i1.541

Abstract

This study analyzes the implementation of the First In First Out (FIFO) program in SIM making in supporting the Smart Service Polresta Bandar Lampung. The study was conducted to determine and analyze the effectiveness of the program, the inhibiting and supporting aspects of the First In First Out (FIFO) program in SIM making in supporting the Smart Service Polresta Bandar Lampung. In analyzing the Effectiveness of Program Implementation, the author uses Richard's (2009) Effectiveness theory with the variables of Achieving Goals, Integration and Adaptation and supported by Edward III's Theory (Purwanto: 2015) with variables, Resources, Communication, Disposition and Bureaucratic Structure which are used as tools to measure program effectiveness. , so that it will be seen whether the government's efforts in implementing a series of Program Implementation have been effective or not. This research uses a qualitative research type, with a qualitative descriptive approach/case study. Case studies are research on humans (in the form of groups, organizations, or individuals) and events/phenomena that occur in the community. Data collection was obtained from the interview process with several informants, observations and documentation. The results of the research are the implementation of the First In First Out (FIFO) program on SIM making which has not been effective in an effort to improve the Smart Service of the Bandar Lampung Police. This is indicated by the lack of coordination between stakeholders, the aspect of resources that have not been effective in terms of quality and quantity and the communication and socialization strategies that have been carried out have not been maximized.   Keywords: Effectiveness, Program implementation, First In First Out (FIFO), Bandar Lampung Police.
EFEKTIVITAS ANALISIS JABATAN PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) SAPTAWA POVINSI LAMPUNG Farida, Ida; Dewi, Rika
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v2i1.542

Abstract

Based on Article 117 paragraph (1) of Law Number 43 of 1999 concerning Amendments to Law Number 8 of 1874 concerning the Principles of Personnel, it is determined that civil servants are appointed in positions and ranks. To ensure objectivity, transparency, and conformity between the job demands and the employee who will occupy the position, it is necessary to carry out a job analysis. The results of the job analysis in the form of job information can be used for institutional, management, and staffing purposes. In this study, researchers conducted research on the effectiveness of Job Analysis in the Indonesian Civil Servant Cooperative (KPRI) SAPTAWA, Lampung Province. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive research design. The results of this study are from various indicators used to measure the achievement of goals, acquisition of resources, internal processes and satisfaction of strategic constituencies. From the points of achievement of the effectiveness indicators, the researcher concludes that the Job Analysis at the SAPTAWA Province Employee Cooperative of the Republic of Indonesia (KPRI) in Lampung Province has been effective and has made the quality of service provided to customers and the internal working atmosphere well done. The supporting factor in the implementation of this job analysis is a clear legal basis, then the inhibiting factor in the job analysis at the Indonesian Civil Service Cooperative (KPRI) SAPTAWA Lampung Province is the ideological difference between employees. Keywords: Effectiveness, Job Analysis, Cooperatives
EFEKTIVITAS KONSELING KLIEN RAWAT JALAN DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG Simarmata, Theresia Helen; Malik, Malik
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v2i1.544

Abstract

Drug problems are not a common problem but are something urgent, complex and a serious threat. As a form of attention from the Indonesian government, the government formed an institution, namely the National Narcotics Agency which has a legal basis, namely Law No. 39 of 2009 concerning drugs in charge of prevention, eradication of abuse and illicit trafficking of psychotropics, precursors, and other addictive substances except materials for tobacco and alcohol. . Drug users are no longer criminals according to PP 25 of 2011 concerning Self-Reporting at the Recipient Institution for Compulsory Reporting (IPWL). In this case, drug users will carry out rehabilitation both outpatient and inpatient with counseling activities. The study used the outpatient method. The purpose of this study was to determine the effectiveness of outpatient counseling at the National Narcotics Agency of Lampung Province. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the study indicate that outpatient client counseling at the National Narcotics Agency of Lampung Province has been quite effective but facilities and infrastructure need to be improved to support the implementation of counseling. In the implementation of counseling, it is inseparable from the supporting aspects, namely having qualified and professional human resources and the use of advice and infrastructure can be maximized by the counselor for good counseling and the inhibiting aspect is related to commitment or the presence of clients who sometimes like to pass the session.   Key Words: Effectiveness, Counseling, Clients, Outpatient

Page 11 of 13 | Total Record : 129

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 3 No. 2 (2023): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 2 No. 1 (2022): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 1 No. 2 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 1 No. 1 (2021): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)