cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 301 Documents
 21   22   23   24   25 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KETAPANG E2072161100, Pankrasius
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui deskripsi mengenai kebijakan yang seharusnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam membangun kepariwisataan daerah disekitar ODTW karena dengan menjadikan masyarakat sebagai basis pembangunan berarti pula bertujuan menjadikan masyarakat sebagai subjek pengembangan  dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Ketapang. Penelitian mengenai kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Ketapang ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggambarkan fakta-fakta yang didapat dalam penelitian sesuai dengan apa adanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat transparansi dan akuntabilitas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai program yang mendapat tingkat pencapaian kinerja yang cukup baik atau dapat terrialisasi dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yaitu : a) Kegiatan pelayanan kesejahteraan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang b) Kegiatan pengembangan barang dan jasa kepariwisataan di Kabupaten Ketapang. c) Kegiatan pelaksanaan koordinasi dan monitoring pembangunan pariwisata. d) Kegiatan pelayanan publik kepariwisataan di Kabupaten Ketapang. e) Kegiatan pelaksanaan Pameran Budaya di Jakarta. f) Kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya meliputi lomba tari daerah Dayak dan Melayu, Gelar Seni Budaya MABM serta kunjungan Melayu Serumpun  g) Kegiatan pelaksanaan promosi dan pemasaran parawisata meliputi pengadaan buku panduan wisata, CD interaktif pariwisata, pembuatan media cetak, pembuatan kalender wisata dan pembuatan profil wisata. h) Kegiatan pelaksanaan pengembangan penataan kawasan pariwisata meliputi penataan kawasan wisata yang ada di Kabupaten Ketapang. i) Kegiatan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia penggerak pariwisata meliputi pelatihan pelayanan prima, standarisasi klasifikasi hotel dan restoran, seminar budaya serta kampanye sadar wisata dan sapta pesona. faktor-faktor yang menjadi kelemahan dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Ketapang antara lain : a. Belum adanya juklak pengelolaan obyek wisata serta Peraturan Daerah tentang retribusi masuk lokasi obyek wisata b. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaku pariwisata yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ketapang. c. Kurang optimalnya pemanfaatan dana yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Ketapang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku pihak pelaksana dalam usaha pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Ketapang belum memaksimalkan hasil kinerjanya. d. Kurangnya pihak swasta yang dilibatkan sebagai pengelola obyek-obyek wisata yang sangat potensial di Kabupaten Ketapang
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT E/2071141010 - 2016, Abdul Harsin
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.393 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya secara umum cukup terlaksana dengan baik. Akan tetapi, ditemukannya berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa. Kenyataan tersebut terungkap dari 3 (tiga) aspek proses implementasi kebijakan alokasi dana desa yang terdiri dari tahap pengorganisasian (organization), tahap interpretasi (interpretation) dan tahap aplikasi (application). Tahap pengorganisasian (organization) antara lain : implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 membutuhkan penataan sumber daya yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan kebijakan alokasi dana desa. Akan tetapi, penataan sumber daya manusia belum kompeten belum tersedianya standar operasional procedure (SOP) yang baku dan kesuksesan pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 sangat berhubungan erat dengan kesatuan antar pelaksana. Pemerintah Desa Sungai Raya masih mengalami hambatan dalam menyukseskan kebijakan alokasi dana desa dikarenakan pendamping desa hanya berjumlah 1 orang dari jumlah 20 desa yang ada di Kecamatan Sungai Raya. Penetapan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana di Desa Sungai Raya sudah memenuhi standar dalam melaksanakan kebijakan alokasi dana desa. Tahap interpretasi (interpretation) antara lain : isi dan tujuan implementasi kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2014 yang bertujuan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 di Desa Sungai Raya  sangat berhubungan dengan erat dengan petunjuk pelaksanaan. Petunjuk pelaksanaan  yang saat ini dipedomani oleh pemerintah Desa Sungai Raya adalah Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2014. Pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa tahun 2015 harus didukung dengan adanya perkiraan sumber daya manusia yang berkompeten. Akan tetapi, kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan kebijakan alokasi dana desa belum terlaksana dengan baik, ketelitian dan konsisten implementasi kebijakan alokasi dana desa belum terwujud, rendahnya dukungan dan sikap masyarakat terhadap kebijakan yang diakibatkan sosialisasi yang kurang kepada masyarakat. Tahap aplikasi (application) antara lain : diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan. realisasi penggunaan alokasi dana desa tahun 2015 di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan terlaksana dengan baik.
SOSIAL BUDAYA PERLADANGAN DAYAK KERABAT DI DESA TAPANG PERODAH KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU Marthin, Martinus
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.448 KB)

Abstract

This research is background of the worries about tradition knowledge about fields of Dayak of Kerabat will destroyed of palm expansion in up stair of Sekadau (Sekadau Hulu) district. Researched by qualitative method of observation and interview was done for 3 months in Tapang Perodah Village. The problems would be answer in these case are; (1) The system of believe of Dayak Kerabat which based on fields effort. (2) The stages of fields of paddies stages of Dayak Kerabat done. The achievement was showing that Dayak Kerabat people believed, that in order to get fortune, healthy and saving in their life, was not only work hard but, hope that the God help them. In another words tradition religion in their life teaches them that all their activities was the God works, out of human abilities. In daily life of Dayak Kerabat is still believe that the Gods including aqriculture system. They believe that the Gods influences their activities and many other thing they do. In doing their agriculture there many special things that including Dayak Kerabat tradition. These are noticed as the condition of field of paddies ways, such as asking for permission to the leader looking for forest with follow the conditions requirements, such as the natures or the believing that the natures will give fortune or unlucky. The Kerabat people believe in this century the forest is unfertile including fields of paddies, different with the pass. This condition is because of human being activities. The peoples disobey the way to plant paddies. The stages to plant paddies for Dayak Kerabat as bellow: chopping off (nobas) cutting (nobang), fire (nucul) planting (nugal) drawing (merumput) and harvest (ngotum). After harvest followed by thankful had called gawai. This stages show us the oriented their fields of paddies make, that will not to increase up their income but to show that they care as the relationship between human being and their power God. Because this research is not too specific so we suggest to enlarge the research up next. Key word: social, cultural, paddies field, Dayak Kerabat
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT /E11211054, Rosita Dwi Friliana
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses penataan PNS dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil. Dimulai dari penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, penghitungan formasi kebutuhan pegawai negeri sipil, melakukan analisis kesenjangan jabatan, mengklasifikasikan kategori jumlah pegawai pada setiap SKPD dan melakukan redistribusi pegawai negeri sipil. Penataan PNS yang telah dilaksanakan saat ini hanya berdasarkan ketepatan kuantitas dan komposisi, belum berdasarkan sistem merit atau penempatan pegawai berdasarkan kompetensi. Hal ini disebabkan karena masih sangat rendahnya kompetensi pegawai yang ada sehingga sulit untuk melakukan redistribusi berdasarkan Sistem Merit, dan keterbatasan anggaran sehingga belum dilakukan tes dan pemetaan kompetensi untuk pegawai. Penataan PNS berdasarkan Sistem Merit yang dilandasi oleh kompetensi sangat diperlukan untuk mencapai profesionalisme PNS.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK E/11210116 - 2017, Martin
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi proses seleksi dan perkembangan studi para peserta tugas belajar Bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Penelitian ini merupakan evaluasi kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Model evaluasi yang digunakan adalah evaluasi kebijakan William N. Dunn yakni terkait efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, ketepatan, dan responsivitas dari sebuah kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS di Institut Agama Islam Negeri Pontianak terlaksana secara efektif, hal ini dibuktikan dengan tercapainya tujuan kebijakan yakni meningkatkan kualitas Dosen PNS melalui studi lanjutan, terlaksananya sosialisasi kebijakan melalui media visual, sedangkan pemantauan terhadap kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak belum berjalan efektif dikarenakan belum terlaksananya pelaporan perkembangan pendidikan secara periodik per semester kepada Biro Kepegawaian Kemeterian Agama dan Pimpinan Satuan Organisasi yang bersangkutan. Kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS dikatakan belum sepenuhnya efisien, hal ini didasarkan pada masa studi yang ditempuh Dosen penerima tugas belajar masih banyak yang melewati masa studi yang telah ditetapkan dalam peraturan. Sumber dana yang digunakan penerima tugas belajar yakni banyak dari dana DIPA Institut Agama Islam Negeri Pontianak, selain itu bersumber dari BPPS, DIKTIS, dan Kementerian Agama. Kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS dianggap masuk kategori cukup memberikan nilai tambah bagi Institusi maupun dosen dan mahasiswa karena menambah jajaran dosen yang bergelar Doktor dan tidak dapat dipungkiri menjadi hal penting dalam memperbaiki kualitas Institusi. Pemerataan kebijakan pemberian tugas belajar terlaksana dengan baik didasarkan pada penyebaran informasi melalui sosialisasi terkait kebijakan kepada seluruh dosen di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Artinya semua dosen memiliki kesempatan sama untuk melanjutkan program Doktoral melalui kebijakan pemberian tugas belajar. Ketepatan kebijakan pemberian tugas belajar bagi Dosen PNS dianggap sudah tepat karena menjadi salah satu cara meningkatkan kualitas Dosen dengan memberikan kesempatan studi lanjutan melalui kebijakan tugas belajar. Akan tetapi jika dikaitkan dengan ketersediaan dosen yang ada di Fakultas/Jurusan, maka pemangku kebijakan dianggap perlu memikirkan alternatif solusi lain jika dosen beberapa dosen di tiap Fakultas mengikuti tugas belajar. Pada aspek responsivitas, kebijakan pemberian tugas belajar dinilai responsif bagi pihak Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Artinya pihak Institut membuka peluang bagi dosen untuk mengembangkan keilmuannya melalui studi lanjutan dan pihak Institut memfasilitasi dari segi pembiayaan selama masa studi. Pihak Institut juga sangat responsif dengan mengantisipasi minimnya dosen yang aktif mengampu mata kuliah dikarenakan beberapa dosen mengikuti studi lanjutan yakni dengan mengambil dosen luar yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk mengampu mata kuliah.
PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG E/2072151073 - 2017, Darmiyati
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis tentang pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Penelitian studi lapangan ini dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Pada penelitian ini yang dijadikan informan, yaitu: Sekretarias Daerah Kabupaten Sintang, aparaturnya dan masyarakat yang memiliki kepedulian/mengakses pelayanan organisasi publik dimaksud yang ditentukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang telah didasarkan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan kontrol atau evaluasi belum sebagaimana mestinya. Akuntabilitas LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dinilai cukup baik. Baik ditinjau dari aspek produktivitas kerja, kualitas layanan aparatur, responsivitas, responsibilitas, maupun akuntabilitas itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun visi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sudah tercapai, namun masih sarat perbaikan-perbaikan karena masih adanya berbagai permasalahan dan tantangan yang harus diatasi, diantaranya yang terberat dari sumber daya aparatur sendiri. Atas dasar itu maka aparatur yang terlibat dalam organisasi kerja harus terus meningkatkan kemampuan dan kecakapannya, baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akuntabilitas Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN KUBU RAYA E/2072141032 - 2016, Rudi Agustiawan
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan Prona di Kabupaten Kubu Raya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Untuk mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian, digunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Prona di Kabupaten Kubu Raya oleh Kantor Pertanahan belum sepenuhnya berjalan efektif baik dari segi prosedur pelaksanaan maupun hasil yang diperoleh. Secara prosedural masyarakat masih belum mendapatkan pelayanan yang optimal baik dari segi persyaratan maupun waktu penyelesaian untuk memperoleh sertipikat. Sementara dari segi hasil, kebijakan Prona belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan pembuatan sertipikat tanah secara gratis sebagai bukti kepemilikan tanah dan sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Kubu Raya. Implementasi kebijakan Prona yang belum efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : a) faktor komunikasi, yaitu kurangnya sosilaisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan prona; b) Faktor sumber daya; yaitu kurangnya dukungan sumber daya yaitu jumlah petugas ukur yang terbatas, sarana prasarana dan pendanaan belum representatif; c) Faktor disposisi; yaitu motivasi petugas di lapangan terutama petugas ukur masih rendah; dan d) Faktor struktur birokrasi, koordinasi antara pihak petugas Kantor Pertanahan dengan Aparatur Pemerintah kurang berjalan dengan baik.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA DI BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN SINTANG E/2072151099 - 2017, Eko Bambang Hertowo
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2015 Tentang Kenaikan Gaji Berkala di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang.  Hasil penelitian yang penulis menunjukkan bahwa, dalam proses komunikasi sudah berjalan cukup efektif, informasi kenaikan gaji berkalan telah diinformasikan baik melalui surat atau website yang tersedia di BKD Kabupaten Sintang, namun masih ada pegawai yang masih kurang tanggap atau merespon artinya tidak segera mengurusnya sehingga target yang dilakukan belum dapat tercapai. Faktor sumber daya yang ada dalam implementasi Peraturan Pemerintah No 30 tahun 2015 sudah tersedia dengan baik hal ini tenaga di kepegawaian di Kabupaten Sintang jenjang pendidikannya para pegawainya sudah sesuai dengan jabatannya artinya tupoksinya sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Sudah terdapat struktur yang jelas sehingga para pegawai yang ingin melakukan pengusulan tidak mengalami kendala. Para pegawai dalam melakukan implementasi PP No 30 Tahun 2015 sudah komitmen, artinya siapa yang berhak untuk naik pangakat maka pegawai tersebut berhak untuk memperoleh haknya, akan tetapi karena budaya yang malas kadang pegawai bagian Kepegawaian harus melakukan pendataan ulang untuk tahun berikutnya.
KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI GURU HONOR PEREMPUAN STUDI KASUS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 PONTIANAK E/01211023 - 2017, Ruswandi
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengungkap kondisi sosial ekonomi guru honor perempuan yang bekerja di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memfokuskan pada kondisi sosial ekonomi guru honor perempuan yang bekerja di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pontianak.  Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa, kondisi sosial guru honor perempuan yang bekerja di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pontianak pada umumnya berpendidikan cukup (S1), iInteraksi sosial guru honor perempuan berjalan baik yang tercermin dari keterlibatannya dalam kegiatan arisan, keorganisasian, kegiatan kerohanian, serta sifat tolong menolong dalam peristiwa perjalanan hidup manusia. Kekuatan mengikat norma sosial diinternalisasikan dalam berbagai macam aktivitas kehidupan guru honor perempuan yang harmonis. Kondisi ekonomi guru honor perempuan dapat dilihat dari pendapatan rumah tangga yang masih di bawah kebutuhan keuangan rumah tangga karena baru dapat memenuhi kebutuhan yang paling mendasar yaitu sandang, pangan dan papan. Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh guru honor perempuan  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan menghemat pengeluaran keluarga dengan cara menyisihkan sebagian pendapatan yang diperoleh, mencari pekerjaan sampingan lain.
FAKTOR KOMUNIKASI KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL Suatu Studi di Kota Pontianak E/11208033, Deni Darmawan
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.309 KB)

Abstract

Pasar tradisional menghadapi tantangan yang cukup berat seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modern (mall, swalayan, minimarket) sejak dasawarsa terakhir di Kota Pontianak. Daya saing pasar tradisional terhadap pasar modern yang relatif lemah, kondisi fisik yang belum memenuhi standar pasar sehat, kesan kumuh dan kotor yang belum sirna, manajemen belum profesional, dan keterbatasan aparatur, telah menarik studi ini yang bertujuan untuk meneliti kecermatan komunikasi kebijakan dalam hubungan pengelolaan pasar tradisional yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pontianak. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif/preskriptif terhadap Permendagri No 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; dan Kepmenkes No 519 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat; serta teknik analisis kombinasi (metode, kelembagaan, substantif, historis) pada objek penelitian di Pasar Dahlia dan Pasar Teratai oleh SKPD bidang Pasar dan Perdagangan. Dengan teori Implementasi Kebijakan dari sisi faktor komunikasi George Edward, dan uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dari Patton maka faktor-faktor komunikasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional mencakup faktor transmisi, kejelasan, konsistensi, daya saing, pasar sehat, pembinaan dan penataan pasar tradisional. Hasil penelitian disimpulkan bahwa semakin cermat transmisi, kejelasan dan konsistensi informasi kebijakan maka semakin baik pengelolaan pasar tradisional yang berdaya saing, sehat, bersih, aman dan tertata dapat dilaksanakan.

Page 23 of 31 | Total Record : 301

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik Sosiologi