cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 301 Documents
 22   23   24   25   26 
KINERJA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DIKECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG E/2072151102 - 2017, Sutoyo
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalis  faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja anggota BPD di Desa Merti Guna dan Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Hasil penelitian menunjukan bahwa, kinerja anggota BPD di Desa Merti Guna dan Desa Baning Kota sudah cukup optimal yang terlihat dari kemampuan dan minat anggota BPD Desa Merti Guna maupun Desa Baning Kota dalam menjalankan tugas, meskipun mereka belum di bekali pengetahuan tentang tugas dan fungsinya sebagai anggota BPD. Faktor pendidikan sedikit mempengaruhi kinerja namun dalam  pengorganisasiannya  kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Merti Guna dan Baning Kota  cukup baik. Berdasarkan UU No 06 Tahun 2014 diketahui bahwa tugas BPD dalam pemerintahan Desa, yaitu: BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakat desa Merti Guna dan Baning Kota   belum  maksimal seperti  yang harapan masyarakat. Fungsi menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat namun dalam pembahasan  oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat yang diselenggarakan bersama Kepala Desa masih banyak yang tidak terakomodir. Hal ini terjadi karena masih kentalnya pengaruh dominan Kepala Desa. Pengawasan terhadap Peraturan Kepala Desa tidak menjadi perhatian yang penuh dari BPD Desa, karena berdasarkan hasil penelitian selama peraturan yang dibuat tidak menyimpang dari peraturan diatasnya dan tidak merugikan masyarakat maka peraturan tersebut dapat dikeluarkan oleh Kepala Desa.
KINERJA MAJELIS TENAGA KESEHATAN PROVINSI (MTKP) DALAM PEMBUATAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR) PERAWAT DI KOTA PONTIANAK E2071171025, Sri Ratnaningsih
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul: Kinerja Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) Dalam Pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat di Kota Pontianak.  Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja majelis tenaga kesehatan Provinsi dan Organisasi PPNI dalam pembuatan Surat Tanda Registrasi Perawat di Kota Pontianak. Subjek penelitian yang diperoleh melalui wawancara Kepada Ketua  MTKP, Organisasi PPNI/pengurus PPNI, Sekretaris MTKP, Staf MTKP, Perawat yang ada di wilayah Kota Pontianak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kinerja majelis tenaga kesehatan provinsi dalam pembuatan STR Kota Pontianak baik dilihat dari aspek struktur organisasi, sumber daya manusia, sistem informasi, kebijakan pengelolaan maupun sarana dan prasarana belum terlaksana secara maksimal. Bentuk struktur organisasi suatu kantor belum dapat menggambarkan sistem kerja yang saling berhubungan satu dengan yang lain didalam suatu organisasi yang dapat menggambarkan batas wewenang dan tanggung jawab di setiap bidang dan orang yang terlibat didalamnya. Kebijakan Pengelolan yaitu belum dapat sepenuhnya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien jadi regulasi yang baru terkait penerbitan STR, menunggu Konsil Keperawatan terbentuk. Sumber daya manusia yang tersedia belum dapat memberikan pelayanan pembuatan STR. Karena berdasarkan penilaian kinerja staf, adanya keterbatasan jumlah staf MTKP, sehingga rendahnya rasa tanggung jawab, perawat, dokter, ataupun farmasi.
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA TANJUNG ARAK KECAMATAN PINOH UTARA KABUPATEN MELAWI E/2072131004 - 2016, Januar
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tanjung Arak Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa, pengawasan yang dilakukan BPD di Desa Tanjung Arak Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi yaitu 1). BPD telah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan desa seperti BPD mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendengar keluhan atau  masukan dari masyarakat dan meminta laporan dari Kepala Desa yang berkaitan dengan penyelenggaran pemerintah desa yang telah dilakukan (yang dilakukan setiap satu kali dalam setahun selama masa jabatanya), 2). Untuk pengawasan terhadap penyelenggaraan APBDes, pengawasan yang dilakukan BPD dengan cara mengawasi langsung kelapangan terutama untuk mengecek pelaksanaan pembangunan fisik yang mengunakan anggaran dari APBDes, selain itu dilakukan juga pengecekan dari laporan penggunaan APBDes yang akan disampaikan oleh Kepala Desa berupa laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rapat yang dilakukan bersama BPD dan masyarakat. 3). Pengawasan juga dilakukan oleh BPD terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa dengan cara melibatkan masyarakat untuk memberikan lapor jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat.
PARTISIPASI ORANG TUA DALAM PROGRAM PARENTING PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SRIKANDI SKB KOTA PONTIANAK E/2082151008 - 2017, Yusniardi
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini mengetahui dan menganalisis partisipasi orang tua dalam mengikuti program parenting pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Srikandi Pontianak. Selain itu ingin mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh orang tua peserta didik dalam mengikuti program parenting. Dan mengetahui faktor-faktor pendukung atau penghambat partisipasi orang tua dalam mengikuti program parenting di PAUD Srikandi Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yang menjadi sumber data adalah: orang tua, guru dan ketua pengelola/kepala sekolah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif menurut Miles dan Hurberman.  Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa partisipasi orang tua dalam mengikuti program parenting yang diselenggarakan oleh PAUD Srikandi Pontianak sudah cukup tinggi. Orang tua sudah terlibat langsung dalam penyelenggaraan program, menyusun program dan jadwal kegiatan, kepanitiaan, pelaksanaan program parenting serta dalam mengevaluasi setiap program kegiatan. Forum komunikasi antar orang tua dan sekolah semacam komite sekolah sudah terbentuk. Orang tua juga dilibatkan dalam menentukan kebijakan sekolah, Bentuk partisipasi orang tua pada PAUD Srikandi tidak hanya sebatas kontribusi pada pembayaran iuran bulanan semata (dana), namun juga pada kontribusi pemikiran, tenaga dan sarana.
IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN RI NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) (STUDI KASUS PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 KECAMATAN PONTIANAK TIMU Sukandar, Sukandar
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.771 KB)

Abstract

Hasil survey nasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2008 menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia yakni 3.362.519 orang atau tingkat prevalensinya meningkat dari 1,75 % pada tahun 2004 menjadi 1,9 % dari total populasi. Jumlah penyalahguna tersebut dipetakan sebanyak 1.355.050 orang dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Kota Pontianak menduduki peringkat ke-1 diantara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Dari 62 kasus yang terjadi di Kota Pontianak pada tahun 2010 sebanyak 36 kasus terjadi di Kecamatan Pontianak Timur. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yakni dengan menerbitkan dan mengimplementasikan Inpres No. 12 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Desain penelitian ini menggunakan studi kasus. Sumber informasi adalah guru BK, siswa SMA N 6, kader anti narkoba, Kepala Sekolah, Kepala BNN Kota Pontianak, Kasi Pencegahan BNN Kota Pontianak. Proses implementasi Inpres No. 12 Tahun 2011 belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Peran guru Bimbingan Konseling (BK) yang kurang maksimal dan ketersediaan sarana informasi yang berupa leaflet, poster serta buku petunjuk P4GN sangat terbatas menyebabkan rendahnya pemahaman siswa tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Disamping itu terdapat faktor penghambat dalam memberikan pemahaman kepada siswa yaitu faktor komunikasi, sosialisasi kebijakan ini belum terlaksana secara intensif dan merata di semua sekolah, faktor sumber daya, jumlah tenaga penyuluh, dana dan sarana prasarana masih sangat terbatas tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada di Kota Pontianak, faktor disposisi, sikap dan motivasi petugas penyuluh lapangan masih rendah dimana intensitas sosialisasi masih kurang, faktor struktur birokrasi, struktur birokrasi yang timpang dan SOP yang menimbulkan multi tafsir. Kata Kunci : Inpres No. 12 Tahun 2011, Implementasi.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT. PINANG WITMAS ABADI DI DESA PASAK PIANG DAN DESA LINGGA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA E/2072141099- 2016, Yeni Kurniati
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah mendeskripsikan, mengetahui, dan menganalisis faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan TSLP/CSR oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PWA. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi CSR berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2014 oleh PT. Pinang Witmas Abadi di Desa Pasak Piang dan Desa Lingga, sudah dilakukan berupa, pembangunan infrastruktur desa yaitu pembangunan jalan dan jembatan penghubung desa, dan juga pemberian bantuan berupa dana tunai untuk kegiatan hari raya. Akan tetapi CSR yang dijalankan masih bersifat fisik, sementara bantuan beasiswa pendidikan dan program pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas SDM belum maksimal dilaksanakan.Belum optimalnya implementasi CSR PT. Pinang Witmas Abadi di Desa Pasak Piang dan Desa Lingga disebabkan oleh : 1) Faktor komunikasi, yaitu kebijakan CSR belum tersosialisasi dengan baik kepada perusahaan dan masyarakat, sehingga sosialisasi CSR perusahaan belum dilakukan secara transparan; 2) Faktor sumber daya; PT. Pinang Witmas Abadi sebagai implementor belum dapat melaksanakan CSR dengan maksimal karena mereka tidak memiliki dana CSR yang besar dan terprogram dengan baik; 3) Faktor disposisi; PT. Pinang Witmas Abadi belum menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan CSR sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 36 Tahun 2014. Hal ini terlihat dari bentuk CSR dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang bersifat non fisik belum dilaksanakan; 4) Struktur birokrasi; belum terdapat SOP baku, yang mengatur mengenai bentuk CSR yang sifatnya pemberdayaan kepada masyarakat. Selain itu, pembagian tugas mengenai CSR antara pemerintah perusahaan dan masyarakat masih belum diatur dengan jelas.
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DIKELURAHAN TANJUNG HILIR KECAMATAN PONTIANAK TIMUR (SATU KAJIAN KRITIS SOSIAL EKONOMI TERHADAP SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN) E/2082151002 - 2017, Gita Kurniawan
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan wahana publik (?public event?) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan seperti  pemerintah, stakeholders dan masyrakat agar memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan di wilayah pemukimannya, agar dapat mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan dan Konsensus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan. Musrenbang merupakan cara untuk  mensinkronisasikan dan merekonsiliasikan pendekatan ?top-down? dengan ?bottom-up?, pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (community need assessment) dengan penilaian yang bersifat teknis (technical assessment); resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah, non government, stakeholders dan masyrakat pada lapisan yang paling bawah sekaligus untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan  mensinergikan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia dan pendanaan pembangunan.  Musrenbang adalah hasil assesmen paling penting terhadap usulan program yang prioritas dari masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Dijelaskan, mengacu pada aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini UU No.25 Tahun 2004  tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagai bentuk dari proses demokrasi. Musrenbang sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyrakat maka perlu didalami peran dan partisipasi pemerintah dan masyrakat dalam proses  perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.
REKRUTMEN POLITIK CALON LEGISLATIF DARI KAUM PEREMPUAN DI KABUPATEN MELAWI TAHUN 2014 E/2092151011 - 2017, Fransiskus Jonny
JPMIS Ilmu Politik
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Di Kota Pontianak.  Analisis penelitian menggunakan teori Davis  yang menilai motif partisipasi melalui aspek : sukarela, imbalan, tekanan, sukarela karena pengaruh pemerintah, sesuai keinginan pemerintah, partisipasi karena tekanan dan sanksi dari pemerintah, inisiatif antara masyarakat dan pemerintah, penghargaan dan partisipasi sanksi inisiatif. Melalui penelitian deskriptif (descriptive research) dan metode penelitian kualitatif., hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih  dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 di kota Pontianak dari Pemilukada sebelumnya.  Berdasarkan kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi turunnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan wakil  Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 di Kota Pontianak diantaranya : ketidakpercayaan, kebingungan, tidak ada calon favorit, bentuk protes atas pelaksanaan pemilu yang tidak adil, administrasi kependudukan yang kurang memadai (tidak ada undangan dan kartu pemilih, tidak terdaftar sebagai pemilih),  serta tidak ada imbalan. Untuk memberikan solusi terhadap persoalan penurunan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur tahun tahun 2012 di Kota pontianak, berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan berbagai upaya yaitu, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat secara lebih intensif tentang pemilu, pendidikan politik kepada masyarakat tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa dengan adanya pemilu, akan terjadi perubahan atau perbaikan pada masyarakat secara umum, memberikan penjelasan dan informasi yang cukup kepada masyarakat mengenai rekam jejak para kandidat, dan menyelenggarakan pemilu secara baik, jujur, adil dan transparan.
IMPLEMENTASI PROGRAM FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI KEGIATAN KEMASAN DI DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN KUBU RAYA Fadland, Deviana
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.433 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kubu Raya sudah dilakukan dengan target sasaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kubu Raya dari total pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya sebanyak 192 pelaku usaha yang sudah mendapat fasilitasi melalui kegiatan kemasan sebanyak 66 pelaku usaha. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya melalui bidang pemasaran dan pengembangan usaha berusaha mengimplementasikan program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan semaksimal mungkin dengan harapan bahwa pelaku usaha mikro selain mendapatkan bantuan fisik juga mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai kemasan yang baik. Namun begitu pembuatan kemasan yang difasilitasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya dilakukan di Bandung Jawa Barat (Packaging House), hal tersebut tentu akan menimbulkan beberapa masalah antara lain jarak yang jauh, kurang efisien, biaya tinggi. Mengingat di Kalimantan Barat belum ada tempat pembuatan kemasan yang standar seperti packaging house di bandung, sehingga Dinas Koprasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya masih menggunakan jasa packaging house di Bandung hal tersebut dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya sumberdaya manusia, kegiatan lain yang termasuk dalam program ini adalah sosialisasi tentang kemasan dengan narasumber dari Kementerian koperasi dan UKM RI dan narasumber lokal. Untuk dapat mengoptimalkan implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan, dapat ditelaah mulai dari siapa yang terlibat dalam implementasi atau sebagai implementaor, dasar administrasi dari program fasilitasi pengembangan usaha mikro, kepatuhan pada kebijakan, dampak dan pengaruh dari implementasi kebijakan tersebut. Implementasi program fasilitasi pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemasan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya diharapkan memberi pengetahaun bagi pelaku usaha mikro bagaimana kemasan yang baik dan diharapkan produk yang dikemas dengan baik dapat melebarkan pasaran dari produk tersebut. Kata Kunci : Implementasi, Fasilitasi, Kemasan, Produk Pangan, Pengembangan, Pemasanan, Usaha Mikro.
AKSESIBILITAS PENYIARAN DI KAWASAN PERBATASAN KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT E/21212005 - 2017, Hermanto
JPMIS Ilmu Politik
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesenjangan akses penyiaran di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia, mengindikasikan bahwa daerah perbatasan masih merupakan kawasan terbelakang dan minim fasilitas komunikasi dan informasi. Mengingat pentingnya akses penyiaran sebagai bentuk kedaulatan dan penguasaan negara terhadap sumber daya komunikasi dan informasi di kawasan perbatasan, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam bagaimana ketergantungan akses penyiaran di kawasan perbatasan Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengetahui tingkat aksesibilitas penyiaran yang rendah serta ketergantungan terhadap akses penyiaran asing di kawasan perbatasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses penyiaran Indonesia sangat tergantung oleh akses siaran Malaysia. Perkembangan dan ekspansi siaran Malaysia tumbuh pesat dan paling banyak diakses dan dinikmati oleh masyarakat di kawasan perbatasan Kalimantan Barat, dominasi siaran Malaysia mengakibatkan terjadinya peluberan informasi di kawasan perbatasan. Ketergantungan akses penyiaran dari negara Malaysia membuktikan bahwa kehidupan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi Malaysia.

Page 24 of 31 | Total Record : 301

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik Sosiologi