cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 301 Documents
PEMBANGUNAN SOSIAL MASYARAKAT PERBATASAN DI KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT Mufizar, Mufizar
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.921 KB)

Abstract

Judul penelitian ini adalah Pembangunan Sosial Masyarakat Perbatasan Di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Objek penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sajingan Besar yang merupakan satu Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia. Tujuan dari penelitian ini adalah. Pertama, penulis ingin mengidentifikasi dan mengambarkan proses- proses pembangunan sosial dalam bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Kedua, Penulis ingin menganalisis dampak dari proses-proses pembangunan sosial daerah perbatasan yang terjadi setelah dibukanya lintas batas antara Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas dan Serawak (Malaysia timur). Ketiga ingin mengetahui dan mengungkapkan hambatan- hambatan yang terjadi dalam proses pembangunan sosial masyarakat perbatasan, hal yang paling mencolok dan sangat diperlukan pengembangannya segera adalah pengembangan di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan dan pengentasan kemiskinan terdapat kesan kuat bahwa wilayah perbatasan terkesan tertinggal di tiga bidang tersebut. Kata Kunci: Perbatasan, Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan
KINERJA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA PONTIANAK KOTA DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DAN KEKERASAN E/2072151108 - 2017, Suryadi
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis kinerja aparat Unit Jatanras Satuan Reskrim Polresta Pontianak Kota dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemeriksaan terhadap korban kejahatan dan kekerasan yang dilihat dari indikator kualitas, kuantitas dan waktu penyelesaian pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)iKualitas anggota Unit Jatanras pada umumnya masih terbatas dalam arti sebagian masih belum mengerti mengenai tugas pokok dan fungsinya; 2)iSecara kuantitas mengenai jumlah tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh anggota belum mencapai hasil sesuai dengan harapan, sehingga masih banyak kasus yang belum diselesaikan atau belum teralisasikan; 3) Ketepatan waktu anggota Unit Jatanras dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban kejahatan dan kekerasan  belum maksimal, karena masih ada beberapa kasus yang belum terungkap. Saran atau rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja anggota Unit Jatanras maka perlu pemahaman visi dan misi dengan menambah jumlah anggota sesuai dengan keahlian yang diperlukan serta penggunaan waktu seefektif dan seefisien mungkin.
PENGELOLAAN KELAS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI SEKOLAH DASAR NEGERI 34 PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK E11211052 - 2013, Hanif Gunawan
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.948 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pengelolaan kelas berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan fokus pemanfataan media dan jaringan komunikasi, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat guru-guru belum mampu memanfaatkan projector LCD, Laptop, dan jaringan internet dalam mengelola kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dalam mengelola kelas khususnya dalam merencanakan kegiatan pembelajaran telah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), akan tetapi dalam mengelola proses pembelajaran, mengelola media pembelajaran, mengelola sumber belajar,  situasi pembelajaran dan mengelola iklim pembelajaran serta pengolahan penilaian hasil belajar  di SD Negeri 34 Pontianak Selatan Kota Pontianak belum berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memanfaatkan perangkat komputer, projector LCD dan jaringan internet.
PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN GRATIS DI DESA SUNGAI ANTU KECAMATAN PURING KENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141098 - 2016, Helena
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisisi kualitas pelayanan dan faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik pada Kantor Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu.  Melalui metode kualitatif penelitian ini mendeskripsikan bahwa, sebagai unit pelaksana   terkecil dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di daerah, Kantor Desa Sungai Antu  belum memiliki Buku Register Desa, sehingga data jumlah realialisasi akte kelahiran penulis dapatkan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.   Secara umum kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai dengan standar kualitas pelayanan public dari aspek tampilan (tangible),  aspek kehandalan (reliability) aspek ketanggapan (responsiveness), aspek kepastian (assurance) dan aspek empati (Empathy) belum tercapai sehingga belum memberikan kepuasan kepada masyarakat. Belum terciptanya kualitas dalam pelayanan oleh Kantor Desa Sungai Antu Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu dipengaruhi oleh, etika pelayanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta koordinasi.
PELAYANAN MANAJERIAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBINAAN PERSEKOLAHAN KECAMATAN TERHADAP SEKOLAH DASAR PONTIANAK Setiawati, Utin
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1896.771 KB)

Abstract

Kualitas pelayanan manajerial UPTD pembinaan persekolahan kecamatan terhadap sekolah dasar Pontianak belum dapat dikatakan prima karena belum mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan kerja dan memahami kebutuhan pengguna layanan manajerial yang dilayani. Indikasinya bahwa amanah Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2008 belum dapat terlaksana semestinya, meliputi; aspek kemudahan, kejelasan dan kebenaran, ketersediaan fasilitas pelayanan publik, Keterbukaan dan penuh informasi, efisiensi prosedur, jasa pelayanan yang murah, pelayanan yang adil, dan waktu pelayanan. Capacity building yang tidak konsisten dan tidak taat azas dari UPTD Pembinaan Persekolahan Kecamatan Pontianak Utara dan Timur telah menjadi faktor dominan bagi melemahnya pelayanan manajerial yang diselenggarakan, sehingga menjadi kehilangan gairah merespon kepentingan pengguna layanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, meliputi: (a) Ketersediaan sumberdaya aparatur yang terbatas secara kualitas dan kuantitas; (b) Ketersediaan fasilitas kerja yang minim; dan (c) Mekanisme dan prosedur kerja yang kurang ditegakkan dalam upaya peningkatan derajat responsitas UPTD bersangkutan. Maknanya bahwa pelayanan manajerial UPTD perlu terus ditingkatkan. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pendidikan Kota Pontianak perlu melakukan penguatan secara konsisten keberadaan UPTD. Kemampuan aparatur perlu ditingkatkan melalui Diklat Teknis/Bimtek, dan secara periodik perlu dilakukan penyegaran. Organisasi dan tata kerja UPTD perlu direformasi melalui strategi rescheduling, restructuring dan injeksi sehubungan pengembangan aparatur demi terwujudnya good governance. Kata kunci: Pelayanan, Manajerial, UPTD Pembinaan Sekolah Dasar.
PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI E-REGISTRATION DAN TINGKAT KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PONTIANAK E/2071141030 - 2016, Chandra Permana Irawan
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem informasi e-Registration dan kompetensi pegawai terhadap kualitas pelayanan pendaftaran NPWP pada KPP Pratama Pontianak baik secara simultan maupun parsial. Untuk menganalisa variabel sistem informasi, penulis menggunakan teori dari Wilkinson yang diterjemahkan oleh Maulana yang mengemukakan lima dimensi sistem informasi manajemen, yaitu: pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen data, pengendalian dan pengamanan data, penyediaan informasi. Untuk menganalisa variabel kompetensi pegawai, penulis menggunakan teori dari Spencer and Spencer yang mengemukakan lima dimensi, yaitu: kompetensi pengetahuan, kompetensi keahlian, motif, watak dan konsep diri. Sedangkan untuk variabel kualitas pelayanan, penulis menggunakan teori Zeithaml yang mengemukakan lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu: bukti fisik, keandalan, days tanggap, jaminan dan empati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi e-registration berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan pendaftaran NPWP Orang Pribadi pada KPP Pratama Pontianak sebesar 58,4% dan kompetensi pegawai berpengaruh signifikan pula terhadap kualitas pelayanan pendaftaran. NPWP Orang Pribadi pada KPP Pratama Pontianak sebesar 14,4%, serta sistem informasi e-registration dan kompetensi pegawai secara simultan mempengaruhi kualitas pelayanan sebesar 72,8% pada KPP Pratama Pontianak. Sedangkan sisanya sebesar 27,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dianalisis di dalam penelitian ini. Adapun direkomendasikan terhadap basil penelitian ini adalah pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat dalam hal pungutan pembiayaan, pelaksanaan apel bersama setiap hari agar mempermudah penyampaian informasi terbaru, penggunaan password terhadap seluruh pegawai di setiap sistem informasi, pelaksanaan inhouse training khusus pegawai KPP Pratama Pontianak, melakukan pengecekan keakuratan informasi kembali setiap sore harinya, serta penambahan kursi dan sarana lainnya guna meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam hal pelayanan.
PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG E/2072151069 - 2017, Evi Yatni
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan karier, pembinaan disiplin, dan pembinaan pendidikan dan latihan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang masih kurang dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut terlihat dari: 1) Pembinaan karir belum berjalan dengan baik cenderung bersifat subjektif, baik dilihat dari promosi, mutasi maupun bimbingan dan pengarahan; 2)IPembinaan disiplin ASN yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, secara keseluruhan masih belum maksimal, baik dilihat dari peningkatan etos kerja, ketaatan pegawai terhadap disiplin waktu dan ketaatan pegawai terhadap peraturan dan prosedur kerja; 3) Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan kepada ASN, baik dilihat dari segi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut disebabkan sistem pendidikan dan pelatihan yang ada baru terfokus pada diklat penjenjangan, diklat fungsional dan diklat teknis yang belum tertangani dengan baik dan saat ini masih dalam taraf perbaikan menyeluruh. Berdasarkan kesimpulan di atas, mengenai pelaksanaan pembinaan ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, baik dilihat dari pembinaan karier, pembinaan disiplin dan pembinaan diklat, maka dapat dikemukakan beberapa saran dan rekomendasi, yaitu: dalam rangka meningkatkan pembinaan karier, pembinaan disiplin dan pembinaan pendidikan dan latihan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang perlu melakukan beberapa tindakan antara lain: Kegiatan perencanaan, rekrutmen, dan seleksi dalam rangka melakukan promosi dan mutasi pegawai secara obyektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping itu pelaksanaan bimbingan dan pengarahan harus dilakukan secara rutin dan terjadwal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LELANG MELALUI INTERNET (E-AUCTION) PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PONTIANAK PADA TAHUN 2015 E/2071141031 - 2016, R. HARIYADI M.K.
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Lelang Melalui Internet (e-Auction) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan inovasi yang berkelanjutan dan merupakan salah satu indikasi kemajuan suatu organisasi. Salah satu bentuk continuous improvement yang dilakukan oleh DJKN dengan mewujudkan program pembaharuan lelang serta pelaksanaan upaya marketing atas jasa pelayanan lelang kepada para potential service-user. Kebijakan Pelaksanaan lelang melalui media internet atau e-Auction ini  juga dicanangkan sebagai salah program unggulan (Quickwins) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Beberapa keunggulan dari layanan pelaksanaan lelang menggunakan e-Auction khususnya lelang Internet adalah Modernisasi Lelang yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengikuti lelang dengan lebih menghemat waktu dan biaya, membentuk database pelaksanaan lelang KPKNL, menghilangkan mafia lelang, dan menjadikan lelang sarana jual beli yang utama di masyarakat.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan lelang melalui internet (e-Auction) di KPKNL Pontianak belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari capaian kinerja frekuensi pelaksanaan lelang melalui internet (e-Auction) yang hanya sebesar 8% dari total pelaksanaan lelang dan juga dikaitkan dengan belum tercapai tujuan pelaksanaan lelang melalui internet (e-Auction)/  tidak memenuhi ekspektasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Lelang Melalui Internet (e-Auction) adalah adalah komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.
EFEKTIVITAS KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENANGGULANGAN, PEMBERANTASAN NARKOBA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KALIMANTAN BARAT E/2072151014 - 2017, Eko Supriyanto
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BNNP Kalimantan Barat adalah representasi dari BNN Pusat sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maraknya peredaran Narkoba sebagai ancaman sendi-sendi bangsa, sehingga pemerintah menyebutnya sebagai kejahatan luar biasa. Efektivitas kerja BNN Kalimantan Barat dalam penanggulangan, pemberantasan Narkoba dan pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan, karena posisi Kalimantan Barat sebagai keluar masuknya orang dan barang, memungkinkan Narkoba masuk dengan Indonesia sebagai sasaran, tidak terkecuali masyarakat Kalimantan Barat itu sendiri.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Kalimantan Barat yang terdiri dari 217 personil mengemban Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Efektivitas kerja BNN Kalimantan Barat belum optimal terutama dalam pelaksanaan program promotif, kampanye anti penyalahgunaan Narkoba, penyuluhan seluk beluk Narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya maupun tindakan kuratif lainnya seperti rehabilitasi korban Narkoba. BNN Kalimantan Barat cenderung pada fungsi pemberantasan Narkoba, berupa operasi penangkapan dan penyitaan Narkoba, sedangkan untuk fungsi penanggulangan dan pemberdayaan masyarakat masih sarat keterbatasan aparatur, pendanaan dan fasilitas yang tersedia, apalagi efektivitas di bidang rehabilitasi. Menyadari keterbatasan tersebut maka BNN Kalimantan Barat menggalang sinergisitas kepada semua lapisan masyarakat dan stakeholders Pemerintah Kalimantan Barat, demi terwujudnya penanggulangan melalui pencegahan secara partisipatif dalam penyadaran, bimbingan dan advokasi masyarakat, pemberantasan melalui kebijakan dalam penegakan hukum secara tegas (dari penegakan hukum minimalis terhadap pelaku kejahatan Narkoba), serta fokus dalam memberdayakan masyarakat melalui rehabilitasi yang tepat dan sesuai. Harapannya adalah terselamatkannya generasi bangsa dari peredaran gelap Narkoba, terjaringnya jaringan Narkoba secara efektif dan diberdayakannya korban Narkoba (setelah menjalani masa rehabilitasi/hukuman) untuk lebih baik menjalani kehidupannya di masa mendatang bersama keluarga dan lingkungannya.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KOPERASI CREDIT UNION (CU) Studi Pada CU. Khatulistiwa Bakti Pontianak Barombo, Ayub
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.313 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Credit Union selain itu juga untuk mengetahui bentuk-bentuk produk yang diberikan kepada para anggotanya. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Credit Union (CU) sebagai suatu lembaga masyarakat, dalam kegiatannya secara tidak langsung menerapkan proses pemberdayaan masyarakat karena koperasi CU mewadahi masyarakat dalam hal pengembangan ekonomi dan sosial. Pengurus CU. Khatulistiwa Bakti memiliki komitmen untuk mensejahterakan anggotanya dengan mengedepankan anggotanya selaku pelaku ekonominya. Selain itu pula dengan peningkatan kesejahteraan/pendapatan maka terjadi pula perubahan nilai kehidupan sosial di tengah masyarakat. Hal ini sebagai hasil kerja keras yang dilakukan oleh seseorang yang akan membuahkan keberhasilan. Keberhasilan ini berdampak pada perubahan-perubahan baik dalam diri pribadinya maupun terhadap lingkungan masyarakat. Kata Kunci : CU, Pemberdayaan Masyarakat, Perubahan.

Page 3 of 31 | Total Record : 301