cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 301 Documents
 3   4   5   6   7 
PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA DI DESA AMAWAKNG KECAMATAN SOMPAK KABUPATEN LANDAK E/2082131001, Witwilianus Brodus
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa hambatan-hambatan peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya di desa Amawakng kecamatan Sompak kabupaten Landak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan informan penelitian ini antara lain ketua dan anggota BPD, Kepala Dusun dan Kepala Desa di desa Amawakng kecamatan Sompak kabupaten Landak sebanyak 5 dari pengurus BPD, 1 orang Kepala Dusun, dan 1 orang Kepala Desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan BPD dalam menjalankan fungsinya diantaranya diketahui dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa sudah terlaksana dengan baik, fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa sudah dilaksanakan tetapi belum optimal dan fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa sudah terlaksana dengan baik. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tersebut adalah bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami tugas yang diemban oleh BPD, minimnya sarana dan prasarana, minimnya SDM yang dimiliki oleh BPD, dan dana operasional yang tidak mencukupi. Adapun usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, meningkatkan fasilitas yang kurang dengan menghemat sumber daya, dan perampingan kepengurusan.
PERAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI OLAHRAGA DI KABUPATEN PONTIANAK Sutrisno, Jarot
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1294.36 KB)

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Pontianak. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Prestasi olahraga dapat diraih, jika dilakukan pembinaan yang baik dan benar, yaitu dilakukan secara terarah, terpadu dan berjenjang dari pemassalan, pemanduan bakat, pembibitan serta pembinaan lanjutan. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan faktor-faktor yang mengakibatkan kenapa pembinaan yang dilakukan kurang maksimal. Faktor pendukung adalah adanya kebijakan Pemerintah, potensi yang dimiliki daerah serta adanya kerjasama. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sistem birokrasi yang bertangga, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), minimnya sarana dan prasarana yang ada serta kurangnya finansial Kata kunci : Kebijakan, Proses pembinaan, Sumber Daya Manusia (SDM), Koordinasi Sumber Dana.
KINERJA PEGAWAI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI E/2072151127 - 2017, Sri Wahyuni
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis Kinerja Pegawai pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi sudah cukup baik. Para pegawai bagian Instalasi Farmasi telah bekerja dengan cukup disiplin dalam pencapaian target pekerjaan serta menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan intruksi yang diberikan. Hal ini karena adanya penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikan dan keterampilan, rata-rata pegawai sudah berpengalaman, serta adanya pelatihan dan bimbingan teknis tentang tupoksi. Pegawai telah melakukan prosedur pelayanan sesuai standar yaitu menyiapkan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan permintaan pada resep yang  telah diberikan, menghitung kesesuaian dosis dan tidak melebihi dosis maksimum, mengambil obat dan pembawanya, menutup kembali wadah obat setelah pengambilan dan mengembalikan ke tempat semula, mencatat pengeluaran obat pada kartu stok, melakukan pemeriksaan akhir sebelum dilakukan penyerahan, memanggil nama pasien, memeriksa identitas, menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat, meminta pasien untuk mengulang informasi yang telah disampaikan dan menyimpan resep pada tempatnya dan mendokumentasikan. Sarana-dan prasarana kerja Pegawai bagian Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Melawi juga sudah cukup memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas demikian juga dengan akuntabilitas kerja pegawai. Hal ini dapat tercapai berkat dukungan berbagai faktor seperti penempatan pegawai sesuai dengan kapasitas mereka. Pegawai bagian Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Melawi diharapkan dapat mendukung pencapain visi, misi, strategi kerangka penyelenggaraan tugas kedepan agar memiliki ekserasi dengan kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Melawi.
EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MUNGGUK KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK E2072171048, Sutri Sasmita Kusmianti
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Mungguk merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yang menerima Dana Desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan adanya pemanfaataan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dan tipologi/status desa, kemudian kerangka waktu pada siklus pengelolaan anggaran Dana Desa yang sulit dipatuhi desa serta pembayaran upah tenaga kerja Padat Karya Tunai tidak dibayar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan Dana Desa di desa Mungguk.  Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dan menganalisis proses implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Mungguk Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk menilai dan menganalisa proses implementasi kebijakan ini, peneliti menggunakan teknik evaluasi proses implementasi dari konsep teori Ripley sebagaimana dikutip oleh Solahuddin, yaitu dengan menggunakan analisis perspektif compliance (kepatuhan) dan analisis perspektif what’s happening. Sedangkan untuk menilai manfaat kebijakan Dana Desa, peneliti menggunakan penilaian policy output dari konsep teori Ripley yang dipedomani oleh Purwanto dan Sulistyatuti. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun tingkat kepatuhan implementor terhadap peraturan maupun perintah atasan sudah cukup tinggi namun proses pelaksanaannya masih belum maksimal karena dipengaruhi oleh faktor penyediaan kelengkapan program yang cenderung tidak tepat waktu, banyaknya aturan yang dibuat terpisah-pisah sehingga membuat bingung Pemerintah Desa, kurang tegasnya garis komando antara antara dinas/instansi pelaksana selaku implementor superior (pemberi perintah) dengan Pemerintah Desa selaku implementor sub ordinat (pelaksana) serta adanya faktor diluar kendali implementor yaitu faktor manusia dan faktor finansial. Manfaat Dana Desa yang dirasakan oleh target groups adalah meningkatnya pelayanan publik di desa. Mengingat pencapaian tujuan Dana Desa masih belum mampu untuk mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian desa secara signifikan di Desa Mungguk, Pemerintah Kabupaten Landak disarankan untuk melakukan sosialisasi/bimtek/pelatihan secara intensif dan berkelanjutan bagi Tim Penyusun RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), pengurus BUMDes dan Tim Evaluasi Kecamatan Ngabang, serta melakukan koordinasi dan konsultasi pada Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait percepatan penyediaan regulasi Dana Desa dan penerapan sanksi yang tegas dan bersifat mengikat kepada Desa.
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141048 - 2016, Hengki Ginanjar
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepagawaian  Daerah Kabupaten Kapuas Hulu” dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada profesionalisme pegawai Badan Kepagawaian  Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, baik dilihat dari kualitas kinerja, kuantitas kinerja dan waktu pelaksanaan tugas yang masih rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah belum sesuai dengan harapan, hal tersebut dapat dilihat dari aspek kualitas kinerja pegawai belum optimal, tingkat konsistensi kebijakan program belum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari aspek kuantitas kinerja pegawai belum mencapai hasil sesuai dengan harapan dan dari aspek waktu penyelesaian pekerjaan pegawai, terlihat bahwa ketersediaan waktu dalam pelaksanan program kegiatan masih relatif kurang.  Saran atau rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu dilakukan upaya peningkatan program pendidikan dan pelatihan, program pencapaian motivasi kerja bereprestasi dan program penghargaan serta menambah jumlah pegawai  dengan keahlian yang diperlukan dalam melaksanakan program kegiatan di bidang kepegawaian.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SMP NEGERI 1 NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI E/2072151059 - 2017, Sri Sumarsih
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah pada SMP Negeri 1 Nanga Pinoh Kabupaten Melawi melalui aspek ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target,  serta  Ketepatan lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskreptif kualitatif yang bersifat eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi Kebijakan MBS  yang diterapkan di SMP Negeri 1 Nanga Pinoh telah dapat meningkatkan kinerja sekolah dan meningkatkan kualitas pelayanan, akan tetapi terhambat oleh Kebijakan sekolah gratis yang dipropagandakan pemerintah. Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi hendaknya melaksanakan kegiatan sosialisasi maupun pelatihan yang lebih intensif  mengenai Permen no 19 tahun 2007 tentang pengelolaan sekolah sebagai pedoman implementasi  kebijakan MBS dengan menyertakan kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah, serta komite sekolah sehingga ada kesatuan paham tentang peran dan fungsi masing –masing dalam implementasi kebijakan MBS. Kepala Sekolah dalam pelaksanaanya hendaknya menempatkan orang- orang yang tepat untuk memegang tanggung jawab kegiatan serta siapa saja yang terlibat agar sumber- sumber daya yang ada dapat dikelola secara optimal diiringi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi secara internal maupun eksternal. Perlunya upaya peningkatan pemahaman pengurus komite sekolah tentang peran dan fungsinya agar partisipasi mereka tidak terbatas pada partisipasi bidang pendanaan saja, namun agar dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Menciptakan lingkungan internal dan eksternal yang kondusif dengan membangun hubungan kebersamaan dan komunikasi yang baik agar masing- masing dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan peranya secara proporsional dan professional. Peningkatan kualitas layanan dirumuskan langkah- langkah dan tahapan- tahapanya sesuai dengan kemampuan dan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang tersedia.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN SUMBER DAYA AIR SUNGAI MELAWI OLEH BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG E/2072151070 - 2017, A.M.Deddy Zulverdy
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya permasalahan mendasar pada implementasi kebijakan pengendalian pencemaran Sumber Daya Air Sungai Melawi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90), yang menyatakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel atau faktor, yakni :  komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.  Hasil penelitian ini dapat dideskripsikan bahwa, terdapat berberapa hasil temuan sehubungan dengan implementasi kebijakan Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Air Sungai Melawi Oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang diantaranya : (1) Belum optimalnya komunikasi dan hubungan antar organisasi dalam implementasi kebijakan pengendalian pencemaran sumber daya air Sungai Melawi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang. (2) Masih terbatasnya dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumber daya non manusia (non human resources). (3) Dari aspek disposisi, yaitu masih lemahnya komitmen dan pemahaman aparatur pelaksana terhadap pelaksanaan kebijakan Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Air Sungai Melawi. (4) Dari aspek struktur birokrasi, yaitu belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) Kebijakan Pengendalian Pencemaran Sumber Daya Air Sungai Melawi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.
PENGUATAN INSTITUSI LOKAL DALAM UPAYAMENJAGA KELESTARIAN HUTAN DI DESA TUNGGUL BOYOK KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU E/01211011, Muhamad Idham
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat Desa Tunggul Boyok telah melaksanakan kegiatan pelestarian hutan dengan baik. Keberadaan kelompok tani ditengah masyarakat Desa Tunggul Boyok sangat membantu kemajuan dalam upaya pembangunan masyarakat yang lebih luas, karena dari kelompok tani ini akan didapat informasi dan innovasi yang memungkinkan masyarakat membangun dirinya sendiri.   Kelompok tani di Desa Tunggul Boyok telah melakukan kegiatan berbagai macam yang mengarah pada kelestarian hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani mengikutsertakan masyarakat lainnya untuk berusaha menanam kembali bekas lading dengan macam – macam tanaman. Bebarapa factor penghambat dalam upaya pelestarian hutan di DesaTunggul Boyok antara lain :1) usaha masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari di luar sector kehutanan pada beberapa tempat/dusun belum dapat menunjang kebutuhan hidupnya, usaha pertanian dan perkebunan belum mencukupi, 2) dengan bertambahnya jumlah penduduk, berarti semakin besar kebutuhan hidup terutama dari hasil hutan dan lahan sehingga keadaan ini dapat mengancam potensi hutan yang ada, 3) rendahnya dukungan pemerintah kabupaten terhadap program pemberdayaan terhadap masyarakat melalui kegiatan kelompok tani di desa Tunggul Boyok serta kualitas sumber daya manusia di desa ini masih relative rendah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SINTANG Abdul Rahim, Ludgardia Budiningsih Martoyo
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.741 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme proses implementasi kebijakan dan  faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan  pemungutan pajak reklame sesuai PERDA No.2 Tahun 2011 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, proses pemungutan pajak reklame yang meliputi Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Pemungutan, dan  Penyetoran Pajak Reklame yang dilakukan oleh DPPKA Kabupaten Sintang sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga  realisasi penerimaan pajak reklame dinilai masih rendah, sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah juga masih rendah. Berdasarkan temuan tersebut, maka faktor penentu keberhasilan  proses pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sintang terdiri; (1) kejelasan standar dan tujuan kebijakan, (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, (3) komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana, (4) karakteristik  lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan, (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan (6) adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk menyukseskan implementasi kebijakan di lapangan. Sedangkan faktor penghambat antara lain : (a). Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, (b). Kurangnya koordinasi dengan Instansi terkait, (c). Lemahnya sikap pelaksana, (d). Lemahnya penegakan hukum.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BLANKO AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA E/2072141033 - 2016, Rick Jakson
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripisikan dan menganalisis  implementasi kebijakan blanko akta PPAT di Kabupaten Kubu Raya dalam upaya peningkatan pelayanan bidang pertanahan. Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan blanko akta PPAT belum memberikan dampak positif dalam rangka peningkatan pelayanan pertanahan di Kabupaten Kubu Raya. Belum efektifnya implementasi kebijakan blanko akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), disebabkan oleh faktor a) Komunikasi; komunikasi yang terjalin antara Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dengan PPAT belum berjalan dengan baik sehingga masing sering terjadi kesalahpahaman terutama menyangkut kejelasan peran PPAT dalam membuat dan mengeluarkan blanko Akta. BPN dalam hal ini masih belum menunjukkan kejelasan dan konsistensi prihal kewenangan dalam pembuatan blanko akta PPAT; b) Sumber daya, keterbatasan sumber daya PPAT menyebabkan proses pelayanan untuk pengurusan berbagai dokumen pertanahan yang diserahkan kepada PPAT tidak berjalan efektif; c) Disposisi, dalam melaksanakan kebijakan blanko akta PPAT, baik Kantor Pertanahan maupun PPAT di Kabupaten Kubu Raya belum menunjukkan komitmen yang tinggi. Secara khusus bagi BPN masih terlihat setengah hati dalam memberikan kewenangan kepada PPAT dalam mencetak blanko akta PPAT; d) Struktur birokrasi; belum terdapat SOP yang jelas dan koordinasi yang baik antara BPN dan PPAT yang berdampak terhadap kepastian kewenangan yang diberikan dalam rangka  pembuatan blanko akta PPAT.

Page 5 of 31 | Total Record : 301

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Sosiologi Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik