cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 301 Documents
 2   3   4   5   6 
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR UNTUK SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN SINTANG E/2071151009 - 2017, Marthalena
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang program Indonesia Pintar untuk Sekolah Lanjutan Tingkat pertama di Kabupaten Sintang, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses implementasi kebijakan Program KIP untuk lanjutan pendidikan tingkat pertama di SMP Negeri 1 Sintang Kabupaten Sintang. Aspek yang dikaji melalui pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP negeri 1 Sintang Kabupaten Sintang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut disebabkan beberapa kendala diantaranya: 1)iPengorganisasian PIP terlihat belum maksimal. seperti pendataan siswa miskin yang belum merata; 2)Interpretasi atau pemahaman orangtua siswa pengguna PIP masih rendah. Hal tersebut disebabkan minimnya pelaksanaan sosialisasi PIP dalam satu tahun hanya 1 (satu) kali pertemuan yang dilakukan tim pelaksana program (implementor); 3) Aplikasi PIP belum sepenuhnya memberikan kontribusi bagi siswa miskin. Hal terlihat dalam pelaksanaannya jarang melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi lebih memberikan kewenangan yang luas kepada pihak sekolah agar turut berperan aktif dalam mengambil keputusan kebijakan PIP melalui Kartu Indonesia Pintar.
IMPLEMENTASI PELAYANAN TAX AMNESTY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK E/2071151024 - 2017, Karso
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi pelayanan Tax Amnesty berdasarkan Undang?Undang Nomor 11 Tahun 2016 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak. Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas; kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepentingan nasional yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestic, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Pembayaran uang tebusan menggunakan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran uang tebusan setelah mendapatkan validasi. Dalam hal wajib pajak bermaksud mengalihkan harta ke dalam wilayah Negara Kesartuan Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan, wajib pajak harus mengalihkan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menginvestasikan harta dimaksud di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sebelum 31 Desember 2016 bagi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif uang tebusan dan/atau sebelum 31 Maret 2017 bagi wajib pajak yang memilih menggunakan tarif Uang Tebusan. Wajib pajak yang menyampaikan surat pernyataan, tidak berhak mengompensasikan kerugian fiskal dalam surat pemberitahuan untuk bagian tahu pajak atau tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, ke bagian tahaun pajak atau tahun pajak berikutnya.
ASPEK KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUT ASAP DI KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS DIWILAYAH PINGGIRAN KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA) E/11207018, Tri Hutomo
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bencana kabut asap mempakan salah satu permasalahan krusial di wilayah pinggiran kota Pontianak terutama di Kecamatan Pontianak Tenggara. Dalam mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak   Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana khususnya bencana kabut asap. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penanggulangan kabut asap dari aspek komunikasi menggunakan tinjauan teoritis konsep komunikasi  Edward III yang mengkombinasikan dengan konsep Van Hom dan Van Meter pada aspek komunikasi antar organisasi.   Hasil   penelitian   menunjukan   bahwa,   implementasi   kebijakan penanggulangan bencana masih belum maksimal. Terutama Sosialisasi sebagai salah satu aspek komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai aktor utama belum berjalan sebagaimana mestinya. Demikian juga komunikasi antar organisasi atau antar unit pelaksana belum seperti yang diharapkan. Komunikasi ini sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan belum dilaksanakan secara terpadu antar unit pelaksana sehingga kinerja komunikasi baik itu internal dan ekstemal organisasi tidak mencapai sasaran yang tepat. Di samping itu, kondisi sosial, budaya, serta ekonomi-politik masyarakat belum diperhatikan sedemikian dalam oleh pelaksana kebijakan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah sebaiknya pelaksana kebijakan melakukan terobosan baru dalam melakukan sosialisasi dan meningkatkan tindakan komunikasi satu arah dalam bentuk lain misalnya pembuatan stiker, poster, rambu - rambu dan papan peringatan dan bentuk lainnya. Pemahaman kondisi sosial, budaya, dan ekonomi politik masyarakat periu ditingkatkan dalam pelaksanaan kebijakan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KABUPATEN KUBU RAYA E/2071151011 - 2017, Kresno Wibowo
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggambarkan secara mendalam mengenai proses dan factor-faktor yang mempengaruhi Implementasi  Kebijakan Penggunaan Dana Alokasi Khusus  Bidang  Kesehatan  Dalam  Pelayanan Kesehatan Dasar Di Kabupaten Kubu Raya. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2006.  Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras KesehatanTahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras KesehatanTahun Anggaran 2016 untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan kefarmasian dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.  Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016 Pasal 2 terdiri dari: Dana alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan, dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK KINERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT E2071161016, Glen Septian
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi program e-kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang Implementasi Program E-kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel. Penelitian ini dianalisis dengan teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1991), dengan tiga aktivitas yang mempengaruhi suatu kebijakan yaitu Organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Melalui pendekatan kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa, Implementasi Program E-kinerja Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat masih belum optimal karena belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Implementasi program E-kinerja masih menemui hambatan-hambatan baik dari segi kuantitas dan kualitas aparatur yang dimiliki, serta pelaksanaan E-kinerja pada biro- biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum sesuai dengan prosedur. Belum optimalnya Implementasi Program E-kinerja Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dipengaruhi oleh tiga aktivitas atau kegiatan : a) Organisasi, dimana jumlah tenaga untuk melaksanakan program E-kinerja pada sebagian besar biro hanya terdiri dari satu orang, keterampilan aparatur kurang mendukung hal ini dilihat dari sebagian besar belum pernah mengikuti bimbingan teknis program E-kinerja serta ketiadaan sanksi saat tidak melaksanakan program E-kinerja. b) Interpretasi, pemahaman akan petunjuk teknis E-kinerja masih sangat lemah dalam proses implementasi program E-kinerja. c) Aplikasi, implementasi program E-kinerja belum mengikuti standar operasional prosedur yang ada, serta ketiadaan alokasi anggaran untuk mendukung program E-kinerja pada setiap biro di lingkungan Sekretariat Daerah. Saran diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur pada biro-biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terkait implementasi program E-kinerja, aparatur yang memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan dan mempelajari petunjuk teknis E-kinerja, serta Standar Operasional Prosedur E-kinerja yang telah ada dapat diterapkan sesuai dengan mekanismenya serta diperlukan juga dukungan anggaran pada setiap biro untuk mendukung program E-kinerja.
PERUBAHAN NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL MASYARAKAT PELADANG BERPINDAH (Nilai-Nilai Budaya ‘’ Balale” Pada Masyarakat Dayak Kanayatn Dusun Pudak Desa Amawang Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah) E/2081141009 - 2016, Rositah
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun judul penelitian ini ‘’ Perubahan Nilai-Nilai Budaya Lokal Masyarakat Peladang Berpindah (Nilai-Nilai Budaya ‘’ Balale”  Pada Masyarakat  Dayak Kanayatn Dusun Pudak Desa Amawang Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah), perubahan yang dibahas dalam penelitian ini merupakan suatu perubahan budaya lokal secara khusus membahas nilai-nilai budaya balale baik nilai budaya lokal masa lalu maupun masa kini. Melihat perubahan nilai budaya serta melihat faktor-faktor perubahan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis nilai-nilai budaya lokal balale masa lalu dan masa kini serta menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan nilai-nilai budaya balale pada masyarakat peladang berpindah Dayak Kanayatn dusun Pudak Desa Amawang. Penelitian ini mengunakan kualitatif. Subjek penelitian meliputi:Masyarakat Dayak Kanayatn, petani peladang berpindah, tokoh masyarakat, kepala adat dan kepala dusun dan pasirah. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya perubahan nilai-nilai budaya lokal pada kegiatan balale masyarakat peladang berpindah ditinjau dari nilai budaya lokal kegiatan balale masa lalu dan kini baik ditinjau dari budaya upacara adat balale sampai kepada pola interaksi sosial, pola tingkah laku dan serta kerjasama yang sudah mulai memudar dan menghilang dari kehidupan masyarakat peladang berpindah.
KINERJA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA STUDI DI DESA SUNGAI RINGIN KECAMATAN SEKADAU HILIR E/2072151047 - 2017, Heru Wahyudi
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemerintahan Desa melalui studi di Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, acuan tugas dan fungsi pengawasan aparat desa dalam membuat konsep petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja perangkat desa belum sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, karena belum terlaksananya petunjuk kerja dari ketua untuk bawahan secara lisan dan tertulis. Faktor lingkungan kerja yang terdiri dari faktor eksternal dan internal juga masih kurang mendukung. Pada lingkungan internal peran aktif anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas terlalu terfokus pada arahan dan petunjuk atasan/ketua, terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan aparat desa, disisi lain terkesan terlalu formal dan kaku, akibatnya kreativitas dan prakarsa aparat desa kurang berkembang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BERDASARKAN PMK-91/PMK.03/2015 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK E/2071141004 - 2016, Anggoro Probo Baskoro
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan kebijakan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan minimnya antusiasme Wajib Pajak pada KPP Pratama Pontianak yang memanfaatkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak berdasarkan PMK-91/PMK.03/2015 dengan menggunakan pendekatan / teori George C. Edwards III melalui empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi.  Penelitian ini dilakukan atas dasar permasalahan yang ditemukan bahwa hanya 53 Wajib Pajak saja atau sekitar 0,032% dari 167.330 jumlah Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Pontianak, yang menunjukkan komposisi yang tidak sebanding dengan keseluruhan total jumlah Wajib Pajak yang seharusnya terdaftar pada KPP Pratama Pontianak. Selain itu, jumlah tambahan pajak yang dapat dikumpulkan dari kebijakan ini hanya sekitar 26,40 milyar rupiah, jumlah tambahan pajak ini tidak dapat menutupi target penerimaan pajak KPP Pratama Pontianak yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2015. Dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak berdasarkan PMK-91/PMK.03/2015 pada KPP Pratama Pontianak berjalan cukup baik walaupun belum sepenuhnya optimal.
PELAYANAN ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141059 - 2016, Ibnu
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ibadah Haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan atas setiap umat muslim yang sanggup melaksanakannya, baik dalam bentuk kesanggupan secara fisik, ekonomi, tanggung jawab keluarga yang ditinggalkan, hingga masalah keamanan dalam perjalanan. Namun, apabila kita analisa lebh lanjut bahwa, kesanggupan seperti yang dimaksud juga harus diimbangi oleh  pelayanan administrasi haji oleh pemerintah sebagai salah satu prasyarat yang mutlak harus disediakan secara layak oleh pihak penyelenggara haji (pemerintah). Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis deskripsikan melalui analisis teori pelayanan dari Irfan Islamy yaitu: aksestabilitas, kontinuitas, teknikalitas, profitabilitas, akuntabilitas, maka penulis memberikan kesimpulan secara umum bahwa pelayanan administrasi penyelenggaraan ibadah haji yang  dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas belum sepenuhnya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Adapun faktor-faktor yang memungkinkan dapat memberikan pengaruh terhadap kelancaran proses layanan administrasi pendaftaran haji di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya  : a. Tingkat Pendidikan calon jemaah mayoritas Sekolah Dasar, b. Usia jemaah rata-rata 55 tahun keatas, c. Kurangnya sumber daya manusia petugas haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu yang menguasai pengoperasian teknis komputer d. Sarana dan prasarana pendukung seperti perlengkapan dan peralatan pendukung Teknologi Informasi (TI) yang ketersediaannya masih belum memadai sehingga masih dilaksanakan secara manual dan belum tersambung langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta.  e. Jarak tempuh domisili calon jemaah yang cukup jauh ke Ibukota Kabupaten. Beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan solusi oleh Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji agar dapat berjalan lebih baik lagi adalah peningkatan sumber daya manusia dan sarana/prasarana serta koordinasi terhadap lembaga terkait lainnya, adanya pengadaan dan perbaikan sarana / prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi serta pemahaman mengenai SISKOHAT  (sistem  komputer  haji terpadu)  secara lebih optimal.
PELAYANAN PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK SATUAN RESKRIM KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK KOTA E/2072151026 - 2017, I. Gusti Bagus Krisna Fuady
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis pelayanan perlindungan korban persetubuhan anak di bawah umur antara umur 6 - 14 tahun oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polresta Pontianak Kota, dilihat dari indikator Reliability, Responsivitas dan Empati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Reliabilitas atau kehandalan pelayanan terhadap korban persetubuhan anak dibawah umur sudah terlaksana, namun belum maksimal, ini dapat dilihat dari keterbatasan kompetesi kemampuan petugas; 2) Responsivitas atau daya tanggap pelayanan sudah terlaksana dengan baik, meskipun belum maksimal, ini terlihat dari beberapa kasus yang ditangani dapat diselesaikan, meskipun masih ada sebagian kecil yang belum terungkap; 3) Empati pelayanan, belum terlaksana secara maksimal, ini terlihat dari sikap kontak petugas untuk memahami kebutuhan maupun kesulitan korban, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, serta kemudahan dalam melakukan komunikasi atau hubungan masih kurang.

Page 4 of 31 | Total Record : 301

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik Sosiologi