cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 301 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Bidang Profesi Dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat) E/2072151019 - 2017, Jumari Setiawan
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis proses dan kendala implementasi pemeriksaan pelanggaran disiplin anggota Polri di Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Analisis penelitian ini mengunakan teori Charles O’Jones yang meliputi aspek organisasi, interpretasi dan aplikasi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini membuktikan bahwa, proses implementasi kebijakan tersebut masih belum efektif, yang dilihat dari  : 1) proses pengaduan di Yanduan Bidpropam Polda kalbar belum dapat secara tepat dilaksanakan karena kurangnya personel dan kemampuan dalam hal pemeriksaaan saksi/korban. 2) belum adanya Standar Operasi Prosedur (SOP) dalam penanganan perkara sehingga target penyelesaian kasus belum tercapai secara maksimal, dan 3) masih ditemukan putusan yang bermacam-macam terhadap kasus sama tetapi menyangkut terhadap terperiksa yang pangkat berbeda.
DAMPAK PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN BARAT (STUDI DI DESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA) Yusuf, Ade M
JPMIS Sosiologi
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.575 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan proses serta dampak penyelenggaraan Perlombaan Desa di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan perlombaan desa sudah berjalan dengan baik, namun kurang memberikan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan antara lain waktu pembinaan yang singkat, materi pembinaan yang terlalu banyak atau sedikit tapi tidak tepat sasaran, sumber daya manusia yang relatif rendah serta tidak ada pembinaan yang berkelanjutan pasca perlombaan, baik oleh pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat untuk mengevaluasi hasil pembangunan 2 (dua) tahun terakhir dengan masyarakat sebagai penggeraknya.Masyarakat sendiri setelah usainya kegiatan tersebut mereka telah disibukkan dengan rutinitas sehari-hari. Oleh karena itu perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten, Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Dalam Negeri dengan masyarakat untuk mencari solusi dan implementasi tentang pengelolaan penyelenggaraan perlombaan Desa yang professional dan pro rakyat. Kata Kunci : Dampak, Perlombaan Desa, Pemberdayaan Masyarakat.
PENGELOLAAN KEARSIPAN DENGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ARSIP DINAMIS OFFLINE PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN SINTANG E/2072141007 - 2016, Ida Meilyyani
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SiMARDi Offline adalah sebuah program yang berfungsi untuk mengolah data Arsip Dinamis, menciptakan perekaman data surat masuk dan keluar, membuat DPA (Daftar Pertelaan Arsip), membuat Lembar Disposisi dan Kartu Kendali secara otomatis, Menetapkan Arsip Permanen, Arsip Musnah dan Arsip Dinilai Kembali, Merekam data akusisi arsip, mengatur Jadwal Retensi Arsip secara otomatis dan proses dijalankan secara periodik, Membantu proses manufer arsip, merekam data penyusutan arsip, memberikan pelayanan informasi arsip (penemuan kembali arsip). Hasil penelitian tentang pengelolaan kearsipan dengan Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis Offline pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang. menunjukkan bahwa : Pengelolaan kearsipan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis Offline. Hal ini terbukti dengan hasil pengamatan (observasi) yang telah dilakukan yang menunjukkan segala aspek pengelolaan arsip dari proses permulaan surat masuk, proses pencatatan hingga penyusutan telah berjalan sesuai aturan/prosedur walaupun belum optimal. Implementasi kebijakan ini memudahkan pencarian arsip/dokumen apabila suatu saat diperlukan memberikan manfaat praktis bagi pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang.
PENINGKATAN KOMPETENSI DALAM PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG E/2072151140 - 2017, Doroteus Martyan
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalis peningkatan kompetensi dalam pemberdayaan ASN melalui pelaksanaan Diklat fungsional pada Bappeda  Kabupaten Sintang, baik dilihat dari analisis organisasi, analisis pekerjaan maupun analisis pribadi aparatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: analisa organisasi terhadap program pemberdayaan kompetensi ASN dengan rencana strategis yang disusun oleh Beppeda Kabupaten Sintang belum berdasarkan kebutuhan untuk mendukung pencapaian rencana strategis tetapi lebih sekedar untuk memenuhi peraturan perundangan; Analisa pekerjaan, menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi melalui pemberdayaan ASN belum mengacu kepada perencanaan pembangunan daerah (khusus untuk ASN di Daerah). Perencanaan pengembangan ASN seharusnya mampu mendukung kebutuhan sumber daya manusia aparatur yang dibutuhkan; Analisa pribadi, menunjukan bahwa Bappeda Kabupaten Sintang belum sepenuhnya memberikan kesempatan kepada para pegawai baik pegawai lama maupun pegawai baru untuk mengikuti diklat atau memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan pegawai serta meningkatkan moral pegawai
EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT E2071171034, Alexander
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan pemberian hibah dan bantuan sosial Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.  Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang diharapkan mampu mendeskripsikan fenomena melalui data dan fakta sehingga menjadi informasi dan masukan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial. Teori penelitan ini menggunakan teori Replay yaitu mengenai evaluasi proses yang terdiri dari perspektif compliance atau kepatuhan dan perspektif what’s happening. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku pengelola dana hibah dan bantuan sosial berupa uang sudah memenuhi asas kepatuhan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2012 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ada beberapa penghambat dalam pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial ini, diantaranya kurangnya tanggung jawab penerima dana hibah, kurangnya pemahaman penerima bantuan terhadap aturan, keterbatasan sumber daya aparatur dan yang terakhir adalah belum adanya aturan terkait batasan jumlah pemberian dana hibah dan bantuan sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar meningkatkan sumber daya terkait pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial, memberikan sanksi kepada penerima hibah yang tidak mematuhi aturan dan membuat standar terkait besaran dana yang akan diberikan kepada calon penerima bantuan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA DI KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU E/2072141085 - 2016, Erlinawati
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama kebijakan pembangunan nasional di Indonesia melalui progran seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS), Inpres Daerah Tertinggal (IDT), Bantuan Tunai Langsung (BLT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Kebijakan Pemberdayaan Daerah, serta kebijakan-kebijakan lanjutan lainnya program transmigrasi, kebijakan Keluarga Berencana (KB) dan lain sebagainya. Pendekatan kebijakan-kebijakan tersebut dalam pemberdayaan masyarakat miskin pada hakekatnya adalah penyaluran kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan kebutuhan nyata mereka dan memutuskan sendiri pilihan kegiatannya secara demokratis tanpa adanya suatu paksaan. Salah satu wadah organisasi perempuan dimasyarakat Desa dan Kelurahan adalah PKK. PKK merupakan sebuah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat. Gerakan PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang bertujuan untuk dapat mewujudkan keluarga-keluarga yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri. Program kerja PKK berorientaasi pada praksis, artinya PKK bergerak pada aksi-aksi nyata memberdayakan dan memihak kaum perempuan. PKK mempunyai andil besar dalam mensukseskan lomba desa dan merupakan gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera. PKK adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen non profit dan tidak berafiliasi kepada suatu partai politik tertentu. PKK  mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis.
STRATEGI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT Yohanes, Yohanes
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.533 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penerapan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai dasar merumuskan strategi yang paling tepat dipilih dalam menerapkan teknologi informasi guna mewujudkan electronic government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor internal terdiri atas: 1) sumber daya manusia, 2) sarana dan prasarana, 3) dana/anggaran, dan 4) budaya organisasi, yang masing-masing teridentifikasi sebagai kekuatan (strength) ataupun kelemahan (weakness). Sedangkan yang menjadi faktor eksternal terdiri : 1) kondisi ekonomi, 2) politik dan hukum, 3) sosial budaya, 4) demografi dan 5) perkembangan teknologi dan globalisasi, yang selanjutnya berpotensi menjadi peluang (opportunities) ataupun ancaman (threats). Hasil analisa SWOT terhadap lingkungan strategis dengan mempertimbangkan seluruh unsur kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sintang ditetapkan 7 (tujuh) strategi dalam penerapan teknologi informasi yaitu: 1) Pengembangan organisasi dan tata kerja, 2) Pembuatan aturan perundangan dan kebijakan, 3) Pengembangan SDM untuk menerapkan teknologi informasi, 4) Pembangunan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai, 5) Pengembangan perangkat-perangkat lunak yang diperlukan, 6) Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dan keras/jaringan, dan 7) Pengembangan dan koordinasi layanan informasi yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif serta dapat menarik minat investor ke Kabupaten Sintang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM AKTA KELAHIRAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SEKADAU E/2072141005 - 2016, Catra Christatntio Ladito
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan ingin mengungkapkan proses komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi pada program Akta Kelahiran yang dilakukan petugas pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Sekadau.  Hasil penelitian menunjukan bahwa, permasalahan mengenai implementasi cara pembuatan program Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Sekadau belum sesuai harapan. Hal ini terlihat dari rendahnya cakupan pencatatan kelahiran dan adanya faktor yang mempengaruhi, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, terkadang adanya pemungutan biaya untuk pencatatan pembuatan akta kelahiran, prosedur yang berbelit-belit dan terkadang tidak dipahami oleh masyarakat, serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota serta akibat yang timbul oleh keadaan jarak tempuh perjalanan masyarakat yang tersebar dibeberapa wilayah yang jauh  juga merupakan masalah  bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sekadau adalah sehingga proses pelayanan pembuatan Akta Kelahiran tiak berjalan dengan efektif fan efesien.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MA E/2071141003 - 2017, Alek Hamzah
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi penyusunan LPPD di Kantor Camat Rasau Jaya.  Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dapat dideskripsikan secara kuliatatif bahwa, implementasi kebijakan penyusunan LPPD di Kantor Kecamatan Rasau Jaya masih belum efektif karena belum dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Proses penyusunan LPPD masih bersifat formalitas dan belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan sesuai kondisi rill dari penyelenggaraan pemerintahan. Belum maksimalnya implementasi kebijakan penyusunan LPPD di Kantor Kecamatan Rasau Jaya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: a) komunikasi, penyusunan LPPD belum disosialisasikan secara intensif kepada seluruh personil, sehingga berdampak terhadap pemahanan personil terhadap aturan dan kemauan untuk melaksanakan penyusunan LPPD sesuai ketentuan dan kondisi rill; b) sumber daya, penyusunan LPPD belum didukung oleh sumber daya yang memadai, secara khusus menyangkut SDM yang mengetahui penyusunan LPPD masih sangat minim; c) disposisi, pimpinan maupun staf belum menunjukkan sikap dan motivasi ikut berpartisipasi dalam perencanaan program kerja dan menyusun LPPD sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi; d) struktur birokrasi, belum terjalinnya koordinasi yang baik antar unit kerja karena masih minimnya pemahaman terhadap pembuatan LPPD.
PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN SANGGAU E/2072151143 - 2017, Ratih Pujiastuti
JPMIS Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan peranan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam upaya peningkatan  penerimaan daerah dari PBB Perdesaan dan Perkotaan dan untuk mengetahui kelengkapan perangkat pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sanggau dalam rangka peningkatan penerimaan daerah pasca pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pemerintah Kabupaten Sanggau melalui instansi terkait sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya belum optimal berperan dalam menyelenggarakan PBB PP. Instansi terkait melaksanakan tupoksi masih bersifat rutinitas tanpa melakukan inovasi yang tentunya tidak bertentangan dengan aturan untuk peningkatan capaian penerimaan PBB PP. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB PP, petugas pemungut yang ada ditingkat Desa dan Kelurahan memiliki peran dalam pencapaian realisasi target penerimaan PBB PP karena mereka yang langsung berhubungan dengan masyarakat selaku subjek atau wajib pajak. Koordinasi antara instansi terkait masih belum intensif seharusnya koordinasi dapat dilakukan secara bersinergi dan berkesinambungan. Untuk upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PBB PP yang telah dilakukan masih belum optimal terutama pada kegiatan pendataan objek pajak baru yang lebih cenderung menunggu subjek pajak melapor sendiri objek pajaknya.  Adapun kelengkapan perangkat pengelolaan PBB PP telah memenuhi standar minimal namun masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pengelolaan PBB PP diinstansi terkait belum ditangani secara khusus sedangkan permasalahannya cukup kompleks. Pendidikan dan pelatihan untuk tenaga teknis masih kurang sehingga perlu ditingkatkan terutama untuk pemenuhan tenaga penilai yang bersertifikasi. Selain itu, sarana dan prasarana masih minim, tempat pembayaran masih terpusat di Dispenda serta belum adanya sitem informasi on line PBB PP.

Page 2 of 31 | Total Record : 301

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Sosiologi Ilmu Administrasi Negara Ilmu Politik