cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Lailatul Musyafa'ah
Contact Email
jurnalmakmal@gmail.com
Phone
+6282233376729
Journal Mail Official
jurnalmakmal@gmail.com
Editorial Address
Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
ISSN : 27751333     EISSN : 27746127     DOI : 10.15642/mal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mamal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum covers various issues on interdisciplinary Syariah and Law from Islamic history, thought, law, politics, economics, education, to social and cultural practices.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 6 (2024): Desember" : 5 Documents clear
Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Siber Pada Bidang Perbankan Nuzula, Surya Ilmi Firda; Maknun, Itsni Lu`lu`il; Faridah, Nur Laili
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 6 (2024): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i6.374

Abstract

Abstract: Cybercrime is a crime that falls into the category of white collar crime, because the crime can only be committed by an expert in the field of computers who can do it. Cybercrime can also occur in the banking sector. This has implications for the huge losses caused by these crimes. This research aims to find out how cybercrime in the banking sector occurs and how it is resolved. This research uses normative juridical research methods, through conceptual approaches, and legislation (statute approach). The collected data was analyzed descriptively. The results of this study state that banking cybercrime is any criminal act that uses intelligence and information system advancements, with the aim of pursuing financial interests in the banking world. Cybercrime in banking can be in the form of typo sites, sniffing, and so on, which harm various parties, including customers. Therefore, the state, law enforcement, and related institutions must provide security of customer data by offering protection and strictly applying penalties for perpetrators based on the law.Keywords: Cybercrime, banking sector, case resolution, law. Abstrak: Kejahatan siber merupakan kejahatan yang masuk pada kategori white collar crime, karena kejahatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh ahli dalam bidang komputer yang dapat melakukannya. Kejahatan siber tersebut juga dapat terjadi pada bidang perbankan. Hal tersebut berimplikasi pada kerugian besar yang ditimbulkan akibat kejahatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana siber pada bidang perbankan beserta bagaimana penanganannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui pendekatan konseptual (conceptual approach), dan perundang-undangan (statute approach). Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kejahatan siber perbankan adalah setiap perbuatan kejahatan yang menggunakan kepintaran dan kemajuan sistem informasi, dengan tujuan untuk mengejar kepentingan finansial di dunia perbankan. Kejahatan siber dalam perbankan ini bisa berupa typo site, sniffing dan lain sebagainya, yang merugikan berbagai pihak di antaranya para nasabah. Oleh karena itu negara, penegak hukum dan lembaga terkait harus memberikan keamanan data nasabah dengan memberikan perlindungan dan menerapkan secara tegas hukuman bagi pelaku berdasarkan undang-undang.Kata Kunci: Kejahatan Siber, Perbankan, Penanganan, Hukum.
Optimalisasi Rekonsiliasi dalam Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Kepastian Hukum bagi Kreditur dan Debitur Sya'ban, Muhammad Rizal
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 6 (2024): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i6.398

Abstract

Abstract: This study discusses the legal aspects of the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) in Indonesia, as stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. The main focus of this study is the role of peace agreements in the debt restructuring process and its legal implications for creditors and debtors. Through a normative research method with a literature study approach, an analysis is carried out on the applicable legal norms to understand the effectiveness of peace agreements in preventing bankruptcy. The results of the study show that the peace agreement in PKPU has a crucial role in maintaining the sustainability of the debtor's business and providing legal certainty for creditors. This agreement must be approved by the majority of creditors and homologated by the Commercial Court in order to have binding legal force. However, challenges arise when debtors fail to meet their agreed obligations, which can lead to the annulment of peace and the declaration of bankruptcy. Thus, this study provides insight into the urgency of optimizing peace agreements as a legal instrument that can balance the interests of creditors and debtors in the PKPU process. Keywords: PKPU, bankruptcy, reconciliation, peace agreement, debt restructuring.   Abstrak: Penelitian ini membahas aspek hukum dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Fokus utama penelitian ini adalah peran perjanjian perdamaian dalam proses restrukturisasi utang serta implikasi hukumnya bagi kreditur dan debitur. Melalui metode penelitian normatif dengan pendekatan studi pustaka, analisis dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku guna memahami efektivitas perjanjian perdamaian dalam mencegah kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian dalam PKPU memiliki peran krusial dalam menjaga keberlanjutan usaha debitur serta memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Kesepakatan ini harus mendapat persetujuan mayoritas kreditur dan homologasi oleh Pengadilan Niaga agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, tantangan muncul ketika debitur gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati, yang dapat berujung pada pembatalan perdamaian dan deklarasi kepailitan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mengenai urgensi optimalisasi perjanjian perdamaian sebagai instrumen hukum yang dapat menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur dalam proses PKPU. Kata kunci: PKPU, kepailitan, rekonsiliasi, perjanjian perdamaian, restrukturisasi utang.
HAM dan Tindak Pidana Kemanusiaan di Indonesia: Menakar Efektivitas Instrumen Hukum Nasional Yuwanto, Frisha; Harefa, Safaruddin
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 6 (2024): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i6.428

Abstract

Abstract: This study aims to examine the effectiveness of Law No. 39 of 1999 on Human Rights and Law No. 26 of 2000 on Human Rights Courts in addressing crimes against humanity in Indonesia. The main problem highlighted is the weak law enforcement in resolving serious human rights violations, such as the Trisakti Tragedy, the Munir case, and the Marsinah case. This research uses a normative juridical method with a statutory and case study approach, analyzed qualitatively and descriptively. The findings indicate that both laws provide a fairly comprehensive legal framework for the protection and enforcement of human rights. However, their implementation remains suboptimal due to weak political will, overlapping institutional authorities, and ineffective legal mechanisms. This study also emphasizes the gap between national and international legal approaches, especially regarding jurisdiction over genocide crimes. The novelty of this research lies in its integration of legal-political developments in the post-reform era with institutional evaluation and the influence of international human rights principles, such as the Rome Statute. Therefore, this study recommends regulatory reform, institutional strengthening, and increased public participation to ensure accountability in law enforcement. The research is expected to contribute to the development of a more just, responsive, and internationally aligned human rights legal system in Indonesia. Keywords: human rights, crimes against humanity, law enforcement, legal reform. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam menangani tindak pidana kemanusiaan di Indonesia. Permasalahan utama yang diangkat adalah lemahnya penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, seperti Tragedi Trisakti, kasus Munir, dan pembunuhan Marsinah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua undang-undang tersebut telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk melindungi dan menegakkan HAM. Namun, implementasinya masih belum optimal akibat lemahnya komitmen politik, tumpang tindih kewenangan lembaga, serta belum efektifnya mekanisme hukum yang tersedia. Kajian ini juga menyoroti perbedaan pendekatan antara hukum nasional dan hukum internasional, khususnya terkait yurisdiksi terhadap kejahatan genosida. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada integrasi analisis terhadap perkembangan politik hukum pasca-reformasi dengan evaluasi kelembagaan serta pengaruh prinsip-prinsip internasional, seperti Statuta Roma. Dengan demikian, kajian ini merekomendasikan adanya pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan HAM, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendorong akuntabilitas penegakan hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum HAM di Indonesia yang lebih adil, responsif, dan sesuai dengan standar internasional.Kata Kunci: Hak asasi manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan, Penegakan hukum, reformasi hukum
Konsepsi Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional Arsali, Imroatin; Musyafaah, Nur Lailatul
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 6 (2024): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i6.431

Abstract

Abstract: The crime of money laundering is a form of economic crime that can disrupt national economic stability. The circulation of money from crime can disrupt the country's economic policies and weaken public confidence in the financial system. This research aims to analyze the concept of legal policy in tackling money laundering crimes as an effort to maintain national economic stability. This research is a normative study with a regulatory approach, utilizing data collection through literature studies. The data was analyzed descriptively. The results of the study are that legal policies in Indonesia have effectively regulated the crime of money laundering to maintain national financial stability, as outlined in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. It includes the establishment of PPATK (Financial Transaction Reporting and Analysis Center), law enforcement for perpetrators of money laundering crimes, and the reporting of such crimes. For this reason, cooperation from various parties is necessary to prevent and eradicate money laundering crimes in Indonesia, thereby maintaining national economic stability. Keywords: Legal Policy, Money Laundering, Economic Stability, PPATK, Regulation Abstrak: Tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Perputaran uang hasil kejahatan ini dapat mengganggu kebijakan ekonomi negara dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kebijakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data melalaui studi literatur. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum di Indonesia telah mengatur tindak pidana pencucian uang untuk menjaga stabilitas keuangan nasional melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di dalamnya termuat pembentukan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian uang, dan pelaporan tindak pidana pencucian uang. Untuk itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Pencucian Uang, Stabilitas Ekonomi, PPATK, Regulasi
Perlindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sari, Intan Kartika; Candra, Marli
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 6 (2024): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i6.432

Abstract

Abstract: The criminal act of sexual abuse of minors is a crime that threatens the physical, psychological, and social development of children. These cases often occur in the victim's immediate environment, resulting in difficulty reporting and with law enforcement. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for child victims of sexual abuse in Indonesia and review the implementation of existing regulations. Using normative juridical research methods, this study explores related laws and regulations, such as Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, as well as obstacles in its implementation. The results of the study show that although legal regulations have protected victims, in practice, there are still various obstacles, such as social stigma, a lack of public understanding, and legal processes that are not child-friendly. Therefore, comprehensive efforts are needed, including increasing legal socialization, strengthening victim assistance mechanisms, and optimizing law enforcement that is in the best interests of children. Keywords: Legal protection, sexual abuse, children, victims.   Abstrak: Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan yang mengancam perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Kasus ini sering kali terjadi dalam lingkungan terdekat korban, yang mengakibatkan sulitnya pelaporan dan penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Indonesia serta meninjau implementasi dari peraturan yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kajian ini mengeksplorasi peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta hambatan dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang ada telah menjamin perlindungan bagi korban, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti stigma sosial, minimnya pemahaman masyarakat, dan proses hukum yang tidak ramah anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif, termasuk peningkatan sosialisasi hukum, penguatan mekanisme pendampingan korban, serta optimalisasi penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Kata Kunci: Perlindungan hukum, pelecehan seksual, anak, korban.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 5 (2025): October Vol. 6 No. 4 (2025): August Vol. 6 No. 3 (2025): June Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2025): February Vol. 5 No. 6 (2024): Desember Vol. 5 No. 5 (2024): Oktober Vol. 5 No. 4 (2024): Agustus Vol. 5 No. 3 (2024): Juni Vol. 5 No. 2 (2024): April Vol. 5 No. 1 (2024): Februari Vol. 4 No. 6 (2023): Desember Vol. 4 No. 5 (2023): Oktober Vol. 4 No. 4 (2023): Agustus Vol. 4 No. 3 (2023): Juni Vol. 4 No. 2 (2023): April Vol. 4 No. 1 (2023): Februari Vol. 3 No. 6 (2022): Desember Vol. 3 No. 5 (2022): Oktober Vol. 3 No. 4 (2022): Agustus Vol. 3 No. 3 (2022): Juni Vol. 3 No. 2 (2022): April Vol. 3 No. 1 (2022): Februari Vol. 2 No. 6 (2021): Desember Vol. 2 No. 5 (2021): Oktober Vol. 2 No. 4 (2021): Agustus Vol. 2 No. 3 (2021): Juni Vol. 2 No. 2 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2021): Februari Vol. 1 No. 05 (2020): Oktober Vol. 1 No. 02 (2020): April Vol. 1 No. 6 (2020): Desember Vol. 1 No. 4 (2020): Agustus Vol. 1 No. 3 (2020): Juni Vol. 1 No. 1 (2020): Februari More Issue