cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sorni Paskah Daeli
Contact Email
redaksi@kemenkopmk.go.id
Phone
-
Journal Mail Official
redaksi@kemenkopmk.go.id
Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Published by Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs
ISSN : 28075560     EISSN : 28075447     DOI : https://doi.org/10.55480/saluscultura
Core Subject : Social,
Social Sciences
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan is a journal that publishes current original research on social sciences, human development issues and cultural development.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2024)" : 14 Documents clear
Kerentanan, Perempuan, dan Kemiskinan? Menata Ulang Arah Pembangunan Perlindungan Sosial Netral Gender Menuju Inklusivitas Sosial di Kabupaten Batang Hendy Setiawan
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.134

Abstract

Tujuan tulisan ini mendiskusikan tentang pembangunan perlindungan sosial netral gender (P2SNG) di Kabupaten Batang. Sistem perlindungan sosial yang mengakomodasi kelompok perempuan rentan merupakan salah satu bentuk keberhasilan perlindungan sosial. Perlindungan sosial netral gender akan lebih akomodatif terhadap pemahaman kontruksi gender. Pada akhirnya akan melahirkan sistem yang sensitif gender. Kabupaten Batang sendiri sampai hari ini sektor kerentanan perempuan masih belum banyak diakomodasi. Maraknya persoalan sosial kemiskinan ekstrim, tingginya isu stunting, rendahnya indeks pembangunan gender, tingginya angka perceraian, serta maraknya angka kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial sangat dibutuhkan bagi mereka. Hal tersebut dikarenakan dari semua masalah yang ada, pasti akan selalu melibatkan perempuan dalam pusaran tersebut. Sementara di saat yang sama implikasi kesetaraan gender yang diwacanakan ialah kesetaraan perempuan dan laki-laki. Tentu dalam konsep perlindungan sosial netral gender, harus dilihat bahwa laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Oleh karena itu penelitian ini menjadi menarik untuk didiskusikan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literature. Data didapatkan melalui observasi lapangan, pengumpulan sumber data informasi melui media, jurnal, berita, media masa, buku, laporan, atau dokumen laiinya yang berasal dari instansi formal. Data kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan yang relevan. Kemudian data informasi dilakukan teknik analisis melalui pengumpulan data, reduksi, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2SNG belum sepenuhnya dikembangkan di Kabupaten Batang. Hal tersebut bisa diurai dari sistem perlindungan sosial di Kabupaten Batang yang tidak aomodatif dan menjangkau ke semua lini kelompok perempuan rentan. Oleh karena itu konsep perlindungan sosial netral gender menjadi hal yang perlu dipertimbangkan ke depannya.
Penguatan Perlindungan Sosial dalam Mewujudkan Liveable Regency yang Berkelanjutan di Kabupaten Sleman: Analisis Pendekatan Liveable City Bebas Kemiskinan Choirunnisa Choirunnisa
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.136

Abstract

Perlindungan sosial merupakan salah satu pembangunan non fisik yang menopang terwujudnya liveable regency. Hal tersebut dikarenkan sistem perlindungan sosial komprehensif dinilai mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara efeektif. Kabupaten Sleman menjadi salah satu contoh wilaayah dimana memiliki rekam jejak yang baik dalam kinerja perlindungan sosialnya untuk menurunkan kemiskinan. Bahkan, sampai saat ini Kabupaten Sleman memiliki tingkat kemiskinan terendah diantara kabupaten lain yang ada di Provinsi D.I.Yogyakarta. Tujuan dari tulisan ini ialah untuk menganalisis penguatan perlindungan sosial dalam mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai kota yang liveable. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka. Peneliti mengumpulkan data melalui teknik observasi, menulis catatan-catatan kecil saat di lapangan, dokumentasi, kajian literatur dan arsip. Setelah data informasi terkumpul maka data diolah dengan metode analisis kualitatif model spradley. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsepnya Douglass terkait dengan unsur liveable regency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman telah berhasil mengembangkan liviable regency melalui pembangunan perlindungan sosial bagi penduduk secara komprehensif. Berbagai komponen liveable regency diwujudkan dengan melalui sistem pengembangan liveable regency, mulai dari adanya jaminan sosial dan bantuan sosial sehingga menciptakan ruang bagi kesempatan hidup masyarakat, adanya berbagai pelatihan pemberdayaan bagi kelompok rentan, serta pembangunan sanitasi lingkungan layak dan kesehatan. Sistem perlindungan sosial itu dibangun atas dasar kolektif-kolegial dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Sleman.
Sekuritas Sosial dan Kemiskinan: Survivalitas Perlindungan Sosial Komprehensif bagi Kesejahteraan Nelayan di Bumi Binangun Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta Yendra Erison; Hendy Setiawan
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.150

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendiskusikan mengenai upaya pemerintah Bumi Binangun Kulon Progo dalam mewujudkan sekuritas sosial komprehensif bagi nelayan. Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan nelayan di Kulon Progo telah menyumbang angka kemiskinan wilayah. Sampai saat ini presentase kemiskinan Kulon Progo menjadi tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di DI Yogyakarta. Sector kehidupan pesisir menjadi penyumbang kemiskinan di Bumi Binangun ini. Oleh karena itu untuk menangani masalah tersebut maka sekuritas sosial bagi nelayan menjadi penting sebagai bentuk perlindungan kehidupan nelayan. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui sumber data sekunder dengan pertimbangan relevansi dengan kebutuhan penelitian. Setelah itu data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, pemilahan data, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sekuritas sosial nelayan Kulon Progo diwujudkan melalui perlindungan sosial berupa bantuan sosial dan jaminan sosial. Pada aspek bantuan sosial, Pemerintah kabupaten Kulon Progo memberikan bantuan baik secara materil maupun non materil. Bantuan materil diwujudkan melaui keuangan, bantuan peralatan nelayan yang menunjang untuk melaut, hingga berbagai pelatihan diklat bagi nelayan. Sementara itu, dalam konteks jaminan sosial Pemerintah Kulon Progo masih mengalami keterbatasan. Hal tersebut terbukti tidak semuanya komunitas nelayan ikut dalam jaminan program BPJS Ketenagakerjaan. Di luar skema bantuan sosial dan perlindungan sosial, Pemerintah Kulon Progo tidak memiliki skema khusus sekuritas sosial yang menyasar ke komunitas nelayan. Ditambah pengembangan sekuritas sosial setempat yang belum akomodatif bagi mereka. Oleh karenannya pada situasi tertentu para nelayan beralih profesi sementara untuk tetap survive di kehidupannya.
Tepatkah Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia? I Made Giri Suyasa; Lili Retnosari; Nuri Taufiq
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.156

Abstract

Upaya peningkatan kesejahteraan penduduk terus dilakukan pemerintah sampai dengan saat ini. Pemerintah menggunakan berbagai skema untuk mewujudkannya, salah satunya melalui skema program perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi research gap penelitian terdahulu terkait hubungan antara bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan pada tingkat mikro dengan melihat mekanisme bagaimana pengaruh bantuan sosial terhadap kemiskinan, khususnya terhadap tingkat pengeluaran per kapita rumah tangga yang mana merupakan variabel pokok dalam pengukuran tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan alternatif rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan program bantuan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020-2023 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menemukan bahwa sampai dengan tahun 2023, pelaksanaan program bantuan sosial  masih memiliki tantangan utama terkait dengan ketidaktepatan sasaran program (targeting error). Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaruh ketepatsasaran program bantuan sosial terlihat pada simulasi capaian angka kemiskinan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan angka kemiskinan saat ini. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa program bantuan sosial yang saat ini dilakukan dapat dipandang sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan yang tepat melalui mekanisme pengurangan beban pengeluaran. Namun dalam pelaksanaannya, masih harus terus ditingkatkan dan dilakukan perbaikan dalam hal ketepatsasaran program. Hal ini perlu dilakukan agar targeting error terus berkurang, sehingga tujuan yang diharapkan dari pemberian program bantuan sosial untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, dan juga meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.
Death by A Thousand Cuts: Double Burden and Subordination of Female Ride-Hailing Drivers Towards Social Security Services Aqilatul Layyinah; Eksanti Amalia Kusuma Wardhani
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.174

Abstract

Ride-hailing platforms have mushroomed ever since the digitalization and technology development occurred in Indonesia. This could absorb most of the workforce, one of which is the ride-hailing drivers. Nevertheless, the informality of ride-hailing drivers has put them in a vulnerable position, especially for female drivers. This study aims to reveal the regulatory loopholes of gig workers, not to mention the ride-hailing drivers, subordination and vulnerabilities towards female ride-hailing drivers in Indonesia, as well as the urgency and best practice of social security that should be provided for female ride-hailing drivers. The research method utilized in this study is Participatory Narrative Inquiry (PNI) by gathering personal stories of the research subject, female ride-hailing drivers, through in-depth interviews. This study found several critical issues: (i) regulatory loopholes that emerge under the partnership scheme, leaving no obligatory for the ride-hailing platforms to provide social security services; (ii) female ride-hailing drivers in Indonesia experienced subordination and vulnerabilities, including gender stereotyping, sexual harassment, double burden between care work and paid work, as well as the absence of employment basic rights and access to social security services; (iii) providing and expanding National Health Insurance (JKN) to childcare and elderly care, as well as Employment Insurance (JKK, JKM, JHT, and pension insurance/JP) may lighten up the burden of female ride-hailing drivers.
Integrasi Program Bantuan dan Jaminan Sosial dalam Kerangka Perlindungan Sosial Adaptif Eri Krismiyaningsih; Saut Sagala; Irene Sondang Fitrinitia; Rahmah Aulia Zahra; Arif Budi Darmawan
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.180

Abstract

Integrasi bantuan sosial dan jaminan sosial memiliki peran yang penting dalam mengurangi risiko saat guncangan terjadi, dimana mereka memberikan dukungan secara langsung serta memberikan perlindungan jangka panjang terhadap risiko ekonomi yang dialami. Melalui kerangka Perlindungan Sosial Adaptif (PSA), integrasi bantuan sosial dan jaminan sosial dapat meningkatkan pengelolaan risiko kehidupan dan mata pencaharian individu yang lebih efektif dengan membangun ketahanan rumah tangga miskin dan rentan dalam menghadapi guncangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dialami dalam pengimplementasian program bantuan dan jaminan sosial di Indonesia, khususnya dalam merespon terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, serta merumuskan integrasi program-program tersebut ke dalam kerangka PSA. Sintesis literatur, analisis kebijakan, dan pengumpulan data sekunder dilakukan untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai kebijakan PSA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan dan jaminan sosial penting dalam mengurangi kerentanan masyarakat terhadap risiko guncangan seperti bencana dan perubahan iklim, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketidakakuratan data dan cakupan penerima manfaat yang terbatas. Dari analisis tersebut, diketahui bahwa program bantuan dan jaminan sosial reguler mampu melindungi dari risiko kesehatan, pekerjaan, dan lanjut usia. Beberapa program bantuan dan jaminan sosial lainnya sudah lebih adaptif dengan memiliki perluasan perlindungan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Dalam memperluas manfaat dan cakupan penerima manfaat program bantuan dan jaminan sosial sesuai dengan kerangka PSA, beberapa strategi dapat dilakukan, termasuk penguatan sistem satu data, perluasan dan pengintegrasian program bantuan dan jaminan sosial, serta peningkatan akses jaminan sosial pada berbagai sektor mata pencaharian.
Program Penyelenggaraan Makan Siang Sekolah: Studi Literatur tentang Dampak Kesehatan, Hambatan dan Tantangan Ulfatul Karomah; Fani Cahya Wahyuni; Yunita Dewi Trisnasari
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.188

Abstract

Triple burden malnutrition saat ini menjadi permasalahan gizi pada anak usia sekolah di Indonesia. Program makan siang di sekolah berpotensi mencegah malnutrisi dan performa siswa. Tujuan dari studi ini yaitu mengkaji dampak kesehatan, hambatan dan tantangan program makan siang di berbagai negara. Pencarian literatur menggunakan database Google Scholar dan Pubmed. Dari 2470 artikel, didapatkan 16 artikel yang memenuhi kriteria inklusi, serta 4 artikel yang didapatkan dari pencarian manual. Hasil review menunjukan bahwa program makan siang dapat memenuhi persentase pemenuhan angka kecukupan gizi siswa serta dapat menaikkan rata-rata IMT/U (Indeks Massa Tubuh menurut Umur). Selain itu, juga berpengaruh terhadap kinerja kognitif dan memiliki efek positif yang kuat pada prestasi belajar. Hambatan yang ditemui dalam implementasi program yaitu kepatuhan konsumsi masih rendah, menu makan belum sesuai pedoman diet nasional, serta tingginya food waste. Pembuat kebijakan sebaiknya melibatkan ahli gizi dalam proses penyusunan menu, perlunya edukasi siswa dan orang tua untuk meningkatkan partisipasi program, serta pelibatan guru dan staf sebagai role model. Selain itu, pentingnya menggunakan prinsip kesetaraan dari segi sosial dan ekonomi sehingga program dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.
A Narrative Review: How to Optimize Program Keluarga Harapan in Addressing Nutritional Issues in Indonesia Nihayatul Putri; Annisa Alifaradila Rachmayanti; Yuga Putri Pramesti
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.203

Abstract

Indonesia's Conditional Cash Transfer (CCT) program, Program Keluarga Harapan (PKH), aims to alleviate poverty and improve access to essential services. However, its effectiveness in addressing the root causes of poverty, malnutrition, and stunting has been subject to criticism, as it primarily focuses on alleviating immediate financial constraints. This literature review critically analyses the existing research on the PKH program's effectiveness in addressing nutritional issues in Indonesia. Literature selection, data extraction, and analysis were employed. Based on the literature search strategy and criteria, four key papers were collected. These studies indicated that CCT/PKH could not stand alone in tackling nutritional problems. There are several supporting components that should be taken into consideration in implementing the programme, including 1) the requirement of a standardized healthcare facility; 2) focusing on quality in small numbers rather than covering a wide scale with minimum impact; 3) supplementing CCT/PKH with health education and promotion programme; and 4) improving access to health and nutritional services. A whole-system approach, involving various stakeholders and integrating targeted interventions, has the potential to break the intergenerational cycle of poverty and ensure a healthier future for all Indonesians.
Kesejahteraan Perempuan Pekerja Rumah Tangga sebagai Tenaga Kerja Informal dalam Kerangka Perlindungan Sosial Kelompok Rentan Nazwa Revina; Dian Salma Wahida; Muhamad Rizky Syawaludin Sobari
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.205

Abstract

Perlindungan terhadap Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi isu yang tidak kunjung selesai sejak tahun 2004. Minimnya perlindungan sosial, ketenagakerjaan, dan kepastian hukum membuat isu Perempuan PRT menjadi semakin kompleks setiap tahunnya. Jumlah kasus kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi terhadap Perempuan PRT yang mengalami peningkatan setiap tahunnya mendorong penguatan kebijakan dan regulasi terkait perlindungan PRT untuk menciptakan sistem yang mendukung pengakuan PRT secara hukum dan sosial. Melalui tinjauan teori dan perspektif kesejahteraan sosial, tulisan ini bertujuan untuk memahami hambatan dan peluang yang memengaruhi kesejahteraan dan akses perempuan PRT terhadap perlindungan sosial. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi literatur yang relevan. Temuan pada tulisan ini menunjukkan bahwa perempuan PRT seringkali mengalami ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan diskriminasi dalam lingkungan sosial dan pekerjaan yang diperburuk oleh status PRT sebagai tenaga kerja informal. Tulisan ini mengusulkan berbagai strategi yang berorientasi pada kebijakan untuk mengintegrasikan perempuan PRT ke dalam sistem perlindungan, dengan menyoroti perlunya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah sebagai pembuat kebijakan, masyarakat sebagai kontrol sosial dalam mengawal kebijakan, badan atau organisasi yang berorientasi pada upaya perlindungan PRT, dan pekerja sosial sebagai pihak yang memiliki keahlian dalam menangani isu-isu sosial. Tulisan ini memberikan wawasan baru mengenai tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan Perempuan PRT sebagai tenaga kerja informal yang termasuk ke dalam kelompok rentan dan menawarkan rekomendasi konkret untuk mendorong penjaminan atas perlindungan perempuan PRT.
Mewujudkan Perlindungan Sosial untuk Kelas Menengah: Studi Kasus Kelas Menengah Urban dan Sub-Urban di Indonesia Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia; Bijak Anugrah; Aulia Khoiriya
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.209

Abstract

Kelas menengah di banyak negara berpendapatan rendah dan menengah termasuk Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi. Mereka memiliki pendapatan dan gaya hidup yang lebih baik dari kelas bawah, tetapi tidak setinggi kelas atas. Hal ini membuat mereka berada dalam posisi terjepit. Di satu sisi mereka diharapkan menjadi kelompok yang membantu pemerintah, namun di sisi lainnya mereka rentan terhadap krisis ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah. Artikel ini bertujuan menganalisis berbagai hambatan dan meninjau program perlindungan sosial yang ada di Indonesia serta bagaimana program-program itu dapat diperluas untuk menjangkau kelas menengah. Melalui studi kasus Indonesia, dilakukan analisis terhadap dua kelompok kelas menengah urban (Kota Jakarta Utara) dan kelas menengah sub urban (Kabupaten Sleman). Temuan menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan sosial. Ini dipengaruhi oleh lemahnya kapasitas kelembagaan dan individual dalam mewujudkan perlindungan sosial untuk kelas menengah di Indonesia. Selain itu, ketiadaan kerangka kerja dan data mengenai perlindungan sosial kelas menengah masih menjadi masalah. Dengan begitu, perlindungan sosial bagi kelas menengah dapat diwujudkan lewat kerangka kerja yang holistik.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021)