Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Agile Governance: De-eskalasi Kemiskinan berbasis Birokrasi Cergas melalui Gerakan Bela Beli di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta Yendra Erison; Hendy Setiawan
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v3i2.119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai Agile Governance: De-eskalasi Kemiskinan berbasis Birokrasi Cergas melalui Gerakan Bela-Beli di Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta. Salah satu fenomena yang menarik dari sekian banyak penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang agil, salah satunya ialah Kabupaten Kulon Progo melalui branding pengaturan Bela-Beli Kulon Progo. Pada awalnya Kabupaten Kulon Progo dikatakan sebagai Kabupaten yang mengalami kebocoran, karena Kelurahan Wates yang dalam hal ini sebagai ibukota kabupaten tidak mampu menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat antar kecamatannya. Sehingga diciptakanlah inovasi Bela-Beli Kulon Progo. Gerakan ini diciptakan sebagai bentuk dan upaya serta komitmen Pemerintah Kulon Progo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan mengangkat produk lokal yang bisa dinikmati semua unsur, baik itu bersifat lokal, nasional bahkan internasional. Maka filosofi yang tekandung dalam program ini yakni membela Kulon Progo dengan membeli produk lokalnya. Penelitian ini menggunakan metode historis-komparatif dengan pendekatan library research. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, berita, ataupun data agregat yang berasal dari institusi formal di Kabupaten Kulon Progo. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Luna terkait agile governance. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan kebijakan Gerakan Bela-Beli Kulon Progo yang telah dilakukan Pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi yang ada di masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian terkait agile governance untuk melihat kemampuan organisasi dalam merespon secara cepat dan tepat atas perubahan yang tidak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
Sekuritas Sosial dan Kemiskinan: Survivalitas Perlindungan Sosial Komprehensif bagi Kesejahteraan Nelayan di Bumi Binangun Kabupaten Kulon Progo D.I. Yogyakarta Yendra Erison; Hendy Setiawan
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v4i1.150

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendiskusikan mengenai upaya pemerintah Bumi Binangun Kulon Progo dalam mewujudkan sekuritas sosial komprehensif bagi nelayan. Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan nelayan di Kulon Progo telah menyumbang angka kemiskinan wilayah. Sampai saat ini presentase kemiskinan Kulon Progo menjadi tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya di DI Yogyakarta. Sector kehidupan pesisir menjadi penyumbang kemiskinan di Bumi Binangun ini. Oleh karena itu untuk menangani masalah tersebut maka sekuritas sosial bagi nelayan menjadi penting sebagai bentuk perlindungan kehidupan nelayan. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh melalui sumber data sekunder dengan pertimbangan relevansi dengan kebutuhan penelitian. Setelah itu data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yakni pengumpulan data, pemilahan data, penyajian, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sekuritas sosial nelayan Kulon Progo diwujudkan melalui perlindungan sosial berupa bantuan sosial dan jaminan sosial. Pada aspek bantuan sosial, Pemerintah kabupaten Kulon Progo memberikan bantuan baik secara materil maupun non materil. Bantuan materil diwujudkan melaui keuangan, bantuan peralatan nelayan yang menunjang untuk melaut, hingga berbagai pelatihan diklat bagi nelayan. Sementara itu, dalam konteks jaminan sosial Pemerintah Kulon Progo masih mengalami keterbatasan. Hal tersebut terbukti tidak semuanya komunitas nelayan ikut dalam jaminan program BPJS Ketenagakerjaan. Di luar skema bantuan sosial dan perlindungan sosial, Pemerintah Kulon Progo tidak memiliki skema khusus sekuritas sosial yang menyasar ke komunitas nelayan. Ditambah pengembangan sekuritas sosial setempat yang belum akomodatif bagi mereka. Oleh karenannya pada situasi tertentu para nelayan beralih profesi sementara untuk tetap survive di kehidupannya.
Promosi Dan Edukasi Pendidikan Tinggi Melalui Kegiatan Expo Campus Di MAN 01 Batang Choirunnisa, Choirunnisa; Setiawan, Hendy; Irawan, Rizki Rahmanda; Sutinnarto, Sutinnarto; Erison, Yendra
Hippocampus: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (PPPM) POLITEKNIK NEGERI SAMBAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47767/hippocampus.v3i1.746

Abstract

The quality of human resources has an important role in encouraging development progress. Regions that have advanced development are usually reflected in one indicator of human development. Therefore, each region continues to compete to increase its HDI index in order to show the level of success of its regional development. The purpose of this article is to discuss the promotion and education of higher education through expo campus activities at MAN 01 Batang. This activity was motivated by the lack of HDI in Batang Regency. The interest of the people of Batang Regency in continuing higher education is still low. This can be seen from BPS statistical data that the HDI in Batang Regency in the 2020-2022 period is still 69-nan. This service method uses an educational promotion approach with a queuing system from class to class. The service team uses brochures, lectures, and also uses a projector screen in activities. To oversee the progress of the event, each student carries a control card so they are required to attend this event until the end. The results show that this activity is able to increase students' interest in continuing to higher education. At first they did not think about continuing to college after they finished school. However, after this activity they were motivated to continue their studies. In fact, they are optimistic that by attending college they will indirectly contribute to increasing the HDI in Batang Regency which is still low).
The Women-Based Welfare (WBW): Penguatan Perempuan Berbasis Formulasi Government Expenditure di Kabupaten Gunungkidul DI Yogyakarta Setiawan, Hendy; Erison, Yendra
Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies Vol 3 No 2 (2023): Politik Belanja Daerah: Antara Realisasi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarak
Publisher : Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53013/bestuurskunde.3.2.129-141

Abstract

Women have played an important role in welfare development through government spending. There is a tendency for areas with a low level of welfare to be synonymous with development that does not provide space and opportunities for women. Whereas in reality women are part of the welfare element itself. This research uses a qualitative approach with the method of literature study. The author collects data through various relevant literature, either in online media, official media, and other literature. Meanwhile, researchers in carrying out this research stage used the Creswell concept. The stages of this research consisted of problem identification, literature search, research aims and objectives, data collection, data analysis and interpretation, and research reporting. The results of the study show that the low level of welfare in Gunungkidul is in line with the weak condition of women in the development budget. This can be traced with the logical implications of the development indicators that have been implemented in Gunungkidul. For example, if you see a high poverty rate, a weak human development index, a weak gender development index, and a low gender empowerment index, this shows how fragile well-being is from within. This is also relevant to the revenue budget, especially from tax collections which are also weak, reinforcing how welfare issues are still a problem today. Therefore, the main key in advancing welfare development in Gunungkidul is placing women not only as objects but also as subjects in building welfare that is inclusive and fair.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA SEMPU KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 Muhammad Ali Nurdin; Meriwijaya; Yendra Erison
JUSTICE: Journal of Social and Political Science Vol 2 No 2 (2023): JUSTICE: Journal of Social and Political Science
Publisher : JUSTICE Journal Of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1029/justice.v2i2.54

Abstract

Sampah yang dihasilkan disuatu lingkungan tidak luput dari aktivitas yang dilakukan manusia, baik itu sampah organik maupun on-organik. Namun, dalam pengelolaan sampah sekarang ini masih menggunakan pemikiran lama, seperti menganggap sampah yang ada tidak ada nilai jualnya, karena sampah-sampah selama ini langsung dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA). Semakin hari pertumbuhan penduduk terus bertambah, yang disertai dengan aktivitas manusia yang sebagian besar menghasilkan sampah turut menjadi faktor yang sangat mempengaruhi peningkatan volume sampah diberbagai wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam peningkatan kebersihan lingkungan di Desa Sempu Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, dokumentasi. Selanjutnya data yang didapatkan akan dilakukan analisis mendalam secara deskriptif kualitatif dan diuraikan secara narasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, telah ada upaya dari Pemerintah Desa Sempu Kecamatan Limpung dalam peningkatan kebersihan lingkungan. Kedua, telah ada partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kebersihan lingkungan. Ketiga, telah adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Sempu Kecamatan Limpung. Keempat, Pemerintah Desa Sempu telah merencanakan pemanfaatan teknologi dan TPA untuk pengelolaan sampah