cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Berisi Jurnal-Jurnal Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UNTAN (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional)
Arjuna Subject : -
Articles 24 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN" : 24 Documents clear
AKIBAT HUKUM BAGI ANAK ANGKAT YANG ORANG TUA ANGKATNYA BELUM MEMBERITAHUKAN ASAL-USUL ORANG TUA KANDUNG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA - A1011131001, GABY NOTARISA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga timbul hubungan hukum antara orang yang mengangkat anak dengan anak yang diangkat. Kemudian menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua angkatnya kepada anak angkat dan sebaliknya. Salah satu kewajiban orang tua angkat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.Adapun metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber data didapatkan melalui penelitian kepustakaan yaitu data sekunder dan penelitian lapangan. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan teknik penyebaran angket untuk mendapatkan hasil penelitian yang dimaksud.Orang tua angkat berkewajiban memberitahukan kepada anak angkat asal-usul dan orang tua kandungnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007. Tidak semua orang tua angkat sudah menjalankan kewajibannya tersebut terhadap anak angkat disebabkan usia anak angkat yang belum cukup dewasa, dan ketidaktahuan orang tua angkat terhadap akibat-akibat hukum yang dapat terjadi kemudian hari. Status adopsi bagi anak angkat adalah sesuatu yang penting, karena menyangkut hak-hak perdata yang dimiliki anak angkat tersebut dan serta dapat menimbulkan akibat hukum bagi si anak maupun orang tua angkatnya. Akibat hukum anak angkat yang orang tua angkatnya belum memberitahukan asal-usul dan orang tua kandungnya adalah anak angkat akan meminta persamaan hak dengan anak kandung. Upaya hukum yang dapat dilakukan Dinas Sosial terhadap orang tua angkat yang belum memberitahukan asal-usul dan orang tua kandungnya kepada anak angkat adalah dengan memberikan pengarahan dan penjelasan kepada orang tua angkat agar segera melaksanakan kewajibannya jika dirasa usia anak sudah cukup dewasa karena hal tersebut merupakan kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang.Kata Kunci            : Pengangkatan Anak, Akibat Hukum, Anak Angkat 
PERAN PEMERINTAH DAERAH KALIMANTAN BARAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN PERDA NO 6 TAHUN 1998 (STUDI DI KABUPATEN KUBU RAYA) - A1012131208, MIZAN WARDIAN
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mizan Wardian ( A1012131208 ). Peran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Upaya pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Perda No 6 Tahun 1998 (Studi di Kbupaten Kubu Raya). Di bawah bimbingan Edy Suasono, SH.,M.Hum Dan Endah Mintarsih, SH.,M.Hum.Penelitian ini mengungkap Tentang Peran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan, Pemerintah Daerah saat ini telah berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diantaranya melalui kebijakan pembukaan hutan dan lahan tanpa bakar. Menganalisis Peran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan  Barat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya, menganilisis factor yang mempengaruhi Peran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah teknik komunikasi langsung dan teknik tidak langsung berupa : Wawancara., Observasi, Angket dan Dokumentasi. Hasil penelitian identifikasi terhadap keterlibatan lembaga-lembaga terkait ditingkat kabupaten yang terkait dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kubu Raya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat,  Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Pertenakan Kabupaten Kubu Raya, Dinas Pertanian Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah mengharapkan peran serta masyarakat guna membantu Pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang ada, 10 responden dari dinas yang terkait 6 orang memilih Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan 4 orang memilih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup. Masyarakat meminta bantuan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan yang besar baik dilahan pertanian masyarakat maupun lahan kosong karena bagaimanapun apabila dibiarkan terus – menerus maka rembetan api juga akan mengenai lahan tanaman masyarakat itu sendiri. Factor serta Peran Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kerna kewajiban mereka atau tugas yang memang harus Pemerintah lakukan, kurangnya sumber daya sehingga harus melibatkan Pemerintah Dan Masyarakat, kurangnya peralatan pemadaman kebakaran yang ada di masyarakat dan kebakaran yang terjadi terlalu besar. Kata Kunci : Peran Pemerintah, Kebakaran Hutan Dan Lahan 
PELAKSANAAN UPACARA ADAT NAIK DANGO MASYARAKAT DAYAK BAKATI DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN SUTI SEMARANG KABUPATEN BENGKAYANG - A01112165, DONA MARIANA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan upacara adat Naik Dango pada masyarakat Dayak Bakati di Desa Suka Maju Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang merupakan upacara untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Jubata (Tuhan) atas hasil panen padi yang melimpah. Selain untuk bersyukur, masyarakat Dayak Bakati melakukan upacara adat Naik Dango ini juga untuk memohon kepada Sang Pencipta agar hasil panen tahun selanjutnya bisa lebih baik lagi, serta masyarakat dihindarkan dari bencana dan malapetaka.Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah Upacara Adat Naik Dango Masyarakat Dayak Bakati Desa Suka Maju Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang Masih Dilaksanakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris karena berkaitan dengan bagaimana hukum dapat dipelajari sebagai gejala sosial empiris yang diamati didalam kehidupan nyata. Sifat penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan secara tepat sebuah keadaan dan fakta yang tampak sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan teknik penyebaran angket/quesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah Ketua Adat, Kepala Desa dan masyarakat Dayak Bakati Desa Suka Maju Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang.Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan upacara adat Naik Dango pada masyarakat Dayak Bakati di Desa Suka Maju Kecamatan Suti Semarang Kabupaten Bengkayang masih dilaksanakan tetapi sudah mengalami perubahan. Faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakannya upacara adat Naik Dango pada masyarakat Dayak Bakati adalah dikarenakan faktor agama, faktor ekonomi, dan faktor perkembangan zaman. Akibat hukum yang timbul bagi yang tidak melaksanakan upacara adat Naik Dango pada masyarakat Dayak Bakati adalah membayar denda adat berupa satu ekor ayam dan satu buah mangkuk. upaya fungsionaris dalam melestarikan upacara adat Naik Dango pada Masyarakat Dayak bakati adalah memberikan informasi/sosialisasi kepada kaum muda mengenai nilai-nilai adat yang berkembang dan mengadakan Perahump (musyawarah adat bersama masyarakat). Kata Kunci : Upacara Adat, Naik Dango, Dayak Bakati. 
KEWAJIBAN NASABAH UNTUK TIDAK MEMINDAH TANGANKAN BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG PONTIANAK - A11109021, STEPHANUS RAHADYAN VISHNU NUGROHO
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan Masalah: Faktor-faktor Apa Yang Menyebabkan Debitur Memindah Tangankan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pontianak ?, sedangkan tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian kredit antara pihak debitur dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pontianak selaku pemilik pemberi kredit (pinjeman), kedua untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk tidak memindah tangankan barang jaminan dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pontianak, ketiga untuk mengungkapkan akibat hukum tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak debitur untuk tidak memindah tangankan barang jaminan kepada pihak lain, keempat untuk mengungkapkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pontianak selaku pemilik pemberi kredit terhadap pihak debitur yang tidak memenuhi kewajiban untuk tidak memindah tangankan barang jaminan kepada pihak lain.Hipotesis adalah : “Bahwa Faktor-faktor Yang Menyebabkan Debitur Memindah Tangankan Barang Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pontianak Selain Disebabkan Usaha Yang Dijalankan Debitur Kurang Baik Juga Disebabkan Harga Penjualan Di bawah Tangan Lebih Tinggi Dari Prosedur Lelang dan Proses Penyelesaiannya Lebih Cepat”. Metode yang digunakan empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan.Hasil penelitian, pertama bahwa masih ada pihak debitur yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakatinya dengan pihak PT.BRI (Persero) Cabang Pontianak, memindah tangankan barang jaminan kepada pihak lain dalam kurun waktu masih berlangsungnya perjanjian kredit, kedua faktor yang menyebabkan pihak debitur tidak memenuhi kewajiban untuk tidak memindah tangankan barang jaminan dalam perjanjian kredit pada PT.BRI (Persero) Cabang Pontianak disebabkan usaha yang dijalankan debitur kurang baik, dan harga penjualan dibawah tangan lebih tinggi dari prosedur lelang dan proses penyelesaiannya lebih cepat, ketiga bahwa akibat hukum tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak debitur untuk tidak memindah tangankan barang jaminan kepada pihak lain adalah selain perjanjian kredit dibatalkan, debitur juga diwajibkan membayar sisa kredit yang masih terhutang serta membayar uang ganti rugi, keempat bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak PT.BRI (Persero) Cabang Pontianak terhadap pihak debitur yang memindah tangankan barang jaminan kepada pihak lain adalah meminta segera mengembalikan sisa kreditan yang masih terhutang serta meminta pembayaran ganti rugi dan tuntutan ini sebagian besar dipenuhi oleh pihak debitur, oleh karenanya pihak PT.BRI (Persero) tidak pernah melakukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap debitur.=Key Word : Jaminan Kredit, Hak Tanggungan
MEKANISME PENGAWASAN BUAH-BUAHAN IMPOR DAN PELAKSANAANNYA DI KOTA PONTIANAK - A01111113, MUSLIMIN
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/ atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/ atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.Pada abad ke-21 ini, aktivitas perdagangan sangatlah pesat, hal ini disebabkan oleh permintaan konsumen yang meningkat serta faktor pendukung yang terhitung sangat membantu, di mulai dari segi teknologi komunikasi maupun sarana pengangkut, dan hal itu juga telah cukup membantu perdagangan luar negeri, yaitu ekspor dan impor.Dalam kegiatan impor buah ini, otomatis pemerintah berperan langsung dalam penanganan masuknya buah-buahan dari luar negeri. Peran pemerintah di sini adalah mulai dari pengawasan, pengecekan kesehatan buah, dan mengeluarkan sertifikat kelayakan buah tersebut yang menyatakan bahwa buah-buahan tersebut telah aman untuk diedarkan ke pasar.Mekanisme pengawasan masuknya buah-buahan impor dan pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan bahwa setiap buah impor yang masuk ke Indonesia akan dikenakan tindakan karantina (pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan) sebelum mendapat pernyataan boleh diedarkan atau dimusnahkan.Bahwa di wilayah Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak tidak ada pemasukan buah impor secara langsung, melainkan buah yang masuk adalah buah yang terlebih dahulu dilakukan proses karantina baru kemudian diedarkan ke masyarakat dalam hal ini adalah pasar. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM hanya bertugas mengawasi barang yang beredar dan terlebih lagi barang yang banyak digunakan oleh masyarakat secara luas; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang. Keywords: Mekanisme, Pengawasan dan Pelaksanaan, Masuknya Buah-buahan impor.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN HULU GURUNG KABUPATEN KAPUAS HULU) - A1012131203, MERI RATNAWATI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertambangan Emas Tanpa Izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan perorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam penguasaannya tidak memiliki izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-udangan yang berlaku. Mengingat kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini tidak menerapkan kaidah pertambangan secara benar, tentu saja akan berdampak buruk bagi lingkungan tang tidak saja merugikan Pemerintah, masyarakat luas, bahkan generasi yang akan datang. Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin ini terjadi di Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu, dimana masyarakat bekerja menambang menggunakan mesin yang berkekuatan cukup besar. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh buruk terhadap lingkungan di sekitar, karena para pekerja tidak mengetahui kaidah pertambangan yang benar sehingga membiarkan tanah bekas galian dari aktivitas pertambangan tersebut dibiarkan begitu saja dan menyisakan kolam-kolam yang berukuran cukup besar. Tindak lanjut dari aparat penegak hukum terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Hulu Gurung masih sebatas peringatan saja, karena pihak kepolisian menilai aktivitas pertambangan tersebut tidak menimbulkan kerugian yang berarti serta merupakan mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Hulu Gurung kabupaten Kapuas Hulu.Kata Kunci : Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin.
STUDI KOMPARATIF TENTANG HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA - A01112097, HOLIFAH
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Studi Komparatif Tentang Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penelitian ini menggunakan Studi Komparatif yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang diteliti. Penelitian ini termasuk jenis metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode literatur dan dokumentasi, yang artinya terdiri dari bahan-bahan tertulis yang terdapat di perpustakaan maupun media elektronik lainnya yang berkaitan dengan Studi Komparatif Tentang Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 1 huruf (F), perbedaan terdapat pada Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, serta kelebihan dan kelemahan dari Harta Bersama yang ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kelemahan dalam Hukum Islam tidak dikenal terjadinya percampuran kekayaan antara sumai dan istri, Hukum Islam hanya mengakui kepemilikan harta secara individu sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Surah An-Nisa Ayat 32. Sedangkan kelebihan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dijumpai pembahasan tentang Harta Bersama dalam Buku kesatu Bagian kesatu Pasal 119 sampai 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata Kunci : Studi Komparatif Harta Bersama, Hukum Islam dan Kitab Undang-  Undang Hukum Perdata
TEKNIK SATUAN RESERSE NARKOTIKA DALAM MENGUNGKAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK - A01107090, SYAIFUL BACHRI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika dan Psikotropika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan disamping itu Narkotika dan Psikotropika juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan, namun seiring dengan kemajuan teknologi, ternyata narkotika dan psikotropika tidak hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, tetapi ada pihak-pihak tertentu yang ingin meraih keuntungan besar dan melakukan penyalahgunaan narkoba dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai modus operandi, sehingga tidak jarang aparat penegak hukum terkecoh dengan modus operandi tersebut. Lalu upaya apakah yang dilakukan kepolisian serta apa saja yang menjadi hambatan oleh pihak Kepolisian sendiri.Untuk menjawab pertanyaan diatas dalam penulisan dan penelitian skripsi ini penulis menitikberatkan pada pengkajian serta meneliti masalah mengenai Teknik Satuan Reserse Narkotika Dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Di Wilayah Hukum Polresta Pontianak. Dengan permasalahan utama yang butuh penelitian lebih lanjut yaitu, mengenai upaya-upaya seperti apa dan bagaimana teknik satuan reserse narkotika dalam mengungkap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Polresta Pontianak.Oleh karena itu, dalam melakukan penulisan dan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan Metode Empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu penelitian hukum yang bersifat melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Gambaran  terhadap  suatu  objek  penelitian diteliti  melalui  sampel  atau  yang  telah  terkumpul  dan  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  secara umum.Hasil penelitian ini menunjukkan teknik yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkotika dalam operasi pengungkapan (penyidikan) tindak pidana narkotika/penyalahgunaan narkotika yakni, dimulai dengan teknik observasi (pengamatan atau pengintaian orang atau tempat), surveillance (pembuntutan), under cover agent (penyusupan agen), under cover buy (pembelian terselubung), controlled dellivery (penyerahan narkoba yang dikendalikan), kemudian yang terakhir adalah raid planning execution (rencana pelaksanaan penggerebekan). Teknik-teknik operasi dalam pengungkapan tindak pidana narkoba atau penyalahgunaan narkotika hanya dapat dilakukan oleh anggota yang sudah terlatih dan anggota yang terbiasa melaksanakan tugas rahasia, seperti intelijen dalam menyembunyikan identitasnya sebagai anggota Polri.Adapun dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa anggota Satuan Reserse Narkotika Polresta Pontianak selama melaksanakan tugas kepolisian, mayoritas belum pernah ditempatkan pada fungsi Reskrim atau Intelkam. Demikian pula dengan pendidikan dan kejuruan reserse kriminal dan intelijen yang merupakan syarat ideal bagi anggota Polri yang akan ditugaskan pada fungsi Reserse Narkotika.Dengan pengalaman tugas yang didukung dengan pendidikan dan kejuruan sesuai dengan kebutuhan organisasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tugas. Untuk itu, diperlukan suatu upaya mengatasi kesulitan dalam pengungkapan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika berupa latihan rutin sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangan pendidikan khusus mengenai penyidikan narkotika dan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan sebagai upaya penanggulangan preventif tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Pontianak. Sehingga dari penelitian dan penulisan skripsi ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, teknik Satuan Reserse Narkotika dalam mengungkap penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Kepolisan Resort Kota Pontianak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya cukup optimal hanya saja faktor internalnya yang perlu ditingkatkan terutama personal satuan penyidik, dan faktor eksternal, karena masih minimnya partisipasi masyarakat. Hal ini, ikut memberikan pengaruh terhadap sulitnya melakukan pengungkapan dan penyidikan kasus-kasus narkotika.Keywords :  TEKNIK PENYIDIKAN, SAT RES NARKOTIKA KOTA PONTIANAK
UPAYA PENGELOLA KOST TERHADAP PENYEWA YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAMAR KOST DI KOST HASAN PUTRI KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA - A1011131171, YUNDA WIYADI RAHMAN
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak, maka saat ini banyak orang yang membuat perjanjian yang diatur secara mendetail dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, salah satunya adalah surat perjanjian sewa menyewa kamar kost di Kost Hasan Putri, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara. Masalah dalam penelitian ini adalah : “Apa Upaya yang Dapat dilakukan Pengelola Kost Terhadap Penyewa yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kamar Kost?”Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksananaan perjanjian sewa menyewa kamar di Kost Hasan Putri. Untuk mengungkapkan faktor penyebab penyewa tidak mematuhi tata tertib dalam surat pejanjian sewa kamar kost. Kemudian untuk mengungkapkan akibat hukum penyewa yang wanprestasi terhadap surat perjanjian sewa menyewa kamar kost dan untuk mengungkapkan upaya apa yang bisa dilakukan pihak pengelola kost terhadap penyewa yang wanprestasi dalam surat perjanjian sewa menyewa kamar kost.Bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis. Hasil penelitian di sampaikan sebagai berikut, yakni pada dasarnya telah terjadi wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa kamar kost oleh Penyewa Kamar Kost di Kost Hasan Putri. Sedangkan faktor penyebab Penyewa Kamar Kost wanprestasi dengan memasukkan tamu pria ke dalam kamar kost adalah karena adanya urusan pribadi, tidak ingin mengganggu penyewa lain dan karena ingin mengerjakan tugas kuliah. Akibat hukum atas peristiwa tersebut bagi Penyewa Kamar Kost adalah dikenakan sanksi berupa pemberian somasi. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Pengelola Kost adalah memberikan sanksi berupa pemberian somasi.  Kata kunci : PERJANJIAN, SEWA MENYEWA, KAMAR KOST 
PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI POLRESTA PONTIANAK KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK - A1012131063, RD. A. NANDA PRATAMI CINTIA DINI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Mengapa Penangkapan Dan Penahanan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Polsek Dalam Wilayah Polresta Pontianak Belum Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 30 (2) Jo Pasal 32 (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?”, sedangkan rumusan hipotesa tersebut adalah sebagai berikut : “Bahwa Penangkapan Dan Penahanan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Polsek Dalam Wilayah Hukum Polresta Pontianak Belum Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 30 (2) Jo Pasal 32 (5) Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Karena Kurangnya Sarana dan Prasarana”. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan pengkapan dan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polsek dalam wilayah hukum Polresta Pontianak, kedua untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan pengkapan dan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polsek dalam Wilayah Polresta Pontianak belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 (2) Jo Pasal 32 (5) Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketiga untuk mengungkapkan upaya-upaya yang dilakukan Penyidik di Polsek dalam Wilayah Polresta Pontianak dalam rangka memberikan perlindungan, terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polsek dalam Wilayah Polresta Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan Deskriftif Analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, dan hasil penelitian ini adalah: Pertama pelaksanaan peangkapan dan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polsek-Polsek dalam wilayah hukum Polresta Pontianak belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 (2) Jo Pasal 32 (5) Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena tahanan anak ditempat satu tahanan dengan tahanan orang dewasa, kedua faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polsek-Polsek dalam wilayah hukum Polresta Pontianak belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 (2) Jo Pasal 32 (5) Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah karena kurangnya sarana dan prasarana, ketiga upaya-upaya yang dilakukan Penyidik dalam rangka memberikan perlindungan, terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polsek-Polsek dalam wilayah hukum Polresta Pontianak adalah dengan mengupayakan diversi, namun tidak berhasil karena pihak korban tidak bersedia melakukan perdamaian. Keyword : Penangkapan dan Penahanan Anak yang melakukan Tindak Pidana

Page 1 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 6, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 6, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 1 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2012): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN More Issue