Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING SEKTOR BONGKAR MUAT DI KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH NPM. A2021161032, HARLINDA, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKOutsourcing merupakan hubungan hukum berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan dan atau penyediaan jasa pekerja/buruh. Dalam hubungan hukum ini ada tiga pihak yang saling berkaitan yaitu perusahaan pemberi pekerjaan atau pengguna jasa , perusahaan penerima pekerjaan dan pekerja/buruh .Â Outsourcing menjadi sorotan banyak pihak karena seringkali terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan-hak-hak pekerja sebagaimana diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Permenakertrans RI Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang perlindungan hukumÂ terhadap hak-hak pekerja outsourcing sektor bongkar muat di Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah sekaligus menganalisa faktor-faktor penyebab belum efektifnya pemenuhan hak-hak pekerja tersebut serta upaya yang dilakukan agar hak-hak pekerja outsourcing sektor bongkar muat dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Untuk menganalisa permasalahan tersebut diatas, penulis menggunakan metode normatif sosiologis yaitu menganalisa secara normatif melalui study kepustakaan dan melakukan penelitian langsung dilapangan pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa pekerja/buruh bongkar muat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab belum efektifnya pemenuhan hak-hak pekerja outsourcing sektor bongkar muat disebabkan belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan terhadap pelaksanaanÂ hak-hak pekerja sektor bongkar muat sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya memenuhi hak-hak terhadap pekerjaÂ Â Â Kata Kunci: Hak-Hak Pekerja,Outsourcing, Perlindungan HukumÂ ABSTRACTOutsourcing is a legal relationship based on an agreement to contract work and / or provide services for workers / laborers. In this legal relationship there are three interrelated parties, namely the employer or service user, the employer and the worker / laborer. Outsourcing is in the spotlight of many parties because of the frequent violation of the fulfillment of workers' rights as mandated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower of Republic of Indonesia Minister of Manpower and Transmigration Number 19 of 2012 concerning Partial Submission of the implementation of work to other companies. This study aims to analyze the legal protection of the rights of outsourcing workers in the loading and unloading sector in the District of Mempantan while analyzing the factors that have not been effective in fulfilling the rights of workers and the efforts made so that the rights of workers to the loading and unloading sector can fulfilled as it should. To analyze the problems mentioned above, the author uses the sociological normative method, which is to analyze normatively through literature studies and conduct research directly in the field of companies that use the services of loading and unloading workers. Based on the results of the study, it can be concluded that the factors that have not been effective in fulfilling the rights of workers in the loading and unloading sector are caused by the lack of maximum guidance and labor supervision on the implementation of the loading and unloading sector workers' rights resulting in low awareness of employers to fulfill their obligations to the workerÂ Keywords: Worker Rights, Outsourcing, Legal Protection

Pengaturan Otonomi Daerah Menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Implementasinya (Regulating Regional Autonomy in Accordance with Article 18 of the 1945 Constitution and its Implementation) SUBIYATNO, SH NIM : A.21205260, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis entitled â€œRegional Autonomy in Accordance with Article 18 of the 1945 Constitution and its Implementationâ€ As a state, the 1945 constitution is a place or means by which the stateâ€™s structur is established and which way the country will be directed to. According to Article 18 of 1945 Constitution, the State is divided into provinces and each province is further divided into regencies and cities. This provision the existence government territory as stated in both the article and in its explanation. As the legal basis, what is in these provisions still require futher implementing regulations or legislation. Among the legislations required by the Article 18 is Law No. 22/1999 on Regional Government, hereinafter known as the Decentralization Law. This law embraces the regulation of broad autonomy with emphasis on regencies and cities. However, it turns out in terms of implementation, this law raises a variety of issues among others, in the coordination of development so that the will of the aspiration among improving welfare and drawing closer to society has not been accomplished yet.Following the 1945 Constitution, as Article 18 ws further ammended, it gave birth to new legislation in lieu of Law No. 22/1999 i.e Law No. 32/2004. According to the consideration, this Law appeared as a substiute to the previous legislation no longer compatible wiht the demands and the progress of society in various field of development. The autonomy regulations adopted are broad autonom regions. In the implementation of this law, it also turned out to couse many problems such as there is a tendency of recentralization of government.Keyword 1945 Constitution Local Government and Regional Autnomy.2ABSTRAKTesis ini berjudul â€œ Pengaturan Otonomi Daerah Menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Implementasinyaâ€. Sebagai negara yang mendasar diri dan mengakui bahwa Undang-Undang Dasar 194 adalah tempat atau sarana dimana negara dengan strukturnya yang ada diatur dan kearah mana negara itu akan di bangun. Menurut Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Negara dibagi menjadi propinsi dan tiap-tiap propinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota. Ketentuan ini mengatur tentang keberadaan pemerintahan daerah sebagaimana yang tertera baik dalam batang tubuhnya maunpun dalam penjelasannya. Sebagai hukum dasar apa yang ada dalam ketentuan tersebut masih memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut atau undang-undang organiknya. Diantara undang-undang yang dikehendaki oleh Pasal 18 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Desentralisasi. Undang-Undang ini menganut ajaran Otonomi yang luas dengan titik berat daerah kabupaten dan kota. Namun ternyata dalam tataran implementasi undang-undang ini menimbulkan berbagai persoalan yang muncul, antara lain dalam koordinasi pembangunan sehingga kehendak yang dicita-citakan antara lain mensejahterakan dan mendekatkan diri kepada masyarakat belum dapat terlaksana dengan baik.Menyusul adanya amademen UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 itupun di ganti. Setelah adanya amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dimana Pasal 18 lebih disempurnakan maka lahirlah Undang-undang yang baru sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut konsiderans undang-undang ini muncul sebagai pengganti undang-undang yang lama yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan kemajuan masyarakat di berbagai bidang pembangunan. Ajaran Otonomi yang dianut adalah Otonomi Daerah yang seluas-luasnya. Dalam implementasinya ternyata UU ini menimbulkan berbagai persoalan juga, diantaranya ada kecenderungan resentralisasi pemerintahan.Kata Kunci : UUD 1945, berita, harian regional, terkini ,Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah.

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DI KOPERASI CREDIT UNION WIEWIE NATHANIA, S.H. NPM.A2021151037, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the Application of Prudential Principles in the Implementation of Loans at Credit Union Cooperatives. This research uses normative and sociological law research methods. From the results of this thesis research it is concluded that the Prudential Principle Arrangement Can Provide Protection for Cooperatives In connection with the Savings and Loans Agreement. The prudential principles of the regulation can provide protection for the cooperative in connection with the loan saving agreement which is implemented by credit is one form of loan money, in a loan loan agreement is often required to have a debt guarantee that can consist of various forms and types. Debt assurance in positive law in Indonesia there are various laws which regulate or related to debt guarantee which is often referred to as guarantee law. The provisions of the applicable law provide arrangements that will protect the parties concerned with the loan money and the debt guarantees. Cooperative as a business entity that provides credit to the debtor must make safeguards so that the credit can be settled by the debtor concerned. Unsecured loans by the debtor either wholly or partially will be a loss to the Cooperative. Losses indicate a relatively large amount will affect the level of health of cooperatives and the continuity of cooperative efforts. Therefore, no matter how small the value of money from credit that has been given to the debtor must remain secure in accordance with the principle of prudence. In general, credit security can be done through the credit analysis phase and application of applicable legal provisions. The relationship between credit guarantee and credit security can be inferred from the provisions of Article 1131 of the Civil Code so that it is another effort or alternative that can be used by the Cooperative to obtain loan repayment upon the debtor's default. The implementation of the principle of prudence in the implementation of loan providers in Credit Union Cooperative Khatulistiwa Cooperative as follows: the principle of trust, that the debtor can be trusted ability to meet his commitment. This leads to the meaning of the credit law in general. In accordance with the origin of the word credit which means trust, then every gift must necessarily be followed by trust, ie trust and creditors will be useful credit for the debtor as well as trust by creditor that the debtor can pay back credit. Surely to be able to fulfill this element of trust by the creditor must be seen whether the prospective borrower meets the various' criteria that usually apply to a credit. Hence arose another principle called the principle of prudence. This prudent principle is one of concretisation and the principle of trust in crediting. As well as a prudent bankin embodiment and principle of all banking activities. To realize this principle in the provision of credit, various supervisory efforts are carried out, both internal control (within the bank itself) and external (external parties). For this reason BI issued a variety of provisions, among others, regarding the maximum limit of lending (legal-lending-limit). Â Keywords: Prudential Principles, Loans at Credit Union CooperativesÂ Â Â Â Â ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Di Koperasi Credit Union. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Dapat Memberikan Perlindungan Bagi Koperasi Sehubungan Dengan Perjanjian Simpan Pinjam Yang Dilaksanakan Adapun pengaturan prinsip kehati-hatian dapat memberikan perlindungan bagi koperasi sehubungan dengan perjanjian simpan pinjam yang dilaksanakan pemberian kredit adalah salah satu bentuk pinjaman uang, dalam suatu perjanjian pinjaman uang sering dipersyaratkan adanya jaminan utang yang dapat terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya. Penjaminan utang dalam hukum positif di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan jaminan utang yang sering disebut dengan sebutan hukum jaminan. Ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang berlaku memberikan pengaturan yang akan melindungi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pinjaman uang dan jaminan utang tersebut. Koperasi sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi debitur yang bersangkutan. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur baik seluruhnya maupun sebagian akan merupakan kerugian bagi Koperasi. Kerugian menunjukan jumlah yang relatif besar akan mempengaruhi tingkat kesehatan Koperasi dan kelanjutan usaha Koperasi. Oleh karena itu, sekecil apapun nilai uang dari kredit yang telah diberikan kepada debitur harus tetap diamankan sesuai dengan prinsip kehatihatian. Secara umum pengamanan kredit dapat dilkukan melalui tahap analisis kredit dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata sehingga merupakan upaya lain atau alternatif yang dapat digunakan Koperasi untuk memperoleh pelunasan kredit pada waktu debitur wanprestasi.Pelaksanaan PrinsipÂ Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Pemberikan Pinjaman Di Koperasi Credit Union. Adapun pelaksanaan prinsipÂ kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberikan pinjaman di Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti sebagai berikut :prinsip kepercayaan, bahwa debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya. Hal ini menuju kepada arti hukum kredit pada umumnya. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian sebenarnya mestilah diikuti oleh kepercayaan, yakni kepercayaan dan kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kredutir bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai 'criteria yang biasanya diberlakukan terhadap suatu kredit. Karena itu timbul suatu prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (prudent) ini adalah salah satu konkretisasi dan prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Di samping pula sebagai suatu perwujudan dan prinsip prudent bankin dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip ini dalam pemberian kredit berbagai usaha pengawasan dilakukan baik pengawasan internal (dalam bank itu sendiri) maupun eksternal (pihak luar). Untuk itulah BI mengeluarkan berbagai macam ketentuan antara lain mengenai batas maksimum pemberian kredit (legal-lending-limit). Â Kata Kunci : Prinsip Kehati-Hatian, Pinjaman Di Koperasi Credit Union

ANALISA KINERJA KOMISI I (SATU) BIDANG HUKUM PEMERINTAHAN DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA DALAM MENUJU PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Priode 2009-2014) SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, SH A.2021131060, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis addresses the issue of performance analysis Commission I (one) rule of law field Regency North Kayong In the heading of public service that is based on good governance (Study period 2009-2014). From the results of research using normative legal research methods and sociological. One commission in Regency North Kayong is the first commission in charge of law and government. This field perform tasks related to the implementation of laws and legislation, administration, protection of Human rights (HAM), consumer protection, the implementation of regional autonomy, land, licensing, staffing and apparatus, eradication of drugs and alcohol, the eradication of gambling and prostitution, sospol and organizations and the eradication of corruption, collusion and nepotism (KKN) .From the description of duties and authority of legislators of Commission I of the House of Representatives (DPRD) sometimes encounter some weakness that looks like: the low aspirations of members of Commission I DPRD North Kayong in giving opinion and judgment to the District Government of North Kayong in the implementation of the program implemented, the education and training provided to members of Commission I DPRD in the form of technical assistance which was held still a small fraction of participants, so that the performance and quality of work that is owned by members of Commission I DPRD not maximized for example in the preparation APBD, drafting laws, passage of the law proposed Regent and there of members of Commission I of the House who are less responsible for carrying out the tasks assigned to him like; determined to appear in court, proposing or input at meetings. This study used a qualitative research, which illustrates the fact that encountered in the field as it is. The use of this method aims to accurately measure the performance of legislators of Commission I of Governance by using qualitative analysis through pengambaran systematic and gather the facts available. Survey restricted to studies that collected data from a sample that represents the entire populasi.Dari results of research on the performance of members of Commission I DPRD North Kayong then the average respondent to respond less achieved obtained from respondents and informants of the ten indicators of research by the author spread good in the form of the questionnaire and interviews and observations by the author in lapangan.Adapun efforts to improve the performance of Angg ota Regency North Kayong include: providing education and training for members of Commission I DPRD North Kayong, increase the capabilities and potential of themselves and improve expertise and skill.Keywords: analysis, the performance of Commission I, In the operation, public service.ABSTRAKTesis ini membahas masalah analisa kinerja komisi I (satu) bidang hukum pemerintahan DPRD Kabupaten Kayong Utara Dalam menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis tata pemerintahan yang baik (Studi Priode 2009-2014). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan Sosiologis. Salah satu komisi yang ada di DPRD Kabupaten Kayong Utara adalah komisi I yang membidangi hukum dan pemerintahan. Bidang ini melakukan tugas yang berhubungan dengan pelaksanaan hokum dan perundang-undangan, pemerintahan, perlindungan Hak azasi manusia (HAM), perlindungan konsumen, pelaksanaan otonomi daerah, pertanahan, perizinan, kepegawaian dan aparatur, pemberantasan narkoba dan miras, pemberantasan judi dan prostitusi, sospol dan ormas dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).Dari uraian tugas dan wewenang anggota DPRD Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkadang menemui beberapa kelemahan yang terlihat seperti : rendahnya aspirasi anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong Utara dalam memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan, pendidikan dan Latihan yang diberikan kepada anggota Komisi I DPRD berupa bimbingan teknis yang diselenggarakan masih sebagian kecil pesertanya, sehingga kinerja dan kualitas kerja yang dimiliki oleh anggota Komisi I DPRD belum maksimal misalnya dalam penyusunan anggaran APBD, penyusunan produk hukum, pengesahan Perda yang diajukan Bupati dan masih ada dari anggota Komisi I Dewan yang kurang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya seperti ; hadir pada sidang yang ditentukan, memberikan usulan atau masukan saat rapat. Penelitian ini mengunakan penelitian kualititatif, yakni menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara cermat kinerja anggota DPRD Komisi I Bidang Pemerintahan dengan menggunakan analisa kualitatif melalui pengambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada. Survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpul dari sampel yang mewakili seluruh populasi.Dari hasil penelitian mengenai kinerja anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong Utara maka rata-rata responden memberikan tanggapan kurang tercapai yang diperoleh dari tanggapan responden maupun informan dari kesepuluh indikator penelitian yang penulis sebarkan baik dalam bentuk hasil kuesioner maupun hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan di lapangan.Adapun upaya-upaya peningkatan kinerja angg ota DPRD Kabupaten Kayong Utara antara lain : memberikan pendidikan dan latihan bagi anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kayong Utara,meningkatkan kapabilitas dan Potensi diri dan meningkatkan keahlian dan skill.Kata Kunci : Analisa, kinerja komisi I, Dalam penyelenggaraan,pelayanan publik.

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN PT ASKES MENJADI BPJS KESEHATAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KOTA SINGKAWANG ANGGA PRIHATIN, S.H NPM. A2021141015, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini berjudul â€œKedudukan Hukum Terhadap Perubahan PT Askes Menjadi BPJS Kesehatan Dalam Hubungannya Dengan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kota Singkawangâ€. Masalah yang diteliti adalah Bagaimanakah kedudukan hukum terhadap perubahan PT ASKES menjadi BPJS kesehatan? Dan, Bagaimanakah pengaruh perubahan bentuk PT Askes menjadi BPJS Kesehatan, terhadap jaminan kesehatan kepada masyarakat di Kota Singkawang?. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yang ditujukan kepada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya dengan jenis Pendekatan Perundang-Undangan dan Jenis Pendekatan analisis Konsep Hukum. Berdasarkan Analisis yang dilakukan dalam penelitian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merubah PT Askes menjadi BPJS Kesehatan yang awalnya merupakan badan hukum privat menjadi Badan Hukum publik bersifat nirlaba yang menjalankan fungsi negara untuk meyelenggarakan jaminan sosial nasional kesehatan dan memiliki kewenangan membentuk peraturan yang mengikat umum. Pengaruh perubahan atau transformasi tersebut terhadap layanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Singkawang adalah semakin besarnya cakupan layanan jaminan sosial kesehatan dari kepesertaan yang bersifat wajib. Dalam menunjang sistem jaminan sosial nasional kesehatan, pemerintah pusat dan daerah harus mengupayakan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan termasuk didalamnya adalah tenaga medis sebagai pendukung layanan kesehatan, serta dengan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan mengupayakan peningkatkan jumlah peserta, khususnya untuk kalangan yang tidak mampu untuk mengejar tujuan yang yang telah ditetapkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial dengan mengingkatkan kepatuhan dan partisipasi pembayaran iuran. Kata Kunci : Transformasi BPJS Kesehatan, PT Askes, Jaminan Sosial Nasional Kesehatan, BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional. 2 ABSTRACT This thesis entitled "Legal Transformation or changed form of PT Askes to be BPJS kesehatan In Relation To Service To Community In Singkawang City". The problem studied How does the legal position where PT ASKES changed into BPJS Kesehatan? And how does the effect of transformation of PT Askes into BPJS Kesehatan, to the Social System of Health Bail for the public in Singkawang City?. This study is a Normative Law study aimed at written regulations or other legal materials with the type of Legal Approach and Type of Approach to Legal Concept analysis. Based on the analysis conducted in the research, with the existence of Undang-Undang No. 24 tahun 2011 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional changed the PT Askes into BPJS Health which was originally a private legal entity to become a public legal entity that performs the function of the state to carry out national National Social System of Health Bail and Have the authority to form general binding rules. The effect of such change or transformation on health services to the people in Singkawang City is the greater coverage of health care social security from compulsory membership. In support of the National Social System of Health Bail, central and local governments should strive to improve the quality and quantity of facilities and infrastructure of health facilities, including medical personnel as supporters of health services, and in collaboration with BPJS Kesehatan to increase the number of participants, especially for the poor to pursue the established goals and maintain the continuity of the implementation of the National Social System of Health Bail by increasing compliance and participation of contributions payment Keywords Transformation of BPJS Kesehatan, PT Askes, National Social Bail System, National Bail of Health.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (STUDI PADA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN SOMPAK KABUPATEN LANDAK) NPM. A2021161066, BEATA MEL, SH.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak dan upaya mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dalam prakteknya, sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak kepada warga masyarakatnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan belum dapat diimplementasikan secara keseluruhan, tetapi paling tidak sudah ada upaya dari lembaga Kecamatan Sompak untuk merealisasikan pelayanan administrasi kependudukan kepada warga masyarakatnya melalui PATEN. Adapun kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak, antara lain: peralatan komputerisasi yang masih sering bermasalah, kurangnya personil yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan, kurangnya kesadaran warga masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan dan sebagainya, serta luasnya wilayah dan lokasi yang jauh. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sompak Kabupaten Landak adalah dengan cara: memperbaiki peralatan komputerisasi yang sering bermasalah dan mengajukan penambahan unit komputer guna memperlancar pelayanan administrasi kependudukan, menambah personil di Kantor Camat Sompak untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan agar implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan bisa berjalan maksimal, dan meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan karena dengan memiliki Kartu Keluarga, e-KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, maka warga masyarakat mendapat perlindungan secara hukum dari negara dan sekaligus mensukseskan program Pemerintah. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Administrasi Kependudukan. ABSTRACT This thesis discusses the implementation of Integrated Administration Service Policy of the Sub District based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 4 Year 2010 on the service of population administration in Sompak Sub-district of Landak District. In addition it also has a purpose that is to reveal and analyze the constraints in implementing the policy of the Integrated Service Administration Sub-district on population administration services in Sompak Sub-district Landak Regency and efforts to overcome the obstacles in implementing the policy of the Integrated Service Administration Sub-District on the service of population administration in Kecamatan Sompak Landak District. Through literature study using empirical law research method, it is concluded that in practice, the Integrated District Administration Service system on population administration service in Sompak Sub-district of Landak Regency to the community as mandated by the Minister of Home Affairs Regulation No. 4 of 2010 on General Guidelines of Integrated Administration Service The sub-district has not yet been implemented as a whole, but at least there have been efforts from Sompak Sub-district to realize population administration service to the people through PATEN. The obstacles in implementing the policy of Integrated Administration Service of Sub-district on the service of population administration in Sompak Sub-district of Landak District, among others: computerized equipment that is still often problematic, lack of personnel providing population administration service, lack of awareness of citizens in administering documents of population administration and so on , as well as the vastness of distant areas and locations. The effort to overcome the obstacles in implementing the policy of Sub-district Administration Service on the population administration service in Sompak Sub-district of Landak Regency is by: repairing computerized equipment which often problematic and proposing the addition of computer unit to expedite the service of population administration, to increase personnel in Sompak District Office to give the administrative services of the population so that the implementation of the policy of the Integrated Administration Service of the Kecamatan can run maximally, and increase the awareness of the citizens to administer the population administration documents because by having the Family Card, e-ID card and/or other residence certificate, the citizens get legal protection from the state and at the same time succeed the Government program. Keywords: Policy Implementation, District Integrated Administration Service, Population Administration.

PENJATUHAN SANKSI PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ROMULUS, SH A.2021141042, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThe thesis is the imposition of criminal sanctions under the minimum limit is specialized in Law Number 35 Year 2009 on Narcotics (Studies in Kuala Kapuas District Court's Decision No. 103 / Pid.Sus / 2015 / PN KIK). The method used in this research is a normative approach. From the results of this thesis research we concluded that existence of sentences below the minimum threshold specific provisions of the law in the case of narcotic crime committed by judges, including judges PN Kuala Kapuas, can not be justified by the principle of legality (nulla poena sine lege) which in which an element of legal certainty, for the principle of nulla poena sine lege, which means "no crime without law", has firmly declared that any criminal sanctions should be determined in the legislation. Thus a judge shall not convict other than those specified in the provisions of the law. Thus a judge shall not convict other than those specified in the provisions of the law. As in the Narcotics Act itself has clearly stipulate provisions criminal threats within minimum and maximum limits, such as the Article 112 paragraph (1), which regulates criminal sanctions for any person who unlawfully or against the law to plant, maintain, own, storing, controlling, or provides Narcotics Group I in the form of plants, with a term of imprisonment of 4 (four) years and a maximum of twelve (12) years, so the presence of sentences below the minimum threshold of criminal penalty provisions contained in the Act Narcotics Act by judges themselves can not be justified by the principle of nulla poena sine lege this. As for the opinion of the judges PN Kuala Kapuas, criminal acts dropped below the minimum threshold of the provisions of the Law on Narcotics conducted by a judge does not violate the principle of legality, because the criminal punishment intended for the realization of justice for the accused and society. And according to the judge, when there is a conflict between justice and legal certainty it is only logical certainty justice takes precedence over hukum.Pertimbangan taken by judges in imposing criminal Kuala Kapuas below the minimum threshold of Narcotics UndangÂ¬Undang provisions include the following: (a) consideration juridical, include: the indictment and the warrant from the public prosecutor the evidence revealed at the hearing that consisted of witness testimony, letters and testimony from the accused the evidence, the articles of the Narcotics Act the statutory provisions (b) consideration non juridical, include: a description of the condition of the accused himself and also the role or status of the accused in the crime. Things are burdensome and relieve the defendant, a sense of justice and humanity for the future interests of the accused. Associated with a sense of justice to be considered by the judge in imposing a punishment below the minimum threshold of the provisions of the Law on Narcotics, there is the argument of the judges PN Kuala Kapuas saying that for the criminal offender whose only role as a user that are still try and just have evidence very mild narcotic should not be punished hard. From this argument can be said that there is a pity that arise in the judge against the criminal offender, where such arguments is called the Argumentum ad Misericordian. The judge then concluded that if there is a conflict between justice and legal certainty the main priority is justice.Keywords: The imposition of criminal sanction, below the minimum limit special. ABSTRAKTesis ini penjatuhan sanksi pidana di bawah batas minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 103/Pid.Sus/2015/PN KIk). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif . Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dari ketentuan undang-undang dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh hakim, termasuk hakim PN Kuala Kapuas, tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas (nulla poena sine lege) yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum, sebab dalam asas nulla poena sine lege, yang berarti "tiada pidana tanpa undang-undang", telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana selain dari yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang. Adapun di dalam Undang-Undang Narkotika itu sendiri telah dengan jelas mengatur ketentuan ancaman pidana dalam batas minimum dan maksimum, seperti misalnya pada Pasal 112 ayat (1) yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga adanya penjatuhan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan ancaman pidana yang ada dalam Undang-Undang Narkotika oleh hakim dengan sendirinya tidaklah dapat dibenarkan menurut asas nulla poena sine lege ini. Adapun menurut pendapat hakim PN Kuala Kapuas, tindakan menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dilakukan oleh seorang hakim tidaklah melanggar asas legalitas, sebab penjatuhan pidana tersebut bertujuan demi terwujudnya keadilan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat. Dan menurut hakim, apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum maka sudah sewajarnya keadilan lebih diutamakan dibanding kepastian hukum.Pertimbangan yang diambil oleh hakim Kuala Kapuas dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang Undang Narkotika diantaranya adalah : (a) pertimbangan yang bersifat yuridis, meliputi : surat dakwaan dan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum alat bukti yang terungkap di persidangan yang terdiri dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa barang bukti, pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika ketentuan perundang-undangan (b) pertimbangan yang bersifat non yuridis, meliputi : penjelasan mengenai kondisi diri terdakwa dan juga peran atau kedudukan terdakwa di dalam terjadinya tindak pidana. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, rasa keadilan dan kemanusiaan bagi kepentingan masa depan terdakwa. Terkait dengan rasa keadilan yang menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika, terdapat argumentasi dari hakim PN Kuala Kapuas yang mengatakan bahwa untuk pelaku pidana yang perannya hanya sebagai pengguna yang sifatnya masih coba-coba dan hanya memiliki barang bukti narkotika yang sangat ringan tidak selayaknya dijatuhi pidana yang berat. Dari argumentasi ini dapat dikatakan bahwa ada rasa kasihan yang timbul dalam diri hakim terhadap pelaku pidana, dimana argumentasi semacam ini dinamakan dengan Argumentum ad Misericordian. Sehingga hakim kemudian menyimpulkan bahwa apabila terjadi pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum maka yang diutamakan adalah keadilan.Kata Kunci: Penjatuhan, sanksi pidana, di bawah batas minimum khusus.

PERFORMANCE MEASUREMENT IN THE HELPFUL ASPECT BETWEEN LOCAL GOVERNMENT POLICIESBY GOVERNMENT POLICIES (Performance Evaluation Study of Local Government Implementation (EKPPD) Pontianak Year 2014) NELLA LENNY HERIYANI, S.H., M.K.N NPM. A2021151093, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses about the performance measurement on alignment aspect between local government policy and government policy (Study of Performance Evaluation of Local Government Implementation (EKPPD) Pontianak Year 2014). From the result of this thesis research, it is concluded that Performance Measurement On Aspect of Alignment Between Local Government Policy With Government Policy Related to Performance Evaluation of Local Government (EKPPD) Pontianak City Year 2014. Bureaucracy in Pontianak City area is essentially to change the governance of development towards good governance (good govenance). Good governance is characterized by, among other things, high levels of performance, public accountability, transparency, efficiency, effectiveness, cleansing of corruption, collusion and nepotism. To support good governance, a good performance measurement system is needed. This performance measurement system will integrate the process of improving performance through the planning startup phase until its performance evaluation. A good performance measurement system will be beneficial for a variety of things that can be used to apply reward and punishment systems, evaluate the efficiency, effectiveness and economics of programs and activities, improve performance, and others. Factors affecting alignment performance between local government policies With the government policy related to the Performance Evaluation of Local Government (EKPPD) Pontianak Year 2014 is the existence of several factors that influence the performance of the local government of Pontianak City, including about the characteristics of Pontianak local government that includes organizational culture, organizational structure, and external environment.In addition, from the results of the study found that the size (size) of Pontianak, leverage, and intergovernmentaltr ansfer have significant effect on the performance of the local government of Pontianak City, but the legislative or DPRD size has no significant effect on the performance of the Pontianak Municipal Government. The size of Pontianak Municipal Government as measured by natural logs (ln) of Pontianak local government assets, the level of regional wealth as measured by PAD, the level of dependence of local government on central government, regional expenditure, and BPK audit findings have a significant effect on the performance scores of Pontianak Municipality. Efforts that should be done by the city government pontianak in an effort to improve performance in relation to the Performance Evaluation of Local Government (EKPPD) Pontianak Year 2014 is Pontianak Government Institution Performance Pontianak get predicate B in the assessment of Performance Accountability Accountability Government Agencies (LAKIP) .Pontianak City is the only city of all districts / cities in West Kalimantan who received the title B in the assessment of LAKIP with the achievement of B in the assessment of this LAKIP, an increase from the previous. Keywords: Performance Measurement, Policy, Local Government, Government Polic ABSTRAK Tesis ini membahas tentang pengukuran kinerja pada aspek keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah (Studi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Pontianak Tahun 2014).. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Pengukuran Kinerja Pada Aspek Keselarasan Antara Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Terkait Dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Pontianak Tahun 2014. Birokrasi di daerah Kota Pontianak intinya adalah melakukan perubahan tata laksana pembangunan menuju pemerintahan yang baik (good govenance). Kepemerintahan yang baik ditandai antara lain dengan tingginya tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Untuk mendukung terwujudnya kepemerintahan yang baik tentunya diperlukan adanya sistem pengukuran kinerja yang baik. Sistem pengukuran kinerja ini akan mengintegrasikan proses peningkatan kinerja melalui tahap mulai perencanaan sampai dengan evaluasi capaiannya. Sistem pengukuran kinerja yang baik akan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya dapat digunakan untuk menerapkan sistem reward and punishment, mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomis program dan kegiatan, meningkatkan kinerja, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah terkait dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Pontianak Tahun 2014 ialah adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kota Pontianak, di antaranya tentang karakteristik pemda Kota Pontianak yang meliputi budaya organisasi, struktur organisasi, dan lingkungan eksternal. Selain itu dari hasil penelitian menemukan bahwa ukuran (size) pemerintah daerah Kota Pontianak, leverage, dan intergovernmentaltr ansfer berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Pontianak, tetapi ukuran legislatif atau DPRD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemda Kota Pontianak. ukuran pemda Kota Pontianak yang diukur dengan log natural (ln) asset pemda Kota Pontianak, tingkat kekayaan daerah yang diukur dengan PAD, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, belanja daerah, dan temuan audit BPK berpengaruh signifikan terhadap skor kinerja pemda Kota Pontianak. Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kota pontianak dalam dalam upaya peningkatan kinerja dalam kaitannya dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kota Pontianak Tahun 2014 ialah Kinerja Instansi Pemerintahan Pontianak Kota Pontianak mendapat predikat B dalam penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Barat yang menerima predikat B dalam penilaian LAKIP tersebut dengan diraihnya predikat B dalam penilaian LAKIP ini, ada peningkatan dari sebelumnya

TUGAS DAN WEWENANG DPRD DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Di DPRD Kabupaten Melawi) NPM. A2021161001, SAHPRI, S.SOS.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTThis thesis discusses about the tasks and authority of DPRD in the supervision of the implementation of regional regulation and regional revenue budget based on Law Number 23 Year 2014 on Regional Government (Study In Melawi Regency DPRD). The method used in this research is Normative - Sociological approach. The conclusion of this thesis is the Form of Supervision of the Implementation of Perda and APBD conducted by the Melawi Regency DPRD, the function of the supervision of regional regulations is very important which gives opportunity to DPRD to be more active and creative in facing various obstacles to the implementation of local. Through the supervision of the council, the executive as policy implementer will be protected from various deviations and misappropriation, from the results of the supervision of the council will be taken refinement measures to improve the implementation of the policy. To avoid administrative errors in the governance of the local government bureaucracy without their realizing it can lead to allegations of criminal acts of corruption for public officials who handle these public affairs. The existence of parliamentary oversight will provide sufficient effective protection against the executive in running the governance bureaucracy optimally. Supervision of Regional Revenue and Expenditure Budget is essentially a policy instrument that is used as a tool to improve public services and welfare of the people in the regions, therefore, DPRD and local government should strive to create real and structured APBD that can reflect the real needs of society in accordance with potential of each. Form of Supervision of APBD Implementation conducted by DPRD Melawi The success of a clean and authoritative government requires the active and positive participation of all members of the community. Factors that cause the Supervision of the Implementation of Perda and APBD can not be fully implemented by the DPRD of Melawi Regency is the Integrity of DPRD Members as People's Representatives. The DPRD members have not demonstrated their supervisory capacity as the people's representatives, they prioritize their personal interests as party members. As a result DPRD members have not fully implemented the mandate of the people and should be accountable to the people. Facility factors include work facilities, research facilities and libraries that can assist the insights and knowledge of board members, a shortage of secretarial staff and professional expert staff who assist the work of the DPRD. Lack of Working Visit to the community during recess and Factors of concern when news can offend executives still strong. As a result, the mass media has not yet realized the proportional control function, as well as being the media of information connecting the council with the community. The Consequences of Laws and Legal Effects are Not Implemented Completely Duties and Powers of the DPRD In Supervising the Implementation of Regional Regulations and Budgets that arise in the implementation of DPRD supervision, no procedural procedures and violations by the Regional Government against the legislation and Good Governance of the Good Governance (AAUB), so that there are legal sanctions that may be imposed on the offender. The DPRD has the functions of legislation, budget, and supervision. The supervisory function is primarily directed towards the implementation of local regulations and other legislation, regional head regulations, regional budgets, and local government policies in implementing regional development programs, as well as international cooperation in the regions.Â Keywords: Supervision, Local Regulation, and Budget, Regional Income.Â Â ABSTRAKTesis ini membahas tentang Tugas Dan Wewenang DPRD Dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Dan Anggaran Pendapatan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di DPRD Kabupaten Melawi). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalaha pendekatan Normatif - Sosiologis. Kesimpulan dari tesis ini adalah Bentuk Pengawasan Pelaksanaan Perda dan APBD yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Melawi, Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatÂlah penting yang memberikan kesempatan keÂpada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif meÂnyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan perda. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana koropsi bagi pejabat publik yang meÂnangani urusan publik tersebut. Adanya pengaÂwasan DPRD akan memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal. Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah, oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Bentuk Pengawasan Pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh DPRD Melawi Keberhasilan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa membutuhkan peran serta yang aktif dan positif dari seluruh anggota masyarakat. Faktor-Faktor yang menyebabkan Pengawasan Pelaksanaan Perda dan APBD tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh DPRD KabupatenÂ Melawi ialah Integritas Anggota DPRD Sebagai Wakil Rakyat, Para anggota DPRD belum menunjukkan kapasitas pengawasannya sebagai wakil rakyat, mereka lebih mengedepankan kepentingan personalnya sebagai anggota partai. Akibatnya anggota DPRD belum sepenuhnya melaksanakan mandat dari rakyat dan seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat. Faktor sarana meliputi fasilitas kerja, sarana penelitian dan perpusatakaan yang dapat membantu wawasan dan pengetahuan anggota dewan, kekurangan tenaga sekretariat dan staf ahli yang profesional yang membantu tugas kerja DPRD. Kurangnya Kunjungan Kerja ke masyarakat pada masa reses dan Faktor adanya kekhawatiran bila pemberitaan dapat menyinggung eksekutif masih kental. Akibatnya, media massa belum merealisasikan fungsi pengawasan secara proporsional, serta menjadi media informasi yang meng-hubungkan dewan dengan masyarakat.Konsekuwensi Hukum Dan Akibat Hukum Tidak Terlaksana Sepenuhnya Tugas Dan Wewenang DPRD Dalam Pengawasan Pelaksanaan Perda Dan APBD yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan DPRD, disebabkan karena tidak dilaksanakan prosedur dan adanya pelanggaran oleh Pemerintah Daerah terhadap Peraturan perundang-undangan dan Asaz-asaz Umum Pemerintahan yang Baik (AAUB), sehingga ada sangsi-sangsi hukum yang dapat dikenakan pada pelanggarnya. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan terutama ditujukan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, serta kerja sama internasional di daerah.Â Kata Kunci: Pengawasan,Peraturan Daerah, dan Anggaran, Pendapatan Daerah.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PONTIANAK DALAM MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA TERHADAP PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1999 TENTANG ABDURRAHIM, SH. NIM. A.2021141055, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

A B S T R A KTesis ini membahas tentang implementasi kebijakan Lembaga Pemasyaratan (LAPAS) Klas II A Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaksanaan program asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 dan upaya mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999. Melalui studi kepustakaan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa pada dasarnya kebijakan LAPAS Klas II A Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan belum diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan, karena masih mengalami berbagai kendala. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain sebagai berikut: (a) Kurangnya koordinasi antar aparat dari LAPAS Klas II A Pontianak maupun Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya yang ditunjuk oleh Bupati Kubu Raya dalam pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan; dan (b) Adanya keengganan atau sikap setengah hati dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya yangditunjuk oleh Bupati Kubu Raya dalam melaksanakan kerjasama pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Klas II A Pontianak. Upaya mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan LAPAS Klas II A Pontianak dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terhadap pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: (a) Melaporkan hasil kegiatan kerjasama pelaksanaan asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan kepada Bupati Kubu Raya, baik berkenaan dengan tingkat keberhasilan dari kerjasama tersebut maupun kendala-kendala yang dihadapi selama kegiatan kerjasama pelaksanaan asimilasi di LAPAS Klas II A Pontianak. Hal ini dilakukan agar Bupati Kubu Raya mengetahui kondisi yang sebenarnya; (b) Pihak LAPAS Klas II A Pontianak lebih meningkatkan koordinasi dengan aparat/petugas harian regional dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya yang ditunjuk oleh Bupati Kubu Raya untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan, agar kerjasama dapat berjalan dengan efektif; dan (c) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya selaku dinas yang ditunjuk oleh Bupati Kubu Raya untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan LAPAS Klas II A Pontianak agar lebih perhatian dalam melakukan tugasnya, agar tidak terkesan setengah hati dalam melakukan kerjasama dalam pelaksanaan asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan LAPAS Klas II A PontianakKata kunci : Implementasi Kebijakan â€“ Kerjasama â€“ Asimilasi â€“ Warga Binaan Pemasyarakatan.A B S T R A C TThis thesis discusses the policy of implementation Penitentiary (Prisons) Class II A Pontianak in cooperation with the Government of Kubu Raya District on the implementation of the assimilation program for prisoners under Government Regulation No. 57 of 1999. In addition it also has the objective is to reveal and analyze constraints affecting policy implementation Penitentiary Class II A Pontianak in cooperation with the Government of Kubu Raya District on the implementation of assimilation for Citizens Patronage of Corrections under Government Regulation No. 57 of 1999 and overcoming the constraints affecting policy implementation Penitentiary Class II A Pontianak in cooperation with the Government of Kubu Raya District on the implementation of assimilation for Citizens Patronage of Corrections under Government Regulation No. 57 of 1999. Through literature study using an empirical law approach the conclusion, that the policy essentially Penitentiary Class II A Pontianak in cooperation with the Municipality Kubu Raya in the implementation of assimilation for Citizens Patronage of Corrections under Government Regulation No. 57 Year 1999 on the implementation of Coaching and Mentoring Partnership Citizens Patronage of Corrections has not been implemented as expected, because it is still experiencing various obstacles. As these constraints are as follows: (a) lack of coordination among officials of Penitentiary Class II A Pontianak and the Department of Industry, Trade,Cooperatives and SMEs Kubu Raya appointed by the Regent of Kubu Raya in the implementation of assimilation for Citizens Patronage of Corrections; and (b) The reluctance or half-hearted attitude of the Department of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs Kubu Raya appointed by the Regent of Kubu Raya in implementing cooperation for the implementation of assimilation Patronage Citizen Correctional Prison Class II A Pontianak. Efforts to overcome the constraints that affect the policy of implementation Penitentiary Class II A Pontianak in cooperation with the Government of Kubu Raya District on the implementation of assimilation for Citizens Patronage of Corrections under Government Regulation No. 57 of 1999 are as follows: (a) Report the results of cooperation activities implementation of assimilation for residents Patronage of Corrections to the Regent of Kubu Raya, both with regard to the level of success of such cooperation as well as the obstacles encountered during the implementation of cooperation activities in prisons assimilation Penitentiary Class II A Pontianak. This is done so that the Regent of Kubu Raya knowing the actual conditions; (B) The Penitentiary Class II A Pontianak further improve coordination with police officers/officials of the Department of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs Kubu Raya appointed by the Regent of Kubu Raya to cooperate in the implementation of the assimilation of prisoners, so that the cooperation can be run with effective; and (c) the Department of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs Kubu Raya as the agency appointed by the Regent of Kubu Raya to cooperate in the implementation of the assimilation of prisoners Penitentiary Class II A Pontianak to be more considerate in doing his job, that does not seem half-hearted to cooperate in the implementation of the assimilation of prisoners Penitentiary Class II A Pontianak.Keywords: Policy Implementation - Cooperation - Assimilation - Citizens Patronage of Corrections.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA