cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal NESTOR Magister Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 535 Documents
 13   14   15   16   17 
PELAKSANAAN PROGRAM USAHA MINA PERDESAAN NELAYAN TANGKAP OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MEMPAWAH DALAM KAITANNYA DENGAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 22/PERMEN-KP/2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT DI BIDANG KALAUTAN DAN PERIKANAN. MELKY ANDRIE,S.H NPM. A2021151067, Jurnal Mahasiswa s2 Hukum Untan
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT This thesis discusses the Implementation of Mina Perdesaan Capture Fishery Program by Marine and Fishery Service of Mempawah Regency in Relation With Regulation of Minister of Marine and Fisheries Republic of Indonesia Number: 22 / PERMEN-KP / 2015 About General Guidelines Implementation of Direct Community Assistance In The Field Of Marine And Fishery. From the result of this thesis research, it can be concluded that the Implementation of Mina Perdesaan Program of Catch Fisherman by Marine and Fishery Service of Mempawah Regency in Relation With Regulation of Minister of Marine and Fishery of Republic of Indonesia Number: 22 / Permen-Kp / 2015 About General Guidance of Implementation of Community Direct Aid in the Field Kalautan Dan Perikanan. Mina Rural Business Program Policy (PUMP) Capture Fishermen in Kabupaten Mempawah policy issued by the Department of Marine Affairs and Fishery of Mempawah Regency of the Republic of Indonesia aimed to overcome the problem of poverty of fishermen in Indonesia, especially in Sui Kunyit and in the village village of Mempawah Regency near the coast. The program is stipulated in Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number: 22 / Permen-Kp / 2015 About the General Guidelines Implementation of Direct Community Assistance in the Field of Marine and Fisheries Mina Rural Business Development Program (PUMP).What are the obstacles faced in the Implementation of Mina Perdesaan Program of Catching Fishermen by Marine and Fishery Service of Mempawah Regency. Poverty is the root of Mempawah Community, poverty as a situation and condition experienced by a person or group of people who can not afford to carry their life up to a level that is considered humane. In harmony with this, poverty is conceptualized as one's inability to meet basic needs. What efforts are made by the Office of Marine and Fisheries of Mempawah Regency Government in overcoming these obstacles. Government efforts in empowering coastal communities Mempawah District is influenced by factors such as human resources. Generally fishermen who become the target of empowerment is still classified as society with low level of education and income. Keywords: Implementation, Program, Mina Rural Enterprises, Capture Fishermen. ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Pelaksanaan Program Usaha Mina Perdesaan Nelayan Tangkap Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 22/PERMEN-KP/2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kalautan Dan Perikanan. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan Program Usaha Mina Perdesaan Nelayan Tangkap Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 22/Permen-Kp/2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kalautan Dan Perikanan. Kebijakan Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Nelayan Tangkap di Kabupaten Mempawah kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mempawah Republik Indonesia yang ditujukan untuk menanggulangi persoalan kemiskinan nelayan di Indonesia khususnya di daerah Sui Kunyit dan di desa desa Kabupaten Mempawah dekat pesisir. Adapun program ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 22/Permen-Kp/2015 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kalautan Dan Perikanan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap. Kendala-Kendala apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan Program Usaha Mina Perdesaan Nelayan Tangkap Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah. Ialah Akar Kemiskinan Masyarakat Kabupaten Mempawah, kemiskinan sebagai suatu situasi dan kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan kehidupannya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Selaras dengan hal tersebut, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar. Upaya-upaya apa yang dilakukan Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah Pemerintah dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut. upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat pesisir Kabupaten Mempawah dipengaruhi oleh factor diantaranya terkait semberdaya manusia. Umumnya nelayan yang menjadi sasaran pemberdayaan masih tergolong masyarakat dengan tingkat pendidikan dan penghasilan yang rendah. Kata Kunci : Pelaksanaan, Program, Usaha Mina Perdesaan, Nelayan Tangkap.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERKAIT DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA NPM. A2021161065, RAHADI KANESHA , S.H.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa sebagai wujud dari Demokrasi dan Otonomi Desa. BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Fungsi BPD dalam proses pembentukan Perdes Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD (2).Faktor kendala apasajakah yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi BPD di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya (3) Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan fungsi BPD Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. (2) Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi (3) Mendeskripsikan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat Yuridis Sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) metode wawancara, (2) metode dokumen, (3) metode observasi. Sedangkan metode analisa digunakan adalah metode analisa diskritif Yuridis Empiris dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuatan Peraturan Desa sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa juncto Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis. Simpulan dari hasil penelitian di atas adalah BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukan dengan kurang komprehensipnya BPD di Kecamatan Sungai Raya dalam membingkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara Interndan Ekstern. Sehingga saran yang diajukan dalam Tesisi ini ialah perlu adanya perhatian khususnya dari PEMDA serta perlu diadakanya pelatihan cara menyusun dan merancang Perdes bagi Pemerintah Desa. Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Legal Decision Making, Peraturan Desa ABSTRACTThe existing Village Representative Body (BPD) has changed its name to the Village Consultative Body as a form of Democracy and Village Autonomy. The BPD functions to discuss and agree on the draft village regulation with the village head, to accommodate and channel the aspirations of the community, therefore the BPD as a consultative body originating from the village community, besides carrying out its function as a bridge between the village head and the village community, must also carry out its main functions, namely representation function. The problems studied in this study are: (1) How the BPD functions in the process of forming village regulations based on the Minister of Home Affairs Regulation No. 110 of 2016 concerning BPD (2). ) How are the steps taken to overcome the obstacles to the implementation of the legislative function by the BPD in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. This study aims: (1) Describe the functions of BPD Based on Permendagri Number 110 of 2016. (2) Describe the obstacles faced by BPD in implementing the legislative function (3) Describe the steps taken to overcome the constraints of implementing the legislative function by BPD in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. The research approach method used in this research is Sociological Juridical. Data collection methods used are: (1) interview method, (2) document method, (3) observation method. While the analysis method is used is the Empirical Juridical discrete analysis method with a deductive approach. The results of the study show that the making of the Village Regulation has been carried out through the correct stages and in accordance with Law Number 12 of 2011 juncto Government Regulation Number 47 of 2015 concerning Villages in conjunction with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 111 of 2014 concerning Formation Guidelines and the Mechanism of Formulating Village Regulations, namely through the stages of initiation, socio-political and juridical. The conclusions from the results of the above research are that the BPD in carrying out the legislative function, namely the process of making Village Regulations in accordance with the existing legislation, but the BPD legislative function has not been able to run optimally, this is shown by the incomprehensibility of BPD in Sungai Raya District in framing regulations - village regulations that are still conventional or habitual in form of unwritten regulations. The steps taken to overcome obstacles are internally and externally. So that the suggestion put forward in this Thesis is the need for attention especially from the LG and there is a need to conduct training on how to compile and design village regulations for the village government. Keywords: Village Consultative Body (BPD), Legal Decision Making, Village Regulation
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK HORIZONTAL DALAM USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi Di Kabupaten Ketapang) BOBBY CHRISNAWAN,SH NIM. A21213052, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.786 KB)

Abstract

ABSTRACTThis thesis role of local governments in preventing horizontal conflicts in oil palm plantations (study in Ketapang district). From the results of this thesis can be concluded that the horizontal conflicts of oil palm plantations that occurred in the district ketapan between plantation companies and Sawit with communities around the area of plantation due to changes in socio-economic structure of society from the system of shifting the traditional top natural richness to the capitalist system through the core pattern and plasma , resulting in a grouping of people on the structure of resources, including the group that has the power of economic resources and social groups that have the resources. Management of oil palm plantations are moving away from efforts to the welfare of society, giving birth to an open conflict over land due to take land offer palm of one enterprising other companies that ignore the interests of the local community or their deviation business activities of oil palm plantations in conjunction occupying land without permission are entitled. That the factors that led to the conflict Horizontal Oil palm plantation in Ketapang district is demanding public land compensation to companies that have not been completed, the Agreement a partnership between the people and companies that are considered denied one of the parties, public land into the concession area of the company, and rejection in general on the company's operations around the township mereka.Bahwa efforts should local governments in preventing and resolving conflicts horizontal oil palm plantations in the ketapang district government must renew a policy of conflict resolution by creating an independent institution at national level and regions accompanied by a mechanism and operational procedures for conflict resolution. The government gave room for voluntary mediator institutions to engage in conflict resolution both in the national and regional level. The government should immediately conduct identfifikasi and mapping of forests and communal land that can dipedomi the parties to the conflict resolution based on customary rights claim. Between the National Land Agency and the Ministry of Forestry must have an understanding in translating the issuing authority's title in forest areas to third parties, so that in case of conflict resolution through mediation, the agreement can no longer be countered by reason of the authority. Important determined that the public conflict with the company already operating, it must be enforced pause operations while the company during the process of conflict resolution performed. Conflict Natural resources must be seen as something extraordinary (extraordinary), because it could have an impact on broader dimensions such as SARA2conflict, the cancellation of inward investment, even causing loss of lives yangmengarah on the violation of Human Rights (HAM). Menggiat people's awareness of the rights of the land as a dialectical force of state power. This movement can be done through awareness actions with the assistance of social activists (NGO) which has also been a lot of help, including resuscitation and advocacy. The plantation company is expected to abide by the principles of the RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) wherein perusahana must care for indigenous peoples and does not conflict with the public. Companies that conflict with the public is no longer used as a shield for the police action against the people's demands, but could finish wisely all that concerns society and government.ABSTRAKTesis ini peran pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya konflik horizontal dalam usaha perkebunan kelapa sawit (studi di kabupaten ketapang). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa konflik horizontal perkebunan kelapa sawit yang terjadi di kabupaten ketapang antara perusahaan perkebunan Sawit dengan masyarakat sekitar areal perkebuanan disebabkan perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat dari sistem peladangan tradisional atas potensi kekayaan alam ke sistem kapitalis melalui pola inti dan plasma, sehingga terjadi pengelompokan masyarakat atas struktur sumberdaya, meliputi kelompok yang memiliki kekuasaan sumberdaya ekonomi dan kelompok yang memiliki sumberdaya sosial. Pengelolaan perkebunan sawit yang bergerak jauh dari upaya mensejahterakan masyarakat, melahirkan konflik terbuka perebutan lahan akibat take offer lahan sawit dari perusahaan satu keperusahaan yang lain yang mengabaikan kepentingan masyarakat setempat atau adanya penyimpangan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dalam hubungannya menduduki tanah tanpa izin yang berhak. Bahwa faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik Horizontal Perkebunan kelapa sawit di kabupaten Ketapang adalah masyarakat menuntut ganti rugi lahan kepada perusahaan yang belum selesai, Perjanjian pola kemitraan antara masyarakat dan perusahaan yang dinilai diingkari salah satu pihak,lahan masyarakat masuk ke dalam area konsesi perusahaan, dan penolakan secara umum atas operasi perusahaan di sekitar perkampungan mereka.Bahwa upaya-upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah dalam mencegah dan menyelesaikan terjadinya konflik horizontal perkebunan kepala sawit di kabupaten ketapang adalah pemerintah harus memperbaruhi kebijakan penyelesaian konflik dengan cara membuat kelembagaan independen di level nasional dan daerah yang disertai dengan mekanisme dan prosedur operasional penyelesaian konflik. Pemerintah memberi ruang bagi lembaga-lembaga mediator sukarela untuk terlibat dalam penyelesaian konflik baik di level nasional maupun daerah. Pemerintah harus segera melakukan identfifikasi dan pemetaan terhadap keberadaan hutan dan tanah ulayat sehingga dapat dipedomi para pihak dalam penyelesaian konflik yang didasari atas klaim hak ulayat. Antara Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Kehutanan harus memiliki kesepahaman dalam menterjemahkan kewenangan penerbitan alas hak dalam kawasan hutan kepada pihak ketiga, sehingga jika terjadi penyelesaian konflik melalui mediasi maka kesepakatan tidak lagi dapat dimentahkan karena alasan kewenangan. Penting ditetapkan bahwa terhadap konflik masyarakat dengan perusahaan yang sudah beroperasi, maka harus diberlakukan jeda operasi sementara perusahaan selama proses penyelesaian konflik dilakukan.Konflik Sumber daya alam harus dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa (extraordinary), karena bisa menimbulkan dampak pada dimensi yang lebih luas seperti konflik SARA, batalnya investasi masuk, bahkan menyebabkan jatuhnya korban nyawa yangmengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).3Menggiat penyadaran rakyat atas hak-hak tanah sebagai kekuatan dialektis terhadap kekuasaan negara. Gerakan ini dapat dilakukan melalui tindakan penyadaran dengan pendampingan para aktivis sosial (LSM) yang selama ini juga sudah banyak membantu, termasuk tindakan penyadaran dan advokasi. Pihak perusahaan perkebunan diharapkan dapat mematuhi prinsip RSPO (Rountable Sustainable Palm Oil) dimana perusahana harus peduli terhadap masyarakat adat dan tidak berkonflik dengan masyarakat. Perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat tidak lagi menggunakan aparat kepolisian sebagai tameng untuk menghadapi aksi tuntutan masyarakat, tetapi dapat menyelesaikan dengan bijak segala yang menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah.Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, warta, berita, harian regional, Mencegah, Konflik Horizontal, Perkebunan Kelapa Sawit
DAMPAK KEBIJAKAN BEBAS VISA BAGI WARGA NEGARA CINA (RRC) TERHADAP MUNCULNYA TENAGA KERJA ILEGAL (Studi Di Kalimantan Barat) ERNA RAHAYU, S.H. NPM.A2021131062, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT This thesis discusses the Impact of Free Visa Policy for Chinese Citizens (PRC) on the Emergence of Illegal Labor (Study In West Kalimantan). The approach method used in this research is yurids-normative approach. From the results of this thesis research, it is concluded that Factors that become the background so that the occurrence of increasing the number of foreign workers, especially those from China to foreign workers who are in West Kalimantan Province comes from China. The factors causing the increase in the number of foreign workers, especially those from China to Indonesia spread in West Kalimantan is the number of equipment origin of China used in West Kalimantan, Local Workers need assistance tools, cheap equipment from China, the lack of knowledge Local labor in science and technology. Impact of visa-free granting policy for Chinese citizens against the Emergence of Illegal Workers Under Presidential Regulation No. 21 of 2016 on Visa Free Visits In West Kalimantan there are positive impacts and negative impacts. The positive impact is first to Increase Original Regional Income (PAD) Kota / Kabupaten in West Kalimantan Province, which comes from local taxes and user charges. Then Increase the Welfare of Community Life in West Kalimantan Province that can be reviewed from the amount of PAD and PMDN in the City / District in West Kalimantan Province.After that increased motivation in the quality of work. The next impact is the Transfer of Science and Technology. Then the negative impact is the decrease of Local Employment Opportunities, this section will be divided into the Role of Government in West Kalimantan Province in overcoming the many unemployment caused by the Foreign Workers of China (PRC).And the last is labor as a soft diplomacy tool of China. Measures that should be taken by the government to protect local workers from invading foreign workers from China To anticipate the impact of freedom in the world of employment, in particular the use of Foreign Workers (TKA), the government must establish legislation regulating the supervision of Foreign Workers (TKA). The role of the government to protect local workers from invading foreign workers from China. In West Kalimantan alone, it is hoped that it can increase the supervision of foreign workers in West Kalimantan in the framework of the protection of domestic workers as a consequence of the invasion of foreign workers from China. The supervision of Foreign Workers (TKA) may be in the form of inspection of Permit for Employment of Foreign Workers (IMTA) for each Foreign Worker (TKA) used by the company concerned, the type of job inspection or position and examination of the presence or absence of counterpart labor. While the obstacles in Foreign Workers (TKA) control in West Kalimantan are: the lack of Employee Supervisor (PPK), and the lack of budgetary funding for Foreign Workers (TKA) supervision. This certainly makes it difficult for KDP to monitor foreign workers (TKA). To overcome these problems, the government should increase the number of KDP and the amount of budget in the supervision of Foreign Workers (TKA). That way, the supervision of Foreign Workers (TKA) can be improved.  Keywords: Policy, Free Visa, For, Citizen.      ABSTRAK Tesis ini membahas Dampak Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Cina (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal (Studi Di Kalimantan Barat). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yurids-normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Faktor-Faktor yang menjadi latar belakang sehingga terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja asing khususnya yang berasal dari china ke indonesia tenaga kerja asing yang berada di Provinsi Kalimantan Barat ini berasal dari berasal dari Negara China. Adapun Faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja asing khususnya yang berasal dari china ke Indonesia yang tersebar di Kalimantan Barat ialah banyaknya peralatan asal china yang dipakai di Kalimantan Barat, Tenaga Kerja Lokal perlu pendampingan penggunaan alat, murahnya peralatan canggih dari china, minimnya pengetahuan tenaga kerja lokal dalam IPTEK. Dampak kebijakan pemberian bebas visa bagi warga negara china (RRC) Terhadap Munculnya Tenaga Kerja Ilegal Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Di Kalimantan Barat yaitu ada dampak positif dan dampak negatife. Dampak positif nya adalah pertama Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yang berasal dari pajak daerah dan retribusi. Lalu Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat yang dapat ditinjau dari besarnya PAD serta PMDN yang ada di Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Setelah itu meningkatnya motivasi dalam kualitas kerja. Dampak selanjutnya adalah Adanya Transfer Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian dampak negatifnya adalah berkurangnya kesempatan Kerja Tenaga Kerja Lokal, bagian ini akan dibagi menjadi Peran Pemerintah di Provinsi Kalimantan Barat dalam mengatasi banyaknya pengangguran yang disebabkan adanya Tenaga Kerja Asing dari negara China (RRC). Dan yang terakhir adalah tenaga kerja sebagai alat soft diplomasi China. Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk melindungi pekerja lokal dari serbuan buruh asing asal china Untuk mengantisipasi dampak dari kebebasan dalam dunia ketenagakerjaan, khususnya penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), maka pemeritah harus membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Peran pemerintah untuk melindungi pekerja lokal dari serbuan buruh asing asal china. Di Kalimantan Barat sendiri, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kalimantan Barat dalam rangka perlindungan tenaga kerja dalam negeri sebagai konsekuensi dari serbuan buruh asing asal china. pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat berupa pemeriksaan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi setiap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan, pemeriksaan jenis pekerjaan atau posisi jabatan dan pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya tenaga kerja pendamping. Sedangkan kendala yang ditimbulkan dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kalimantan Barat adalah: kurangnya jumlah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK), serta kurangnya pendanaan anggaran untuk pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Hal ini tentu menyulitkan PPK dalam melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA). Untuk mengatasi masalah tersebut, seharusnya pemerintah menambah jumlah PPK dan jumlah anggaran dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Dengan begitu, pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat ditingkatkan.  Kata Kunci: Kebijakan, Bebas Visa, Bagi, Warga Negara.
SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KABUPATEN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya) NPM. A2021161003, ARIFIN NOOR AZIZ, SH.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tesis ini berjudul “Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kabupaten ditinjau dari Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya)”. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, dalam kenyataannya perencanaan pembangunan desa yang ada di Kecamatan Batu Ampar di Kabupaten Kubu Raya selalu tidak sinkron dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksinkronan perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Batu Ampar dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya adalah: belum tersedianya sumber daya manusia perencanaan yang mumpuni, masih kurangnya konsistensi terhadap dokumen perencanaan yang sudah disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, koordinasi antar perangkat daerah untuk proses perencanaan masih lemah, tidak selarasnya visi dan misi Kepala Desa dan Bupati yang sama-sama memiliki dokumen perencanan pembangunan RPJM Desa dan RPJM Daerah; adanya unsur kepentingan politik dari pemangku kepentingan; lemahnya koordinasi antara desa dan kabupaten dalam penyusunan perencanaan pembangunan; kurang memperhatikan usulan perencanaan pembangunan desa; dan belum adanya goodwill dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang menganggap desa adalah mitra dan subjek, tetapi masih menganggap desa adalah objek sehingga pada saat perencanaan program kegiatan diusulkan selalu diabaikan. Upaya yang dilakukan untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Batu Ampar dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya adalah: menjalin komunikasi terutama dalam perencanaan pembangunan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; konsisten dalam melaksanakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan; menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman daerah dalam menyusun perencanaan daerah; dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dalam mendukung pelaksanaan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: Perlunya kesepakatan bersama antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten dalam hal perencanaan pembangunan dengan mengacu pada usulan skala prioritas dan kebutuhan serta keperpihakan kepada masyarakat; dan Perlu adanya koordinasi secara terpadu antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten dalam hal perencanaan pembangunan, agar tidak terjadi ketidaksinkronan yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Kata Kunci: Sinkronisasi, Perencanaan Pembangunan Desa dan Kabupaten.   ABSTRACT This thesis entitled "Synchronization of Village and District Development Planning in the view from Government Regulations No. 47 of 2015 on the Amendment of Government Regilations No. 43 of 2014 on Implementation of Law No. 6 of 2014 about Village (Study in Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya)". Through literature study using empirical legal approach method, it can be concluded that in reality the existing village development planning in Batu Ampar Sub-district in Kubu Raya Regency is always out of sync with the development planning of Kubu Raya Regency. The factors that influence the lack of synchronization of village development planning in Batu Ampar sub-district with the development planning of Kubu Raya Regency are: the unavailability of human resources planning that qualified, still lack of consistency to planning documents that have been prepared and set as the guidance in carrying out development planning, among regional apparatus for planning process is still weak, not aligned vision and mission of Village Head and Bupati who both have document of development plan of RPJM Desa and RPJM Daerah; the existence of political interest from the stakeholders; weak coordination between villages and districts in the preparation of development planning; less attention to the proposed village development planning; and the absence of goodwill from the Government of Kubu Raya Regency which considers the village is the partner and the subject, but still assume the village is the object so that at the time of planning the proposed activity program is always neglected. The efforts undertaken to synchronize village development planning in Batu Ampar sub-district with the development planning of Kubu Raya Regency are: to establish communication especially in development planning with Kubu Raya District Government; consistent in implementing laws and regulations relating to development planning; preparing the Regional Regulation of Kubu Raya Regency No. 16 of 2017 regarding Regional Development Planning System as a regional guideline in preparing regional planning; and the use of the Regional Development Planning Information System (SIPPD) application in support of the implementation and preparation of regional development planning documents. In this study recommended things as follows: The need for mutual agreement between the village government and the district government in terms of development planning with reference to the proposed priority scale and needs and partisanship to the community; and It needs an integrated coordination between the village government and the district government in terms of development planning, so as not to occur unsynchronized which ultimately can cause problems in the implementation of development in the village. Keywords: Synchronization, Village and Regency Development Planning.
OPTIMALISASI TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN DALAM BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM BERDASARKAN PASAL 30 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN TOHOM HASIHOLAN, SH A.2021141083, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis thesis discusses the optimization of the duties and authority of the prosecutor in the field of public order and public tranquility under Article 30 Paragraph (3) of Law Number 16 Year 2004 on the Prosecutor in relation to the supervision of cult and the prevention of abuse and / or blasphemy (Study Kajaksaan Pontianak State) , The method used in this research is normative juridical approach. From the results of this thesis research we concluded that that in order to support the policy of law enforcement and justice both preventive and repressive, implement and or co-hosted order and public tranquility and security of national development and its results, the Attorney General has a role in monitoring the flow of trust and abuse prevention and / or blasphemy provided for in Article 30 paragraph (3) of Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic Judicial Attorney Indonesia.Penyelenggaraan Intelligence function always lead to action, action or effort to support the successful operation of justice, in this case the settlement criminal acts that occur in society. Scope of Intelligence activities include intelligence investigations, security and raising to conduct crime prevention to support law enforcement both preventive and repressive in the field of ideology, economic, financial, social, cultural, defense and security, implement the cease-desist against certain persons and / or co-hosted public order and peace. Implementation of Judicial Attorney clan Intelligence role in monitoring the flow of trust and abuse prevention and / or blasphemy by forming Team Pakem (Supervision Faith In Public). Tim Pakem is an institution that accommodates oversight of kepercayaaan and religious stream in Indonesia and Tim Pakem in shape in the center and in the regions. In performing its duties, the role of Pakem team in carrying out oversight functions cult and the prevention of abuse and / or blasphemy implemented countermeasures pattern preventive measures, persuasive, rehabilitative and kuratif.Kepastian law on the prevention of abuse and / or blasphemy desecration blasphemy issue remains required as controlling public order within the framework of religious harmony. Law No. 1 / PNPS / 1965 it was originally a Presidential Decree issued in 1965 and then in 1969 was appointed into law by Act No. 5 of 1969. As mentioned in the General Elucidation of Law No.1 / PNPS / 1965 on items 3 and 4, one purpose of the issuance of the Act was that religious tranquility can be enjoyed by all people in all parts of Indonesia, and to protect the religious serenity of the defacement or insult. In other words, the law is published in order to preserve religious harmony, whether internal harmony and inter-religious beragama.Kendala-constraints faced by the State Attorney Pontianak in monitoring the flow of trust and abuse prevention and / or blasphemyinfluenced by factors or elements that influence, among other factors Legal, Law Enforcement factor, factor Means or facilities, community factors and cultural factors.Keywords: Optimization Duties, Powers Attorney, Field Order, Civil Order.ABSTRAKTesis ini membahas optimalisasi tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dalam kaitannya dengan pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (Studi Kajaksaan Negeri Pontianak). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Bahwa Dalam rangka mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, Kejaksaan memiliki peran dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama diatur di dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.Penyelenggaraan fungsi Intelijen Yustisial Kejaksaan selalu mengarah pada kegiatan, tindakan ataupun usaha untuk mendukung keberhasilan operasi yustisi, dalam hal ini penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi di dalam masyakat. Lingkup bidang Intelijen meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum. Implementasi clan peran Intelijen Yustisial Kejaksaaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dengan membentuk Tim Pakem (Pengawasan Kepercayaan Dalam Masyarakat). Tim Pakem merupakan lembaga yang mengakomodir fungsi pengawasan terhadap aliran kepercayaaan dan keagamaan yang ada di Indonesia dan Tim Pakem di bentuk di pusat maupun di daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, peran Tim Pakem dalam melaksanakan fungsi pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dilaksanakan dengan pola penanggulangan tindakan preventif, persuasif, rehabilitatif dan kuratif.Kepastian hukum terhadap pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama penodaan masalah penodaan agama masih tetap dibutuhkan sebagai pengendali ketertiban umum dalam rangka kerukunan umat beragama. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 semula adalah Penetapan Presiden yang dikeluarkan pada tahun 1965 dan kemudian pada tahun 1969 diangkat menjadi undang-undang dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No.1/PNPS/1965 pada butir 3 dan 4, salah satu tujuan penerbitan UU itu adalah agar ketentraman beragama dapat dinikmati oleh segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia, dan untuk melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan atau penghinaan. Dengan kata lain, UU ini diterbitkan dengan tujuan untuk memelihara kerukunan umat beragama, baik kerukunan internal umat beragama maupun antarumat beragama.Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Pontianak dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dipengaruhi oleh faktor-faktor atau unsur-unsur yang mempengaruhinya, yaitu antara lain Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat dan Faktor kebudayaan.Kata Kunci: Optimalisasi Tugas, Wewenang Kejaksaan, Bidang
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Studi Kasus di Kota Pontianak) WARA ENDRINI, ST.,S.H. NPM. A2021151087, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan dengan studi kasus di Kota Pontianak. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis dapat atau tidaknya korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana dalam tindak pidana perpajakan di Indonesia, sebab-sebab korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan belum dipertanggungjawabkan secara pidana dan upaya hukum yang dilakukan oleh instansi terkait dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif diperoleh kesimpulan, bahwa Dalam kaitannya dengan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi, maka berdasarkan teori atau doktrin strict liability dan vicarious liability, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana mengingat dalam ketentuan umum perpajakan, bahwa yang menjadi Wajib Pajak adalah orang dan/atau badan. Penyebab korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan belum dipertanggungjawabkan secara pidana dikarenakan tidak ada satupun peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur masalah korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini mengakibatkan proses penegakan hukumnya mengalami hambatan. Upaya hukum yang dilakukan oleh instansi terkait dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan, maka menurut pendapat penulis bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana perpajakan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana melalui upaya hukum dengan mengadopsi pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena unsur perbuatan dari tindak pidana perpajakan juga merugikan pendapatan negara.   Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana, Pajak.         2   ABSTRACT This thesis discusses about strict liability by corporation which do tax crime with case study in Pontianak City. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the can or not corporations accounted for strict liability in the criminal act of taxation in Indonesia, the causes of corporations that conduct criminal acts of taxation has not been criminally accounted for and the legal efforts undertaken by relevant agencies in the process of law enforcement Against a corporation that commits a criminal act of taxation. Through the literature study using normative legal approach approach, it is concluded that in relation to the criminal act of taxation conducted by the corporation, based on the theory or doctrine of strict liability and vicarious liability, corporations can be held criminally liable in view of the general provisions of taxation, A Taxpayer is a person and / or a body. The causes of corporations that commit criminal acts of taxation have not been criminally accounted for because there is no single legislation in the field of taxation that regulates corporate problems as perpetrators of criminal acts. This resulted in the process of law enforcement experience barriers. The efforts of law conducted by related institutions in law enforcement process against corporation that conduct tax crime, hence in the opinion of the writer that corporation that conduct criminal act of taxation can be sought by criminal responsibility by law effort by adopting on the provision of Law Number 31 Year 1999 jo . Law Number 20 Year 2001 on the Eradication of Corruption because the element of the act of the criminal act of taxation is also detrimental to the country income.     Keywords: Strict Liability, Corporate, Crime, Tax.
PIDANA ALTERNATIF KURUNGAN SEBAGAI PENGGANTI DENDA YANG TIDAK DAPAT DIPENUHUI OLEH TERPIDANA TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIM. A21212043, ABDULLAH L.L, S.Pi
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTesis Ini Membahas Tentang Pidana Alternatif Kurungan Sebagai Pengganti Denda Yang Tidak Dapat Dipenuhui Oleh Terpidana Tindak Pidana Illegal Fishing. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh Bahwa Implementasi eksekusi sanksi pidana denda yang tidak dapat dipenuhui oleh Terpidana Illegal Fishing, Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-rogram atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Namun Pasal 102 Undang-Undang Perikanan memberi celah kepada pelaku pelanggaran illegal fishing untuk terhindar dari sanksi denda. Saat ini para pelaku kejahatan di ZEEI tidak bersedia membayar denda karena denda yang dijatuhkan sangatlah besar, sementara kapalnya sudah dimusnahkan atau dirampas untuk negara. Padahal penjatuhan pidana denda tersebut tidak dapat disertai dengan pidana pengganti berupa kurungan. Kondisi demikian mendorong pelaku tidak memenuhi kewajibannya membayar denda dimaksud dan dapat meinggalkan tanggungjawabnya begitu saja terlebih lagi sejak awal penanganan perkara hingga berkekuatan hukum tetap, terhadap pelaku tidak dapat dilakukan upaya paksa berupa penahanan. Peraturan Hukum Positif Kedepan Agar Dapat Memberikan Solusi Hukum Terkait Eksekusi Sanksi Pidana Denda sebagai berikut : Gagasan Pembaharuan Ketentuan Pidana Pasal 102 Undang-Undang Perikanan. Gagasan Pembaharuan Ketentuan Pidana Pasal 102 Undang-Undang Perikanan Kecendrungan untuk menggunakan hukum pidana dalam pembentukan perundang-undangan, adalah semata-mata untuk memberi bentuk dan menjaga agar Undang-Undang yang dibentuk, dapat berwibawa untuk menjaga muatan Undang-Undang, dalam proses penegakan hukumya. Dan ancaman sanksi tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia belum mampu menyelesaikan masalah illegal fishing sesuai dengan prinsip hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan. Hal tersebut dapat ditinjau dari fakta yang terjadi, pelaku illegal fishing yang tertangkap di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia dapat bebas dari jeratan hukum pidana meskipun Undang-Undang perikanan menetapkan sanksi bersifat gabungan (penjara dan denda dengan penjara.Kata Kunci : Pidana Alternatif Kurungan, Illegal Fishing   ABSTRACTThis Thesis Discusses the Alternative Crime of Confinement as a Substitute for Fines That Cannot Be Fulfilled by Illegal Fishing Criminal Convicts. The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis study, it was obtained that the implementation of criminal penalties that cannot be fulfilled by Illegal Fishing convicts. Implementation of policies in principle is a way for a policy to achieve its objectives, no more or less. To implement public policy, there are two choices of steps available, namely directly implementing it in the form of programs or through the formulation of derivate policies or derivatives of the policy. However, Article 102 of the Fisheries Act provides an opportunity for perpetrators of illegal fishing violations to avoid fines. At present the perpetrators of crimes on ZEEI are not willing to pay a fine because the fine imposed is very large, while the ship has been destroyed or seized for the country. Even though the imposition of criminal penalties cannot be accompanied by a substitute criminal form of imprisonment. This condition encourages the perpetrator not to fulfill his obligation to pay the said fine and can leave his responsibility just like that even more so since the beginning of handling the case until it has permanent legal force, the perpetrator cannot do any form of detention. Future Positive Legal Regulations In Order To Provide Legal Solutions Regarding Execution of Penal Penalty Sanctions as follows: Ideas for Renewal of Criminal Provisions Article 102 of the Fisheries Law. The Idea of Renewal of Criminal Provisions Article 102 of the Fisheries Act The tendency to use criminal law in the formation of legislation, is solely to give shape and maintain so that the Law that is formed, can be authoritative to safeguard the contents of the Act, in the law enforcement process . And the threat of fisheries criminal sanctions that occur in the territory of the Indonesian Exclusive Economic Zone have not been able to solve the problem of illegal fishing in accordance with the principles of criminal law as the last means in tackling crime. This can be seen from the fact that the perpetrators of illegal fishing caught in the Indonesian Exclusive Economic Zone can be free from the bondage of criminal law even though the fisheries law stipulates joint sanctions (imprisonment and fines with imprisonment).Keywords: Criminal Alternative Confinement, Illegal Fishing 
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2011-2012 LEONARDO AGUSTONO HS, SH. A.202113092, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation issues of Internal Control Systems to Achieve Fiscal Management Effective, Efficient and Non Corruption (Financial Management Case Study Against the Provincial, District and City of West Kalimantan in 2010). From the results of research using the method of normative legal research concluded that: 1. Cause of the weakness of the Internal Control System and Non-compliance with laws and regulations in the financial management of the Provincial, District and City of West Kalimantan in 2010, is generally due to the responsible officials negligent, inaccurate, and not optimal in carrying out their duties and responsibilities . In addition, the loss generally occurs due to local officials responsible for failing to comply and understand the applicable regulations and weak in monitoring and control. 2. Efforts to improve the functioning of internal control in financial management to be more effective, efficient and free of corruption into the future requires a strong commitment from all elements of the government's internal control apparatus comprising: Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI); Inspector General or any other name that is functionally implement internal controls; Inspectorate provincial Inspectorate and district / city, so earnestly and consistently perform consistently Government Internal Control System (SPIP) as stipulated Nomo Government Regulation 60 of 2008 on Government Internal Control System. Further recommended because of the occurrence of cases of internal control system weaknesses (SPI) and non-compliance with laws and regulations regarding Local Government Finance Report (LKPD) that cause financial loss to the State / Regional, because there is no other optimal implementation of the internal control functions as mandated by Rule Government Nomo 60 of 2008, then to obtain an unqualified assessment of the Local Government Finance Report (LKPD), then the entire Provincial Government, District Government and Municipal Government in Indonesia, should really menyajikann and expressed naturally in all things material and financial information in the financial statements of their area to be used by the users of the financial statements and assessed according to standard assessment by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI).Keyword : Internal control system, Financial Management Effective, Efficient and Free of CorruptionABSTRAKTesis ini membahas masalah Pelaksanaan Sistem pengendalian Internal Untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Bebas Korupsi (Studi Kasus Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat Tahun 2010). Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Penyebab terjadinya kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat tahun 2010, pada umumnya dikarenakan pejabat yang2bertanggung jawab lalai, tidak cermat, dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. 2. Upaya meningkatkan fungsi pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, efisien dan bebas korupsi ke masa depan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh unsur aparat pengawasan intern pemerintah yang terdiri atas: BPKP; Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota, agar dengan sungguh-sungguh melaksanakan secara konsekuen dan konsisten Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Selanjutnya direkomendasikan karena terjadinya kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkenaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menimbulkan kerugian terhadap Keuangan Negara/Daerah, tiada lain dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengendalian internal sebagaimana diamanahkan Peraturan Pemerintah Nomo 60 Tahun 2008, maka untuk mendapatkan penilaian yang Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), maka seluruh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Indonesia, harus benar-benar menyajikann dan mengungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan daerah mereka agar dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan dan dinilai sesuai standar penilaian oleh BPK RI.Kata Kunci : Sistem pengendalian Interna, Financial Management Effective, Efficient and Free of Corruption
PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLDA KALBAR DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (Studi Kasus PT. Rajawali Jaya Perkasa) JUNAIDI, SH. A2121141004, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis study aims to determine: 1) obtain data about the constraints experienced investigators Polda Kalbar in law enforcement criminal cases forest and land fires, 2) disclose and analyze the efforts that have been made by investigators Polda Kalbar in order to overcome the constraint problems in law enforcement criminal cases forest and land fires.This research was conducted by the research subject is the Directorate of Criminal Investigation Special (Ditkrimsus) Polda Kalbar. The research object is PT. Rajawali Perkasa Jaya. Data collection methods used were interviews, questionnaires, documentation and direct observation. Then, in a qualitative analysis.The results showed that the investigation of fires was believed to be diareal plantation PT. Rajawali Jaya Perkasa (PT. RJP) is located in Teluk Binjai Sungai Dusun Month Sungai Raya Kubu Raya with the area burned and the existing palm trees on top of 5 hectares. Then the case is conducted further investigation with the presupposed article is Article 108 and Article 99 paragraph (1) Jo. Article 116 of Law Number 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment and or Article 188 of the Criminal Code. In the process of the investigation, Investigator difficulty in uncovering the arsonists that cause forest fires and land area under oil palm plantations. The difficulties include the absence of a witness who saw the arsonists, then based on the testimony of witnesses and expert witnesses burned areas are outside the IUP owned by PT. RJP, so that the chapters which presupposed not fulfilled its elements.From the analysis of the case that the outcome of his case was held on March 10, 2016 by Warrant Dirreskrimsus Polda Kalbar Number: Sprin / 41 / III / 2016 dated March 7, 2016 which is the basis for the issuance of Warrant Termination of Investigation (SP3) cases of forest fires Hamlet Gulf Sungai Binjai Month Sungai Raya Kubu Raya is not right, because:a. Administration of the investigation there is no rapprochement between the crime scene investigation and police reports made under Article 11 (1) and Article 13 paragraph (3) Police Regulation No. 14 Year 2012 concerning the Crime Investigation Management.b. b. The results of the examination of 17 (seventeen) witnesses and expert witnesses show partiality to the PT. Rajawali Perkasa Jaya, while the Village Head Moon River village head both old and new as well as former Rural Development Section Head of the River Months knew about sengekta the boundary between plantation companies and local communities are not tested.That the juridical and technical efforts that law enforcement needs to be done in the process of his case conducted by the Investigation Team Ditreskrimsus Polda Kalbar, needs to be brought witnesses both from PT. Rajawali Perkasa Jaya, local community representatives and expert witnesses as part of the process of transparency in the investigation process, so that no polemical or negative opinion of the public on the performance of the investigator.Then Warrant Termination of Investigation (SP3) cases of forest fires Hamlet Teluk Binjai Village Moon River Sungai Raya Kubu Raya can be reopened new evidence2(Novum) concerning the boundary of the area of oil palm plantations that burns between the local population and IUP owned by PT. Rajawali Jaya Perkasa.The need to form teams of independently consisting of Auditor of Inpektorat District Control (Itwasda Polda Kalbar) and other relevant agencies to conduct an investigative audit of the termination of the investigation, so that the termination of the investigation of forest and land fires that occurred in the hamlet of Binjai village of River Moon Sungai Raya Kubu Raya is appropriate or not by the terms of the termination of the investigation.Keywords : Law Enforcement forest firesA B S T R A KPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) ini bertujuan untuk mengetahui : 1) mendapatkan data tentang kendala yang dialami Penyidik Polda Kalbar dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, 2) mengungkapkan dan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Kalbar guna mengatasi permasalahan kendala dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan dengan dengan dengan dengan dengan dengan dengan subyek penelitian adalah Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kalbar. Sedangkan obyek penelitian adalah PT. Rajawali Jaya Perkasa. Metode pengumpulan data yang digunakan . Metode pengumpulan data yang digunakan . Metode pengumpulan data yang digunakan . Metode pengumpulan data yang digunakan . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa berada diareal perkebunan PT. Rajawali Jaya Perkasa (PT. RJP) berlokasi di Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan luas area yang terbakar dan sudah ada tanaman sawit di atasnya seluas 5 hektar. Kemudian terhadap perkara tersebut dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dengan pasal yang dipersangkakan adalah Pasal 108 dan atau Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan atau Pasal 188 KUHP. Dalam proses penyidikan, Penyidik kesulitan dalam mengungkap pelaku pembakaran yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan diareal perkebunan sawit. Kesulitan tersebut antara lain adalah tidak adanya saksi yang melihat pelaku pembakaran, kemudian berdasarkan keterangan saksi dan saksi ahli areal yang terbakar berada diluar IUP yang dimiliki oleh PT. RJP, sehingga pasal yang dipersangkakan tidak terpenuhi unsur-unsurnya.Dari hasil analisa kasus bahwa hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016 berdasarkan Surat Perintah Dirreskrimsus Polda Kalbar Nomor : Sprin / 41 / III / 2016 tanggal 7 Maret 2016 yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus kebakaran hutan Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum tepat, dikarenakan : a) Administrasi penyidikan tidak ada persesuaian antara kejadian perkara, proses penyelidikan dan laporan polisi yang dibuat berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. b) Hasil pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) saksi dan saksi ahli menunjukkan keberpihakan kepada pihak PT. Rajawali Jaya Perkasa, sedangkan Kepala Desa Sungai Bulan baik Kepala Desa yang lama maupun yang baru serta mantan Kepala Seksi Pembangunan Desa Sungai Bulan yang mengetahui perihal sengekta mengenai tapal batas areal perkebunan antara perusahaan dengan masyarakat setempat tidak dilakukan pemeriksaan.Bahwa Bahwa Bahwa Bahwa Bahwa Bahwa upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan upaya yuridis dan teknis yang perlu dilakukan penegak hukum penegak hukum penegak hukum penegak hukum penegak hukum penegak hukum penegak hukum penegak hukum penegak hukum penegak hukum penegak hukum penegak hukum penegak hukum dalam proses gelar perkara yang dilaksanakan oleh Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar, perlu dihadirkan saksi baik dari PT. Rajawali Jaya Perkasa, perwakilan4masyarakat setempat maupun saksi ahli sebagai bagian dari proses transparansi dalam proses penyidikan, sehingga tidak menimbulkan polemik atau opini negatif masyarakat terhadap kinerja penyidik.Kemudian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus kebakaran hutan Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya bisa dibuka kembali ditemukan bukti baru (novum) perihal tapal batas areal perkebunan sawit yang terbakar antara milik masyarakat setempat dan IUP yang dimiliki PT. Rajawali Jaya Perkasa.Perlunya dibentuk Tim Indenpenden yang terdiri dari Auditor dari Inpektorat Pengawasan Daerah (Itwasda Polda Kalbar) dan instansi terkait lainnya untuk melakukan audit investigasi terhadap penghentian penyidikan, sehingga penghentian penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Dusun Binjai Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sudah sesuai atau belum dengan syarat-syarat penghentian penyidikan. . . Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci : Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan

Page 15 of 54 | Total Record : 535

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2009 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 4 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2018): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 9, No 2 (2015): Jurnal Nestor - 2015 - 2 Vol 8, No 1 (2015): Jurnal Nestor - 2015 - 1 Vol 4, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 3, No 5 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 4 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 8, No 1 (2012): Jurnal Nestor - 2012 - 1 Vol 2, No 2 (2012): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN Vol 7, No 2 (2010): Jurnal Nestor - 2010 - 2 Vol 7, No 1 (2010): Jurnal Nestor - 2010 - 1 Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Nestor - 2009 - 2 Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Nestor - 2009 - 1 More Issue